pemeriksaan pajak

Prosedur Resmi Pemeriksaan Pajak di Indonesia dan Syaratnya

  • InCorp Editorial Team
  • 27 September 2024
  • 6 minute reading time

Pemeriksaan pajak adalah prosedur rutin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap catatan keuangan, dokumen pendukung, dan kegiatan usaha wajib pajak.

Artikel ini akan mengulas secara detail mengenai prosedur resmi pemeriksaan pajak di Indonesia, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian.

Baca juga: Pajak Perusahaan dan Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia

Penjelasan Apa Itu Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan data, baik berupa dokumen maupun keterangan, untuk kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam.

Proses ini bertujuan untuk menguji apakah wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan secara objektif dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dengan melibatkan tenaga profesional di bidang perpajakan.

Dengan kata lain, pemeriksaan pajak merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menilai apakah Wajib Pajak (WP) telah memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku, seperti wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap, menghitung pajak yang terutang secara tepat, serta membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Tujuan Dilakukannya Pemeriksaan Pajak

Tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan bahwa setiap WP telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan lainnya adalah:

  • Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak: Untuk memastikan bahwa WP telah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Mencegah terjadinya penghindaran pajak: Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mencegah WP melakukan tindakan yang dapat mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya.
  • Menjamin keadilan: Pemeriksaan pajak memastikan bahwa semua WP dikenakan beban pajak yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada WP yang dirugikan.
  • Mendapatkan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan perpajakan: Hasil pemeriksaan pajak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih baik dan efektif.

Baca juga: Prosedur Baru untuk Pelaporan SPT Pajak di Indonesia

Syarat Melakukan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan hak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, pelaksanaan pemeriksaan pajak ini harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KUP.

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya alasan yang cukup untuk menduga adanya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Alasan yang cukup tersebut dapat berupa:

  • Analisis risiko: DJP melakukan analisis terhadap profil risiko WP, seperti jenis usaha, omset, dan riwayat kepatuhan. Jika profil risiko menunjukkan potensi ketidakpatuhan yang tinggi, maka WP dapat menjadi target pemeriksaan.
  • Laporan dari masyarakat: DJP dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai dugaan ketidakpatuhan WP.
  • Hasil pemeriksaan terhadap pihak terkait: Hasil pemeriksaan terhadap pihak yang terkait dengan WP, seperti pemasok atau pelanggan, dapat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap WP tersebut.
  • Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak: WP yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan pemeriksaan untuk memverifikasi kebenaran data yang disampaikan.
  • Perubahan tahun buku atau metode pembukuan: WP yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jangka Waktu Pemeriksaan 

Jangka waktu pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang KUP dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Jangka waktu pemeriksaan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pemeriksaan, kompleksitas permasalahan, dan jumlah data yang harus diperiksa.

Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Jangka waktu untuk pemeriksaan kantor umumnya lebih singkat dibandingkan dengan pemeriksaan lapangan.

Hal ini dikarenakan WP membawa seluruh dokumen yang diperlukan ke kantor pajak.

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat usaha WP. Jangka waktu untuk pemeriksaan lapangan umumnya lebih lama dibandingkan dengan pemeriksaan kantor. Hal ini dikarenakan pemeriksa pajak harus melakukan pengujian langsung terhadap dokumen dan fisik aset WP di tempat tersebut.

Bagaimana Jika Menolak Pemeriksaan?

Menolak pemeriksaan pajak dapat berdampak serius. Jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menolak pemeriksaan, otoritas pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan data yang dimiliki.

Selain itu, tim pemeriksa pajak juga berhak menerapkan sanksi sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai prosedur, dan wajib pajak diharapkan untuk kooperatif agar pemeriksaan berjalan lancar.

Penolakan pemeriksaan juga dapat memperlambat proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau mengakibatkan dikenakannya denda tambahan.

Jika diperlukan, otoritas pajak dapat mengeluarkan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak.

Baca juga: Kasus Pelanggaran Pajak Umum di Indonesia dan Cara Menghindarinya

Tips Persiapan Menghadapi Audit Pajak

Menghadapi audit pajak tentu menjadi momen yang menegangkan bagi banyak wajib pajak. Namun, dengan persiapan yang matang, Anda dapat melewati proses ini dengan lancar.

Berikut ini beberapa tips penting yang dapat Anda lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi audit pajak.

Persiapkan Dokumen dengan Lengkap dan Rapi

Pastikan seluruh dokumen pendukung seperti faktur, bukti pembelian, dan catatan transaksi lainnya disusun dengan baik.

Dokumentasi yang lengkap akan memudahkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak Anda.

Pastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pajak

Sebagai pengusaha kena pajak atau wajib pajak lainnya, selalu pastikan bahwa laporan pajak Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan dalam rangka memastikan kepatuhan ini dilakukan secara berkala, terutama pada wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pengecekkan berdasarkan analisis risiko.

Konsultasi dengan Ahli Pajak 

Menghadapi audit pajak bisa menjadi tantangan besar, oleh karena itu disarankan untuk melakukan konsultasi dengan ahli pajak. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menggunakan Layanan Konsultasi Pajak di InCorp agar lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan.

Jaga Komunikasi yang Baik dengan Pemeriksa

Selama proses pengecekkan, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa pajak. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas, terutama terkait pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Pahami Hak dan Kewajiban Anda sebagai Wajib Pajak

Memahami kewajiban wajib pajak dan hak Anda sangat penting dalam menghadapi audit pajak. Pastikan Anda memahami isi dari surat pemberitahuan hasil pemeriksaan serta prosedur yang berlaku jika terjadi sengketa.

Tinjau Kembali Laporan Keuangan Anda

Sebelum pemeriksaan dilakukan, lakukan tinjauan kembali laporan keuangan Anda. Laporan keuangan yang rapi dan sesuai dengan ketentuan akan memperlancar pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang diterapkan otoritas pajak.

Mulai Konsultasi Ahli Pajak InCorp Indonesia

Pemeriksaan pajak adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk memastikan kelancaran proses pengecekkan dan meminimalkan risiko kesalahan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak profesional.

InCorp Indonesia menyediakan layanan konsultasi pajak yang komprehensif, membantu Anda memahami prosedur pengecekkan, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, dan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan pajak Anda.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Frequent Asked Questions

Banyak, di antaranya Neraca Saldo, Neraca dan Laporan Laba Rugi.

Ya. Pelaporan pajak bulanan dan tahunan tetap wajib dilakukan. Jika badan usaha anda tak melakukan aktivitas bisnis apapun, maka nilai pajak tertanggung sama dengan nol.

Ya, akan tetapi penghitungannya berbeda. Pegawai lokal yang memiliki NPWP harus membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif setelah dikurangi pajak penghasilan tidak kena pajak. Pegawai asing dengan NPWP harus membayar pajak penghasilan berdasarkan perhitungan antara masa kerja dalam satu tahun (setelah 183 hari).