• en

E-Library

Cekindo E-Library: Sumber Regulasi lengkap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia

Mulai dari peraturan tentang pendaftaran perusahaan dan lisensi bisnis hingga imigrasi dan rekrutmen pekerja asing, Anda dapat mengakses semua dokumen di sini. Pahami lebih banyak tentang lingkungan bisnis dan kewajiban perusahaan ketika melakukan bisnis di Indonesia melalui e-library kami.

LAYANAN PENDIRIAN BISNIS

Registrasi Perusahaan di Indonesia

Peraturan BKPM No 17 Tahun 2015 – LKPM
Prosedur dan Tata Cara Mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal di Indonesia. Ketahui peraturan tentang modal usaha di Indonesia.
Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 – Rencana Penanaman Modal
Rencana Umum Penanaman Modal di Indonesia.
Undang – Undang No 25 Tahun 2007 – Penanaman Modal
Regulasi dasar untuk Pedoman dan Peraturan untuk Penanaman Modal di Indonesia. Ketahui peraturan penanaman mocal terbaru.
Negative Investment List No. 44, 2016
Daftar Negatif Investasi terbaru, terdiri dari Daftar Bisnis yang Tertutup, Terbuka dan Terbuka dengan Syarat bagi Perusahaan Asing yang ingin melakukan Penanaman Modal Asing di Indonesia.
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2011 – Tata Cara Pengajuan & Pemakaian Nama PT
Pedoman Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas via Online ke Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Ketahui peraturan nama PT terbaru.
Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 – Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Percepatan Pelaksanaan Berusaha via Penerapan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia.
Undang – Undang No 3 Tahun 1982 – Wajib Daftar Perusahaan
Wajib Daftar Perusahaan di Indonesia. Ketahui peraturan wajib daftar perusahaan terbaru.
Undang – Undang No 40 Tahun 2007 – Perseroan Terbatas
Peraturan terbaru Perseroan Terbatas di Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 40 PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran untuk Mendorong Inovasi dalam Sistem Ekonomi Nasional. Cek peraturan Bank Indonesia terbaru.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 12 PBI 2017 tentang Fintech
Mengatur penyelenggaraan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. Ketahui peraturan fintech Indonesia terkini.
Peraturan OJK 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
Inovasi Keuangan Digital dalam Pelayanan Keuangan di Indonesia.
Peraturan OJK 77 POJK.01 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Fintech
Regulasi Dasar perihal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbabsis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia. Dapatkan peraturan OJK terbaru.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 4 Tahun 2014 – (SABH) Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroab Terbatas ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Dapatkan peraturan kemenkumham di sini.
Peraturan OJK No 32/POJK.04/2014 – Rencana dan Penyelenggaraan RUPS PT Tbk
Rencana dan Realisasi dari Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka di Indonesia yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kantor Virtual dan Ruang Kantor di Indonesia

Surat Edaran BPTSP DKI Jakarta No 6 Tahun 2016 – Penerbitan SKDP & Izin Lanjutannya bagi Virtual Office
Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Izin Lanjutan bagi Pengguna Virtual Office di Jakarta. Cek peraturan kantor virtual terbaru.
Surat Edaran BPTSP DKI Jakarta No 8 Tahun 2015 – SKDP Kantor Bersama & Virtual Office
Persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk Kantor Bersama dan Kantor Virtual di Jakarta.

Pembubaran Perusahan (Disolusi) di Indonesia

Undang – Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang di Indonesia. Cek undang-undang kepailitan terbaru.
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 – Merger, Konsolidasi, Akuisisi
Pedoman, Persyaratan dan Peraturan untuk Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan di Indonesia.

Izin Usaha dan Impor di Indonesia

Peraturan BKPM 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
Prosedur dan Tata Cara Mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal di Indonesia. Ketahui peraturan tentang modal usaha di Indonesia.
Peraturan BKPM No 13 Tahun 2017 – Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
Prosedur untuk pengajuan perizinan dan fasilitas penanaman modal untuk mendapatkan Izin Prinsip di BKPM. Cek peraturan BKPM terbaru.
Peraturan BPS No 57 Tahun 2009 – KBLI
Cek peraturan tentang Standar klasifikasi baku untuk usaha di Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2017 – Penerbitan SIUP
Perubahan ketiga dari Peraturan Kementerian Perdagangan Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Cek peraturan SIUP Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2017 – TDP (Perubahan Kedua)
Perubahan kedua dari Peraturan Kementerian Perdagangan Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Registrasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 10 Tahun 2015 – Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada BKPM
Pendelegasian Wewenang untuk Menerbitkan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada BKPM dalam konteks Penerapan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2007 – Penerbitan SIUP
Penerbitan Surat Izin Perdagangan (SIUP) di Indonesia. Cek peraturan SIUP terbaru.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 – TDP
Prosedur Registrasi untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk perusahaan yang beroperasional di Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2009 – Penerbitan SIUP
Perubahan dari Peraturan Kementerian Perdagangan Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2015 – API
Kewajiban memiliki Angka Pengenal Importir (API) bagi perusahaan yang melakukan kegiatan impor di Indonesia. Cek peraturan Angka Pengenal Impor terbaru.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 116 Tahun 2015 – TDP (Perubahan Pertama)
Perubahan Pertama dari Peraturan Kementerian Perdagangan Indonesia No, 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Cek peraturan TDP terbaru.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 M-DAG_PER 5 2012 Tahun 2012 (PERMEN Nomor 27_M-DAG_PER_5_2012 Tahun 2012)
Cek peraturan tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan No 4 Tahun 2017 – Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan via online ke Indonesia National Single Window (INSW) dalam kerangka Online Single Submission (OSS). Cek peraturan bea Cukai terbaru.
Peraturan Menteri Keuangan No 29 Tahun 2018 – Percepatan Perizinan Kepabeanan & Cukai
Percepatan Perizinan Kepabeanan & Cukai dalam konteks Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia via online ke Indonesia National Single Window (INSW).
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Izin Lingkungan yang mengatur tentang AMDAL, UPL & UKL, dan kontaminasi dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari kegiatan berusaha tertentu di Indonesia. Cek peraturan izin lingkungan terbaru.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 10 Tahun 2014 – Pemberian Izin BUJKA
Pedoman dan Persyaratan untuk memberikan Izin kepada Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing yang ada di Indonesia. Ketahui peraturan IUJK terbaru.
Undang – Undang No 7 Tahun 1981 – WLK
Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk Perusahaan yang beroperasional di Indonesia. Cek peraturan WLK terbaru.
Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2017 Cara Pembayaran Barang dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor di Indonesia.
Keputusan BPOM No. HK.00.05.23.3644 Ketentuan Pokok Pengawasan Suplmen Makanan
Ketentuan Pokok dalam Pengawasan Suplemen Makanan di Indonesia. Cek peraturan Suplemen Makanan BPOM terbaru.
Pengumuman Dinas PTSP DKI Jakarta No. 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi
Pelaksanaan Pelayanan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi terintegrasi via Online ke Kementerian Kesehatan. Ketahui peraturan kementerian kesehatan terbaru.
Peraturan BPOM 4 Tahun 2017 SKI Produk
Pengendalian Impor Obat dan Makanan yang masuk kedalam wilayah Indonesia terutama Produk dengan Surat Keterangan Impor (SKI). Dapatkan peraturan impor Indonesia terbaru.
Peraturan BPOM 30 Tahun 2017 Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan
Cek peraturan tentang Pengawasan Impor Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia. Dapatkan peraturan Import Obat dan Makanan BPOM terbaru.
Peraturan BPOM HK.00.05.41.1381 Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan
Cek peraturan tentang Prosedur Pendaftaran Suplemen Makanan di Indonesia.Dapatkan peraturan pendaftaran suplemen makanan terbaru.
Peraturan BPOM HK.00.05.41.1384 Kriteria & Tata Laksana Pendaftaran OT
Cek peraturan tentang Kriteria & Tata Cara Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka di Indonesia.
Peraturan BPOM HK.00.05.42.2996 Pengawasan Pemasukan Obat Tradisional
Cek peraturan tentang Pengawasan terhadap Impor Obat Tradisional ke dalam wilayah Indonesia.
Peraturan BPOM HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
Cek peraturan tentang Pedoman untuk Pengajuan Notifikasi Kosmetika untuk Kosmetika yang akan beredar di Wilayah Indonesia.
Peraturan BPOM No 18 Tahun 2015 Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
Cek peraturan tentang Persyaratan Teknis untuk Bahan Kosmetika yang boleh beredar di wilayah Indonesia.
Peraturan BPOM No 19 Tahun 2015 Persyaratan Teknis Kosmetika
Persyaratan Teknis yang harus dipenuhi oleh Kosmetika yang akan beredar didalam wilayah Indonesia.
Peraturan BPOM No 34 Tahun 2013 Perubahan Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
Perubahan dari Peraturan BPOM No. HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Prosedur Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Notifikasi adalah izin yang harus didapatkan dari BPOM oleh kosmetika yang akan beredar di Indonesia.
Peraturan BPOM No 44 Tahun 2013 Perubahan atas Persyaratan Teknis Kosmetika
Cek peraturan tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika di Indonesia. Dapatkan peraturan BPOM tentang kosmetik terbaru.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 tahun 2012 Registrasi Obat Tradisonal
Cek peraturan tentang Tata Cara Registrasi Obat Tradisional di Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 Izin Edar Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Izin Edar bagi Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang memenuhi standar untuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Dapatkan peraturan peralatan medis terbaru.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176 Tahun 2010 Notifikasi Kosmetika
Cek peraturan tentang Prosedur untuk mendapatkan Notifikasi Kosmetika bagi Kosmetika yang beredar di Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1190-2010 Izin Edar Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Cek peraturan tentang Izin Edar bagi Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang memenuhi standar untuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut.
Peraturan Menteri Perdagangan No 03_M.DAG_PER_1_2012 Tahun 2012
Ketentuan mengenai Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon, salah satunya harus mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau Penetapan sebagai IT-BPO dari Kementerian Perdagangan Indonesia. Cek peraturan terbaru Kementerian Perdagangan.
Undang – Undang No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Cek peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kelanjutan kehidupan ekosistem dari makhluk hidup.

Registrasi Merek Dagang di Indonesia

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Ketentuan tentang Paten untuk Inventor di Indonesia. Cek UU Paten 2016 di sini.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 (KEMENKUMHAM Nomor 67 TAHUN 2016)
Ketentuan mengenai Pendaftaran Merek di Indonesia. Dapatkan peraturan terbaru pendaftaran Merek di Indonesia.
Undang – Undang 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Pedoman dan Peraturan mengenai Rahasia Dagang untuk melindungi Pemilik dari Rahasia Dagang tersebut dalam suatu bidang usaha. Cek UU rahasia dagang terbaru di sini.
Undang – Undang no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Pedoman untuk mengajukan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis untuk mendapatkan izin untuk memproses dan memperdagangkan produk dengan Indikasi Geografis di Indonesia.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Sirkuit Terpadu
Pedoman dan Peraturan terkait Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan mengajukan registrasi ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dapatkan UU Sirkuit Terpadu di sini.

OUTSOURCE PROSES BISNIS

Rekrutmen dan Pengelolaan SDM di Indonesia

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 150 MEN 2000 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian Perusahaan
Pedoman Penyelesaian Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Perusahaan di Indonesia. Cek peraturan Kementerian Tenaga Kerja, di sini.
Peraturan BPJS Nomor 01 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran Bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah Progam BPJS
Pedoman Pendaftaran bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah Program BPJS di Indonesia. Cek peraturan BPJS ketenagakerjaan terbaru di sini.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 6 Tahun 2004 Ketenagakerjaan
Cek Perda ketenagakerjaan DKI Jakarta.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum
Pedoman terkait Upah Minimum bagi perusahaan di Indonesia, berisi cara perhitungan dan penentuan minimum upah bagi daerah yang tertera dalam regulasi ini. Cek peraturan upah minimum 2018.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun
Pedoman dan Peraturan terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun di Indonesia. Cek peraturan jaminan pensiun terbaru, di sini.
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Pengupahan bagi Karyawan Perusahaan di Indonesia. Cek peraturan pengupahan terbaru di sini.
Undang – Undang 24 Tahun 2011 BPJS
Perihal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan Jaminan Sosial yang layak bagi Peserta dan/atau anggota keluarganya. Cek peraturan BPJS terbaru, di sini.
Undang – Undang No 02 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Industrial
Pedoman untuk Penyelesaian Perselisihan Industrial dan metode lainnya yang berlaku dalam hukum di Indonesia. Cek peraturan perselisihan hubungan industrial, di sini.
Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Cek Peraturan Dasar terkait Ketenagakerjaan di Indonesia.

Akunting dan Pelaporan Pajak di Indonesia

Peraturan Dirjen Pajak No 20 Tahun 2013 – NPWP, PPKP. Penghapusan NPWP, Pencabutan PPKP & Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
Cek peraturan tentang Prosedur Registrasi dan Pemberian Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP), Penghapusan NPWP, Pencabutan PPKP dan Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak di Indonesia.
Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Cek peraturan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Indonesia. Cek peraturan pajak penghasilan terbaru di sini.
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Pajak
Cek peraturan tentang Pembaruan Sistem Administrasi Pajak di Indonesia.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ke-3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

LAYANAN IMIGRASI

VISA dan Izin Tinggal di Indonesia

Peraturan Menteri No 24 Tahun 2016 Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan visa tinggal terbatas
Cek peraturan tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas di Indonesia.
Peraturan Presiden No 69 Tahun 2015 Bebas Visa Kunjungan
Cek peraturan tentang Persyaratan untuk mendapatkan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia.
Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Bebas Visa Kunjungan
Persyaratan untuk mendapatkan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia. Dapatkan peraturan Bebas Visa Indonesia terbaru.
Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2016 Keimigrasian
Perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di Indonesia. Dapatkan peraturan keimigrasian terbaru.
Undang – Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Cek peraturan tentang Regulasi Dasar tentang Keimigrasian di Indonesia.

 

REGISTRASI PRODUK

Registrasi Produk di Indonesia

Peraturan Kepala Badan POM RI No. Hk.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
Prosedur Pendaftaran Pangan Olahan ke BPOM. Cek peraturan BPOM, di sini.
Peraturan Kepala BPOM No 42 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PerKBPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan_Nett
Cek peraturan tentang Perubahan dari Peraturan BPOM No. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pedoman dengan Persyaratan dan Peraturan tentang Pangan untuk meningkatkan kecukupan Pangan di Indonesia. Dapatkan peraturan pangan terbaru di sini.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
Pedoman bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Dapatkan peraturan UMKM terbaru, di sini.

 

LAYANAN KEPATUHAN DAN KESEKRETARIATAN

Revisi Dokumen Bisnis di Indonesia

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 – Perubahan modal Dasar PT
Cek Peraturan mengenai Perubahan Modal Dasar suatu Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.

 

LAYANAN LAINNYA

Perdagangan di Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2018 Perubahan 24 M-Dag Per 4 2016
Perubahan atas Peraturan Kementerian Perdagangan No. 24/M.DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi Perdagangan di Indonesia. Cek peraturan terbaru kementerian perdagangan, di sini.

Untuk mengunduh dokumen, Anda harus memasukkan email terlebih dahulu:


Terima Kasih.
Anda dapat mengunduh dokumennya sekarang.

close