• en

Pertanyaan-Pertanyaan Terpopuler tentang Layanan Penggajian di Indonesia

Pertanyaan-Pertanyaan Terpopuler tentang Layanan Penggajian di Indonesia Review by tenissa.tjahjono on 2. 5. 2018 Company Registration in Indonesia, Market Research in Indonesia, Work Permit in Indonesia, Product Registration in Indonesia, Local Partner Selection in Indonesia, Trade Mission in Indonesia, Company Formation in Indonesia, Company Establishment in Indonesia, Company Set Up in Indonesia, Payroll Outsourcing in Indonesia, Tax Reporting in Indonesia, Medical Product Registration in Indonesia, Medical Device Registration in Indonesia, Cosmetic Registration in Indonesia, Food Supplement Registration in Indonesia.
Rated
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/cekindob/public_html/cekindo.com/wp-content/themes/cekindo_2016/single.php on line 30

Terkadang, teori tidaklah cukup. Oleh karena itu Devi, spesialis SDM di Cekindo, menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh klien kami. Anda ingin tahu lebih banyak? Beritahu kami dengan menghubungi kami di +6221 30 061 585 atau kirimkan kami email ke sales@cekindo.com. Anda juga bisa menggunakan form kontak kami. Kami akan sangat senang jika bisa membantu Anda.

Apa perbedaan antara pemrosesan penggajian dan outsourcing penggajian?

Outsourcing adalah pemindahan kewajiban penggajian secara penuh kepada entitas (penyedia) lain. Melalui paket outsourcing-nya Cekindo menyediakan layanan untuk semua jenis kalkulasi (upah, bonus, pajak, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan) serta semua kegiatan yang diharuskan oleh hukum (menyampaikan laporan pajak ke institusi terkait). Sebagai pelengkap layanan, kami juga secara penuh mengelola pembayaran (gaji dan pajak) serta mendistribusikan slip gaji.

Pemrosesan penggajian melibatkan penentuan upah sesungguhnya, termasuk bonus dan jenis kompensasi lainnya dari seorang karyawan. Kegiatan-kegiatan SDM lainnya dilakukan sendiri oleh departemen SDM secara internal.

Untuk penggajian di Indonesia, apa saja pemotongan yang diwajibkan?

Setidaknya ada tiga pemotongan yang diwajibkan:

Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)

Program ini mendukung tenaga kerja sehubungan dengan risiko sosial. Program ini juga berhubungan dengan implementasi mekanisme asuransi sosial secara ekonomi. Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), persentasenya tergantung pada risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Kontribusi perusahaan adalah:

Kelompok I (risiko sangat rendah): 0.24 persen dari upah per bulan

Kelompok II (risiko rendah): 0.54 persen dari upah per bulan

Kelompok III (risiko sedang): 0.89 persen dari upah per bulan

Kelompok IV (risiko tinggi): 1.27 persen dari upah per bulan

Kelompok V (risiko sangat tinggi): 1.74 persen dari upah per bulan

Jaminan Kematian (JKM), program ini mewajibkan kontribusi perusahaan: 0.30 persen dari upah per bulan.

Jaminan Hari Tua (JHT), persentase total 5.7 persen dari upah per bulan.

Kontribusi perusahaan: 3.7 persen

Kontribusi karyawan: 2 persen

Jaminan Pensiun (JP), persentase total 3 persen dari upah per bulan.

Kontribusi perusahaan: 2 persen

Kontribusi karyawan: 1 persen

Batasan upah maksimum sebagai dasar perhitungan kontribusi untuk program Jaminan Pensiun adalah Rp 8,094,000.

BPJS Kesehatan

Perusahaan akan membayar bagian besar untuk biaya BPJS kesehatan. Bagian kecil akan dipotong langsung dari upah karyawan.

Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak dilakukan oleh perusahaan, mewakili karyawan. Perusahaan membayar langsung kepada pemerintah. Pemotongan pajak dihitung berdasarkan jumlah penghasilan karyawan dan dipotong langsung dari total penghasilan karyawan.

Siapa yang membayar pajak karyawan dan menyerahkan laporan pajak karyawan?

Karyawan tetap bertanggung jawab membayar pajak berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima. Untuk alasan inilah karyawan perlu menyerahkan sendiri laporan pajak tahunannya. Namun, perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah setiap bulannya dan memotong penghasilan karyawan untuk membayar pajak.