Yayasan didirikan berdasarkan pemisahan aset, dan dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Sebuah yayasan dapat didirikan oleh satu atau lebih orang, menjadi sebuah badan hukum. Hukum yang tercantum pada 16/2001 mengakui hak orang asing untuk dapat mendirikan yayasan.
Pihak Asing dan Indonesia dapat membentuk Foundation (Yayasan) di Indonesia. ‘Pihak Asing’ berarti orang warga negara asing atau badan hukum asing, sementara Pihak Indonesia ‘berarti orang perorangan atau badan hukum Indonesia.
Jumlah aset awal dari Yayasan / Yayasan yang didirikan oleh Pihak Asing, atau Pihak Asing dan Pihak Indonesia, yang berasal dari pemisahan aset pribadi pendiri, harus paling sedikit sebesar Rp 100 Juta. Pemisahan aset harus disertai dengan surat pernyataan dari pendiri mengenai aset yang dipisahkan tersebut dan akan menjadi bagian dari dokumen keuangan dari Yayasan.
Namun, ada peraturan lain, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 re Masyarakat Organisasi yang menyatakan bahwa Yayasan yang didirikan oleh individu asing, atau individu asing dan pihak Indonesia, harus memiliki modal awal Rp 1 Miliar, sementara Yayasan yang didirikan oleh entitas asing harus memiliki aset awal Rp 100 Miliar. inkonsistensi ini belum dibersihkan dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dengan notaris dan pelayanan hukum.
Prosedur baru untuk Membangun Yayasan Pada tanggal 26 Maret 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan. Semua aplikasi untuk pembentukan yayasan sekarang diproses secara elektronik melalui Badan Hukum Sistem Administrasi (Sistem Administrasi Badan Hukum / SABH) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Persetujuan untuk Nama Foundation
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan. Kementrian akan mengeluarkan surat persetujuan dengan informasi berikut:
Setelah nama telah disetujui, pemohon mengajukan permohonan untuk validasi dari yayasan sebagai badan hukum kepada Menteri dengan menggunakan bentuk elektronik yang disediakan; di SABH. Aplikasi ini harus diserahkan dalam waktu 10 hari dari penandatanganan akta pendirian dan harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
Setelah menerima permohonan, Kementrian akan memverifikasi apakah itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika semua persyaratan terpenuhi, Kementrian akan memberitahukan kepada pemohon dari / persetujuannya untuk pembentukan yayasan sebagai badan hukum. Setelah itu, Kementrian memiliki 14 hari untuk mengeluarkan keputusan resmi mengkonfirmasikan / persetujuannya.
Struktur yayasan terdiri dari:
a. Pembina (Patrons)
b. Pengurus (Excecutives)
c. Pengawas (supervisors)
Wewenang pembina adalah mereka tidak didelegasikan kepada eksekutif dan supervisor oleh hukum yang berlaku atau anggaran dasar yayasan, dan termasuk hak untuk :
Pembina harus memiliki minimal 1 (satu) anggota. Jumlah maksimum tidak ditentukan. Jika semua pelanggan / pendiri semua orang Indonesia, maka persyaratan untuk aset awal akan setidaknya 100 Juta. Namun, jenis Foundation / Yayasan tidak diizinkan untuk memiliki orang asing sebagai pengawas atau eksekutif.
Tetapi jika 1 Indonesia patron / founder adalah Indonesia dan pendiri adalah orang asing individu, maka persyaratan untuk aset awal akan setidaknya Rp 1 Miliar. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 re Organisasi Masyarakat yang, di bawah teori hukum, mengalahkan Peraturan Pemerintah 63/2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan, yang hanya membutuhkan setidaknya 100 Juta.
komplikasi lebih lanjut untuk kasus yang adalah sebagai berikut: (i) orang asing individu (s) yang bertindak sebagai patron pendiri harus telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, (ii) asing individu seperti (s) sebagai pendiri pelindung harus juga pemegang KITAP (tinggal Tetap Visa) dan (iii) setidaknya salah satu posisi berikut, Ketua, Sekretaris, Bendahara atau dalam Dewan Eksekutif, harus dipegang oleh warga negara Indonesia
Para eksekutif dari yayasan yang mencakup (i) Ketua; (Ii) Sekretaris; dan (iii) Bendahara Umum, tetapi dapat memiliki lebih banyak fungsi sesuai dengan Anggaran Dasar. Para eksekutif bertanggung jawab untuk operasi sehari-hari dari yayasan tersebut. Selanjutnya, para eksekutif dapat mewakili yayasan dalam dan di luar pengadilan, yang berarti seorang eksekutif mungkin secara hukum mengikat yayasan. Para eksekutif mungkin tidak namun:
Kewenangan eksekutif dapat lebih dibatasi di bawah anggaran dasar yayasan tersebut. Eksekutif juga dilarang membuat perjanjian dengan organisasi yang berafiliasi dengan yayasan, pelanggan, eksekutif, dan / atau pengawas dari yayasan atau seseorang yang bekerja untuk yayasan (pengecualian untuk larangan menjadi kesepakatan yang menguntungkan maksud dan tujuan dari yayasan).
Sebuah Yayasan yang didirikan oleh Pihak Asing, atau Pihak Asing dan Pihak Indonesia, salah satu eksekutif yang memegang posisi Ketua, atau Sekretaris, atau Bendahara, harus dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Semua eksekutif dari Yayasan yang didirikan oleh Pihak Asing, atau Pihak Asing dan pihak Indonesia juga harus berada di Indonesia (termasuk memiliki KITAS).
Sebuah yayasan harus memiliki setidaknya satu pengawas. supervisor bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan saran kepada eksekutif.
Seorang individu dapat memegang hanya satu posisi badan di yayasan a. (Misalnya patron tidak bisa juga menjadi eksekutif, supervisor tidak bisa menjadi patron dll …). Seorang patron, eksekutif dan pengawas yayasan yang juga dilarang memegang posisi anggota dewan direksi, manajemen, dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan atau di mana yayasan memiliki investasi. Setiap anggota Eksekutif dan supervisor dapat diadakan tanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan dari kebangkrutan yayasan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan / tugasnya.
Pembatasan pada penggunaan dan pembuangan aset yayasan dalam ini adalah:
Sebuah yayasan dapat didirikan dengan aset sepenuhnya disumbangkan oleh orang asing dan / atau badan hukum asing.
Patron tidak bertanggung jawab untuk operasi sehari-hari dari yayasan yang diserahkan kepada eksekutif, yang diawasi oleh pengawas; pelindung dapat melakukan pengendalian melalui haknya untuk mengangkat dan memberhentikan para eksekutif dan supervisor, otoritas ratifikasi dan seperti kontrol lain ditempatkan pada tindakan para eksekutif dalam anggaran dasar yayasan. Misalnya persetujuan patron bisa diperlukan untuk transaksi di atas jumlah moneter yang ditentukan.
