Telah ada perkembangan signifikan di bisnis franchise di Indonesia, berkat pertumbuhan ekonomi, pasar dan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, semakin banyak merek asing, terutama dalam sektor ritel, makanan dan minuman, pelayanan dan kesehatan, yang ingin memanfaatkan peluang yang ada dengan melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia dengan cara franchise. Bisnis franchise di Indonesia sekarang berkembang pesat.
Namun, beberapa tantangan masih ada di dunia bisnis franchise di Indonesia karena kebijakan dan regulasi pemerintah, menghalangi pasar mencapai potensi penuhnya. Sebagai upaya meningkatkan situasi terkini dan mendukung bisnis franchise, Peraturan 71/2019 tentang Organisasi Franchise dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yang berlaku efektif pada 4 September 2019. Peraturan 71/2019 akan menggantikan beberapa peraturan terdahulu yang mengatur hal-hal yang serupa.
Dalam artikel ini, kami akan menggarisbawahi perubahan-perubahan utama dalam peraturan ini.
Peraturan 71/2019 mencakup sejumlah luas bahasan, dan karenanya Cekindo hanya akan memilih yang paling penting dan relevan bagi investor asing. Item-item utama yang dibahas dalam Peraturan 71/2019 termasuk:
Bisnis franchise hanya diizinkan saat memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan ini:
Wajib bagi franchisor untuk menyediakan prospektus tawaran franchise kepada franchisee dalam dua minggu sebelum menandatangani perjanjian franchise. Juga menjadi tanggung jawab franchisor untuk mendaftarkan prospektus sebelum penandatangan perjanjian.
Selain itu, franchisor harus memperlihatkan perjanjian tak ditandatangani kepada franchisee sebelum penadatanganan apapun dalam dua minggu sebelum tanggal pasti penandatangan perjanjian. Semua perjanjian franchise harus ditulis dalam bahasa Indonesia.
Selain pendaftaran prospektus dan perjanjian franchise, STPW juga harus diajukan dan diperoleh semua pihak melalui sistem Online Single Submission (OSS). Proses e-registrasi harus mematuhi Peraturan Pemerintah 24/2018 dan Peraturan Menteri 77/2018. Kepatuhan terhadap Peraturan 53/2012 tak lagi wajib.
Saat ini, Peraturan 71/2019 tak membatasi jumlah outlet kebanyakan bisnis franchise. Namun, batasan jumlah outlet untuk situasi tertentu masih berlaku dalam Peraturan Presiden 112/2007.
Bisnis franchise diwajibkan menggunakan produk domestik dan memroses material domestik sebagai prioritas selama produk domestik dan material domestik ini memenuhi standar kualitas sesuai aturan yang berlaku. Namun, tak ada ambang batas minimum utilisasi dan pemrosesan dalam peraturan ini.
Bisnis franchise dengan STPW harus menyerahkan laporan tahunan ke otoritas pemerintah atau badan provinsi terkait setiap tahun pada 30 Juni. Wajib juga bagi penyelenggara franchise untuk menyampaikan laporan mereka melalui OSS meskipun jika aktivitas franchise terkait sudah berhenti.
Sebagai firma konsultasi ternama di Indonesia, Cekindo memahami kebutuhan Anda saat ingin mendirikan dan mengekspansi bisnis di perekonomian yang terus berkembang ini. Kami memiliki tim beranggotakan konsultan yang terlatih secara profesional dan memiliki jaringan ekstensif, sehingga dapat membantu Anda dalam merancang program perkembangan yang sesuai dengan konsep franchise Anda.
Cekindo akan memastikan bahwa bisnis franchise Anda memenuhi semua kewajiban hukum dan membantu Anda memitigasi risiko ketidakpatuhan. Untuk asesmen profesional terkait bisnis franchise Anda di Indonesia, hubungi Cekindo sekarang dengan mengisi form di bawah ini.
