• en

Blog - Berita Hukum Terbaru

PANDUAN LENGKAP BERBISNIS DI INDONESIA

Setiap kesuksesan ekspansi bisnis bermula dari pengetahuan komprehensif mengenai regulasi, kepatuhan hukum, prosedur dan budaya sosial, di antara hal lainnya. Jika Anda bertujuan memperluas bisnis ke Indonesia, dapatkan e-book kami secara gratis untuk mempelajari lebih dalam tentang memulai bisnis di Indonesia. Segalanya dikupas tuntas dalam e-book kami. Cukup klik tombol "download" di bawah ini.

Unduh "E-Book: Berbisnis di Indonesia"

Blog: Berita Hukum Terbaru

Daftar Negatif Investasi Indonesia akan Digantikan dengan Daftar Positif Investasi

Menurut pemerintah Indonesia, Daftar Positif Investasi, juga dikenal sebagai Daftar Prioritas, akan dikeluarkan pada Januari 2020. Tujuan Daftar Positif Investasi adalah mendatangkan semakin banyak investasi di sektor-sektor yang sebelumnya tertutup sebagian atau tertutup penuh di bawah Daftar Negatif Investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi akibat Daftar Prioritas yang akan segera terbit ini, pemerintah Indonesia akan …

Update Penting Prosedur Perizinan untuk Izin Lokasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia telah memberlakukan secara efektif Peraturan 17/2019 tentang Izin Lokasi pada 20 September 2019, menggantikan Peraturan 14/2018. Peraturan baru ini diberlakukan untuk mengklarifikasi kerangka kerja penerbitan izin lokasi di dalam sistem Online Single Submission (OSS). Peraturan 17/2019 membuat perubahan-perubahan terhadap prosedur perizinan untuk memperoleh izin lokasi dan …

Update Bisnis: Penyesuaian Rencana Bisnis yang Diwajibkan Memiliki AMDAL

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan 38/2019 tentang Jenis Rencana Bisnis dan/atau Kegiatan yang Diwajibkan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk meningkatkan iklim bisnis di Indonesia. Peraturan ini berlaku efektif pada 5 September 2019. Peraturan 38/2019 membuat penyesuaian terhadap jenis usaha dan kegiatan yang wajib memperoleh AMDAL dengan area utama berikut menjadi pembahasan: …

Memperoleh Izin Usaha Industri di Indonesia Sekarang Lebih Mudah karena Persyaratan Telah Disederhanakan

Terkait izin usaha di Indonesia, Kementerian Industri telah mengeluarkan Peraturan 30/2019 dan peraturan ini mulai berlaku efektif pada 18 Oktober 2019. Tujuan Peraturan 30/2019 adalah untuk merevisi Peraturan 15/2019 dan menyederhanakan persyaratan proses Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Ekspansi dibawah Kerangka Kerja Layanan Perizinan Usaha Terintegrasi Elektronik untuk bisnis-bisnis di Indonesia. Hal-Hal Penting Terkait …

Pemerintah Indonesia Akhirnya Mengeluarkan Regulasi terkait Bisnis E-Commerce: Pelajari Poin-Poin Pentingnya

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan 80/2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang mulai berlaku efektif pada 25 November 2019. Tujuan regulasi ini adalah untuk meningkatkan pengaturan perdagangan berbasis elektronik dan internet atau e-commerce, serta untuk memberikan kepastian lebih lagi di Indonesia. Peraturan 80/2019 memiliki ketentuan-ketentuan yang membahas praktik e-commerce di Indonesia di area-area berikut: Pihak …

Regulasi Bisnis Franchise di Indonesia Sekarang Lebih Longgar

Telah ada perkembangan signifikan di bisnis franchise di Indonesia, berkat pertumbuhan ekonomi, pasar dan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, semakin banyak merek asing, terutama dalam sektor ritel, makanan dan minuman, pelayanan dan kesehatan, yang ingin memanfaatkan peluang yang ada dengan melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia dengan cara franchise. Bisnis franchise di Indonesia sekarang berkembang pesat. …

Penyedia Layanan Keuangan di Indonesia Wajib Menangani Keluhan Pelanggan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini memberlakukan secara efektif Peraturan No. 18/POJK.07/2018 (POJK 18/2018) pada 10 Maret 2019 untuk meningkatkan proses penanganan keluhan pelanggan dan perlindungan pelanggan di industri keuangan di Indonesia. Detail dinyatakan di dalam peraturan ini dengan fokus pada pelanggan, daripada fokus pada kebutuhan akan bisnis. Sesuai Peraturan POJK 18/2018, semua Penyedia …

Update Regulasi Terkini tentang Pengemasan Makanan di Indonesia

Pada 29 Juli 2019 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia memberlakukan secara efektif Peraturan 20/2019 tentang Pengemasan Makanan. Tujuan kerangka hukum baru ini adalah untuk memperketan pengawasan pengemasan makanan. Regulasi ini berlaku untuk semua jenis kemasan makanan dan kemasan makanan yang terbuat dari bahan daur ulang. Produsen atau manufaktur makanan diberikan waktu 12 …

Peluncuran Versi Baru Sistem OSS pada 4 November 2019: Yang Perlu Diketahui

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Indonesia mengeluarkan Surat BKPM 5743 tentang Rencana Implementasi Versi Baru Sistem Online Single Submission (OSS) pada 17 Oktober 2019. Surat 5743 berisi peluncuran OSS Versi 1.1 pada 4 November 2019. Semua proses perizinan usaha dihentikan antara 1 dan 3 November 2019 terkait dengan adanya peluncuran OSS. Menurut Surat 5743, …

Posisi Baru untuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia – Update September 2019

Pemerintah Indonesia telah membuktikan keterbukaan terhadap investasi asing dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka bagi investor asing. Set peraturan baru ini mulai berlaku 27 Agustus 2019. Peraturan baru ini membuka beragam posisi baru yang dapat diduduki oleh orang asing di Indonesia dalam setiap klasifikasi bisnis. Artikel ini menyajikan update …

Kabar Super: 45 Sektor Bisnis Tambahan tak Lagi Perlu Mengajukan Izin Tambahan

Seperti di negara-negara lain, saat menyangkut memulai bisnis di Indonesia, Anda akan berhadapan dengan sejumlah instansi pemerintahan di tingkat provinsi dan lokal untuk mengajukan izin usaha. Masing-masing kawasan di Indonesia mungkin mewajibkan jenis-jenis izin yang berbeda sebelum pengusaha dapat mulai berbisnis. Kabar baik bagi investor lokal dan asing, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai cara efektif …

Tinjauan Pasar dan Peraturan Terkait Bisnis Peer-to-Peer Lending di Indonesia

Sudah dua tahun berlaku sejak pemberlakuan Peraturan POJK 77/2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjadikan peer-to-peer (P2P) lending sebagai industri yang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai salah satu perekonomian terkuat dan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki populasi lebih dari 260 juta jiwa, dan 96 juta di antaranya tidak memiliki rekening bank, menurut laporan …