Biaya Manfaat dari Outsourcing Penggajian di Indonesia

Anda selama ini mungkin berpikir bahwa melakukan outsourcing terhadap manajemen penggajian Anda membutuhkan biaya besar. Tetapi, sebenarnya hal ini tidaklah benar. Dalam artikel ini, kami akan membahas biaya manfaat dari melakukan outsourcing penggajian di Indonesia.

Manajemen Penggajian di Indonesia

Manajemen penggajian adalah salah satu aspek terpenting dalam menjalankan bisnis. Tanpa sistem penggajian yang baik, sulit untuk menjalankan bisnis dengan lancar. Karyawan Anda harus dibayar setiap bulan berdasarkan kontrak kerja atau jam kerja mereka, dan pembayarannya harus akurat dan tepat waktu.

Melakukan pembayaran dengan benar dan menggaji karyawan dengan benar pula adalah tugas yang sangat memakan waktu. Selagi bisnis Anda tumbuh, pekerjaan semakin banyak, dan Anda harus waspada agar penggajian tidak mengambil seluruh perhatian Anda.

Proses penggajian di Indonesia atau di belahan dunia mana pun membutuhkan akurasi. Di Indonesia, peraturan tenaga kerja, akunting, audit dan pelaporan pajak tidaklah mudah dipahami karena peraturannya sering berubah. Oleh karena itu, menemukan mitra tepercaya yang memiliki spesialisasi dalam penggajian di Indonesia menjadi suatu keharusan.

Walau kebanyakan perusahaan kecil mempekerjakan karyawan untuk menangani penggajian secara in-house, perusahaan yang telah beralih melakukan outsourcing penggajian memiliki bisnis yang terus berkembang. Hal ini mungkin menjadi kejutan, tetapi outsourcing penggajian benar-benar efektif dari segi biaya dan aman.

Beban kerja akan berkurang drastis dan Anda jadi memiliki lebih banyak waktu, waktu yang berharga untuk Anda bisa fokus mengembangkan bisnis Anda.

Manfaat Outsourcing Penggajian

Menghemat waktu

Pertama, Anda akan menghemat banyak waktu dengan mengalihkan pekerjaan ini ke pihak lain. Begitu memulai bisnis, kita semua tahu bahwa waktu adalah uang. Jika tim manajemen tidak perlu lagi menangani penggajian, mereka bisa meningkatkan produktivitas.

Selain itu, tekanan kerja juga akan berkurang. Karyawan yang tidak stres dan kewalahan akan menghemat uang Anda pada akhirnya.

Mengurangi biaya in-house

Kedua, melakukan outsourcing penggajian bisa sangat menghemat biaya in-house. Tentu saja, pada saat perusahaan Anda baru mulai dirintis dan Anda hanya memiliki beberapa karyawan, Anda bisa menangani sendiri urusan penggajian dengan sempurna, bahkan jika secara manual.

Tapi seiring dengan bisnis Anda yang berkembang ke arah yang Anda inginkan, yakni menjadi semakin besar dan sukses, Anda akan segera menyadari bahwa penggajian membutuhkan software yang lebih kompleks dan memakan biaya.

Memakan waktu dan biaya selain juga tenaga kerja, penggajian in-house menghabiskan lebih banyak biaya lagi. Namun dengan outsourcing penggajian, Anda bisa mulai merasakan manfaat nyata.

Keamanan

Anda mengalihkan tugas penggajian ke tim profesional yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna. Itulah mengapa Anda membayar mereka.

Semua tugas yang berhubungan dengan penggajian di perusahaan Anda di Indonesia akan berjalan dengan lancar, sementara Anda sibuk melakukan tanggung jawab lain yang berhubungan dengan memajukan bisnis Anda.

Layanan Penggajian Tepercaya di Indonesia

Penggajian memainkan peranan amat penting dalam bisnis, dan Anda sebaiknya bekerja sama dengan perusahaan profesional dan sudah berpengalaman yang menawarkan layanan penggajian yang tepercaya.

Cekindo adalah perusahaan tepercaya dengan tim konsultan bisnis dan pengacara yang sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan mendalam serta pemahaman penuh akan peraturan dan undang-undang di Indonesia. Telah berada di pasar Indonesia selama hampir sepuluh tahun, kami akan memastikan bahwa penggajian Anda ditangani oleh orang yang tepat.

Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

Syarat Menjadi Importir: Lisensi Bisnis Impor di Indonesia

Pemenuhan syarat menjadi importir perlu para pengusaha lengkapi agar dapat melakukan bisnis impor di Indonesia. Syarat tersebut nantinya perlu para pelaku usaha lampirkan untuk mendapatkan izin atau lisensi usaha impor. Pemenuhan syarat menjadi importir ini wjaib dipenuhi oleh pengusaha lokal maupun asing.

Tanpa adanya izin atau lisensi bisnis impor, perusahan tidak bisa melangsungkan usaha secara optimal. Salah satu hal yang berpotensi jadi masalah besar adalah kewenangan pihak bea cukai yang menahan barang masuk ke Indonesia. Pihak kepabeanan tidak memerdulikan konten barang yang masuk, baik itu kecil atau besar, perusahaan wajib menyertakan izin impor untuk bisa memasukkan barang ke Indonesia.

Memenuhi syarat menjadi importir perlu Anda lengkapi di awal pembentukan perusahaan impor. Selain itu, perusahaan juga wajib mengetahui izin impor mana saja yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan.

Prospek Ekonomi Perdagangan Indonesia

Pada tahun 2017, Indonesia berhasil meraih peringkat delapan dalam daftar ekonomi terbesar di dunia berdasarkan keseimbangan daya beli. Selama delapan tahun ke belakang, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi berkisar rata-rata 5% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan peran sumber daya alam membantu Indonesia mengubah statusnya menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas.

Aktivitas perdagangan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan total nilai gabungan antara ekspor dan impor sebesar 37% Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu, mendirikan perusahaan importir bisa menjadi opsi yang baik dalam memaksimalisasi peluang yang ada. Tidak hanya pelaku usaha lokal, perusahaan asing juga dapat ikut serta dalam aktivitas perdagangandengan menunjuk agen, distributor, atau importir.

Apa Saja Syarat Menjadi Importir?

Persyaratan impor barang bagi perusahaan lokal maupun asing cukup terbilang mudah. Pelaku usaha hanya perlu perlu melengkapi data berdasarkan dokumen-dokumen bisnis yang dimiliki.

Memiliki SIUP

Syarat pertama yang diwajibkan untuk menjadi importir adalah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan, atau lebih dikenal dengan SIUP. Izin usaha ini berlaku untuk menjadi landasan izin impor terkait pengiriman produk ke Indonesia dari luar negeri.

SIUP merupakan lisensi khusus yang berguna untuk melindungi ekonomi dan produsen lokal. Di dalam izin usaha tersebut terdapat ketetapan mengenai jumlah barang yang mendapatkan izin untuk diimpor.

Jenis Izin Impor

Mengikuti regulasi dari Menteri Perdagangan Indonesia, Angka Pengenal Importir (API) merupakan jenis izin wajib bagi perusahaan importir di Indonesia. Saat ini, importir di Indonesia juga berperan sebagai perwakilan untuk perusahaan manufaktur asing. Hal ini tentu membuka peluang usaha lainnya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan baik.

Tanpa API, kegiatan impor yang dilakukan di Indonesia akan bersifat ilegal. Selain jadi izin, API berfungsi sebagai catatan data importir terkait kegiatan bisnis yang dilakukan. Semua kegiatan impor dilarang jika importir tidak dapat menunjukkan API. Izin impor satu ini berfungsi sebagai catatan dalam data importir.

Perusahaan importir perlu memahami bahwa ada dua jenis API yang berlaku, yaitu API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P). Sebagai tambahan, sejak 1 Januari 2016, Menteri Perdagangan menerbitkan dua regulasi lisensi impor baru sekaligus perubahan lainnya terkait aktivitas perdagangan dalam regulasi Kementerian Perdagangan 70/2015.

1. API-U

API-U bberguna untuk memberi izin perusahaan dalam mengimpor barang yang digunakan untuk tujuan dagang secara langsung di Indonesia. Sebelum regulasi baru resmi diterapkan, perusahaan dengan API-U hanya bisa mengimpor sekelompok barang tertentu yang dijelaskan secara spesifik dalam Peraturan Perdangan.

Kini pemilik API-U dapat mengimpor barang-barang dari beberapa bagian yang lain dengan kode HS. Selain itu, syarat menjadi importir yang memiliki API-U tidak perlu lagi memiliki hubungan khusus dengan pemasok luar negeri seperti sebelumnya. Hubungan khusus ini dulunya diwajibkan dan dibentuk melalui beberapa perjanjian, seperti perjanjian pemasok, agensi atau distributor, dan perjanjian bisnis lainnya.

2. API-P

API-P merupakan izin impor yang perusahaan industri perlukan dalam mengimpor barang. Namun, produk impor yang diterima hanya bisa digunakan untuk keperluan internal, seperti manufaktur. Umumnya, produk impor di bawah API-P adalah bahan mentah dan bahan pendukung yang akan diproses lebih lanjut atau digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dan operasional.

Di bawah Peraturan Perdagangan, barang impor untuk keperluan industri di bawah di bawah API-P dilarang untuk dijual secara langsung kepada pihak ketiga. Namun, ada dua pengecualian yang membuat ketentuan tersebut menjadi tidak valid. Barang-barang impor peru terlebih dahulu diterima oleh pihak lain di bawah insentif pembebasan bea masuk.

Selain itu, perusahaan harus menunjukkan bukti kegunaan barang impor untuk keperluan internal perusahaan selama minimum 2 tahun. setelah tanggal Formulir Deklarasi Impor; atau menginformasikan barang industri spesifik yang hanya akan digunakan untuk uji coba pemasaran atau sebagai barang pelengkap untuk mengembangkan bisnis di Indonesia.

Langkah Mendapatkan Izin Importir

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, otoritas yang berwenang mengatur impor di Indonesia adalah Kementerian Perdagangan, yang melakukan kegiatan dagang seperti registrasi dan perkembangan pasar. Badan berwenang lain yang juga memiliki peran penting dalam regulasi impor dan perdagangan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pertanian, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Bagi pengusaha asing, mendapatkan lisensi impor, baik API-U atau API-P cukup jadi hal yang. Keseluruhan prosesnya dapat berlangsung empat hingga lima bulan. Hal tersebut tentu akan jadi hambatan terkait penerimaan barang impor yang masuk ke Indonesia. Agar semua proses dapat berjalan dengan lancar, penting bagi para pengusaha asing dan lokal untuk memahami langkah-langkah dan waktu yang perlu dipersiapkan dalam mendapatkan izin importir.

  • Pendririan PT atau PT PMA di Indonesia (6 minggu)
  • Mendapatkan izin usaha tetap (IUT). Lisensi ini hanya berlaku untuk pengajuan API-U (1-2 minggu)
  • Mengajukan lisensi impor API-U atau API-P (1 minggu)
  • Mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) (4 minggu)
  • Mendapatkan rekomendasi dari DEPTAN Kementerian Pertanian (hanya untuk kategori tertentu seperti makanan atau produk anak-anak) (4 minggu)
  • Persetujuan oleh otoritas lain, tergantung pada kategori produk (misal: Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk produk makanan) (3 minggu)
  • Disetujui oleh Kementerian Perdagangan

Pembatasan Impor di Indonesia

Meskipun perdagangan antar negara merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia. Tidak semua produk dapat diterima maupun dikirim sebagai bagian ekspor impor.

Pemenuhan syarat menjadi importir juga perlu mengetahui tentang pembatasan impor di Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi yang perlu para importir pahami terkait pembatasan impor di Indonesia.

Nomor Pengenal Impor Khusus

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah merupakan syarat menjadi importir yang wajib dipenuhi untuk produk tertentu. Importir yang mengirim: beras, jagung, kacang kedelai, gula, tekstil dan produk tekstil, elektronik dan komponennya perlu menyertakan NPIK. Jika tidak, semua barang tersebut dilarang untuk diimpor ke Indonesia.

Selain API dan NPIK, untuk barang-barang spesifik ini, pengurasa importir harus mencari tahu kementerian mana yang harus dikunjungi untuk mendapatkan sertifikat yang sesuai saat memulai bisnis di Indonesia sebagai importir.

Barang-Barang yang Dilarang

Barang-barang di bawah ini dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Sanksi berat berlaku bagi para pelanggar hukum yang sengaja mengimpor barang terlarang ke Indonesia.

  • Materi pornografi
  • Obat-obatan terlarang dan narkotika
  • Materi yang bersifat politik
  • Senjata termasuk yang digunakan untuk olahraga dan berburu (dibutuhkan izin khusus)
  • Bahan peledak, senjata api dan amunisi (dibutuhkan izin khusus)

Pajak Impor di Indonesia

Tarif impor berbeda-beda di Indonesia, dimulai dari 0 hingga 40%, tergantung pada kategori produk dengan kode HS yang Anda impor ke Indonesia. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) termasuk 10% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 2.5% pajak penghasilan.

Layanan Impor Undername dari InCorp

Untuk mendapatkan izin impor di Indonesia, banyak hal yang perlu para pengusaha penuhi, terutama bagi importir asing. Namun, importir undername bisa jadi solusi bagi importir asing untuk bisa memaksimalkan peluang bisnis di Indonesia. Importir undername semua lisensi impor yang tepat dan siap untuk mengimpor barang ke Indonesia.

InCorp Indonesia memiliki layanan importir undername untuk para pengusaha impor, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu dalam mendapatkan izin yang sesuai. Dengan tim yang berpengalaman, kami juga memastikan bahwa produk Anda berhasil melewati bea cukai dan tiba di Indonesia dengan aman. Hubungi kami sekarang untuk membahas bagaimana kami dapat membantu Anda.

Lisensi Pertambangan di Indonesia

Banyak industri membentuk perekonomian yang kuat di Indonesia, salah satu yang memimpin adalah industri. Dan, dalam sektor ini, ada dua bintang yang bersinar terang. Salah satunya yaitu pertambangan.

Continue reading “Lisensi Pertambangan di Indonesia”

Pembahasan Mendalam tentang Pembubaran Perusahaan di Indonesia

Dengan ekonominya yang terus tumbuh dan pasarnya yang besar, Indonesia sungguh adalah negara kepulauan dengan banyak sekali kesempatan. Meluncurkan produk baru, berinvestasi di salah satu industri yang menjanjikan atau menjalankan bisnis impor/ekspor bisa sangat menguntungkan jika seluruh prasyarat dipenuhi.

Continue reading “Pembahasan Mendalam tentang Pembubaran Perusahaan di Indonesia”

Bagaimana Cara Melakukan Perpanjangan Visa di Bali (dan Bagaimana untuk Tidak Melakukannya)

Ada berbagai jenis visa yang tersedia di Indonesia, yang mengizinkan pengunjung untuk menetap selama satu bulan, dua bulan dan hingga enam bulan berturut-turut. Sebelum terbang ke Indonesia, ada baiknya Anda mengetahui banyak hal mengenai regulasi visa terbaru. Anda tidak akan menjadi yang pertama untuk meninggalkan Indonesia secara tak terduga karena salah informasi dan/atau asumsi.

Continue reading “Bagaimana Cara Melakukan Perpanjangan Visa di Bali (dan Bagaimana untuk Tidak Melakukannya)”

Tantangan Mendirikan Bisnis di Indonesia dan Cara Mengatasinya: Bagian II

Indonesia’s business climate, as the largest economy in Southeast Asia, boasts a total GDP of over USD 888 billion and has set an ambitious target GDP growth rate of 5.2 percent. While the archipelago offers promising consumer-related market opportunities, the path to doing business in Indonesia has complexities. 

Successfully doing business in Indonesia requires understanding and overcoming several challenges. In this article, we will explore these challenges and offer insights on how to navigate them.

Challenges of Doing Business in Indonesia

When considering opening a business in Indonesia, foreign investors will encounter various challenges that can impact their success. Here are some key challenges that need to be addressed:

1. Foreign Ownership Limitations

Setting up a business in Indonesia can be tormenting for foreigners, but it’s essential to navigate to Indonesia business law and regulations. Foreign ownership limitations exist, but expats can still establish successful businesses due to the high chance of Indonesia business opportunities.

The Indonesian government allows foreigners to invest in specific sectors based on the Indonesian Positive Investment List, which outlines open sectors and the allowable percentage of foreign ownership. This list changes periodically, so it’s crucial to stay updated.

For those aiming for 100% foreign ownership, the Foreign-owned Company (PT PMA) option is available. Still, it requires a minimum investment of Rp 10 billion to be fulfilled within five years of establishment. Alternatively, a Representative Office offers a hassle-free way to set up a presence, although it can’t generate revenue and requires a parent company overseas.

2. Complex Government Regulations

Indonesia’s bureaucratic landscape can be daunting for business registration. Obtaining a principal license from the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) involves multiple document submissions, including a certificate of domicile, taxpayer number proof, and Ministry of Law and Human Rights clearance. Keep in mind that regulations change regularly.

Read more: What Does Indonesia’s Upper Middle-Income Status Mean?

3. Elaborate Taxation System

Indonesia’s taxation system applies to individuals and companies, encompassing corporate income tax, employee withholding tax, value-added tax, and individual income tax. Even if a company is not generating profits, tax compliance is mandatory.

To navigate this labyrinth of taxation, consider using a third-party service like InCorp Indonesia, a leading PEO company in Indonesia. They can assist with HR-related concerns, payroll, legalities, insurance, accounting, auditing, and tax reporting.

4. Visa and Permit Processing Maze

Obtaining visas and permits in Indonesia can be a challenge. There are four types of licenses for business purposes: tourist visas (valid for 7-30 days), business visas (multiple-entry or single-entry), KITAS (allowing employment), and KITAP (permanent permit for expats married to Indonesians).

To avoid common mistakes and ensure visa compliance, seek assistance from InCorp’s visa and permit processing services. They handle the paperwork for a hassle-free stay in Indonesia.

Read more: 3 Surprisingly Nice Things Investors Should Know

5. The Language Barrier

Due to Indonesia’s business culture and numerous dialects (over 700), businesses have a language barrier. Effective marketing requires localizing products and services for specific markets. Consider hiring local employees fluent in the relevant dialects to address this challenge.

6. Infrastructure Development

While Indonesia is a growing economy, some regions may face infrastructure challenges, such as inadequate transportation networks, unreliable power supply, and limited access to high-speed internet. Businesses may need to invest in infrastructure development or adapt their operations to accommodate these limitations.

7. Cultural Sensitivity and Etiquette

Understanding and respecting Indonesian culture and etiquette is crucial. Missteps in cultural sensitivity can harm business relationships. For example, being aware of proper greetings, gestures, and the significance of hierarchy can make a significant difference in building rapport with local partners and clients.

8. Competition and Market Saturation

Indonesia’s emerging market economy attracts businesses worldwide, leading to intense competition across various sectors. Market saturation can make it challenging for new entrants to gain a foothold. 

Understanding the competitive landscape, conducting thorough market research, and developing unique value propositions are essential to succeed in this competitive environment. Building strong relationships with local partners can also provide valuable insights and help navigate the competitive market effectively.

9. Labor Regulations and Disputes

Indonesian labor laws can be complex, and disputes between employers and employees are not uncommon. Understanding and complying with labor regulations, including hiring, termination, and employment contracts, is essential. Establishing clear HR policies and seeking legal advice can help mitigate labor-related challenges.

10. Intellectual Property Protection

Protecting intellectual property (IP) rights can be a concern in Indonesia. Companies should diligently register and enforce their IP rights to prevent counterfeiting and unauthorized use of their products or trademarks. Legal assistance and IP registrations are advisable steps to safeguard valuable assets.

Navigating these challenges requires thorough research, local partnerships, and a commitment to compliance with Indonesian laws and regulations. Adapting to the local business environment while maintaining transparency and integrity is key to achieving success in Indonesia’s dynamic market.

Understanding Indonesian Business Culture for Foreigners

Indonesia’s business culture is richly influenced by its core values, which are vital for foreigners to comprehend when engaging in business interactions. Here’s a comprehensive overview:

1. Group Harmony 

Indonesians prioritize the collective harmony and cohesion of the group. Business decisions often aim to maintain this harmony, emphasizing collaboration over individual interests.

2. Hierarchy

Respect for authority and seniority is deeply ingrained in Indonesian culture. Superiors are afforded deference, and their decisions hold great significance. This hierarchical structure differs from more egalitarian Western cultures.

3. Individual Reputation

Personal reputation is highly esteemed in Indonesia. Your conduct in business dealings directly influences your reputation, so upholding integrity and honor is imperative.

Business Meetings and Etiquette

1. Personalized Approach

Business is undeniably personal in Indonesia. Building strong relationships through effective communication is crucial. Face-to-face meetings are often considered the most effective way to conduct business.

2. Greetings

A common greeting involves a handshake accompanied by the word “Selamat.” Handshakes are generally light, and it’s essential to approach the eldest or most senior person first when meeting a group of people.

3. Business Cards

Treat business cards with respect. Give or accept them with two hands or the right hand, and take a moment to examine the card before putting it away. For a positive impression, consider having your business cards in Indonesian as a sign of respect.

4. Dress Code

Business attire in Indonesia is typically conservative. Women should be well-covered from ankle to neck, avoiding tight-fitting clothes. Given the hot climate, lightweight clothing, preferably cotton, is advisable.

5. Communication

Indonesians tend to speak quietly with a subdued tone. Loud behavior can be perceived as slightly aggressive.

6. Respect for Religious Practices

Many Indonesians are practicing Muslims who pray five times a day. When scheduling meetings or lunch dates, it’s important to avoid overlapping with prayer times out of respect for their religious commitments.

Working with Local Colleagues

1. Decision-Making

While senior leaders are expected to make final decisions, Indonesians value group discussions and consensus-building. Decision-making is often preceded by extensive deliberation within the team.

2. Criticism and Refusal

Saving face is a significant cultural norm in Indonesia. Indonesians tend to be polite and may find it challenging to criticize or refuse. Bahasa Indonesia offers multiple ways to express agreement or disagreement subtly, which can sometimes be challenging to interpret for foreigners.

By understanding and respecting these cultural nuances, foreign business professionals can navigate the Indonesian business landscape effectively, fostering fruitful relationships and successful collaborations.

Guide to Doing Business in Jakarta

Mailchimp Free eBook Indonesia Business Insight

Tackle These Business Challenges with InCorp Indonesia

InCorp Indonesia, formerly known as Cekindo, is a leading provider of market entry and business solutions in Indonesia. They stay up-to-date with the ever-evolving regulations and offer expertise in localizing products and services.

Navigating Indonesia’s business landscape may be intricate, but your business can thrive in this dynamic economy with the proper guidance and services. For inquiries on how InCorp Indonesia can assist you in doing business in Indonesia, please contact us through the form below.

Tantangan Mendirikan Bisnis di Indonesia dan Cara Mengatasinya: Bagian II

Pada artikel sebelumnya, Cekindo telah membahas 2 tantangan pertama yang dihadapi dalam berbisnis di Indoneia. Berikut, pada artikel ini, Cekindo akan membahas 3 poin lanjutan: Sistem perpajakan di Indonesia yang rumit; Pengurusan visa dan izin yang membingungkan; Perbedaan bahasa sebagai penghadang.

3. Sistem perpajakan Indonesia yang rumit

berbisnis di indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia berlaku untuk individu dan perusahaan; klasifikasinya terbagi dalam level regional dan nasional.

Pemenuhan pajak bulanan terhitung dari pajak pendapatan, pajak penghasilan karyawan, pajak pertambahan nilai (vat), dan pajak pendapatan perorangan. Investor asing yang menggunakan Kantor Perwakilan wajib mematuhi peraturan perpajakan tersebut. Perusahaan sebagai pembayar pajak, membayar pajak pendapatan karyawan. Perusahaan Indonesia harus memberi laporan pajak setelah menerima nomor pajak. Walaupun perusahaan belum memiliki aktivitas bisnis atau memiliki penghasilan, peraturan perpajakan tersebut tetap berlaku.

Cara penanganan

Jika Anda tidak ingin pusing dengan perpajakan, audit, dan akuntansi lainnya, Anda dapat menggunakan pihak ketiga. Untuk itu, Cekindo hadir sebagai Professional Employer Organization (PEO) di Indonesia untuk membantu Anda. Kami dapat membantu dalam masalah HR (perekrutan, pelatihan, payroll, legalitas, asuransi, perpajakan, audit, pelaporan, dan lainnya).

4. Pengurusan visa dan izin yang membingungkan

berbisnis di indonesia

Memperoleh visa dan izin tinggal merupakan salah satu tantangan dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Terdapat 4 jenis izin untuk tinggal/berbisnis di Indonesia. Jenis pertama adalah visa turis dimana Anda perlu memiliki tiket kembali dan paspor aktif. Anda memiliki masa tinggal yang terbatas selama 7 hingga 30 hari. Apabila Anda masih berada di Indonesia lewat masa visa, maka pihak berwajib akan menahan Anda.

Jenis kedua adalah visa bisnis yang mengizinkan Anda untuk berbisnis di Indonesia. Izin ini termasuk dengan menghadiri pertemuan bisnis, pameran, pelatihan atau seminar. Terdapat 2 jenis visa bisnis: Visa multiple-entry, berlaku selama 1 tahun dengan masa tinggal 2 bulan tiap kunjungannya; Visa single-entry, berlaku selama 60 hari terhitung sejak kedatangan dan tidak berlaku lagi begitu Anda meninggalkan Indonesia.

Jenis selanjutnya adalah KITAS yang merupakan izin ekspat untuk bekerja di Indonesia. Untuk mendaftar KITAS, perusahaan harus memaparkan kebutuhan akan tenaga asing. Anda perlu memperhitungkan perekrutan pekerja asing di perusahaan Anda dimana perbandingan pekerja lokal dan asing adalah 10:1. Direktur ekspat perusahaan akan mendapatkan KITAS yang berlaku selama 1 tahun, sementara yang lainnya hanya berlaku selama 6 bulan. Ekspat dapat memperbaharui visa bila masa berlaku visa tersebut telah habis.

Jenis terakhir adalah KITAP yang merupakan Izin Tinggal Tetap untuk ekspat yang menikah dengan warga Indonesia. Ekspat juga dapat mendaftar KITAP apabila telah memiliki KITAS selama 3 tahun berturut-turut.

Cara penanganan

Pendaftaran visa dan perizinan di Indonesia tidak serumit yang Anda bayangkan. Namun, terdapat beberapa kesalahan umum dalam pendaftaran dan penggunaan visa yang membuat semuanya menjadi rumit. Contohnya, tidak mengingat masa berlaku visa dan ketidakpahaman akan aktivitas yang dapat dilakukan dengan izin yang dimiliki.

Untuk menghindari berbagai masalah perihal imigrasi, Cekindo akan membantu Anda. Kami menyediakan layanan pemrosesan visa yang menjamin Anda dapat tinggal di Indonesia dengan nyaman. Anda hanya perlu mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk visa dan/atau perizinan Anda. Cekindo akan mengurus segalanya untuk Anda.

5. Perbedaan bahasa sebagai penghadang

berbisnis di indonesia

Mayoritas kota besar di Indonesia terletak di kepulauan. Indonesia memiliki ratusan pulau berpenduduk, dimana setiap masyarakat memiliki keunikan budayanya masing-masing. Keberagaman ini juga menghasilkan berbagai cara dalam berbisnis. Yang perlu Anda ketahui, terdapat lebih dari 700 dialek di Indonesia. Oleh karena itu, Anda perlu beradaptasi dengan bahasa saat Anda berada di suatu daerah.

Salah satu solusi yang dapat Anda lakukan adalah dengan mempekerjakan karyawan lokal. Pengetahuan bahasa daerah yang dimiliki oleh karyawan lokal akan membantu bisnis Anda. Terutama dalam memaksimalkan praktik bisnis di target pasar Anda.

Cara penanganan

Banyak perusahaan konsultan di Indonesia yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Cekindo memiliki pengalaman yang dapat dibanggakan dalam informasi lokal. Tim kami fasih dalam melokalisasikan produk atau layanan Anda. Kami juga dapat membantu agar target pasar Anda tertarik dengan penawaran bisnis Anda.

 

Untuk pertanyaan lebih lanjut bagaimana Cekindo dapat membantu Anda, silakan hubungi melalui form di bawah ini.

 

Ref:

http://2016.export.gov/indonesia/doingbusinessinindonesia/index.asp

http://gpa-global.org/wp-content/uploads/2017/02/indonesia-2017-HBNW.pdf

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-501-2646?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1

https://www.indonesia-investments.com/business/risks/infrastructure/item381

Cekindo Berpartisipasi Memberi Presentasi Mengenai Industri Kesehatan

Cekindo mendapat kesempatan emas untuk memberi presentasi mengenai industri kesehatan dan registrasi produk di Indonesia pada eksebisi Ingredients South East Asia.

Kepala Departemen Legal dan Korporasi Hukum Cekindo, Nurmia Agustina mendapat undangan sebagai pembicara pada hari kedua acara seminar yang digelar pada 6 April 2016 di Jakarta International Expo.

Ia membuat presentasi yang bertema ‘Doing Business in Indonesia: unlocking the Opportunities in This Region’. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial yang besar di industri kesehatan karena demografi yang menguntungkan.

“Keputusan untuk masuk pasar Indonesia sangat penting. Indonesia adalah negara besar, kita memiliki lebih dari 250 juta penduduk. Kita adalah pasar terbesar di Asia Selatan. Tapi birokrasi di Indonesia cukup rumit, terutama bagi perusahaan yang baru karena mereka harus tahu peraturan, “kata Numia dalam presentasinya

Dengan pengalamannya di bidang ini, terutama dalam hal pendaftaran produk di Indonesia, Numia Agustina yang juga menjabat sebagai Principal Consultant di Cekindo juga menyajikanm beberapa informasi tentang cara melakukan bisnis di Indonesia, terutama berfokus pada kesehatan, suplemen, nutraceuticals dan sebagainya.

“Sebagai principal konsultan di Cekindo, saya mendapat kesempatan untuk terlibat dalam berbagai proyek termasuk terhubung dengan industri kesehatan, perangkat kedokteran, farmasi, suplemen makanan dan kosmetik,” katanya.

Ia juga memberi informasi kepada audien jika mendaftarkan produk kesehatan adalah langkah penting terutama untuk perusahaan asing dalam memperluas produk mereka. Pendaftaran perangkat medis di Indonesia adalah suatu hal yang sangat diatur di Indonesia. Produsen medis dan distributor medis Indonesia harus mengajukan permohonan lisensi produk medis sebelum produk mereka  dapat diimpor, dijual, dan digunakan di Indonesia.

Registrasi Produk di Indonesia

Di Indonesia, semua produk kesehatan juga produk makanan harus memenuhi semua persyaratan keselamatan untuk memasuki pasar.

Cekindo at Health Ingredients South East Asia Exhibition

Registrasi produk di Indonesia berada di bawah kendali Departemen Kesehatan dan Badan independen Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Untuk perangkat medis dan produk rumah tangga, akan secara langsung mendaftar ke Departemen Kesehatan untuk mendapatkan izin edar.

Sedangkan untuk kosmetik, suplemen makanan, makanan dan minuman, obat dan obat tradisional yang terdaftar untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk makanan impor, itu adalah suatu keharusan untuk mengajukan nomor registrasi ML dari BPOM dan proses pendaftaran reguler membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 bulan tergantung pada produk. Dan untuk registrasi obat di Indonesia diatur secara ketat, dapat mengambil 1-3 tahun pendaftaran sebagai pemerintah Indonesia sebagian besar menganggap obat lokal diproduksi bukan obat impor.

Terdapat tiga alternatif mengenai cara mendaftarkan produk impor di Indonesia pendaftaran produk di bawah badan hukum di Indonesia, di bawah distributor lokal yang ditunjuk, dan di bawah pihak ketiga yang tepat. (Anda dapat membaca lebih lanjut tentang pendaftaran produk di sini).

Pameran Health ingredients South East sendiri mampu membawa lebih dari 1.000 pengunjung dari pasar kesehatan utama, bersama dengan lebih dari 5.500 peserta dan 260 peserta. Dukungan dari badan-badan pemerintah untuk pameran juga dapat dilihat dengan hadirnya perwakilan dari Badan Nasional Indonesia Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selama acara.

Layanan Program Berinvestasi di Indonesia: Memberikan Kemudahan bagi Investor

Memahami Layanan Program Berinvestasi di Indonesia yang Terbaru

Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan dua kebijakan baru yang membuat investor nyaman berinvestasi di Indonesia.

Ini adalah kabar baik bagi para investor yang menargetkan Indonesia sebagai pasar potensial bisnis mereka. Kedua kebijakan ini disebut Kemudahan Investasi Langsung (KLIK), serta layanan 3-jam untuk upgrade izin investasi.

Sebuah Nota Kesepahaman mengenai isu-isu tersebut ditandatangani pada 22 Februari 2016 oleh presiden dan para pemimpin daerah dari 6 provinsi dan bupati atau walikota dari 9 kabupaten atau kota. Sebagai pilot project, hanya 6 provinsi yang termasuk dalam program ini, termasuk Jawa Tengah (3 daerah industri), Jawa Timur (1 kawasan industri), Sulawesi Selatan (1 kawasan industri), Banten (3 kawasan industri), Jawa Barat (5 kawasan industri), dan Sumatera Utara (1 kawasan industri). daerah lainnya diharapkan untuk mengikuti program ini dalam waktu dekat

Dari press release yang dibuat oleh BKPM, baru “KLIK” Program memungkinkan perusahaan asing untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Perusahaan asing yang telah memiliki Izin Prinsip, baik dari PTSP pusat atau PTSP lokal, langsung dapat melakukan pembangunan.
  2. Pada saat yang sama, mereka juga dapat memproses Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan (UKL / UPL, AMDAL), dan izin lainnya berdasarkan Peraturan Estate.

Ini berarti bahwa perusahaan asing dapat menghemat banyak waktu dan energi untuk berurusan dengan birokrasi yang panjang dan membingungkan di Indonesia.

Alasan utama mengeluarkan dua program ini adalah untuk menarik lebih investor di daerah tertentu ke Indonesia dan memberi mereka kesempatan untuk segera membangun pabrik mereka setelah mendapatkan izin pokok. Kebijakan baru akan bermanfaat bagi kedua negara dan investor. Daerah yang luas di cakupan program memungkinkan bagi investor untuk memperluas di seluruh Indonesia, sedangkan investasi sendiri akan memberikan kesempatan kerja yang tak terhitung jumlahnya bagi masyarakat lokal.

Dampak Masa Depan

Pemerintah memprediksi bahwa program baru akan meningkatkan daya saing Indonesia sehingga Indonesia dapat memenuhi target investasi yang mencapai Rp 594,8 triliun pada tahun 2016. Investor asing telah berurusan dengan proses birokrasi yang membingungkan dan panjang ketika mencoba untuk membangun sesuatu bagi bisnis mereka. Sekarang, mereka dapat melakukan beberapa proses sekaligus dan memperpendek rantai.

Keuntungan lain adalah semua investor asing dapat menikmati manfaat dari kedua program ini karena tidak ada batasan dalam persyaratan minimum untuk nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, jangan ragu untuk menghubungi Cekindo. Tenaga ahli kami akan membantu Anda mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan asing di Indonesia secara legal.

Jasa Payroll sebagai Bagian Penting dari Pendirian Bisnis di Indonesia

Pentingnya Layanan Payroll sebagai Bagian dari Aktifitas Pendirian Bisnis di Indonesia

Memiliki mitra bisnis lokal sangatlah berharga saat Anda mendirikan perusahaan di Indonesia. Setelah didirikan, mitra tersebut dapat menjadi amat penting untuk kelancaran proses payroll di Indonesia.

Sebagaimana aspek lainnya untuk melakukan bisnis di Indonesia, regulasi pemerintah atas payroll dan pajak yang terkait dan potongannnya cukup kompleks. Penting untuk memastikan bahwa mereka menghitung dan mengirimkannya dengan tepat, dan seluruh laporan pajak terisi dengan baik.

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah Jamsostek, yang merupakan badan usaha milik negara yang mengatur dana asuransi sosial bagi sektor privat. setiap perusahaan harus mendaftar ke Jamsostek dan memperoleh sertifikat Jamsostek dan kartu bagi seluruh pegawainya.

Jamsostek memiliki empat jenis penawaran asuransi, tiga di antaranya merupakan paket yang wajib bagi seluruh karyawan sektor privat formal.

  • Kecelakaan Kerja – Mencakup kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan penyakit yang diakibatkan oleh aktivitas pekerjaan, termasuk di antaranya adalah kecelakaan yang terjadi pada saat di perjalanan menuju lokasi kerja. Perusahaan menanggung biaya asuransi atas kecelakaan kerja, yang terdiri atas 0,3% dari gaji yang bersangkutan.
  • Asuransi Jiwa – Perusahaan harus membayar seluruh kontribusi atas asuransi jiwa karyawan, sebesar 0,24% – 1,74%.
  • Tunjangan Pensiun – Kedua belah pihak berkontribusi, di mana perusahaan bertanggung jawab sebesar 3,7% dari gaji, sementara karyawan sebesar 2,0% dari gajinya.
  • Asuransi kesehatan – Program ini bersifat opsional yang mensyaratkan karyawan yang telah menikah untuk membayar sebesar 6% dari gajinya, sementara karyawan yang belum menikah membayar sebesar 3% dari gajinya. Perusahaan yang memiliki paket asuransi kesehatan yang lebih baik dapat memilih untuk tidak berpartisipasi.

Selain perhitungan paket tersebut, sistem yang ada juga mensyaratkan perusahaan untuk melapor ke Jamsostek catatan atas seluruh karyawan baru dan yang telah berhenti.

Proses payroll yang tepat meliputi pembangunan database untuk menghitung seluruh pemotongan, penyiapan slip gaji – baik secara elektronik maupun kertas copyan – dan penghitungan gaji bersih. Perusahaan juga harus menyiapkan dan mengarsip laporan bulanan dan tahunan yang diperlukan kepada Jamsostek, pajak penghasilan karyawan, tunjangan pensiun, dan fromulir pajak penghasilan bagi setiap karyawan.

Jasa payroll merupakan bagian penting dari pendirian bisnis di Indonesia

Mendirikan dan menjalankan perusahaan yang sedang tumbuh merupakan usaha yang memerlukan waktu. Berfokuslah pada pertumbuhan serta keuntungan dan Cekindosiap membantu Anda dalam mengatur proses payroll. Kami memahami regulasi yang berkaitan dengan pajak dan ketenagakerjaan di Indonesia dan dapat menyediakan jasa yang lebih efektif dan efisisen dari segi biaya daripada mendirikan sistem proses payroll sendiri.

Para ahli dan profesional kami dapat menangani seluruh aspek payroll, meliputi:

  • Perhitungan payroll bulanan
  • Perhitungan pajak bulanan
  • Pelaporan pajak bulanan (SPT Masa 1721 dan 1721-II)
  • Pelaporan jaminan social (Jamsostek)
  • Pelaporan penyaluran dana
  • Slip gaji yang detail
  • Pelaporan pajak tahunan (SPT 1721A1 dan 1721-I)

Hubungi Cekindo untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana kami dapat melancarkan proses payroll di Indonesia.