• en

Pengelolaan Sampah

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memaksimalkan upaya menyelesaikan masalah sampah negara. Terutama untuk sampah laut, pemerintah Indonesia bertujuan mengurangi 70% sampah pada 2025. 

Yang terpenting, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk menerapkan strategi dan kebiasaan mengelola sampah di rumah seperti melakukan daur ulang dan mengurangi penggunaan plastik.

Menghasilkan 3.2 juta ton sampah plastik pada 2014, Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Lebih dari 1.3 juta ton plastik ini berakhir di sungai dan lautan karena strategi pengelolaan sampah yang buruk, sehingga menjadikan Indonesia juga sebagai penghasil polusi plastik laut kedua terbesar di dunia.

Kesadaran Masyarakat, Solusi Lokal dan Landasan Hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah serta kurangnya investasi menjadi kontributor terbesar terhadap masalah sampah yang berkepanjangan di Indonesia. Hasilnya, ada kebutuhan mendesak akan solusi yang dimiliki oleh penduduk lokal dan digerakkan oleh komunitas setempat, seperti infrastruktur yang dapat diakes dan efektif dari segi biaya untuk pengelolaan sampah. 

Banyak organisasi yang telah mulai menyadari ini dalam beberapa tahun belakangan. Oleh karena itu dengan bantuan biaya lokal dan investasi asing, organisasi-organisasi ini sekarang mengambil tindakan untuk menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih sesuai dengan komunitas lokal untuk mengelola sampah.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memperkuat landasan hukum serta mendukung kampanye pendidikan strategis untuk mempengaruhi tindakan masyarakat dan berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan sampah.

Desentralisasi di Indonesia karena berupa negara kepulauan menjadi faktor utama, dan oleh karenanya pemerintah telah menekankan konsep “Reduce, Reuse, Recycle” selama beberapa tahun belakangan ini.

Pengelolaan Sampah melalui Kemitraan dan Investasi Asing

Jika menyangkut perkembangan teknologi untuk mengelola sampah, Indonesia masih berada jauh di belakang negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang layak meningkat drastis.

Dengan pinjaman sebesar USD 100 juta dari pemerintah Jerman, Indonesia berencana membangun tempat pembuangan sentral di kawasan Jawa (Malang, Jambi, Jombang, Sidoarjo dan Pekalongan).

Kemitraan dengan Perusahaan Teknik Konstruksi 

Kota-kota di Indonesia sekarang mengalami masalah sampah yang berdampak terhadap komunitas dan perekonomian.

Untuk memperbaiki situasi genting ini, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan CDM Smith untuk mengembangkan “Sistem Pengelolaan Sampah Padat Canggih” untuk beberapa kawasan dan kota terpilih di Indonesia.

Sistem ini digunakan untuk mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah yang canggih dengan teknologi mutakhir untuk membuang sampah dari TPA-TPA di Indonesia.

Selain itu, sistem pengelolaan akan memastikan bahwa sampah daur ulang dipisahkan, dan lalu disatukan kembali di dalam siklus produksi. Sampah organik diolah sebagaimana mestinya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sebagai hasilnya, sistem pengelolaan sampah padat yang canggih ini akan membantu meminimalisir jumlah sampah, menghemat sumber daya alam dan mengurangi emisi karbon dioksida dari sampah organik yang tidak diolah.

Teknologi Pengelolaan Sampah Swedia di Jawa Barat

Jawa Barat mencari peluang kerja sama untuk menerapkan teknologi pengelolaan sampah South Scania Waste Company (SYSAV), Swedia, termasuk teknologi berkelanjutan, pabrik limbah menjadi energi, transportasi dan edukasi.

Walaupun teknologi pengelolaan sampah dari SYSAV mahal, teknologi canggih ini telah menunjukkan hasil positif. Namun, penggunaannya tidak akan efektif jika orang tidak tahu atau tida mau tahu bagaimana cara mengolah sampah mereka.

Kerja Sama dengan Norwegia dan Denmark

Indonesia telah bekerja sama dengan Norwegia dan Denmark untuk mengelola sampah perkotaan, karena Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memperbaiki kualitas pengelolaan sampah padatnya.

Norwegia telah berkontribusi sebesar USD 1.4 juta untuk Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor Trust Fund (OMC-MDTF); dan

Denmark juga telah menyediakan lebih dari USD 800,000.

Selain kontribusi asing, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengalokasikan USD 1 miliar untuk lima tahun ke depan.

Proyek-Proyek Komunitas Lainnya

Ada juga proyek-proyek lain yang melibatkan pemisahan sampah dan pengumpulan rutin untuk membantu mengatasi krisis sampah di Indonesia. Proyek-proyek ini menyediakan pekerjaan, pemasukan dan lingkungan yang lebih bersih bagi komunitas setempat.

Pembangunan infrastruktur lokal yang efektif dari segi biaya, penyediaan edukasi, penerapan sistem yang bagus dan dukungan terhadap kegiatan daur ulang (pemisahan dari sumbernya) menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek tersebut.

Pendekatan-pendekatan ini telah menunjukkan hasilnya, dan oleh karenanya sudah waktunya bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian lebih dan mendukung pengelolaan sampah lokal.

Landasan Hukum Komprehensif untuk Pengelolaan Sampah 

Presiden Joko Widodo belum lama ini menandatangani Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2018 (“Peraturan 35”) mengenai percepatan pembangunan proyek sampah menjadi energi. Ini karena Peraturan 18 yang merupakan peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Indonesia.

Undang-undang baru hanya mengizinkan pengembang untuk membangun fasilitas sampah menjadi energi di 12 kota besar di Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi, setelah mendapatkan izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Tarif baru tunggal dan subsidi spesifik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar biaya pengelolaan sampah (dikenal sebagai biaya tipping) juga diperkenalkan dalam Peraturan 35.

Lanjutkan Membaca

Peningkatan Audit Air Limbah untuk Hotel, Vila, Restoran di Indonesia

Bali Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Dana Moneter Internasional 2018

Silakan isi form di bawah ini dan kami akan memberitahu Anda proses memasuki sektor pengelolaan sampah di Indonesia.