• English

Memiliki Tanah di Bali melalui Perjanjian Nominee: Panduan Anda

Di Indonesia, orang asing dilarang memiliki Hak Milik untuk tanah di bawah undang-undang agraria. Hak Miliki hanya dapat dimiliki warga negara Indonesia.

Orang asing hanya berhak menikmati Hak Pakai (leasehold title) tanah, yaitu penggunaan tanah dengan tepat. Oleh karenanya, bahkan jika orang asing mewarisi tanah dengan hak milik melalui pernikahan dengan penduduk Indonesia, mereka harus melepaskan tanah tersebut dengan menjual atau menjaminnya dalam satu tahun setelah penerimaan.

Jika orang asing tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan, tanah yang diwarisi tersebut akan diambil pemerintah dan hak kepemilikan orang asing tersebut akan dicabut.

Secara hukum, perjanjian nominee yang menggunakan layanan pemegang saham atau direktur atau komisaris profesional untuk memindahkan tanah dengan hak milik kepada orang asing dilarang karena tidak sesuai dengan undang-undang.

Namun, selalu ada solusi. Pada kenyataannya, orang asing dapat memanfaatkan kuasa yang mengikat dari perjanjian nominee untuk kepemilikan tanah di Bali.

Bagaimana Orang Asing dapat Memanfaatkan Perjanjian Nominee untuk Sebidang Tanah di Bali

Mungkin bagi orang asing untuk memiliki tanah di Bali saat memanfaatkan perjanjian nominee yang dijelaskan berikut:

1. Perjanjian Kepemilikan Tanah (dengan kuasa pengacara)

Nominee mengakui bahwa orang asing yang menyediakan dana untuk membeli tanah adalah pemilik tanah meskipun tanah didaftarkan dengan nama nominee. Kuasa pengacara akan diberlakukan sehingga orang asing dapat melakukan kegiatan di atas tanah.

2. Perjanjian Sewa

Nominee menyewakan tanah ke orang asing dalam waktu tertentu. Perpanjangan sewa mungkin.

3. Perjanjian Opsi

Orang asing diberi opsi membeli tanah dari nominee yang sebelumnya dibeli oleh uang orang asing.

4. Perjanjian Pinjaman

Nominee membeli tanah dari dana yag disediakan orang asing sebagai pinjaman. Di bawah perjanjian pinjaman melalui mekanisme lelang, nominee dan orang asing menggunakan tanah sebagai kolateral.

5. Hibah Wasiat

Tanah dan properti dijamin kepada orang asing oleh nominee.

Uji Tuntas untuk Kepemilikan Tanah di Bali

Sebelum menandatangani perjanjian nominee untuk kepemilikan tanah di Bali, penting untuk melakukan uji tuntas terlebih dahulu.

Hal-hal yang perlu Anda validasi dengan uji tuntas termasuk:

  • Penjual tanah adalah pemilik sah dengan sertifikat sah dan hak menjual yang sah
  • Pemilik telah menyelesaikan pembayaran pajak sehingga Anda dapat mengajukan izin mendirikan bangunan IMB
  • Jika tanahnya memiliki bangunan di atasnya, pastikan IMB-nya sesuai dengan syarat penzonaan dan klasifikasi bangunan
  • Verifikasi jika kegiatan usaha diizinkan di atas tanah sesuai aturan penzonaan
  • Tentukan batas tanah dan infrastruktur tanah
  • Pastikan tidak ada akses properti terbatas. Contohnya, izin akses jalan dengan properti dan tanah

Bagaimana Cekindo dapat Membantu

Dalam dunia bisnis, Anda perlu tahu bukan hanya musuh tetapi juga teman dan pelanggan Anda.

Di dalam lingkungan bisnis dan peraturan yang serba kompleks, melakukan screening terhadap mitra bisnis, pelanggan dan investor menjadi semakin penting.

Investigator uji tuntas Cekindo yang profesional menawarkan layanan pemeriksaan latar belakang untuk nominee Anda terkait kepemilikan tanah di Bali. Laporan analisis mendalam kami akan membantu Anda menggali lebih dalam sehingga dapat membuat keputusan tepat terkait dengan siapa Anda berbisnis.

Kurangi risiko sekarang dan buat keputusan yang tepat. Hubungi Cekindo dan solusi kami akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.