• en

Mitra Lokal

Cekindo telah membangun kerjasama dengan partner-partner penting dan lembaga pengawas untuk membantu operasi bisnis klien kami di Indonesia dan negara Asia Pasifik lainnya.

 

Mitra Lokal Kami

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL INDONESIA

BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung baik dari dalam maupun luar negeri melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dikembalikan status menteri tahun 2009, dan pelaporan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, BKPM berusaha lebih banyak mendatangkan investasi dalam dan luar negeri serta investasi berkualitas yang meningkatkan ketimpangan sosial dan mengurangi pengangguran.

 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Perdagangan memberikan keterbukaan akses informasi publik tentang berbagai kegiatan perdagangan dan kebijakan di Indonesia. Kementrian Perdagangan memberikan informasi terkini tentang kebijakan perdagangan, data yang diperbaharui di sektor perdagangan Indonesia, kegiatan yang berkaitan dengan sektor perdagangan, profil dari Departemen Perdagangan dan informasi penting lainnya.

 

KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA

Kementerian Luar Negeri Indonesia berkontribusi terhadap formulasi dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia. Menjadi anggota yang bertanggung jawab dan konstruktif untuk masyarakat internasional, kementerian tersebut membagikan pengalaman perkembangan Indonesia dengan negara-negara lain dan memberikan bantuan yang efisien dan responsif.

 

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN INDONESIA

NA-DFC atau juga BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah badan penegakan legislasi dan hukum yang mengatur obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia. Rumusan kebijakan dikeluarkan untuk mempromosikan standardisasi obat-obatan dan alat kesehatan. Badan ini juga mengawasi perizinan dan sertifikasi obat-obatan dan alat kesehatan. BPOM juga bertanggung jawab untuk evaluasi pra-pasar obat dan alat, termasuk inspeksi situs manufaktur.

 

DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI INDONESIA

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Ini mempersiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di imigrasi. Serta mengelola Direktorat Jenderal Imigrasi.

 

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia adalah unit pemerintah yang membantu Departemen Keuangan dalam menjalankan tugas-tugas administrasi yang melibatkan perumusan kebijakan nasional, dan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan bangsa.

 

Partner Kedutaan di Indonesia