Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja timbul dari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, menyediakan draf perjanjian kerja berdasarkan penggunaan industri secara umum atau perjanjian kerja yang dibuat khusus merupakan layanan penting dari InCorp.

Berdasarkan permintaan klien, perjanjian tersebut juga mencakup peraturan umum dari undang-undang ketenagakerjaan Indonesia saat ini tentang tenaga kerja Indonesia, kebijakan internal pemberi kerja, hak, dan kewajiban karyawan – semuanya dalam 12 hari.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Klien harus menyediakan Buku Pegangan Karyawan, kebijakan internal pemberi kerja, dan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan karyawan.

Oleh karena itu, peran InCorp adalah membantu klien dalam menyusun peraturan perusahaan yang diperlukan. InCorp juga memberikan layanan terkait konsultasi hukum dengan konsultan, spesialis SDM, dan pengacara kami, serta interpretasi hukum peraturan ketenagakerjaan. Layanan dapat disampaikan dalam 12 hari kerja dan mencakup tiga revisi dalam waktu satu bulan setelah proyek selesai.

Membuat surat pemberitahuan hukum kepada karyawan membutuhkan keahlian tertentu. Surat pemberitahuan hukum mencakup surat peringatan karyawan dan surat pemutusan hubungan kerja. Kedua surat pemberitahuan tersebut harus ditulis dan disampaikan dengan hati-hati agar pemberi kerja tidak salah menafsirkan perjanjian kerja.

Memastikan proses pemberitahuan berjalan lancar, InCorp juga memberikan bantuan hukum dan analisis latar belakang sesuai dengan aturan dan informasi yang dikumpulkan.