Hal-Hal Penting yang Perlu Diketahui tentang Pajak Karbon Indonesia

Dengan semakin memburuknya kondisi iklim, negara-negara di seluruh dunia telah sepakat untuk melawan perubahan iklim melalui berbagai upaya pengurangan karbon. Indonesia juga telah menyampaikan komitmennya kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon sebesar 41% pada tahun 2030.

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan program pengurangan emisi yang progresif untuk mengendalikan perdagangan karbon, termasuk insentif berdasarkan keberhasilan menurunkan emisi gas rumah kaca dan penerapan pajak karbon.

Pada April 2022, Indonesia akan menerapkan harga karbon pada pembangkit listrik tenaga batu bara yang juga akan berdampak pada emisi dari sektor ekonomi lainnya, dengan tujuan akhir menurunkan emisi gas rumah kaca nasional.

Pajak karbon diberlakukan sebagai bagian dari perubahan kebijakan perpajakan pemerintah, yang merupakan bagian dari serangkaian reformasi legislatif terbaru untuk membuat Indonesia lebih ramah investasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara spesifik mengenai Pajak Karbon Indonesia yang harus diketahui oleh investor asing maupun domestik.

Memahami Pajak Karbon Indonesia

Seberapa banyak karbon yang akan dikenakan pajak di Indonesia?

Emisi karbon yang berdampak buruk terhadap lingkungan akan dikenakan pajak karbon minimum sebesar Rp75 per kilogram CO₂e atau satuan pengukuran sebanding lainnya (sekitar US$5,2 per tCO₂e), sebagaimana tercantum dalam RUU Perpajakan Indonesia (Pasal 44G).

Pihak mana saja yang dikenai Pajak Karbon di Indonesia?

Pajak karbon yang diusulkan akan dikenakan kepada:

• Perseorangan atau perusahaan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon;
• Komoditas atau aktivitas yang berdampak pada lingkungan, seperti pengurasan sumber daya alam, polusi, atau kerusakan lingkungan;
• Barang yang mengandung karbon, termasuk tetapi tidak terbatas pada bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon;
• Aktivitas di sektor energi dan transportasi, pertanian, kehutanan dan lahan gambut, industri, dan pengolahan limbah yang menghasilkan emisi karbon. (Kelima sektor utama penyumbang emisi gas rumah kaca di Indonesia.)

Apa Dampak Pajak Karbon Indonesia terhadap Dunia Usaha?

Industri yang paling terdampak oleh penerapan pajak karbon meliputi pembangkit listrik tenaga batu bara, minyak dan pertambangan, pulp dan kertas, semen, plastik, petrokimia, dan perkebunan kelapa sawit, serta industri lain yang padat karbon.

Jika kelima sektor target (energi dan transportasi, pertanian, kehutanan dan lahan gambut, industri, serta pengolahan limbah) dikenakan pajak tanpa pengecualian, banyak perusahaan harus mengevaluasi ulang strategi bisnis mereka.

Tahapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia

Langkah awal implementasi pajak karbon Indonesia adalah dengan memasukkan pajak karbon ke dalam undang-undang perpajakan nasional. Setelah itu, pemerintah berencana menyelesaikan peraturan presiden terkait nilai ekonomi karbon dan membangun sistem teknologi untuk pajak karbon dan pertukaran karbon. Terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperkirakan akan memulai proyek percontohan perdagangan karbon di sektor ketenagalistrikan pada akhir tahun 2021.

Dalam proyek ini, perusahaan yang melebihi batas emisi akan diwajibkan untuk memperoleh Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari organisasi lain yang emisinya masih di bawah batas yang ditetapkan.

Update Terbaru tentang Pajak Karbon di Indonesia

Tarif pajak karbon Indonesia sebesar USD 2,11 per ton adalah batas minimum, namun dalam RUU Perpajakan disebutkan bahwa harga tersebut akan disesuaikan dengan harga pasar karbon.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan menentukan tarif pajak yang sebenarnya setelah berkonsultasi dengan DPR, dan akan memiliki wewenang untuk mengatur bagaimana pajak ini akan diberlakukan, sementara DPR akan menentukan siapa saja yang wajib membayar pajak. Akibatnya, masih banyak hal yang belum jelas terkait pajak karbon ini, dan terdapat sejumlah pertanyaan mengenai implementasinya.

Dalam kondisi seperti ini, penting untuk selalu mengikuti pembaruan seputar Pajak Karbon Indonesia. Oleh karena itu, InCorp menawarkan berbagai layanan pelaporan pajak secara menyeluruh untuk memastikan perusahaan Anda tetap mengikuti semua peraturan hukum yang berlaku. Anda dapat menghemat biaya operasional dan beban administratif sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan pengembangan perusahaan Anda dengan menyerahkan kebutuhan akuntansi dan perpajakan kepada pihak profesional.

Hal ini memastikan bahwa perusahaan Anda mendapatkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan prosedur operasional standar pemerintah. Layanan InCorp yang dikelola secara terpusat mengintegrasikan keahlian dalam bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan kepatuhan Anda.

Pastikan Bisnis Anda Patuh terhadap Perubahan Kebijakan bersama InCorp

Saat berinvestasi di Indonesia, InCorp akan memberikan pengalaman pendaftaran perusahaan yang lancar. Konsultan kami juga siap membantu Anda memperoleh izin usaha dengan cepat dan efisien.

Selain itu, jika Anda ingin menganalisis sektor tertentu dan mengetahui lebih dari sekadar data statistik sebelum berinvestasi di Indonesia, tim riset pasar dan uji tuntas (due diligence) dari InCorp Indonesia dapat membantu meninjau potensi investasi Anda. Lebih lanjut, kami juga menyediakan layanan perpajakan dan akuntansi, serta dapat bertindak sebagai entitas SDM Anda untuk menjalankan layanan rekrutmen dan kepegawaian, sehingga membantu menekan biaya pembentukan departemen internal.