Cara Mendirikan Organisasi Non Profit (Yayasan) di Indonesia

Yayasan adalah jenis organisasi non-profit di Indonesia yang diatur dalam undang-undang dan bertujuan untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sebagai badan hukum nirlaba, yayasan didirikan melalui proses pengajuan akta pendirian dan anggaran dasar yang harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

Yayasan tidak bisa beroperasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau badan usaha. Aktivitas yayasan dibatasi hanya untuk melayani kepentingan masyarakat umum dengan mematuhi hukum dan hak asasi manusia.

Baca juga: Peraturan Terbaru tentang Nama Yayasan di Indonesia

Cara Mendirikan Organisasi Non Profit (Yayasan/Foundation)

Terdapat prosedur baru untuk dalam mendirikan yayasan. Hal tersebut mengacu pada peraturan Membangun Yayasan Pada tanggal 26 Maret 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan. 

Semua aplikasi untuk pembentukan yayasan sekarang diproses secara elektronik melalui Badan Hukum Sistem Administrasi (Sistem Administrasi Badan Hukum / SABH) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dasar Hukum dan Hukum Yayasan di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum non-anggota yang diatur dalam undang-undang, berdiri untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Pendirian yayasan memerlukan akta pendirian, anggaran dasar, dan pengajuan persetujuan untuk mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, terdapat peraturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang mengharuskan yayasan oleh individu asing memiliki modal awal Rp 1 miliar dan oleh entitas asing Rp 100 miliar. Inkonsistensi ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut dengan notaris dan pelayanan hukum. Pengawas yayasan bertugas memastikan kepatuhan hukum dan transparansi yayasan tersebut.

Persetujuan untuk Nama Yayasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan. Kementrian akan mengeluarkan surat persetujuan dengan informasi berikut:

• Nomor registrasi nama yayasan;
• Nama disetujui yayasan;
• Tanggal pendaftaran;
• Tanggal kadaluarsa; dan
• Kode untuk pembayaran biaya administrasi.
• Pemohon harus mulai menggunakan nama tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima persetujuan.

Prosedur Mendirikan Organisasi Non Profit

Setelah nama telah disetujui, pemohon mengajukan permohonan untuk validasi dari yayasan sebagai badan hukum kepada Menteri dengan menggunakan bentuk elektronik yang disediakan; di SABH. Aplikasi ini harus diserahkan dalam waktu 10 hari dari penandatanganan akta pendirian dan harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. Akta yayasan pendirian;
2. Sebuah pernyataan tertulis menyediakan alamat yayasan, diakui oleh kepala desa setempat (lurah);
3. Bukti setoran modal atau pernyataan tertulis dari pendiri menyatakan nilai aset awal yayasan. Pernyataan ini harus didukung oleh surat terpisah dari pendiri mengkonfirmasikan aset awal;
4. Bukti pembayaran untuk persetujuan dari nama yayasan;
5. Rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan, jika yayasan didirikan masing-masing oleh badan hukum asing dan domestik; dan
6. Akta tersebut wasiat jika yayasan ini didirikan di bawah kehendak atau bukti.

Setelah menerima permohonan, Kementrian akan memverifikasi apakah itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika semua persyaratan terpenuhi, Kementrian akan memberitahukan kepada pemohon dari / persetujuannya untuk pembentukan yayasan sebagai badan hukum. Setelah itu, Kementrian memiliki 14 hari untuk mengeluarkan keputusan resmi mengkonfirmasikan / persetujuannya.

Struktur Mendirikan Yayasan

Struktur yayasan terdiri dari:
a. Pembina (Patrons)
b. Pengurus (Excecutives)
c. Pengawas (Supervisors)

Pembina Yayasan

Wewenang pembina yang tidak didelegasikan kepada eksekutif dan pengawas oleh hukum atau anggaran dasar yayasan termasuk:

• Mengubah anggaran dasar
• Mengangkat dan memberhentikan eksekutif dan pengawas
• Menentukan kebijakan umum yayasan
• Meratifikasi program kerja dan anggaran tahunan
• Menggabungkan atau membubarkan yayasan

Pembina sebuah yayasan harus minimal satu anggota tanpa batasan maksimum. Jika semua pendiri adalah warga negara Indonesia, aset awal minimalnya adalah Rp 100 juta. Namun, yayasan tidak diizinkan memiliki orang asing sebagai pengawas atau eksekutif.

Namun, jika salah satu dari pendiri adalah warga negara Indonesia dan yang lain adalah individu asing, aset awal minimalnya adalah Rp 1 miliar sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, yang menggantikan Peraturan Pemerintah 63/2008 tentang UU Yayasan yang memerlukan minimal Rp 100 juta.

Ini menegaskan bahwa dalam mendirikan yayasan, prosesnya harus melalui pengajuan akta pendirian dan anggaran dasar, serta memastikan persetujuan dan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

komplikasi lebih lanjut untuk kasus yang adalah sebagai berikut: (i) orang asing individu (s) yang bertindak sebagai patron pendiri harus telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, (ii) asing individu seperti (s) sebagai pendiri pelindung harus juga pemegang KITAP (tinggal Tetap Visa) dan (iii) setidaknya salah satu posisi berikut, Ketua, Sekretaris, Bendahara atau dalam Dewan Eksekutif, harus dipegang oleh warga negara Indonesia

Pengurus Yayasan / Organisasi

Para eksekutif dari yayasan yang mencakup (i) Ketua; (Ii) Sekretaris; dan (iii) Bendahara Umum, tetapi dapat memiliki lebih banyak fungsi sesuai dengan Anggaran Dasar. Para eksekutif bertanggung jawab untuk operasi sehari-hari dari yayasan tersebut. Selanjutnya, para eksekutif dapat mewakili yayasan dalam dan di luar pengadilan, yang berarti seorang eksekutif mungkin secara hukum mengikat yayasan. Para eksekutif mungkin tidak namun:

1. Mengikat yayasan sebagai penjamin;
2. Mentransfer aset yayasan tanpa persetujuan dari pelanggan; atau
3. Membebani aset yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Kewenangan eksekutif dapat lebih dibatasi di bawah anggaran dasar yayasan tersebut. Eksekutif juga dilarang membuat perjanjian dengan organisasi yang berafiliasi dengan yayasan, pelanggan, eksekutif, dan / atau pengawas dari yayasan atau seseorang yang bekerja untuk yayasan (pengecualian untuk larangan menjadi kesepakatan yang menguntungkan maksud dan tujuan dari yayasan).

Sebuah Yayasan yang didirikan oleh Pihak Asing, atau Pihak Asing dan Pihak Indonesia, salah satu eksekutif yang memegang posisi Ketua, atau Sekretaris, atau Bendahara, harus dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Semua eksekutif dari Yayasan yang didirikan oleh Pihak Asing, atau Pihak Asing dan pihak Indonesia juga harus berada di Indonesia (termasuk memiliki KITAS).

Peran dan Tugas Pengawas Yayasan

Sebuah yayasan harus memiliki setidaknya satu pengawas. supervisor bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan saran kepada eksekutif.

Seorang individu dapat memegang hanya satu posisi badan di yayasan A (Misalnya patron tidak bisa juga menjadi eksekutif, supervisor tidak bisa menjadi patron, dll). Seorang patron, eksekutif dan pengawas yayasan yang juga dilarang memegang posisi anggota dewan direksi, manajemen, dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan atau di mana yayasan memiliki investasi.

Setiap anggota Eksekutif dan supervisor dapat diadakan tanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan dari kebangkrutan yayasan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan / tugasnya.

Aset Yayasan

Pembatasan pada penggunaan dan pembuangan aset yayasan dalam ini adalah:

1. Aset yayasan dalam tidak dapat dialihkan atau didistribusikan, langsung atau tidak langsung, untuk pelanggan, eksekutif, supervisor, karyawan, atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam yayasan tersebut.
2. Pembina, eksekutif dan pengawas dari yayasan harus sukarela layanan mereka dan oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk menerima aset dari yayasan apakah dalam bentuk gaji, upah atau honorarium tetap.
3. Dalam acara yayasan dalam dilikuidasi, aset yang tersisa dari yayasan harus dipindahkan ke yayasan lain yang memiliki tujuan yang sama dan tujuan yayasan dilikuidasi. Aset tidak ditransfer sesuai dengan kalimat sebelumnya akan dipindahkan ke negara dan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan dilikuidasi.
4. Sementara yayasan mungkin berinvestasi dalam bisnis melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan ini, bahwa investasi dalam agregat tidak bisa lebih dari 25% dari total aset yayasan tersebut.

Kesimpulan

Dalam mendirikan sebuah yayasan, orang asing atau badan hukum asing dapat sepenuhnya menyumbangkan aset yang diperlukan. Patron memiliki peran strategis dalam mengawasi yayasan melalui haknya untuk menunjuk dan memberhentikan eksekutif serta pengawas, dan memiliki kontrol atas tindakan eksekutif yang signifikan, seperti transaksi di atas batas moneter yang ditentukan dalam anggaran dasar. 

Hal ini menegaskan bahwa yayasan, sebagai badan hukum nirlaba, diatur dengan ketat oleh undang-undang untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan pengelolaan yang efektif dalam mencapai tujuannya di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.

Baca juga: Cara Mendirikan Organisasi Nirlaba di Bali

Bagaimana InCorp Dapat Membantu Anda

InCorp Indonesia siap membantu Anda, baik sebagai warga negara Indonesia maupun investor asing, dalam proses mendirikan organisasi non-profit sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Dapatkan bantuan profesional untuk pengesahan badan hukum, persiapan dokumen seperti akta pendirian dan anggaran dasar, serta pengajuan NPWP yang diperlukan. Hubungi kami sekarang untuk mendiskusikan langkah-langkah mendirikan yayasan atau perkumpulan di Indonesia dengan tepat dan efisien bersama tim konsultan berpengalaman dari InCorp Indonesia.