Membuka Restoran di Bali

  • InCorp Editorial Team
  • 11 Februari 2023
  • 3 minute reading time

Jadi, Anda berencana untuk membuka restoran di Bali. Semuanya sudah Anda persiapkan dan Anda siap untuk bekerja keras – menjadikan mimpi Anda kenyataan. Tetap bersemangat seperti itu! Anda memerlukan semangat tersebut saat mengurus berbagai macam peraturan, izin dan dokumen lainnya.

Continue reading “Membuka Restoran di Bali”

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Are you ready to make your
mark in Indonesia?

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

PT. PMA di Indonesia : Sejumlah Izin Bisnis Untuk Satu Badan Usaha

  • InCorp Editorial Team
  • 11 Februari 2023
  • 4 minute reading time

Investor asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia harus memahami peraturan investasi asing, seperti persyaratan memperoleh izin usaha.

Spesifikasi jenis izin usaha tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dijalankan.Beberapa badan usaha mungkin memerlukan lebih dari satu izin usaha, jadi anda harus tahu apa jenis ijin usaha yang anda butuhkan.

 

Izin Usaha Berdasarkan Kegiatan Usaha Khusus Termasuk Berikut:

1. Perdagangan Izin Usaha / Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Sebuah Izin Usaha Perdagangan, yang dikenal sebagai SIUP, diperlukan hanya untuk perusahaan yang bergerak dalam setiap jenis usaha perdagangan. Lisensi ini dianggap izin operasional dan diperlukan untuk memperoleh pinjaman bank dan berpartisipasi dalam tender pemerintah. Dalam prakteknya, SIUP yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan memakan waktu 3 sampai 7 hari. SIUP yang akan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

 

2. Izin Usaha Industri / Izin Usaha Industri (IUI)

Setiap perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri harus mendapatkan Izin Usaha Industri disebut IUI. Lisensi ini juga menjadi izin operasional dan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. IUI tidak akan berlaku dalam hal pemegang IUI berhenti operasi industri.

 

3. Jasa Konstruksi Lisensi / Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Sebuah Lisensi Jasa Konstruksi (IUJK) diperlukan untuk perusahaan yang bergerak dalam bisnis konstruksi atau berpartisipasi dalam tender di Indonesia. Berdasarkan update terbaru dari Daftar Negatif Investasi, sebuah jasa konsultasi perusahaan konstruksi hanya diperbolehkan 67% kepemilikan asing. Jasa Konstruksi Izin diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dapat diperpanjang setelah masa awal 3 tahun.

 

4. Izin Usaha Pertambangan / (IUP)

Izin Usaha Pertambangan / IUP adalah untuk perusahaan yang bergerak di pertambangan kegiatan / tender dan membutuhkan satu lisensi (IUP) per jenis batubara atau mineral per perusahaan. IUP diatur oleh Departemen Energi dan Mineral. Umumnya, periode IUP eksplorasi batubara dibatasi sampai 7 tahun dan produksi untuk 20 tahun, tetapi dapat diperpanjang dua kali untuk maksimal 10 tahun. Untuk mineral logam, masa eksplorasi IUP adalah maksimum 8 tahun, maka produksi selama 20 tahun. Hal ini dapat diperpanjang seperti IUP batubara.

 

5. Mining Business License/  (IUP)

Izin Usaha Pertambangan/IUP diperuntukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk aktivitas/tender yang membutuhkan satu surat izin (IUP) untuk setiap jenis batubara atau logam untuk setiap perusahaan. Izin IUP diatur oleh Menteri Energi dan Mineral. Umumnya, IUP memiliki masa eksplorasi selama 7 tahun dan produksi selama 20 tahun. Namun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk janga waktu maksimum hingga 10 tahun. Untuk Logam mineral, lama eksplorasi IUP adalah maksimum 8 tahun, kemudian proses produksi selama 20 tahun. Iup logam mineral dapat diperpanjang seperti IUP batu bara.

 

Persyaratan umum untuk lisensi atas yang harus diserahkan adalah Surat Keterangan Domisili, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sekali lagi, satu entitas bisnis tidak berarti hanya satu lisensi: Banyak izin lainnya yang diperlukan. Demikian juga, entitas bisnis yang berbeda mungkin memiliki satu lisensi atau izin. Selain dari lisensi yang tercantum di atas, ada beberapa lisensi tambahan khusus yang akan diperoleh, seperti:

Izin impor

Lisensi impor terdiri dari Angka Pengenal Importir / Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identifikasi Kepabeanan. Tapi kami secara khusus akan perhatikan API yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 59 / M-DAG / PER / 9/2012 dan perubahannya Nomor 27 / M-DAG / PER / 5/2012. Lisensi ini mungkin hanya dimiliki oleh perusahaan / badan usaha tertentu. Satu entitas bisnis juga diizinkan untuk hanya memiliki satu jenis izin impor: API-U atau API-P:

  • Lisensi Impor Umum (API-U) – diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk tujuan perdagangan atau distribusi. Di bawah MoTR 27/2012, pemegang API-U diperbolehkan untuk mengimpor lebih dari satu jenis baik tetapi diperlukan untuk memiliki hubungan khusus dengan perusahaan atau distributor di luar negeri. Lisensi ini akan berlaku selama 5 tahun dan kemudian dapat diperpanjang.
  • Produser Impor License (API-P) – diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk proses produksi, seperti bahan baku

Registrasi Produk

Jika Anda tertarik dengan membawa produk-produk seperti makanan, kosmetik, obat-obatan dan peralatan medis ke pasar Indonesia, Anda harus mendaftarkan produk. Peraturan untuk pendaftaran makanan, kosmetik dan produk medis diperoleh di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, pendaftaran untuk peralatan medis diperoleh melalui Kementerian Kesehatan. Proses pendaftaran berlangsung sekitar 1 sampai 2 bulan untuk menyelesaikan, tergantung pada jenis produk. Anda harus mendaftar untuk registrasi produk di bawah nama perusahaan lokal, sehingga Anda harus menemukan sebuah perusahaan lokal yang siap untuk mendaftarkan produk Anda atau Anda harus langsung mendirikan perusahaan Anda di Indonesia sehingga Anda bisa mendaftarkan produk Anda di bawah nama perusahaan Anda. Pilihan lain adalah untuk melibatkan kami untuk mendaftarkan produk Anda.
Ketika mempersiapkan untuk mendirikan perusahaan Anda di Indonesia, Anda juga harus memperhatikan dampak lingkungan dari bisnis Anda. kegiatan usaha tertentu seperti industri, manufaktur atau eksplorasi memerlukan analisis dampak lingkungan dari Kementerian Kesehatan.

 

Jika Anda masih bingung mengenai sejumlah izin yang Anda butuhkan, kami akan sangat senang untuk membantu Anda dalam mendapatkan aplikasi permohonan yang tepat. Hubungi kami sekarang untuk berkonsultasi secara gratis.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Are you ready to make your
mark in Indonesia?

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Pendaftaran Alat Kesehatan di Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 11 Februari 2023
  • 5 minute reading time

Industri Kesehatan di Indonesia: Gambaran umum

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sejak diluncurankannya program kesehatan universal yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Januari 2014 lalu, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Indonesia telah membuat beberapa perbaikan dalam pelayanan kesehatan.

Terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan di sejumlah rumah sakit, 130 rumah sakit umum baru dan 50 rumah sakit khusus baru pada tahun 2014. Terlihat juga adanya pertumbuhan menonjol di sejumlah puskesmas (klinik kesehatan masyarakat mandat pemerintah) yang berdampak pada promosi kesehatan yang lebih baik mengenai pengetahuan seputar pelayanan kesehatan, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Data Pertumbuhan Rumah Sakit dalam Jumlah di Indonesia

Wilayah Jumlah Rumah Sakit Umum, Unit  Rata-Rata Jumlah Pertumbuhan per Tahun (%)
2009 2010 2011 2012 2013
Sumatra 387 413 435 508 511 7.35
Pertumbuhan (%) 6.72 5.33 16.78 0.59
Jawa 752 799 841 1057 1162 11.78
Pertumbuhan (%) 6.25 5.26 25.68 9.93
Bali & Nusa Tenggara 82 89 94 117 121 10.51
Pertumbuhan (%) 8.54 5.62 24.47 3.42
Kalimantan/Borneo 106 110 113 133 142 7.74
Pertumbuhan (%) 3.77 2.73 17.70 6.77
Sulawesi 133 150 160 178 194 9.92
Pertumbuhan (%) 12.78 6.67 11.25 8.99
Maluku & Papua 63 71 78 90 96 11.15
Pertumbuhan (%) 12.70 9.86 15.38 6.67
Indonesia (33 provinces) 1523 1632 1721 2083 2226 10.13
Pertumbuhan (%) 7.16 5.45 21.03 6.87

Peralatan Kesehatan di Indonesia

Terlepas dari fakta bahwa Indonesia telah melakukan beberapa perbaikan dalam pelayanan kesehatan (read: Business Overview in Indonesia), namun pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia masih cukup rendah, bahkan menjadi salah satu yang terendah di dunia, yaitu hanya sekitar 2,9% dari GDP pada tahun 2014. Selain itu, standar kesehatan masih tidak setara antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan JKN, diharapkan semua orang Indonesia akan menerima cakupan yang sama untuk pelayanan kesehatan. Dilaporkan pada tahun 2014 telah tercakup sekitar 48% dari seluruh populasi di Indonesia dan diharapkan akan tercakup seluruhnya pada tahun 2019. Saat ini Indonesia hanya memenuhi 10 persen dari total kebutuhan peralatan medis. Pemerintah menargetkan bahwa kebutuhan perangkat medis akan terpenuhi hingga 30% pada tahun 2030. (Baca juga: Pendaftaran Produk di Indonesia).

Semua faktor-faktor tersebut menyebabkan permintaan yang lebih tinggi pada perangkat medis yang lebih canggih dan modern. Pertumbuhan populasi dengan lebih dari 240 juta warga juga telah mewakili sepertiga dari semua pasar perangkat medis ASEAN, membuat Indonesia menjadi negara ASEAN dengan pasar yang paling berkembang dalam perangkat medis (Baca: Pendaftaran Perusahaan di Indonesia). Perekonomian di Indonesia juga telah stabil selama beberapa tahun terakhir, dan ini menghasilkan potensi yang sangat besar dalam pertumbuhan pasar perangkat medis di masa depan. CAGR memprediksi bahwa tingkat pertumbuhan pasar perangkat  medis Indonesia adalah sekitar 12,7% untuk 5 tahun ke depan. Dengan produsen lokal menghasilkan produk pokok utama dan sekali pakai, karena saat ini Indonesia masih mengandalkan perangkat medis yang diimpor dari produsen asing. (baca: Step by Step Guide to Start Business in Indonesia).

Peraturan

Indonesia telah mengatur perangkat medis sejak tahun 1991 untuk menjamin keselamatan, kualitas, serta keterjangkauan, untuk lebih menghindari risiko dalam perangkat medis dan mengurangi biaya perawatan kesehatan masyarakat. Distributor dan manufaktur yang memutuskan untuk memasuki pasar medis di Indonesia harus mengikuti dan memenuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran alat kesehatan. Pertama, penting untuk mengetahui peralatan medis apa yang dimaksudkan oleh peraturan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190 / MENKES / PER / VIII / 2010-Mengenai Alat Kesehatan dan Rumah Tangga Produk, perangkat medis instrumen, aparat, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia, dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Selain itu, perangkat medis juga diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat risiko, yang masing-masing memiliki prosedur pendaftaran dan persyaratannya sendiri. Selain memahami apa persyaratan yang diperlukan, penting untuk dicatat kendala apa yang umumnya membuat pendaftaran perangkat medis tertentu ditolak. Diantaranya karena persyaratan dokumen yang tidak lengkap, dokumen kadaluarsa, kurangnya pemahaman tentang aplikasi online, dan kurangnya pengetahuan tentang informasi terbaru, peraturan, atau prosedur. (Baca: The Latest Negative Investment List).

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan asing harus memiliki mitra lokal professional atau distributor di Indonesia untuk dapat melakukan pendaftaran perangkat medis. Peraturan ini dibagi menjadi 2 bagian

1. Mengontrol pra-pasar

  • Pada bagian ini, setiap perusahaan asing yang ingin menjual atau mendistribusikan produk mereka di Indonesia harus mendapatkan lisensi produsen (ISO 13485 untuk QMS), Lisensi Distribusi (Good Distribution Practice), dan Izin Pendaftaran (ASEAN CDST).
  • Jika pendaftaran disetujui, langkah selanjutnya adalah administrasi dan pembayaran. Setiap pembayaran berbeda-beda, berdasarkan pada tingkat risiko produk yang terdaftar.
  • Ketika administrasi dan pembayaran selesai dilakukan, Anda harus mengirimkan semua dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen selanjutnya akan diserahkan kepada tim ahli untuk mendapatkan persetujuan.
  • Ketika lisensi telah disetujui oleh Menteri Kesehatan, perusahaan lalu mengajukan permohonan lisensi produk. Hal ini mencakup pelabelan kemasan produk, buku manual dan IFU (baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa asli), dan brosur / leaflet (baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa asli). Selain itu, perusahaan juga harus memberikan beberapa persyaratan yang berbeda untuk setiap kelas produk. Persyaratan khusus mungkin juga diperlukan untuk beberapa jenis peralatan medis.
  • Hal ini biasanya akan memakan waktu sekitar 6-12 bulan untuk menyelesaikan seluruh prosesnya.

 

2. Mengontrol Pasca-Pasar

Kontrol pasca-pasar dipandu oleh pedoman ASEAN AMDD dan itu sudah termasuk sampling, monitoring, kewaspadaan, dan iklan.

Bagaimana Cekindo Dapat Membantu Anda

Cekindo sudah membantu banyak perusahaan dalam hal pendaftaran perusahaan, pengaturan bisnis, registrasi produk, dan tentu saja pendaftaran alat kesehatan di Indonesia. Kami akan sepenuhnya membantu Anda dalam menyelesaikan semua persyaratan, sampai terdaftar secara hukum. Kirimkan email Anda langsung ke sales@cekindo.com atau hubungi kami sekarang dan kami akan berbagi langkah-langkah rinci dan biaya untuk mendaftarkan perangkat medis di Indonesia.

Referensi:

  • geologinesia.com
  • bisnis.tempo.co
  • who.int
  • tradingeconomics.com
  • s-ge.com
  • morulaa.com
  • eibn.org
  • pacificbridgemedical.com
  • cci-indonesia.com

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

  • Kategori A (Risiko rendah): Jika salah digunakan, alat kesehatan tidak menyebabkan bahaya kepada manusia.
  • Ketegori B (resiko rendah ke sedang): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin saja menyebabkan dampak serius, namun tak dianggap sebagai kecelakaan berat.
  • Ketegori C (risiko sedang): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin saja menyebabkan dampak yang sangat serius, namun tetap belum dianggap sebagai kecelakaan berat.
  • Kategori D (risiko tinggi): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin menyebabkan dampak yang berbahaya, dan dianggap sebagai kecelakaan fatal terhadap manusia.

Bisa. Anda dapat mengimpor produk melalui layanan Importer of Record yang memungkinkan perusahaan mengimpor barang melalui perantara mitra importir.

Sebelum didistribusikan, Anda harus mendaftarkan produk tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hanya badan hukum di Indonesia saja yang dapat mendaftarkan produk ke BPOM. Jika Anda memutuskan untuk mendistribusikan produk melalui distributor lokal, mereka akan mendaftarkan produk Anda dengan nama mereka, dan menjadi pemegang izin produk. InCorp bisa menjadi mitra distributor lokal dan mendaftarkan produk Anda.

Bagaimana Memulai Sebuah Bisnis di Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 23 Februari 2023
  • 7 minute reading time

With a current political and economic climate that highly support foreign investments, Indonesia has become a lucrative target for many foreign investors. So, the questions on how to start a business in Indonesia has come so frequently to our mind. In this article, we would like to discuss more on the things every foreign investor should consider before entering the Indonesian business sector.

Things to Consider Before Starting a business in Indonesia

Before you decide to start your investment in Indonesia, you need to know step by step how to start a company and you need to consider the following things:

Type of Business

Please note that some sectors or industries are prohibited or limited to foreign investment. The list is written in the Negative Investment List. In the list, some sectors limit the foreign ownership prom zero (0) to ninety-five (95) percent. This will lead you to a further question: Whether you should find a local partner(s) or not. However, some businesses are allowed to be fully owned (100%) by foreigners.

Type of Company

Since the government of Indonesia wants to protect its micro, small, and medium enterprises, there is a policy stated that to open a business in Indonesia, the company needs to be registered as a foreign limited liabilities or PMA. To establish a foreign company, it is obligated to meet certain requirements regarding minimum investment and paid-up capital (Read: How to establish PT PMA in Indonesia).

Human Resources Issue

Human Resources - Cekindo

Although Indonesia is listed as the fourth most populated country in the world with over 60% of the total population is in their productive ages (15-60 years old), not all of them are having the sufficient skills to participate in the industrial and commercial world.

It is because the education sector does not spread equally in its large territory. This condition causes companies to face difficulties to find talent pools, especially in areas outside Java Island.

On the other hand, hiring foreign talents also requires complex requirements. This will become a challenge that every PMA needs to solve. Some successful PMA in Indonesia addresses this issue by providing considerable training to fill the gap of talent shortage.

Therefore, you need to be really selective in choosing the human resources based on your needs to avoid more cost by hiring unskilled or unsuitable people.

Diverse Markets

Indonesia is not only the biggest archipelago nation in the world but also the most complex and fragmented market. Considering that there are many races, languages, religions, customs, and values, you cannot treat Indonesia as a single market entity. Every target group has its own needs that the business needs to address.

Complicated Bureaucracy and Inconsistent Laws

You have to highlight that the bureaucracy in Indonesia is so long and complex. And make any foreigners who are new to this environment feel overwhelmed.

Although the government has already started some online systems and One-Stop-Service Center to cut the bureaucracy, there are still some complex processes to go through (Read: Easy Investing in Indonesia).

On the other hand, the policies or laws are often inconsistent and changed (for example regarding the Negative Investment Law and the Bankruptcy Law). This should be put into your awareness that keeping up-to-date with the recent laws and policies is very important.

We have a guide for you to know the overview of business setup in Indonesia (Read: Business set up in Indonesia Overview)

Unequally Shared Infrastructures

The development in Indonesia has long been focused in the area of Java Island (6 Provinces: The Capital City of Jakarta, Banten, West Java, Central Java, The Special Region of Jogjakarta, and East Java). All the infrastructure and facilities are highly concentrated on this Island. Therefore, doing business in these 6 provinces in Central Java has been becoming a trend for so long.

However, there are also some other big cities in other islands that are targeted by foreign investors. All you need to consider is to do research to match your business with the places that have the biggest potentials to support your company.

Plenty of Natural Resources and Raw Materials

Indonesia has plentiful and diverse kinds of natural resources. If you need natural resources and raw materials to run your business, make sure you know where you can get them easily. Consider that Indonesia consists of islands that spread in the vast territory. The distribution of goods can be extremely costly.

Regardless of the business sectors, many foreign companies expect to run a profitable business in the huge markets of fast-growing economic conditions.

You may wonder what a business entity you should choose to legally operate your business in Indonesia. Further, we will help you understand the Indonesian Company Law.

Which Company Type Is The Most suitable for Your Business?

If you have seen the potentials of this archipelago country and considered taking part in its business sector, you need to know what kind of investment you can perform in Indonesia.

To start a business in Indonesia, first, you can either open a representative office or make a direct foreign investment (PT. PMA).

A Representative Office

The representative office (RO) is basically set up for a specific purpose, such as promotion, marketing, buying-selling agents, or market research. As an RO, you will get an operational license for generally 2 years.

A Foreign Direct Investment (PMA)

In order to invest directly in Indonesia, you need to establish a limited liability company. And it’s owned wholly or partly by a foreigner(s) that is called PT. PMA (or simply PMA). There are so many legal documents to prepare along with some requirements that should be met by the company.

The establishment of PMA is governed by Law No. 25 year 2007 (Investment Law) and Law No. 40. Year 2007 (Company Law).

Before you decide whether you want to establish an RO or a PMA, you also need to know about the Negative Investment List. It is because some industries in Indonesia are strictly closed or partially closed for foreign investment.

The list is subject to revisions by the central government of the Republic of Indonesia so you have to keep yourself up to date about it

For the sectors or industries that are partially closed for foreigners, you still can run your business or PMA in Indonesia with the existence or co-partnership with Indonesian citizens.

After Process

After you have understood the negative investment list as well as decided the type of investment you want to have. You can start preparing some prerequisite documents to start establishing your company so that you can start running a business in Indonesia.

You have to fully aware that the bureaucracy is rather complex because the company registration process deals with various government institutions. And it comes to deal from the lowest level to the ministry level.

For the very first step, you need to get in touch with the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). Even though BKPM has already had a One-Stop-Service Center (OSS-C) to improve its services and cut the bureaucracy procedure.

You may be overwhelmed by the small details if you are totally a new person, and also because not really familiar with the local rules and language.

Start a Business in Indonesia with Cekindo’s Assistance

Considering the many legal requirements and documents needed in every phase of company registration, our professional team will aid you with the helps you need to establish a legal business entity in Indonesia.

Contact us for more support and further questions.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Sesuai namanya, perbedaan paling mencolok dari ketiga jenis badan usaha tersebut adalah sifat bisnis dan tujuannya.

Perusahaan lokal harus lah dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan orang asing sama sekali tidak diperkenankan memiliki sedikitpun saham dalam perusahaan lokal. Perusahaan lokal tidak dibatasi untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia.

Di sisi lain, PT PMA terbuka untuk dimiliki oleh pemilik modal asing, namun persentasi kepemilikan sahamnya dapat berbeda-beda tergantung sektor bisnisnya -- Hubungi InCorp Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Daftar Positif Investasi.

Pengusaha asing cenderung memilih membuka kantor perwakilan terlebih dahulu sebelum mendirikan PT PMA sebagai langkah awal untuk memasuki pasar Indonesia. Perusahaan perwakilan hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran dan promosi dan tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan langsung dan menerima pendapatan.

Proses pendirian badan usaha biasanya memakan waktu 1-1,5 bulan, dengan catatan semua persyaratan sudah lengkap.

Bisa, terutama bagi para pelaku usaha di bidang ekspor-impor. Untuk dapat melakukan kegiatan impor, pelaku usaha dapat menggunakan jasa undername import, atau yang biasa disebut importer of record.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.

Sebelum memulai mendapatkan izin bisnis eskpor impor di Indonesia, penting bagi perusahaan lokal maupun asing untuk mendirikan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses pembentukan perusahaan dan Izin Usaha Tetap berhasil didapatkan, pengusaha bisa langsung mengajukan pendaftaran izin ekspor impor.

Ada beberapa tahapan yang perlu pengusaha pahami dalam mendapatkan izin ekspor impor di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh para pengusaha asing maupun lokal.

Memahami Izin Ekspor Impor yang Berlaku di Indonesia

Untuk dapat melakukan kegiatan ekspor, pengusaha atau eksportir di Indonesia perlu memiliki Izin Ekspor. Ada ketentuan umum ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M-DAG/PER/4/2013. Dalam peraturan tersebut tertera mengenai pengelompokkan barang ekspor.

Ketahui lebih lanjut: Izin Impor Ekspor yang Sesuai dengan Bisnis Anda

Cara Mengurus Izin Ekspor di Indonesia

Cara Mengurus Izin Ekspor di Indonesia

Pengusaha yang ingin mengajukan izin ekspor barang secara individu harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut umumnya meliputi pajak ekspor dan dokumen-dokumen yang diatur dalam peraturan ekspor. 

Sejak tahun 2020, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan sebagian besar proses perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ini juga mencakup izin ekspor. Berikut adalah panduan umum tentang cara mendaftar izin ekspor di Indonesia melalui OSS:

1. Akses OSS (Online Single Submission)

Kunjungi situs web OSS. Lakukan pendaftaran akun. Selanjutnya, pilih layanan “Pelayanan Izin Ekspor” atau yang serupa yang terkait dengan izin ekspor.

2. Isi Informasi dan Dokumen

Penuhi semua informasi yang diminta dalam formulir permohonan izin ekspor. Unggah dokumen-dokumen yang diperlukan. 

3. Verifikasi Permohonan

Permohonan pengajuan izin ekspor Anda akan diperiksa oleh petugas OSS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Persetujuan dan Izin Ekspor

Jika permohonan Anda disetujui, Anda akan menerima izin ekspor melalui sistem OSS. Izin ini kemudian dapat digunakan untuk melanjutkan proses ekspor Anda.

Eksportir di bawah badan usaha

Eksportir yang beroperasi di bawah badan usaha perlu memiliki sejumlah izin sebelum mengajukan izin ekspor di Indonesia. Dokumen yang diperlukan meliputi:

Selain dokumen pengajuan, eksportir juga perlu melengkapi informasi ekspor lainnya di antaranya adalah:

  • Eksportir Terdaftar (ET) 
  • Surat Persetujuan Ekspor (SPE)
  • Laporan Surveyor
  • Certificate of Origin
  • Dokumen lainnya yang ditentukan oleh regulasi yang berlaku untuk mampu mengekspor barang terbatas.

Kopi, karet, kayu besi, sapi atau kerbau, pupuk, emas, perak, dan produk mineral hanya bisa diekspor setelah eksportir mendapatkan SPE. Untuk melengkapi persyaratan ekspor dan impor, berikut adalah daftar dokumen tambahan yang perlu para pengusaha lampirkan.

  • Laporan Inspeksi merupakan laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Verifikasi Ekspor dan Pemantauan Walet Nest
  • Kuota sertifikat adalah dokumen yang menjelaskan identitas eksportir, kode HS, jumlah, dan kontrak ekspor.
  • Surat Pernyataan (untuk Pupuk Urea) adalah surat dari eksportir untuk menyatakan bahwa pupuk urea yang diekspor tidak disubsidi oleh pemerintah.

Pelajari lebih lanjut: Cara Memulai Perusahaan Eksportir di Indonesia

Cara Mengurus Izin Impor di Indonesia

Impor adalah proses penerimaan barang atau komoditas dari satu negara ke negara yang membutuhkan dalam hal perdagangan dunia. Impor barang dalam jumlah besar umumnya beresiko mendapatkan tantangan dari pihak kepabeanan di negara pengirim maupun negara penerima.

Memperoleh lisensi impor di Indonesia adalah hal wajib agar pengusaha dapat melakukan aktivitas impor barang untuk pasar Indonesia. Ada 3 jenis lisensi impor yang dapat digunakan oleh pengusaha dan eksportir dalam aktivitas pasar Indonesia.

1. Angka Pengenal Impor Umum (API-U)

Angka Pengenal Impor Umum merupakan lisensi impor untuk perusahaan perdagangan umum. Dengan kata lain, perusahaan yang secara umum melakukan kegiatan impor produk jadi (bukan bahan mentah) untuk Indonesia dapat mengajukan API-U.

Pemilik izin impor satu ini juga berhak melakukan aktivitas perdagangan barang dengan pihak ketiga di Indonesia. Permohonan untuk mendapatkan API-U dapatmemakan waktu hingga 1 bulan.

2. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P)

API-P merupakan lisensi impor yang diberikan kepada perusahaan manufaktur untuk melakukan kegiatan impor bahan baku. Tidak berhenti di situ, izin impor satu ini juga dapat dimiliki oleh perusahaan importir yang bergerak dalam bidang produksi komponen untuk bidang manufaktur Indonesia.

Baca lebih lanjut: Bagaimana Mengimpor Bahan Mentah Makanan dan Minuman di Indonesia

3. Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T)

Proses pengajuan Angka Pengenal Impor Terbatas hanya dapat dilakukan atas persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Pemilik lisensi ini bertanggung jawab akan pengenaan pajak penghasilan atas barang impor sebesar 2,5%. Persentase pajak tersebut terkesan rendah jika dibandingkan dengan tarif normal sebesar 7,5%.

Perusahaan yang terdaftar sebagai unit bisnis perdagangan, maka memerlukan lisensi ekspor impor perdangangan khusus, seperti izin ekspor impor. Izin tersebut perlu diperbarui sesuai dengan kondisi pengembangan perusahaan.

Bisnis yang menambah kegiatan manufaktur memiliki kewajiban untuk merevisi izin usaha yang aktif sebelumnya. Selanjutnya, pengusaha perlu lebih dulu mengajukan permohonan Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). penerbitan izin menandai perubahan perusahaan dagang menjadi perusahaan manufaktur.

Perusahaan manufaktur berhak untuk melakukan pengajuan API-P. Namun dalam hal ini, unit bisnis yang berubah juga perlu mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, perusahaan tidak memiiki hak untuk melakukan penjualan barang impor seperti sebelumnya. Barang impor hanya bisa digunaka untuk kebutuhan manufaktur di Indonesia

Baca juga: Aplikasi IUI dan Izin Ekspansi Sekarang Terintegrasi dengan Sistem OSS

Berdasarkan peraturan Kementerian Perdagangan, pada 2011, mengatur bahwa perusahaan yang sama tidak dapat memiliki dua izin impor dalam waktu yang sama. Jika pengusaha ingin tetap dapat melakukan perdagangan dan manufaktur dalam waktu yang sama, maka opsi pendirian perusahaan baru jadi hal yang baik untuk dilakukan.

Cara Mengurus Izin Impor di Indonesia Tahun 2023

Dalam beberapa tahun lalu, perusahaan perlu mempersiapkan waktu hingga lima bulan lamanya dalam menunggu hasil aplikasi izin impor di Indonesia. Namun, sejak berlakunya OSS, para pengusaha asing maupun lokal tidak perlu lagi menunggu waktu lama dalam mendapatkan izin ekspor impor di Indonesia.

Online Single Submission (OSS) mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para unit bisnis yang terdaftar.NIB berlaku sebagai identitas perusahaan dan tidak memiliki masa berlaku, selama usaha tetap beroperasi. Selain itu, OSS juga menghapus keperluan API, Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), dan TDP sebagai izin impor dasar.

Ajukan Izin Usaha Bersama InCorp Indonesia

Sebagai salah satu perusahaan konsultan terkemuka, InCorp Indonesia berdedikasi untuk membantu klien yang ingin memperoleh izin impor dan ekspor untuk keperluan bisnis mereka di Indonesia. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dengan mengisi formulir di bawah..

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

  • Kategori A (Risiko rendah): Jika salah digunakan, alat kesehatan tidak menyebabkan bahaya kepada manusia.
  • Ketegori B (resiko rendah ke sedang): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin saja menyebabkan dampak serius, namun tak dianggap sebagai kecelakaan berat.
  • Ketegori C (risiko sedang): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin saja menyebabkan dampak yang sangat serius, namun tetap belum dianggap sebagai kecelakaan berat.
  • Kategori D (risiko tinggi): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin menyebabkan dampak yang berbahaya, dan dianggap sebagai kecelakaan fatal terhadap manusia.

Anda dapat mentransfer lisensi selama distributor lokal Anda saat ini setuju untuk mengubah pemegang lisensi produk. Prosedurnya akan berbeda untuk setiap kategori produk. Kami hanya dapat merekomendasikan Anda untuk mencoba mencegah masalah ini dengan menjalin kerja sama dengan mitra yang dapat dipercaya sejak awal.

Bisa. Anda dapat mengimpor produk melalui layanan Importer of Record yang memungkinkan perusahaan mengimpor barang melalui perantara mitra importir.

Sebelum didistribusikan, Anda harus mendaftarkan produk tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hanya badan hukum di Indonesia saja yang dapat mendaftarkan produk ke BPOM. Jika Anda memutuskan untuk mendistribusikan produk melalui distributor lokal, mereka akan mendaftarkan produk Anda dengan nama mereka, dan menjadi pemegang izin produk. InCorp bisa menjadi mitra distributor lokal dan mendaftarkan produk Anda.

Ya. Tanpa dokumen tersebut bisnis anda tidak diperkenankan untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja asing. Izin usaha permanen ini juga merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan berbagai jenis izin usaha dan izin impor lainnya.