Mendirikan Perusahaan Fintech di Indonesia

Industri fintech (financial technology – teknologi finansial) di Indonesia telah memulai revolusi. Asosiasi Teknologi Finansial (fintech) di Indonesia baru dibentuk hanya dua tahun lalu.

Hanya dalam waktu singkat selama dua tahun, layanan teknologi telepon genggam seperti mobile wallet Go-Pay dan Ovo telah membuka zaman baru untuk pembayaran non tunai di Indonesia, dan kemunculan luar biasa dari adopsi e-wallet dimulai.

Selain itu, peminjaman online menjadikan lebih mudah bagi usaha kecil dan individu untuk memperoleh uang. Menurut The Tech in Asia Database, jumlah pendanaan yang diterima perusahaan fintech dari 2013-2017 dicatat senilai US$56 juta.

Terus bermunculannya perusahaan fintech rintisan baru, penduduk Indonesia yang menjadi akrab dengan entitas keuangan baru serta sejumlah besar investasi menjadikan fintech pionir dalam ekosistem perusahaan rintisan Indonesia.

Apa Itu Fintech?

Fintech merupakan kata gabungan, sebuah singkatan dari financial technology (teknologi keuangan). Istilah ini masih relatif abstrak, dan konsepnya belum diperjelas.

Menurut Wikipedia, fintech adalah “sekelompok perusahaan yang menjadikan layanan keuangan lebih efisien melalui teknologi.” Dalam perekonomian, fintech seringkali berarti perusahaan rintisan yang ingin melebihi sistem keuangan tradisional dan menggapai pengguna. Mereka sering menantang institusi tradisional yang kurang bergantung pada software dan teknologi.

Fintech bukan hanya ‘keuangan di Internet’ tetapi juga berbasis teknologi seperti internet di telepon genggam, komputasi awan dan big data, untuk mencapai inovasi dan peningkatan efisiensi dalam layanan dan produk keuangan.

Dari perspektif bisnis, sektor fintech saat ini memiliki dampak lebih besar terhadap pasar keuangan yang melibatkan empat kategori:

  1. Pembayaran dan likuidasi, uang elektronik dan teknologi blockchain
  2. Pembiayaan langsung atau tidak langsung, P2P dan crowd-funding
  3. Infrastruktur pasar termasuk big data, komputasi awan, otentikasi identitas elektronik, e-aggregator, kontrak cerdas, dll.
  4. Manajemen investasi termasuk konsultan investasi robotik, perdagangan elektronik otomasi di pasar pendapatan tetap.

Otoritas

Asosiasi Teknologi Keuangan di Indonesia adalah mediator penting antara regulator industri dan investor fintech.

Regulator fintech termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sentral Indonesia BI.

Hingga saat ini, ada 159 perusahaan fintech terdaftar, dan kebanyakan merupakan anggota Asosiasi Fintech. OJK mengklaim bahwa penyebaran kredit mereka dari awal 2018 hingga Juli 2018 mencapai US$534 juta (IDR 7.8 triliun).

Selain itu, asosiasi ini juga menjadi badan pengatur yang bertanggung jawab membuat panduan industri.

Proses Inkorporasi Perusahaan Fintech

Regulasi baru dikeluarkan pada 1 September 2018 oleh OJK untuk pembentukan perusahaan fintech di Indonesia.

Regulasi baru ini disebut Regulasi Inovasi Keuangan Digital bagi Perusahaan Fintech yang digunakan OJK untuk memantau dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan industri fintech.

Dalam regulasi baru ini, membentuk perusahaan fintech atau platform layanan digital, baik itu institusi layanan keuangan atau perusahaan rintisan, harus melalui proses berikut:

  1. Registrasi perusahaan ke OJK. Lalu melalui yang disebut Regulatory Sandbox. Regulatory Sandbox digunakan OJK untuk menguji, mengobservasi dan menetukan bagaimana perusahaan fintech bekerja. Bagi institusi, mereka dapat menyampaikan permintaan Regulatory Sandbox dengan salah satu bidang berikut: pasar modal, perbankan atau industri keuangan non-perbankan.
  2. Keseluruhan proses Regulatory Sandbox membutuhkan waktu 12 bulan. Ini dapat diperpanjang 6 bulan lagi jika memang diperlukan.
  3. Mengajukan izin fintech di OJK.

Inkorporasi Perusahaan – Perseroan Terbatas (PT)

Jika Anda ingin mendirikan perusahaan rintisan fintech, pilihan terbaik adalah pendirian badan hukum – Perseroan Terbatas (PT). Untuk terlibat dalam bisnis fintech, perusahaan Anda harus merupakan perusahaan yang mencari keuntungan, dan karenanya tidak mungkin bagi perusahaan fintech untuk mendirikan CV (Commander Association) atau yayasan dengan orientasi nirlaba.

Saat mendirikan PT bagi bisnis fintech, Anda dapat memisahkan aset perusahaan dari aset pribadi. Seandainya bisnis Anda mengalami kerugian, aset perusahaan Anda yang menjadi taruhannya, bukan aset pribadi.

Pemegang Saham dan Kepemilikan

Kepemilikan menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan saat ingin mendirikan perusahaan fintech. Dalam kasus ini, orang asing dapat menjadi pemilik perusahaan fintech. Namun, kepemilikan asing maksimumnya adalah 85%.

Selain itu, orang asing hanya dapat memindahkan saham setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

Modal Investasi

Modal disetor minimum sejumlah IDR 1 miliar adalah wajib dan harus disampaikan saat registrasi perusahaan ke OJK. Selain itu, ada pula modal disetor minimum lain sejumlah IDR 2.5 miliar saat proses perizinan.

Bukti deposit modal diwajibkan saat aplikasi izin ke OJK. Saat perizinan tidak diselesaikan, perusahaan tidak diizinkan mengambil modal bagi tujuan operasional perusahaan.

Perizinan dan Aplikasi Izin

Begitu perusahaan Anda terdaftar, proses selanjutnya adalah aplikasi izin. OJK mengizinkan tenggat waktu maksimum 12 bulan untuk mengajukan izin begitu proses registrasi selesai. Jika perusahaan gagal melakukannya, sertifikat registrasi mereka akan menjadi tidak sah, dan mereka harus kembali melakukan registrasi.

Setiap bisnis dapat dimasuki penipu, begitu pula dengan bisnis fintech. Oleh karena itu, untuk mencegah aktivitas ilegal, Anda perlu mendapatkan izin PSE dari Depkominfo.

OJK juga berupaya bersinergi dengan Depkominfo sehingga penipuan dapat diminimalisasi.

Izin Tambahan untuk Bisnis P2P

Satu hal yang perlu diingat adalah tergantung pada jenis bisnis fintech Anda, izin tambahan mungkin diwajibkan untuk mematuhi hukum baru. Misalnya bisnis peminjaman P2P (Peer to Peer) harus memperoleh izin tambahan dari OJK.

Hal ini untuk mencegah bisnis P2P yang sama ambruk karena di Tiongkok bisnis yang tidak teregistrasi dan dioperasikan secara ilegal menyebabkan banyaknya nyawa pengguna P2P yang hilang.

Saat tahap perizinan, perusahaan harus menyerahkan rencana bisnis tahun pertama mereka yang berisi penjelasan kegiatan bisnis yang telah direncanakan, tujuan serta cara memenuhi target dan proyeksi keuangan.

Penundaan dalam Registrasi dan Aplikasi Izin

Sayangnya, karena kebanyakan perusahaan fintech adalah perusahaan rintisan yang dimulai dari kecil, mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami penundaan dalam melakukan registrasi dan mengajukan izin dengan OJK terlambat. Mereka mungkin beroperasi dengan bantuan investor atau pendanaan pribadi yang berujung pada eksploitasi pekerja ilegal dan kemungkinan penipuan pajak.

Per September 2018, OJK telah menemukan 182 perusahaan fintech ilegal, dan mereka tak lagi dapat menjalankan bisnis mereka. Oleh karenanya, Cekindo menganjurkan para investor yang ingin mendirikan perusahaan fintech agar melalui proses yang diwajibkan hukum Indonesia.

Jika perusahaan Anda ditemukan tidak terdaftar di OJK atau tanpa izin spesifik, akan ada konsekusensi buruk terhadap keseluruhan ekosistem fintech.


Mulai Bisnis Fintech Anda di Indonesia bersama Cekindo

Memasuki lansekap fintech di Indonesia membutuhkan keahlian dan riset pasar mendalam. Hubungi kami untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana melakukan registrasi perusahaan fintech.

Kami akan memberikan Anda penawaran gratis beserta solusi yang Anda butuhkan dalam waktu dua hari kerja.

Tantangan Mendirikan Bisnis di Indonesia dan Cara Mengatasinya: Bagian II

Indonesia’s business climate, as the largest economy in Southeast Asia, boasts a total GDP of over USD 888 billion and has set an ambitious target GDP growth rate of 5.2 percent. While the archipelago offers promising consumer-related market opportunities, the path to doing business in Indonesia has complexities. 

Successfully doing business in Indonesia requires understanding and overcoming several challenges. In this article, we will explore these challenges and offer insights on how to navigate them.

Challenges of Doing Business in Indonesia

When considering opening a business in Indonesia, foreign investors will encounter various challenges that can impact their success. Here are some key challenges that need to be addressed:

1. Foreign Ownership Limitations

Setting up a business in Indonesia can be tormenting for foreigners, but it’s essential to navigate to Indonesia business law and regulations. Foreign ownership limitations exist, but expats can still establish successful businesses due to the high chance of Indonesia business opportunities.

The Indonesian government allows foreigners to invest in specific sectors based on the Indonesian Positive Investment List, which outlines open sectors and the allowable percentage of foreign ownership. This list changes periodically, so it’s crucial to stay updated.

For those aiming for 100% foreign ownership, the Foreign-owned Company (PT PMA) option is available. Still, it requires a minimum investment of Rp 10 billion to be fulfilled within five years of establishment. Alternatively, a Representative Office offers a hassle-free way to set up a presence, although it can’t generate revenue and requires a parent company overseas.

2. Complex Government Regulations

Indonesia’s bureaucratic landscape can be daunting for business registration. Obtaining a principal license from the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) involves multiple document submissions, including a certificate of domicile, taxpayer number proof, and Ministry of Law and Human Rights clearance. Keep in mind that regulations change regularly.

Read more: What Does Indonesia’s Upper Middle-Income Status Mean?

3. Elaborate Taxation System

Indonesia’s taxation system applies to individuals and companies, encompassing corporate income tax, employee withholding tax, value-added tax, and individual income tax. Even if a company is not generating profits, tax compliance is mandatory.

To navigate this labyrinth of taxation, consider using a third-party service like InCorp Indonesia, a leading PEO company in Indonesia. They can assist with HR-related concerns, payroll, legalities, insurance, accounting, auditing, and tax reporting.

4. Visa and Permit Processing Maze

Obtaining visas and permits in Indonesia can be a challenge. There are four types of licenses for business purposes: tourist visas (valid for 7-30 days), business visas (multiple-entry or single-entry), KITAS (allowing employment), and KITAP (permanent permit for expats married to Indonesians).

To avoid common mistakes and ensure visa compliance, seek assistance from InCorp’s visa and permit processing services. They handle the paperwork for a hassle-free stay in Indonesia.

Read more: 3 Surprisingly Nice Things Investors Should Know

5. The Language Barrier

Due to Indonesia’s business culture and numerous dialects (over 700), businesses have a language barrier. Effective marketing requires localizing products and services for specific markets. Consider hiring local employees fluent in the relevant dialects to address this challenge.

6. Infrastructure Development

While Indonesia is a growing economy, some regions may face infrastructure challenges, such as inadequate transportation networks, unreliable power supply, and limited access to high-speed internet. Businesses may need to invest in infrastructure development or adapt their operations to accommodate these limitations.

7. Cultural Sensitivity and Etiquette

Understanding and respecting Indonesian culture and etiquette is crucial. Missteps in cultural sensitivity can harm business relationships. For example, being aware of proper greetings, gestures, and the significance of hierarchy can make a significant difference in building rapport with local partners and clients.

8. Competition and Market Saturation

Indonesia’s emerging market economy attracts businesses worldwide, leading to intense competition across various sectors. Market saturation can make it challenging for new entrants to gain a foothold. 

Understanding the competitive landscape, conducting thorough market research, and developing unique value propositions are essential to succeed in this competitive environment. Building strong relationships with local partners can also provide valuable insights and help navigate the competitive market effectively.

9. Labor Regulations and Disputes

Indonesian labor laws can be complex, and disputes between employers and employees are not uncommon. Understanding and complying with labor regulations, including hiring, termination, and employment contracts, is essential. Establishing clear HR policies and seeking legal advice can help mitigate labor-related challenges.

10. Intellectual Property Protection

Protecting intellectual property (IP) rights can be a concern in Indonesia. Companies should diligently register and enforce their IP rights to prevent counterfeiting and unauthorized use of their products or trademarks. Legal assistance and IP registrations are advisable steps to safeguard valuable assets.

Navigating these challenges requires thorough research, local partnerships, and a commitment to compliance with Indonesian laws and regulations. Adapting to the local business environment while maintaining transparency and integrity is key to achieving success in Indonesia’s dynamic market.

Understanding Indonesian Business Culture for Foreigners

Indonesia’s business culture is richly influenced by its core values, which are vital for foreigners to comprehend when engaging in business interactions. Here’s a comprehensive overview:

1. Group Harmony 

Indonesians prioritize the collective harmony and cohesion of the group. Business decisions often aim to maintain this harmony, emphasizing collaboration over individual interests.

2. Hierarchy

Respect for authority and seniority is deeply ingrained in Indonesian culture. Superiors are afforded deference, and their decisions hold great significance. This hierarchical structure differs from more egalitarian Western cultures.

3. Individual Reputation

Personal reputation is highly esteemed in Indonesia. Your conduct in business dealings directly influences your reputation, so upholding integrity and honor is imperative.

Business Meetings and Etiquette

1. Personalized Approach

Business is undeniably personal in Indonesia. Building strong relationships through effective communication is crucial. Face-to-face meetings are often considered the most effective way to conduct business.

2. Greetings

A common greeting involves a handshake accompanied by the word “Selamat.” Handshakes are generally light, and it’s essential to approach the eldest or most senior person first when meeting a group of people.

3. Business Cards

Treat business cards with respect. Give or accept them with two hands or the right hand, and take a moment to examine the card before putting it away. For a positive impression, consider having your business cards in Indonesian as a sign of respect.

4. Dress Code

Business attire in Indonesia is typically conservative. Women should be well-covered from ankle to neck, avoiding tight-fitting clothes. Given the hot climate, lightweight clothing, preferably cotton, is advisable.

5. Communication

Indonesians tend to speak quietly with a subdued tone. Loud behavior can be perceived as slightly aggressive.

6. Respect for Religious Practices

Many Indonesians are practicing Muslims who pray five times a day. When scheduling meetings or lunch dates, it’s important to avoid overlapping with prayer times out of respect for their religious commitments.

Working with Local Colleagues

1. Decision-Making

While senior leaders are expected to make final decisions, Indonesians value group discussions and consensus-building. Decision-making is often preceded by extensive deliberation within the team.

2. Criticism and Refusal

Saving face is a significant cultural norm in Indonesia. Indonesians tend to be polite and may find it challenging to criticize or refuse. Bahasa Indonesia offers multiple ways to express agreement or disagreement subtly, which can sometimes be challenging to interpret for foreigners.

By understanding and respecting these cultural nuances, foreign business professionals can navigate the Indonesian business landscape effectively, fostering fruitful relationships and successful collaborations.

Guide to Doing Business in Jakarta

Mailchimp Free eBook Indonesia Business Insight

Tackle These Business Challenges with InCorp Indonesia

InCorp Indonesia, formerly known as Cekindo, is a leading provider of market entry and business solutions in Indonesia. They stay up-to-date with the ever-evolving regulations and offer expertise in localizing products and services.

Navigating Indonesia’s business landscape may be intricate, but your business can thrive in this dynamic economy with the proper guidance and services. For inquiries on how InCorp Indonesia can assist you in doing business in Indonesia, please contact us through the form below.

Tantangan Mendirikan Bisnis di Indonesia dan Cara Mengatasinya: Bagian II

Pada artikel sebelumnya, Cekindo telah membahas 2 tantangan pertama yang dihadapi dalam berbisnis di Indoneia. Berikut, pada artikel ini, Cekindo akan membahas 3 poin lanjutan: Sistem perpajakan di Indonesia yang rumit; Pengurusan visa dan izin yang membingungkan; Perbedaan bahasa sebagai penghadang.

3. Sistem perpajakan Indonesia yang rumit

berbisnis di indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia berlaku untuk individu dan perusahaan; klasifikasinya terbagi dalam level regional dan nasional.

Pemenuhan pajak bulanan terhitung dari pajak pendapatan, pajak penghasilan karyawan, pajak pertambahan nilai (vat), dan pajak pendapatan perorangan. Investor asing yang menggunakan Kantor Perwakilan wajib mematuhi peraturan perpajakan tersebut. Perusahaan sebagai pembayar pajak, membayar pajak pendapatan karyawan. Perusahaan Indonesia harus memberi laporan pajak setelah menerima nomor pajak. Walaupun perusahaan belum memiliki aktivitas bisnis atau memiliki penghasilan, peraturan perpajakan tersebut tetap berlaku.

Cara penanganan

Jika Anda tidak ingin pusing dengan perpajakan, audit, dan akuntansi lainnya, Anda dapat menggunakan pihak ketiga. Untuk itu, Cekindo hadir sebagai Professional Employer Organization (PEO) di Indonesia untuk membantu Anda. Kami dapat membantu dalam masalah HR (perekrutan, pelatihan, payroll, legalitas, asuransi, perpajakan, audit, pelaporan, dan lainnya).

4. Pengurusan visa dan izin yang membingungkan

berbisnis di indonesia

Memperoleh visa dan izin tinggal merupakan salah satu tantangan dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Terdapat 4 jenis izin untuk tinggal/berbisnis di Indonesia. Jenis pertama adalah visa turis dimana Anda perlu memiliki tiket kembali dan paspor aktif. Anda memiliki masa tinggal yang terbatas selama 7 hingga 30 hari. Apabila Anda masih berada di Indonesia lewat masa visa, maka pihak berwajib akan menahan Anda.

Jenis kedua adalah visa bisnis yang mengizinkan Anda untuk berbisnis di Indonesia. Izin ini termasuk dengan menghadiri pertemuan bisnis, pameran, pelatihan atau seminar. Terdapat 2 jenis visa bisnis: Visa multiple-entry, berlaku selama 1 tahun dengan masa tinggal 2 bulan tiap kunjungannya; Visa single-entry, berlaku selama 60 hari terhitung sejak kedatangan dan tidak berlaku lagi begitu Anda meninggalkan Indonesia.

Jenis selanjutnya adalah KITAS yang merupakan izin ekspat untuk bekerja di Indonesia. Untuk mendaftar KITAS, perusahaan harus memaparkan kebutuhan akan tenaga asing. Anda perlu memperhitungkan perekrutan pekerja asing di perusahaan Anda dimana perbandingan pekerja lokal dan asing adalah 10:1. Direktur ekspat perusahaan akan mendapatkan KITAS yang berlaku selama 1 tahun, sementara yang lainnya hanya berlaku selama 6 bulan. Ekspat dapat memperbaharui visa bila masa berlaku visa tersebut telah habis.

Jenis terakhir adalah KITAP yang merupakan Izin Tinggal Tetap untuk ekspat yang menikah dengan warga Indonesia. Ekspat juga dapat mendaftar KITAP apabila telah memiliki KITAS selama 3 tahun berturut-turut.

Cara penanganan

Pendaftaran visa dan perizinan di Indonesia tidak serumit yang Anda bayangkan. Namun, terdapat beberapa kesalahan umum dalam pendaftaran dan penggunaan visa yang membuat semuanya menjadi rumit. Contohnya, tidak mengingat masa berlaku visa dan ketidakpahaman akan aktivitas yang dapat dilakukan dengan izin yang dimiliki.

Untuk menghindari berbagai masalah perihal imigrasi, Cekindo akan membantu Anda. Kami menyediakan layanan pemrosesan visa yang menjamin Anda dapat tinggal di Indonesia dengan nyaman. Anda hanya perlu mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk visa dan/atau perizinan Anda. Cekindo akan mengurus segalanya untuk Anda.

5. Perbedaan bahasa sebagai penghadang

berbisnis di indonesia

Mayoritas kota besar di Indonesia terletak di kepulauan. Indonesia memiliki ratusan pulau berpenduduk, dimana setiap masyarakat memiliki keunikan budayanya masing-masing. Keberagaman ini juga menghasilkan berbagai cara dalam berbisnis. Yang perlu Anda ketahui, terdapat lebih dari 700 dialek di Indonesia. Oleh karena itu, Anda perlu beradaptasi dengan bahasa saat Anda berada di suatu daerah.

Salah satu solusi yang dapat Anda lakukan adalah dengan mempekerjakan karyawan lokal. Pengetahuan bahasa daerah yang dimiliki oleh karyawan lokal akan membantu bisnis Anda. Terutama dalam memaksimalkan praktik bisnis di target pasar Anda.

Cara penanganan

Banyak perusahaan konsultan di Indonesia yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Cekindo memiliki pengalaman yang dapat dibanggakan dalam informasi lokal. Tim kami fasih dalam melokalisasikan produk atau layanan Anda. Kami juga dapat membantu agar target pasar Anda tertarik dengan penawaran bisnis Anda.

 

Untuk pertanyaan lebih lanjut bagaimana Cekindo dapat membantu Anda, silakan hubungi melalui form di bawah ini.

 

Ref:

http://2016.export.gov/indonesia/doingbusinessinindonesia/index.asp

http://gpa-global.org/wp-content/uploads/2017/02/indonesia-2017-HBNW.pdf

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-501-2646?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1

https://www.indonesia-investments.com/business/risks/infrastructure/item381

Bagaimana Melakukan Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia?

Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia

Di Indonesia, merek dagang diatur dalam UU merek dagang No 15 Tahun 2001 Dibawah kendali direktorat jenderal hak kekayaan intelektual.

Menurut UU, merek dagang adalah tanda atau simbol dalam bentuk kata, angka, huruf, angka, warna, komposisi, simbol atau kombinasi yang digunakan utnuk membedakan barang barang atau jasa mereka dari satu orang atau badan usaha lainnya.

Seiring dengan peningkatan yang signifikan dalam persaingan bisnis global, kebanyakan pebisnis juga menyadari pentingnya peningkatan perlindungan merek dagang sebagai aset perusahaan besar untuk kelangsungan hidup bisnis. Untuk negara-negara yang sudah menjadi anggota dari Perjanjian Madrid dan Protokol, pendaftaran merek dagang akan dilakukan melalui satu aplikasi ke kantor kekayaan intelektual nasional atau regional. Negara-negara yang belum menjadi anggota dari sistem Madrid akan mendaftarkan merek dagang berdasarkan hukum merek dagang.

#1 Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang

Merek dagang adalah aset berharga bagi setiap perusahaan karena merek dagang dianggap kekayaan intelektual (IP). Di Indonesia, hal itu disarankan untuk mendaftarkan merek dagang Anda sebelum melakukan bisnis karena tingginya tingkat pembajakkan IP.

Anda mungkin mendapat beberapa keuntungan dari mendaftarkan merek dagang Anda, seperti:

  • Prioritas hak konstitusional sebagai pertama yang mengajukan. Orang atau badan hukum yang pertama untuk mengajukan merek dagang pada umumnya telah prioritas untuk menggunakan merek dagang terdaftar
  • Perlindungan eksklusif dari produk (barang dan jasa) dari klaim pelanggaran oleh orang lain dalam kegiatan perdagangan
  • Penguatan hukum dari posisi pemilik merek dagang di pengadilan jika ada litigasi
  • Sebagai nilai tambah dari barang atau jasa dalam kualitas dan reputasi untuk umum

Trademark registration in Indonesia#2 Praktek Pendaftaran Merek

Mendaftarkan merek dagang mungkin memakan waktu dan mahal. Di Indonesia, jika semua berjalan dengan baik, perusahaan asing membutuhkan sekitar 12-24 bulan untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Tidak ada jaminan aplikasi akan disetujui dan tidak ada pengembalian biaya dibuat jika aplikasi ditolak.

Berikut adalah beberapa prosedur dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia:

  • Cari Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (proksi). Menurut UU Merek Indonesia, pelamar asing yang diperlukan untuk memproses pendaftaran merek dagang melalui konsultan IP lokal dengan Kekuatan ditandatangani Jaksa dan Deklarasi Hak.
  • Pastikan bahwa merek dagang yang diusulkan sesuai dengan aturan. Beberapa kondisi dapat menyebabkan aplikasi penolakan seperti: kesamaan fitur penting dengan produk terdaftar, produk yang terkenal atau dengan indikasi geografis dikenal; bertentangan dari tatanan moral, agama atau masyarakat; dan telah menjadi milik umum.
  • Melakukan penelitian awal untuk memastikan bahwa merek dagang yang diusulkan Anda belum terdaftar oleh orang lain atau badan hukum. Memeriksa secara online adalah langkah pertama yang paling mudah, dengan mencari database informasi Indonesia merek dagang dari Ditjen HKI yang terintegrasi dengan (Organisasi World Intellectual Property) WIPO atau mencari di TMview ASEAN. Berdasarkan data terbaru diperbarui pada 2014, Indonesia memiliki sekitar 364.363 tanda terdaftar, tidak termasuk yang dalam status pending, jadi penting memastikan bahwa merek dagang yang diajukan tidak sesuai untuk persetujuan.
  • Persyaratan lengkap dengan benar dan menyeluruh, tidak meninggalkan apa-apa yang tidak lengkap. Prosedur umum pendaftaran merek dagang terdiri dari pemeriksaan formal, materiil dan pengumuman.
    • i. Formal Pemeriksaan The Ditjen HKI pemeriksa memeriksa apakah aplikasi tersebut sesuai dengan persyaratan dan ini mungkin memerlukan 30 hari. Ini termasuk barang-barang seperti apakah informasi tentang pemohon selesai dan ditulis dalam bahasa Indonesia, rincian dari tanda dan spesifikasi, dan jika feewas pengajuan yang diajukan.
    • ii. Substantif Ulasan Tahap ini memutuskan apakah permohonan disetujui atau ditolak. Proses materiil fitur merek dagang mungkin memakan waktu hingga 90 hari.
    • iii. Pengumuman Setelah disetujui, merek dagang akan diumumkan di Merek Resmi Jurnal selama 3 bulan dan terbuka untuk keberatan atau oposisi. Jika tidak ada keberatan yang signifikan dalam waktu 3 bulan, sertifikat merek dagang akan diterbitkan dan berlaku selama 10 tahun. Hal ini juga terbarukan

#3 Kegunaan Registrasi ® Trademark dan  TrademarkTrademark registration in Indonesia

Mendaftarkan merek dagang Anda tidak menjamin akan benar-benar aman. Oleh karena itu, menggunakan ® atau ™ di merek dagang dapat menegaskan kepada publik bahwa merek dagang Anda terdaftar adalah cara lain yang baik untuk menghindari pelanggaran merek dagang Anda. Anda tidak diwajibkan atau diperlukan untuk mendapatkan izin untuk menggunakan simbol ini. Simbol ® digunakan setelah Ditjen HKI mengeluarkan sertifikat merek dagang dan ™ adalah untuk merek dagang disetujui yang belum secara resmi telah terdaftar belum.

Di Indonesia, pendaftaran merek dagang berlaku secara nasional dan dalam kasus merek dagang tidak digunakan selama 3-5 tahun dari tanggal pendaftaran, sertifikat akan dicabut. Ini berarti bahwa pemegang akan kehilangan hak-haknya untuk merek dagang.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang dalam proses merevisi UU Trademark Indonesia, yang akan digantikan oleh Madrid Protocol pada akhir 2015. Di bawah Protokol Madrid, pelamar asing dapat mendaftarkan merek dagang mereka dalam satu aplikasi, satu bahasa, dengan satu tunggal kantor, satu set biaya dan satu mata uang. Dengan proses pendaftaran ini, Indonesia masih akan memiliki hak untuk memutuskan apakah untuk melindungi merek dagang yang diusulkan atau tidak.

Namun demikian, perusahaan asing yang mendaftarkan merek dagang mereka melalui rute internasional masih membutuhkan bantuan hukum bagi pemahaman yang komprehensif tentang legalitas menjalankan bisnis di Indonesia. Hal ini dapat mencegah setiap sengketa atau pelanggaran masa depan.
Sebagai salah satu perusahaan Market Entry dan konsultasi bisnis terkemuka Di Indonesia, Cekindo memiliki pengalaman luas untuk membantu perusahaan dan badan asing dalam hal pendaftaran merek di Indonesia.

Isu Budaya Saat Melakukan Bisnis di Indonesia

Memahami Kultur dan Budaya Saat Melakukan Bisnis di Indonesia

Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia adalah negara yang menjanjikan untuk mengembangkan bisnis di berbagai sektor.

Tetapi untuk mengurangi kegagalan potensial, perusahaan harus proaktif dalam mengelola risiko dengan menyesuaikan dengan budaya Indonesia. manajemen risiko yang efektif akan memudahkan operasi bisnis dan memperkuat dampak dari bisnis.

Beberapa risiko berasal dari budaya orang-orang yang terlibat dalam bisnis. Setidaknya ada tiga masalah mendasar yang berkaitan dengan budaya bisnis di Indonesia yang harus diatasi sebelum mulai melakukan setiap jenis usaha di Indonesia.

Kurangnya pola pikir kewirausahaan

Ini bukan hanya pengusaha yang harus memiliki pola pikir kewirausahaan. Semua orang, termasuk pemerintah, harus memiliki itu. Pola pikir kewirausahaan sangat penting untuk membangun dan meningkatkan kekayaan negara. Rendah semangat kewirausahaan dapat menurunkan pertumbuhan wirausaha di Indonesia.

Keinginan untuk menjadi seorang pengusaha dan iklim di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain seperti Singapura atau Amerika Serikat. Di Cina, pemerintah mendorong setiap rumah tangga untuk menghasilkan produk dan pemerintah telah menciptakan banyak produk pasar. Di Indonesia, hal ini lebih sulit karena peraturan untuk pendaftaran perusahaan di Indonesia cukup ketat.

Namun, jumlah potensi manusia dan sumber daya alam Indonesia berlimpah besar. Berdasarkan fakta bahwa, itu harus mungkin untuk mengembangkan bangsa yang kaya. Populasi yang besar merupakan aset modal yang luar biasa.

Tingginya tingkat kegagalan bisnis

Berdasarkan data yang ada di Amerika Serikat, hanya 4% dari start-up akan bertahan 10 tahun. Setengah gagal pada tahun kedua, dan 80% bangkrut pada tahun kelima. Hal ini terjadi di negara di mana pemerintah sangat mendorong komunitas bisnis, yang sebanyak 11% pengusaha sebagai.

Di Indonesia, gagal laju bisnis lebih tinggi karena banyak faktor. Hal ini tidak faktor hanya pribadi yang mempengaruhi pengusaha, tetapi juga faktor eksternal yang memiliki efek negatif pada bisnis mereka. Anda harus memperhatikan akar penyebab faktor jika Anda berniat untuk mengejar bisnis didirikan di Indonesia.

Di Indonesia, 70% dari orang-orang bisnis yang tidak kompeten secara finansial. Bahkan, kontrol keuangan merupakan keterampilan dasar yang orang bisnis harus memiliki. budaya bisnis di Indonesia belum terbiasa membahas masalah bisnis, dan yang memberikan kontribusi untuk kegagalan bisnis.

Berbicara tentang masalah dalam bisnis dianggap aib. Di negara-negara maju, itu adalah umum untuk membahas masalah bisnis. Akibatnya, semakin banyak bisnis belajar dari kegagalan orang lain, dan bisnis yang gagal dapat memperoleh dukungan dari bisnis lain.

Sebagian besar mengandalkan kekuatan hubungan

Budaya bisnis di negara-negara Asia, seperti Indonesia, sangat berbeda dari Barat. Terus terang, nilai hubungan benar-benar hal penting untuk sebuah keberhasilan. pekerja asing hanya akan menemukannya di mitra lokal yang terpercaya yang bertindak sebagai mediary untuk menumbuhkan bisnis yang sukses.

Misalnya, bekerja sama dengan mitra berpengetahuan yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah dapat menjadi kunci untuk pertumbuhan bisnis masa depan Anda. Sebenarnya, koneksi politik mitra Anda dapat membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda karena pemerintah terlibat dalam banyak urusan bisnis. Mereka ingin melihat komitmen nyata untuk Indonesia melalui kehadiran Anda, sehingga dianggap penting untuk sering mengunjungi negara itu.

Intinya adalah, ketika Anda berurusan dengan pemerintah, dimulai dengan departemen terkait dan mencari jalan langsung ke atas karena lebih efektif daripada berbicara dengan orang yang bertanggung jawab. Namun, hati-hati dengan kekuatan hubungan. Di Indonesia, Anda akan menemukan bisnis yang bisa dilakukan di mana-mana: di lapangan tenis, selama makan malam, atau bahkan selama sarapan.

Faktanya adalah bisnis Indonesia didominasi oleh China, sehingga cenderung lebih formal dan cerdik, dan bergantung pada fakta-fakta dengan fokus khusus. Di Indonesia, kesabaran Anda, senyum, dan ketekunan yang sangat dihargai.