Pernikahan Campuran di Indonesia: Perjanjian Pranikah Posted on 17 Juni 201911 Februari 2023 by Deny Setiyadi Saat orang menikah berdasarkan cinta, pernikahan menjadi sesuatu yang istimewa. Tentu saja, tak ada yang ingin menikah lalu bercerai kemudian. Tetapi kita tak bisa mengabaikan kemungkinan terjadinya perceraian seandainya pernikahan tidak berjalan sesuai keinginan. Masalah ini bisa menjadi lebih kompleks dalam perceraian dari pernikahan campuran, terutama di Indonesia. Inilah di mana perjanjian pranikah menjadi penting. Sudah menjadi semakin umum bagi pasangan untuk menyusun perjanjian pranikah di Indonesia. Banyak orang asing menyadari bahwa perjanjian pranikah menjadi salah satu cara untuk melindungi keuangan, hak asuh anak dan tentu saja aset serta saham perusahaan, jika perceraian sampai terjadi. Artikel ini menjelaskan pentingnya perjanjian pranikah bagi pernikahan campuran di Indonesia, serta proses untuk memperoleh perjanjian ini. Pentingnya Perjanjian Pranikah bagi Pernikahan Campuran di Indonesia Perjanjian pranikah di Indonesia adalah kontrak tertulis yang disetujui dan ditandatangani pasangan sebelum mereka menikah. Isi kontrak beragam, tetapi biasanya terkait dengan pembagian properti dan aset jika terjadi perceraian atau kematian pasangan. Pentingnya perjanjian pranikah berada di level atas. Berikut beberapa alasan orang asing harus mempertimbangkan penyusunan perjanjian pranikah di Indonesia: Mengkonfirmasi hak dan kewajiban finansial Mencegah konflik dan argumen setelah perceraian Melindungi diri sendiri dari utang pasangan Membagi aset secara jelas antar anggota keluarga, seperti pasangan dan anak-anak Melindungi properti Anda di Indonesia Bagaimana Memperoleh Perjanjian Pranikah di Indonesia Terdapat beberapa langkah penting yang harus dilalui pasangan untuk membuat perjanjian pranikah di Indonesia: Membuat daftar semua aset dan properti yang dimiliki Mempersiapkan dokumen kepemilikan dan buki properti Memastikan semua dokumen sah (seperti KITAS orang asing dan dokumen hukum lainnya) Membahas siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengurus anak Menyewa jasa spesialis hukum untuk menyusun perjanjian pranikah dalam format yang benar dalam bahasa Indonesia dan Inggris Membahas isi perjanjian bersama dengan konsultan hukum atau pengacara dan raih kesepakatan Menyusun perjanjian pranikah bersama konsultan hukum terpercaya Mendaftarkan perjanjian pranikah secara resmi di kantor sipil atau kantor hubungan agama Memastikan perjanjian pranikah di Indonesia diakui hukum Indonesia, terutama Peraturan 24/2009 tentang dokumen hukum Memberikan kuasa pengacara kepada pasangan dan melegalisir kuasa pengacara. Faktor untuk Dipertimbangkan sebelum Menandatangani Perjanjian Pranikah di Indonesia Di bawah hukum Indonesia, tidak ada kerangka kerja spesifik untuk perjanjian pranikah. Oleh karena itu, perjanjian pranikah harus dibuat sesuai kebutuhan pasangan dan memastikan keamanan properti bersama mereka. Ada beberapa faktor penting untuk dipertimbangkan sebelum menandatangani perjanjian pranikah di Indonesia: Menemukan pemegang properti atau aset orang Indonesia seperti anak orang asing Mempertimbangkan penghasilan masa depan pasangan Fokus dan penekanan pada pemisahan properti jika ada properti bersama Menghindari perjanjian backdated, yang dapat diperoleh secara tak resmi melalui layanan hukum bodong Menemukan konsultan hukum tepercaya yang menawarkan layanan perjanjian pranikah yang sesuai dengan hukum di Indonesia Mengapa Anda Perlu Nasihat Hukum untuk Perjanjian Pranikah di Indonesia Aturan perjanjian pranikah di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi pernikahan Anda di Indonesia. Jika Anda tidak akrab dengan peraturan atau mengetahui perubahan terkini (hukum perjanjian pranikah masih cukup baru di Indonesia), Anda tentu harus berkonsultasi dengan ahli hukum. Cekindo memiliki tim yang terdiri dari penasihat dan ahli hukum yang dapat membantu Anda menyusun perjanjian pranikah. Kami juga dapat membantu Anda dengan aplikasi visa pasangan (KITAS yang disponsori pasangan). Hubungi kami sekarang dengan mengisi form di bawah ini atau kunjungi kantor kami di Jakarta, Bali dan Semarang.
Apakah Menjalankan Bisnis Menggunakan Visa Pasangan itu Resmi di Indonesia? Posted on 9 Januari 201911 Februari 2023 by Deny Setiyadi Untuk memenuhi syarat mendapatkan visa pasangan, atau izin tinggal tetap (KITAP) di Indonesia, Anda harus secara resmi menikah dengan penduduk Indonesia. Pernikahan baru menjadi resmi saat disahkan oleh pemerintah di mana pun di Indonesia saat Anda menikah. Tinggal bersama, di mana pasangan tidak mengesahkan hubungan tetapi telah hidup serumah, tidak memenuhi syarat untuk visa pasangan. Orang asing yang telah menikah dengan pasangan Indonesia selama 10 tahun atau lebih berhak mendapatkan visa pasangan selamanya bahkan jika kemudian terjadi perceraian atau pasangan Indonesia mereka meninggal. Begitu Anda telah mendapatkan visa pasangan, pertanyaan yang timbul adalah apakah Anda diizinkan bekerja atau memulai bisnis di Indonesia? Artikel ini memberikan detail tentang orang asing yang menggunakan visa pasangan untuk bekerja di Indonesia. Kemungkinan Menjalankan Bisnis Menggunakan Visa Pasangan Di bawah hukum Indonesia, orang asing yang memiliki visa pasangan berhak menjalankan bisnis untuk mencari nafkah dan membiayai keluarga. Namun, ada zona abu-abu yang dipertanyakan setiap orang: apa saja bisnis yang dapat dijalankan orang asing yang memiliki visa pasangan? Zona abu-abu ini telah ada sejak lama dan masih harus diklarifikasi oleh Hukum Indonesia. Namun, pada November 2012 rapat umum pemerintah menyebutkan bahwa orang asing dengan visa pasangan diizinkan untuk bekerja selama mereka tidak mempekerjakan staf dan bekerja di sektor informal. Dengan kata lain, orang asing hanya dapat bekerja secara mandiri tanpa mempekerjakan siapapun. Pekerjaan seperti artis, pelukis, guru pribadi atau pekerja lepas masuk dalam kategori ini. Bagi orang asing yang membantu pasangan Indonesia dalam menjalankan bisnis mereka, hukumnya masih samar. Untuk kebanyakan kasus, izin sangat bergantung pada pertimbangan pejabat lokal. Kapan Izin Kerja Diwajibkan Bisnis-bisnis lain yang mewajibkan orang asing dengan visa pasangan untuk mempekerjakan karyawan, membutuhkan modal dari investor, dll. mewajibkan orang asing untuk mendirikan PT PMA dan mengajukan izin kerja mewakili perusahaan. Namun, terdapat beberapa fase yang harus dilalui orang asing sebelum memperoleh izin kerja karena mendaftarkan bisnis di Indonesia merupakan proses yang panjang dan birokratis. Selain itu, proses mempekerjakan orang asing berubah secara drastis tahun lalu sehingga membingungkan petugas lokal dan warga asing. Cekindo telah mempelajari implementasi peraturan terbaru secara cermat; informasi terbaru dapat kami sediakan berdasarkan permintaan. Terminasi Visa Pasangan Walaupun telah memiliki visa pasangan di Indonesia, orang asing tetap harus memerhatikan aktivitas yang mereka lakukan agar terhindar dari kehilangan visa tersebut. Melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini dapat menyebabkan terminasi pada visa Anda: Orang asing telah meninggalkan Indonesia selama lebih dari satu tahun. Pasangan orang asing menceraikan atau meninggal sebelum 10 tahun pernikahan. Orang asing tidak memperpanjang KITAP setelah 5 tahun. Orang asing pada akhirnya telah memperoleh keawarganegaraan Indonesia. Visa pasangan dibatalkan oleh pemerintah akibat kondisi tertentu. Orang asing telah meninggal atau dideportasi (dalam kasus bekerja tanpa izin kerja). Denda Besar tanpa Izin Kerja Hak untuk mulai bekerja menggunakan visa pasangan tetap terbatas karena hukum yang kurang jelas. Melanggar aturan karena tidak memiliki izin kerja dapat membuat Anda terkena denda maksimum sebesar IDR 500 juta dengan kemungkinan hukuman penjara hingga 5 tahun, dengan alternatif berupa deportasi. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang menjalankan bisnis menggunakan visa pasangan di Indonesia untuk membahas kasus Anda yang lebih spesifik. Penasihat kami di Jakarta, Semarang dan Bali akan segera menghubungi Anda kembali dalam waktu dua hari kerja.