Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Memahami hukum ketenagakerjaan di Indonesia kerap kali menjadi hal yang cukup menyita waktu Anda. Untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pada hukum ketenagakerjaan terkini di Indonesia, menemukan konsultan berkualitas dapat membantu Anda memahami lebih tepat dalam menghadirkan solusi yang dibutuhkan secara profesional.

Daftar Isi

Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Terkait ketenagakerjaan, hak dan kewajiban berlandaskan hukum antara perusahaan dan pekerja perlu diajalankan dan diimplementasikan dengan baik berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan yang dikeluarkan oleh institusi terkait.

Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia bersama InCorp

InCorp menawarkan jasa dan layanan untuk kebutuhan rekrutmen dan HR yang dibutuhkan bisnis Anda saat ini. Layanan kami akan membantu Anda dalam memahami hukum ketenagakeraan Indonesia secara komprehensif, serta menangani perkara tenaga kerja secara profesional.

Layanan InCorp tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

  • PERJANJIAN KERJA

  • Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja timbul dari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, menyediakan draf perjanjian kerja berdasarkan penggunaan industri secara umum atau perjanjian kerja yang dibuat khusus merupakan layanan penting dari InCorp.

    Berdasarkan permintaan klien, perjanjian tersebut juga mencakup peraturan umum dari undang-undang ketenagakerjaan Indonesia saat ini tentang tenaga kerja Indonesia, kebijakan internal pemberi kerja, hak, dan kewajiban karyawan – semuanya dalam 12 hari.

  • PERUMUSAN PERATURAN PERUSAHAAN

  • Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Klien harus menyediakan Buku Pegangan Karyawan, kebijakan internal pemberi kerja, dan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan karyawan.

    Oleh karena itu, peran InCorp adalah membantu klien dalam menyusun peraturan perusahaan yang diperlukan. InCorp juga memberikan layanan terkait konsultasi hukum dengan konsultan, spesialis SDM, dan pengacara kami, serta interpretasi hukum peraturan ketenagakerjaan. Layanan dapat disampaikan dalam 12 hari kerja dan mencakup tiga revisi dalam waktu satu bulan setelah proyek selesai.

  • PEMBERITAHUAN TENAGA KERJA

  • Membuat surat pemberitahuan hukum kepada karyawan membutuhkan keahlian tertentu. Surat pemberitahuan hukum mencakup surat peringatan karyawan dan surat pemutusan hubungan kerja. Kedua surat pemberitahuan tersebut harus ditulis dan disampaikan dengan hati-hati agar pemberi kerja tidak salah menafsirkan perjanjian kerja.

    Memastikan proses pemberitahuan berjalan lancar, InCorp juga memberikan bantuan hukum dan analisis latar belakang sesuai dengan aturan dan informasi yang dikumpulkan.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja timbul dari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, menyediakan draf perjanjian kerja berdasarkan penggunaan industri secara umum atau perjanjian kerja yang dibuat khusus merupakan layanan penting dari InCorp.

Berdasarkan permintaan klien, perjanjian tersebut juga mencakup peraturan umum dari undang-undang ketenagakerjaan Indonesia saat ini tentang tenaga kerja Indonesia, kebijakan internal pemberi kerja, hak, dan kewajiban karyawan – semuanya dalam 12 hari.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Klien harus menyediakan Buku Pegangan Karyawan, kebijakan internal pemberi kerja, dan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan karyawan.

Oleh karena itu, peran InCorp adalah membantu klien dalam menyusun peraturan perusahaan yang diperlukan. InCorp juga memberikan layanan terkait konsultasi hukum dengan konsultan, spesialis SDM, dan pengacara kami, serta interpretasi hukum peraturan ketenagakerjaan. Layanan dapat disampaikan dalam 12 hari kerja dan mencakup tiga revisi dalam waktu satu bulan setelah proyek selesai.

Membuat surat pemberitahuan hukum kepada karyawan membutuhkan keahlian tertentu. Surat pemberitahuan hukum mencakup surat peringatan karyawan dan surat pemutusan hubungan kerja. Kedua surat pemberitahuan tersebut harus ditulis dan disampaikan dengan hati-hati agar pemberi kerja tidak salah menafsirkan perjanjian kerja.

Memastikan proses pemberitahuan berjalan lancar, InCorp juga memberikan bantuan hukum dan analisis latar belakang sesuai dengan aturan dan informasi yang dikumpulkan.

Mengapa Memilih InCorp Indonesia untuk Layanan Hukum Ketenagakerjaan

1
LAYANAN MENYELURUH

Kami menawarkan layanan secara menyeluruh untuk memastikan proses ketenagakerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

2
BERPENGALAMAN

Secara aktif InCorp akan membantu proses perumusan peraturan perusahaan berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

3
HEMAT WAKTU & BIAYA

Layanan hukum ketenagakerjaan yang kami berikan akan membantu Anda lebih baik dalam mengalokasikan waktu dan biaya yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Verified by

Tjhia Edy Tarlesno

at InCorp Indonesia

Edy Tarlesno memegang berbagai sertifikasi dan gelar terhormat untuk menjadi ahli kepatuhan hukum internal dan eksternal di Indonesia. Pengalamannya dimulai dari ahli penanganan kasus pailit dan kebangkrutan hingga menjadi konsultan yayasan sosial terkemuka di Indonesia.

Apakah Anda siap memasuki
pasar Indonesia?

Hubungi kami.

Lead Form ID

Apa Kata Klien Kami

Our Clients Find This Helpful. Please Review.
Rating: 4.5/5. From 22 votes.
Please wait...