20% OFF your first business expansion. Learn more.
Layanan pendirian bisnis kami disesuaikan dengan kebutuhan para investor asing dan juga pengusaha lokal, mulai dari pendaftaran perusahaan hingga mendapatkan izin usaha yang diperlukan.
Selengkapnya
Dapatkan bantuan dari para ahli dengan pengalaman satu dekade dalam membantu pemilik bisnis internasional berekspansi ke Indonesia.
Membeli properti di Indonesia dapat menjadi tantangan bagi orang asing karena melibatkan beberapa aspek hukum yang kompleks.
Beberapa sektor bisnis di Indonesia memerlukan data Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu. AMDAL merupakan..
Proses M&A di Indonesia cukup rumit, dan dapat menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang tidak tahu sama sekali tentang proses hukum di Indonesia.
InCorp juga dapat memberi Anda solusi khusus yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan tempat kerja Anda.
Kami dapat membantu Anda dalam memilih jenis badan hukum yang terbaik untuk mengembangkan bisnis Anda.
Rangkaian layanan outsourcing proses bisnis kami dapat meringankan beban yang tidak perlu sehingga Anda dapat mendedikasikan waktu untuk kegiatan bisnis.
Mengelola akuntansi dan pelaporan keuangan membutuhkan perhatian yang tinggi terhadap detail dan ketepatan waktu.
Auditor keuangan InCorp dapat memberikan laporan keuangan Anda dengan akurasi tinggi dan tepat waktu.
Pemerintah Indonesia mempromosikan tax holiday sebagai salah satu insentif fiskal dalam meningkatkan peluang investasi asing di Indonesia.
InCorp menawarkan Layanan Ketahanan Finansial dan Operasional di Indonesia untuk mendukung mereka melewati masa-masa yang tidak pasti.
Konsultan pajak berpengalaman kami dapat memberikan pemeriksaan dan analisa yang objektif dalam pelaporan pajak, yang akan membantu meningkatkan kepatuhan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Seiring pertumbuhan bisnis, Anda akan menemukan bahwa mengelola penggajian menjadi lebih rumit karena terkait dengan berbagai operasi keuangan.
InCorp dapat membantu Anda mempermudah seluruh proses, sehingga Anda dapat memaksimalkan sumber daya untuk mengembangkan bisnis Anda lebih jauh.
Penting bagi pengusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
Sebagai agen visa terpercaya di Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya, dan Batam, kami dapat memberikan pengalaman aplikasi visa yang lancar.
Tim spesialis global InCorp dapat meninjau situasi apa pun dan mempermudah seluruh proses untuk mendapatkan KITAS di Indonesia.
Indonesia telah menarik banyak orang asing untuk tinggal lebih lama. Dalam hal ini, warga negara asing memerlukan izin tinggal tetap atau KITAP.
Agen visa InCorp di Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya, dan Batam dapat memastikan bahwa aplikasi visa bisnis Indonesia diproses secara transparan dan mudah.
Visa lansia juga memungkinkan pemegangnya untuk melakukan beberapa perjalanan ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan SIM dan membuka rekening bank.
Orang asing dari negara tertentu dapat lebih mudah mengunjungi Indonesia dengan mendapatkan visa on arrival (VoA).
Mendapatkan visa pasangan di Indonesia bisa menjadi sedikit tantangan karena persyaratannya yang rumit.
Warga negara dan residen Indonesia yang berencana untuk berkunjung atau tinggal di negara tertentu akan memerlukan visa ke luar negeri.
Visa Sosial di Indonesia adalah pilihan favorit bagi orang asing yang memilih untuk tinggal di negara ini karena persyaratan yang jauh lebih sederhana.
Kalahkan tantangan regulasi dengan berbagai layanan pendaftaran produk kami yang dirancang khusus.
Temukan cara memulai ekspor dari Indonesia untuk kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya bersama kami.
Pelajari proses pendaftaran produk kosmetik dengan InCorp.
Pelajari proses pendaftaran produk makanan & minuman dengan InCorp.
Melakukan pendaftaran merek dagang merupakan salah satu cara terbaik d...
Pelajari proses pendaftaran peralatan medis/kesehatan dengan InCorp.
Pelajari proses pendaftaran produk rumah tangga dengan InCorp.
Pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan sertifikasi halal wajib untuk berbagai produk impor, perdagangan, dan distribusi di dalam negeri.
Biarkan konsultan hukum berpengalaman kami menangani isu-isu administratif perusahaan Anda.
Sebelum melakukan investasi, penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang sifat bisnis dan risiko yang terlibat.
Semua bisnis diwajibkan untuk mengelola karyawan mereka sendiri sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, salah satu regulasi yang paling kompleks.
Bagi pengusaha, tetap patuh 100% bukan hanya tentang mengikuti praktik etis, tetapi juga menghindari jebakan yang tidak perlu atau hukuman yang mahal.
InCorp menyediakan layanan perjanjian hukum di Indonesia yang dirancang khusus untuk melindungi kepentingan bisnis Anda.
Percepat dan rampingkan proses revisi dokumen bisnis dengan Layanan Revisi Dokumen Bisnis kami.
Layanan business advisory dari firma konsultan bisnis terpercaya dapat meningkatkan pengembangan usaha ...
Perusahaan menghadapi banyak peluang dan tantangan dikarenakan perubahan pasar dan regulasi, kemajuan teknologi ...
Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) adalah sistem yang berguna untuk meningkatkan nilai dan ...
Setiap bisnis memiliki risiko yang bisa jadi hambatan dalam menghadirkan peluang. Oleh karena itu, penting untuk ...
Mengenal pasar lokal merupakan tantangan ketika pengusaha asing ingin ...
Layanan transfer pricing kami memberikan pengalaman tanpa batas dengan tetap mematuhi aspek hukum transfer pricing di Indonesia.
Konsultan transfer pricing diperlukan untuk menyelesaikan masalah transfer pricing yang kompleks.
Melakukan import dari Indonesia bisa menjadi rumit jika Anda tidak ber...
InCorp membantu klien kami melalui manajemen proyek dan koordinasi di Indonesia dan berkontribusi memberi penyampaian yang baik bagi pelanggannya.
Dalam misi dagang di Indonesia, dan memasuki pangsa pasar dan pengembangan bisnis, penting untuk datang ke Indonesia dan menemui calon mitra Anda.
Mystery shopping di Indonesia adalah kegiatan untuk memperoleh informa...
Jika Anda memilih untuk tidak mendirikan perusahaan Anda, Anda mungkin...
Registrasi IMEI di Indonesia merupakan hal penting untuk memastikan al...
Perusahaan offshore menjadi salah satu pilihan utama perusahaan impor/ekspor. Diperlukan adanya registrasi perusahaan offshore sebelum dapat difungsikan.
Individu dan badan hukum berhak membuka rekening bank di Indonesia. Ca...
Memiliki riset dan analisis pasar di Indonesia yang memadai mengenai p...
InCorp dapat membantu orang asing untuk mendapatkan Surat Izin Mengemu...
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, setiap pendirian PT PMA harus memiliki setidaknya satu direktur, satu orang komisaris, dan dua pemegang saham. Peran pemegang saham, direktur, dan komisaris datang dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham.
Para direktur umumnya bertanggung jawab untuk peran manajemen harian dari PT PMA. direktur berperan dalam menentukan tujuan dan kebijakan strategis untuk perusahaan. Selanjutnya, direktur juga bertanggung jawab dalam memantau upaya untuk mencapainya tujuan tersebut.
Direktur juga secara tidak langsung menduduki posisi posisi manajerial senior. Tanggung jawab di dalamnya meliputi pelaporan kegiatan perusahaan kepada para pemegang saham, menjadi perwakilan perusahaan , mengelola kemitraan dan jaringan dengan perusahaan lain, serta melakukan peran pengambil keputusan dalam aktivitas perusahaan.
Di sisi lain, dewan komisaris berperan dalam pemantauan, pengawasan, dan memeriksa semua kegiatan perusahaan sehingga segala sesuatu telah dilakukan di koherensi dengan tujuan perusahaan yang sudah dijabarkan oleh dewan direksi.
Terkait pejabat perusahaan, Indonesia memiliki aturan yang cukup ketat. Terlebih untuk pembentukan PT PMA. Namun, warga negara asing berhak mendapatk kesempatan untuk menjadi pemegang saham, komisaris, atau direktur sebuah perusahaan.
Meskipun begitu, WNA tersebut perlu terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku terkini.
Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, jelas tertulis bahwa PT PMA harus memiliki minimal 2 pemegang saham selama beroperasi. Pemegang saham dalam perusahaan bisa berupa badan hukum dan/atau individu.
Setiap pemegang saham harus memiliki saham dengan nominal minimal Rp 10 juta saham (sekitar USD 750 sampai USD 1.000 tergantung pada nilai tukar yang berlaku).
Jika perusahaan memperoleh status badan hukum dengan jumlah pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, pemegang saham yang sudah tidak terdaftar wajib untuk mentransfer bagian dari saham mereka kepada orang lain atau perusahaan untuk menerbitkan pemegang saham baru.
Namun, jika waktu telah melebihi (lebih dari 6 bulan) dan jumlah pemegang saham yang masih kurang dari 2, pemegang saham yang tersisa akan bertanggung jawab secara pribadi untuk membuat perjanjian hukum terkait kerugian perusahaan.
Berdasarkan permintaan yang dikirim ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, jaksa penuntut umum, kreditur, serta karyawan, perusahaan dapat dihentikan.
Berbeda dari negara lain, semua pemegang saham perusahaan di PT PMA Indonesia harus memiliki anggaran dasar, yang disetujui oleh notaris. Sebuah PT PMA tidak diperlukan untuk memiliki pemegang saham lokal jika usaha yang berjalan masuk ke dalam daftar positif investasi.
Jenis usaha tersebut mengacu pada skema modal 100% PT PMA dapat dimiliki oleh warga negara asing. Jika bidang bisnis tidak masuk ke dalam daftar positif investasi, akan ada aturan khusus menyatakan bahwa PT PMA harus ditentukan persentase pemegang saham lokal Indonesia.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tugas utama komisaris adalah mengawasi dan memantau pekerjaan manajemen, terutama direksi. Selain itu komisaris juga perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan selaras dengan tujuan pengembangan usaha.
Untuk PT PMA, setidaknya satu komisaris menjabat dalam perusahaan. Bisa WNI atau WNA. Jika PT PMA memutuskan untuk memiliki lebih dari satu komisaris, salah satu dari mereka harus ditunjuk sebagai presiden komisaris, yang bertugas untuk memimpin dewan komisaris.
Selain itu, terutama untuk komisaris asing, mereka berhak untuk mengajukan permohonan izin tinggal. Hal ini penting bagi setiap WNA yang berencana untuk bekerja secara penuh waktu di Indonesia.
Izin tinggal biasanya perlu memiliki dukungan izin kerja. Keduanya dapat memberikan manfaat bagi para WNA untuk beraktivitas. Dengan izin tinggal, WNA dapat membuka rekening bank lokal, yang memenuhi syarat untuk bekerja secara legal dan menerima pembayaran dari PT PMA di Indonesia.
Komisaris di PT PMA tidak diwajibkan untuk memiliki sebagian saham perusahaan. Namun, mereka masih dapat melakukan transaksi kepemilikan saham bila mereka menginginkannya.
Direktur dari PT PMA diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas utama direktur adalah untuk menangani manajemen sehari-hari perusahaan serta untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pihak ketiga.
Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, setiap PT PMA harus memiliki setidaknya satu direktur. Bila ada lebih dari 1 direktur, salah satunya akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur yang memimpin Dewan Direksi.
Para direktur dapat diisi oleh WNA. Namun, jika ada pemegang saham lokal di PT PMA, disarankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Indonesia (BKPM) bahwa perusahaan juga harus memiliki minimal satu direktur WNI.
Jika hanya ada satu direktur, orang tersebut harus memiliki Kartu Pajak (NPWP). Namun, jika ada lebih dari satu direktur, setidaknya salah satu dari mereka harus memiliki Kartu Pajak (NPWP).
Semua direksi yang berasal dari negara asing wajib memiliki izin tinggal (KITAS) atau surat domisili pribadi bersama dengan izin kerja. Satu-satunya masalah yang hadir ketika mempekerjakan tenaga kerja asing adalah pengesahan izin kerja.
Untuk mempekerjakan WNA, izin kerja akan terbit secara resmi setelah proses pendirian PT PMA selesai. Cara lain dalam memperoleh KITAS adalah dengan pengajuan bersama pasangan warga negara Indonesia.
Di sisi lain, surat domisili pribadi dapat diperoleh WNA melalui manajemen residensial, seperti apartemen yang WNA tempati. Jika ada tenaga kerja asing yang menyewa sebuah rumah, surat dari pemilik rumah disertai dengan surat yang ditandatangani oleh pemerintah kabupaten kerap kali menjadi penting untuk menunjukkan bahwa orang WNA secara legal bermukim di kawasan tersebut.
Sebagai firma konsultan bisnis market-entry terkemuka di Indonesia, InCorp Indonesia dapat membantu Anda mempermudah proses pendirian PT PMA. Konsultan kami akan mendampingi Anda dalam memenuhi semua persyaratan yang diperlukan serta memastikan proses pendirian perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Isi formulir di bawah untuk terhubung dengan konsultan kami sekarang juga.
Seorang profesional selama lebih dari 10 tahun, Pandu Biasramadhan, memiliki latar belakang yang luas dalam memberikan solusi bisnis berkualitas tinggi dan komprehensif untuk perusahaan di Indonesia dan mengelola saluran kemitraan regional di seluruh Asia Tenggara.
Sesuai namanya, perbedaan paling mencolok dari ketiga jenis badan usaha tersebut adalah sifat bisnis dan tujuannya.Perusahaan lokal harus lah dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan orang asing sama sekali tidak diperkenankan memiliki sedikitpun saham dalam perusahaan lokal. Perusahaan lokal tidak dibatasi untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia.Di sisi lain, PT PMA terbuka untuk dimiliki oleh pemilik modal asing, namun persentasi kepemilikan sahamnya dapat berbeda-beda tergantung sektor bisnisnya -- Hubungi InCorp Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Daftar Positif Investasi.Pengusaha asing cenderung memilih membuka kantor perwakilan terlebih dahulu sebelum mendirikan PT PMA sebagai langkah awal untuk memasuki pasar Indonesia. Perusahaan perwakilan hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran dan promosi dan tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan langsung dan menerima pendapatan.
Proses pendirian badan usaha biasanya memakan waktu 1-1,5 bulan, dengan catatan semua persyaratan sudah lengkap.
Bisa, terutama bagi para pelaku usaha di bidang ekspor-impor. Untuk dapat melakukan kegiatan impor, pelaku usaha dapat menggunakan jasa undername import, atau yang biasa disebut importer of record.
Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.
Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.