Panduan Perjanjian Kemitraan di Indonesia

Memahami Pentingnya Perjanjian Kemitraan di Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 11 Februari 2023
  • 3 reading time

Di Indonesia, perjanjian kemitraan adalah kontrak resmi secara hukum antar pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Perjanjian ini ada di Indonesia untuk memastikan bahwa semua mitra memiliki komunikasi dan pemahaman yang jelas.

Kontrak ini bukan sekadar perjanjian verbal. Perjanjian ini menyatakan syarat dan ketentuan dan harus dilakukan secara tertulis. Para mitra yang terlibat tidak diizinkan mengubah perjanjian kecuali mencapai kesepakatan bersama terkait perubahan yang diinginkan.

Jadi, perjanjian kemitraan di Indonesia adalah cara terbaik untuk melindungi bisnis dan kepentingan setiap pihak.

Anda harus selalu mempersiapkan perjanjian ini saat memulai kemitraan dengan perorangan atau perusahaan.

Bantuan dari konsultan hukum atau pengacara sangat diperlukan untuk memastikan Anda tidak melewatkan detail penting. Profesional hukum juga dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan isu terkait syarat dan ketentuan.

Pentingnya Perjanjian Kemitraan dalam Bisnis

Kepercayaan adalah elemen penting saat membicarakan kemitraan. Namun, tak ada yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi nantinya, terutama di dunia bisnis.

Jadi, perjajian kemitraan penting untuk hampir semua bisnis di Indonesia. Berikut beberapa alasannya:

  • Untuk menghindari isu pajak
  • Untuk mencegah komplikasi hukum dan isu liabilitas
  • Untuk menyelesaikan isu terkait konflik kepentingan
  • Untuk menghadapi perubahan dalam kehidupan mitra
  • Untuk menentukan peran dan tanggung jawab setiap mitra
  • Untuk menyelesaikan pertikaian

Poin Penting yang Perlu Diperhatikan dalam Perjanjian Kemitraan

Semua kemitraan yang dijalin di Indonesia harus memiliki perjanjian. Ini untuk mencegah pihak yang satu memanfaatkan yang lain, menghindari komplikasi hukum dan mengatasi pertikaian.

Jadi, perjanjian kemitraan di Indonesia adalah fondasi kemitraan yang stabil dan membuahkan hasil.

Perjanjian ini sangat berguna bagi orang asing yang bekerja dengan mitra Indonesia saat pendirian perusahaan atau memasuki pasar baru yang asing.

Perjanjian kemitraan di Indonesia dibuat oleh para mitra. Semua pihak perlu setuju akan bagaimana bisnis atau proyek dioperasikan dan dikelola untuk dapat menghasilkan suatu perjanjian.

Pertama-tama, dengan bantuan profesional, mitra harus menyajikan semua panduan jelas dan rinci serta ketentuan dan syarat di dalam perjanjian. Lalu, mereka harus menyetujuinya secara hitam dan putih.

Ketentuan dan panduannya harus memiliki poin-poin ini:

  • Nama kemitraan
  • Nama mitra dalam kemitraan
  • Prosedur resolusi konflik
  • Prosedur pemberhentian kemitraan
  • Syarat dan lama kemitraan
  • Detail transfer kepemilikan
  • Kepemilikan saham
  • Tanggung jawab dan kewajiban setiap mitra
  • Distribusi untung rugi
  • Dan detail penting lainnya berdasarkan proses bisnis

 

Jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak yakin akan apa yang tercakup dalam kemitraan, meminta bantuan profesional sangatlah penting. Cekindo memiliki para ahli hukum yang kompeten untuk memandu Anda selama menjalin kemitraan.

Bagaimana Cekindo dapat Membantu

Perjanjian kemitraan kohesif di Indonesia adalah tulang punggung hubungan antara klien dan penyedia layanan bagi banyak industri.

Meski menjalin kemitraan membutuhkan uji tuntas dan riset pasar, pada akhirnya juga membutuhkan kepercayaan yang besar.

Oleh karena itu, pertimbangan matang akan syarat keuangan dan hukum terkait kemitraan melalui perjanjian menjadi sangat penting.

Perjanjian resmi di Indonesia dapat memastikan kolaborasi yang sukses. Setiap pihak dapat dengan jelas memahami kewajibannya serta melindungi haknya, saat ada yang tak sesuai harapan.

Selama bertahun-tahun, Cekindo telah membantu banyak perusahaan menyusun beragam jenis perjanjian di Indonesia berdasarkan kategori bisnis, kegiatan usaha dan jenis kerjasama yang dijalin.

Layanan penyusunan perjajian kami juga termasuk perjanjian kerja, perjanjian penjualan, perjanjian kontraktor, perjanjian non-disclosure, perjanjian distribusi, perjanjian layanan dan perjanjian komersial lain.

Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki peraturannya masing-masing. Jadi, tim hukum kami akan melakukan kustomisasi perjanjian berdasarkan kebutuhan dan ketentuan.

Isi form di bawah ini untuk membahas kebutuhan bisnis Anda dengan kami. 

Daris Salam

COO Indonesia at InCorp Indonesia

With more than 10 years of expertise in accounting and finance, Daris Salam dedicates his knowledge to consistently improving the performance of InCorp Indonesia and maintaining clients and partnerships.

Get in touch with us.

Lead Form

Frequent Asked Questions

Ya. Tanpa dokumen tersebut bisnis anda tidak diperkenankan untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja asing. Izin usaha permanen ini juga merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan berbagai jenis izin usaha dan izin impor lainnya.

Secara umum ada dua jenis, yakni izin usaha utama, dan izin utama non-utama. Izin usaha utama biasanya berlaku untuk berbagai macam industri, seperti izin usaha umum dan izin usaha industrial. Sementara izin usaha non utama bersifat tambahan dan sangat tergantung dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Izin usaha untuk operasional dan komersial adalah salah satu jenis dari izin usaha non-utama.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.