Layanan pendirian bisnis kami disesuaikan dengan kebutuhan para investor asing dan juga pengusaha lokal, mulai dari pendaftaran perusahaan hingga mendapatkan izin usaha yang diperlukan.
Selengkapnya
Dapatkan bantuan dari para ahli dengan pengalaman satu dekade dalam membantu pemilik bisnis internasional berekspansi ke Indonesia.
Membeli properti di Indonesia dapat menjadi tantangan bagi orang asing karena melibatkan beberapa aspek hukum yang kompleks.
Beberapa sektor bisnis di Indonesia memerlukan data Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu. AMDAL merupakan..
Proses M&A di Indonesia cukup rumit, dan dapat menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang tidak tahu sama sekali tentang proses hukum di Indonesia.
InCorp juga dapat memberi Anda solusi khusus yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan tempat kerja Anda.
Kami dapat membantu Anda dalam memilih jenis badan hukum yang terbaik untuk mengembangkan bisnis Anda.
Memperoleh izin limbah B3 di Indonesia merupakan hal penting untuk memastikan bisnis Anda selaras dengan peraturan pemerintah.
Rangkaian layanan outsourcing proses bisnis kami dapat meringankan beban yang tidak perlu sehingga Anda dapat mendedikasikan waktu untuk kegiatan bisnis.
Mengelola akuntansi dan pelaporan keuangan membutuhkan perhatian yang tinggi terhadap detail dan ketepatan waktu.
Auditor keuangan InCorp dapat memberikan laporan keuangan Anda dengan akurasi tinggi dan tepat waktu.
Pemerintah Indonesia mempromosikan tax holiday sebagai salah satu insentif fiskal dalam meningkatkan peluang investasi asing di Indonesia.
InCorp menawarkan Layanan Ketahanan Finansial dan Operasional di Indonesia untuk mendukung mereka melewati masa-masa yang tidak pasti.
Konsultan pajak berpengalaman kami dapat memberikan pemeriksaan dan analisa yang objektif dalam pelaporan pajak, yang akan membantu meningkatkan kepatuhan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Seiring pertumbuhan bisnis, Anda akan menemukan bahwa mengelola penggajian menjadi lebih rumit karena terkait dengan berbagai operasi keuangan.
InCorp dapat membantu Anda mempermudah seluruh proses, sehingga Anda dapat memaksimalkan sumber daya untuk mengembangkan bisnis Anda lebih jauh.
Penting bagi pengusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
Optimalkan operasional bisnis global Anda dengan Layanan Mobilitas Global sebagai solusi lengkap dari InCorp Indonesia.
Sebagai agen visa terpercaya di Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya, dan Batam, kami dapat memberikan pengalaman aplikasi visa yang lancar.
Tim spesialis global InCorp dapat meninjau situasi apa pun dan mempermudah seluruh proses untuk mendapatkan KITAS di Indonesia.
Indonesia telah menarik banyak orang asing untuk tinggal lebih lama. Dalam hal ini, warga negara asing memerlukan izin tinggal tetap atau KITAP.
Agen visa InCorp di Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya, dan Batam dapat memastikan bahwa aplikasi visa bisnis Indonesia diproses secara transparan dan mudah.
Visa lansia juga memungkinkan pemegangnya untuk melakukan beberapa perjalanan ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan SIM dan membuka rekening bank.
Orang asing dari negara tertentu dapat lebih mudah mengunjungi Indonesia dengan mendapatkan visa on arrival (VoA).
Mendapatkan visa pasangan di Indonesia bisa menjadi sedikit tantangan karena persyaratannya yang rumit.
Warga negara dan residen Indonesia yang berencana untuk berkunjung atau tinggal di negara tertentu akan memerlukan visa ke luar negeri.
Visa Sosial di Indonesia adalah pilihan favorit bagi orang asing yang memilih untuk tinggal di negara ini karena persyaratan yang jauh lebih sederhana.
Warga diaspora Indonesia, khususnya yang telah kehilangan kewarganegaraan, dapat mengajukan visa diaspora untuk kembali ke tanah air.
Kalahkan tantangan regulasi dengan berbagai layanan pendaftaran produk kami yang dirancang khusus.
Temukan cara memulai ekspor dari Indonesia untuk kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya bersama kami.
Pelajari proses pendaftaran produk kosmetik dengan InCorp.
Pelajari proses pendaftaran produk makanan & minuman dengan InCorp.
Melakukan pendaftaran merek dagang merupakan salah satu cara terbaik d...
Pelajari proses pendaftaran peralatan medis/kesehatan dengan InCorp.
Pelajari proses pendaftaran produk rumah tangga dengan InCorp.
Pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan sertifikasi halal wajib untuk berbagai produk impor, perdagangan, dan distribusi di dalam negeri.
Sertifikat SNI merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh bisnis yang memasarkan produk impor di Indonesia.
Biarkan konsultan hukum berpengalaman kami menangani isu-isu administratif perusahaan Anda.
Sebelum melakukan investasi, penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang sifat bisnis dan risiko yang terlibat.
Semua bisnis diwajibkan untuk mengelola karyawan mereka sendiri sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, salah satu regulasi yang paling kompleks.
Bagi pengusaha, tetap patuh 100% bukan hanya tentang mengikuti praktik etis, tetapi juga menghindari jebakan yang tidak perlu atau hukuman yang mahal.
InCorp menyediakan layanan perjanjian hukum di Indonesia yang dirancang khusus untuk melindungi kepentingan bisnis Anda.
Percepat dan rampingkan proses revisi dokumen bisnis dengan Layanan Revisi Dokumen Bisnis kami.
Layanan business advisory dari firma konsultan bisnis terpercaya dapat meningkatkan pengembangan usaha ...
Perusahaan menghadapi banyak peluang dan tantangan dikarenakan perubahan pasar dan regulasi, kemajuan teknologi ...
Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) adalah sistem yang berguna untuk meningkatkan nilai dan ...
Setiap bisnis memiliki risiko yang bisa jadi hambatan dalam menghadirkan peluang. Oleh karena itu, penting untuk ...
Mengenal pasar lokal merupakan tantangan ketika pengusaha asing ingin ...
Layanan transfer pricing kami memberikan pengalaman tanpa batas dengan tetap mematuhi aspek hukum transfer pricing di Indonesia.
Konsultan transfer pricing diperlukan untuk menyelesaikan masalah transfer pricing yang kompleks.
Melakukan import dari Indonesia bisa menjadi rumit jika Anda tidak ber...
InCorp membantu klien kami melalui manajemen proyek dan koordinasi di Indonesia dan berkontribusi memberi penyampaian yang baik bagi pelanggannya.
Dalam misi dagang di Indonesia, dan memasuki pangsa pasar dan pengembangan bisnis, penting untuk datang ke Indonesia dan menemui calon mitra Anda.
Mystery shopping di Indonesia adalah kegiatan untuk memperoleh informa...
Jika Anda memilih untuk tidak mendirikan perusahaan Anda, Anda mungkin...
Registrasi IMEI di Indonesia merupakan hal penting untuk memastikan al...
Perusahaan offshore menjadi salah satu pilihan utama perusahaan impor/ekspor. Diperlukan adanya registrasi perusahaan offshore sebelum dapat difungsikan.
Individu dan badan hukum berhak membuka rekening bank di Indonesia. Ca...
Memiliki riset dan analisis pasar di Indonesia yang memadai mengenai p...
Efektif dari Oktober 2019, pemerintah Indonesia memberlakukan sertifikasi halal wajib serta pelabelan untuk produk halal di Indonesia. Oleh karena itu, Cekindo mendesak bisnis dan pengusaha untuk bertindak segera agar tidak mendapatkan penalti yang tidak perlu.
Dengan lebih dari 260 juta penduduk dan 90% nya adalah Muslim, Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di dunia, menjadikannya salah satu pasar terbesar untuk produk dan layanan Halal. Seiring dengan meledaknya merek minuman dan non-makanan, memperkenalkan sertifikasi halal tentu menjadi strategi terbaik untuk memenangkan hati pasar Muslim yang begitu besar di Indonesia.
Saat ini, total nilai impor halal ke Indonesia adalah USD 163 miliar, menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang bagi investor dan manufaktur untuk menembus pasar.
Namun, Indonesia memberlakukan sertifikasi dan pelabelan halal sebagai hal yang wajib bagi produk halal di bawah Hukum Halal. Produk yang diatur di bawah hukum ini adalah barang dan jasa terkait dengan makanan, minuman, farmasi, kosmetik, kimia, produk biologi dan produk yang dimodifikasi secara genetik.
Hukum ini akan secara resmi diberlakukan pada Oktober 2019.
Jadi, apakah sudah terlambat untuk memperoleh sertifikasi halal di Indonesia sekarang? Belum, selama Anda terus membaca panduan ini dan mengetahui apa yang perlu Anda lakukan untuk segera memroses aplikasi.
Secara harafiah, “halal” merupakan istilah Arab yang berarti “sesuai hukum atau diizinkan“, dan halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman tetapi segalanya dalam kehidupan sehari-hari.
Walaupun penjelasan mengenai halal mungkin dapat menjadi sedikit lebih rumit, konsep dasar halal adalah: makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk-produk lain yang tidak mengandung bahan-bahan yang dianggap ‘haram’.
“Halal” harus ditelusuri kembali ke sumber makanan atau sentuhan Muslim, mulai dari bahan mentah hingga penangangan produk, termasuk fasilitas pabrik, mesin manufaktur, pengepakan, penyimpanan, logistik dan bahkan toko ritel.
Haram adalah lawan dari halal, dan haram berarti “terlarang” oleh hukum Islam. Segala yang mengandung babi, darah binatang, alkohol, binatang mati dan binatang beracun dianggap haram. Selain itu, membunuh binatang tanpa mengikuti Hukum Islam juga dianggap haram.
Sertifikat halal adalah dokumen yang memastikan bahwa produk halal yang dijual kepada orang Muslim dan digunakan oleh populasi Muslim sesuai dengan Hukum Islam Syariah. Bagi bisnis, sertifikasi halal menjadi satu-satunya cara untuk melabeli produk mereka sebagai halal.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah otoritas tertinggi yang menerbitkan sertifikat halal bagi bisnis, mulai dari Oktober 2019. Selain itu, MUI sebagai salah satu otoritas tertinggi urusan Islam di Indonesia akan bertanggung jawab menerbitkan fatwa Halal dan menetapkan standar kepatuhan halal.
Ada dua otoritas besar di bawah MUI yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komite Fatwa MUI. Keduanya bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penilaian dan deklarasi halal.
Walaupun BPJPH bertanggung jawab akan penerbitan sertifikat halal, proses verifikasi produk halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia. LPK akan melakukan pemeriksaan apakah proses produksi, bahan mentah dan penyimpanan semuanya halal, baik di dalam maupun di luar fasilitas manufaktur.
LPH biasanya dibentuk oleh pemerintah namun juga bisa dibentuk oleh institusi umum seperti universitas.
Untuk melakukan kegiatan verifikasi, LPH harus terlebih dahulu mendapat akreditasi dari BPJPH. Lalu, LPH yang telah disetujui harus mempekerjakan setidaknya 3 inspektor dan memiliki laboratorium sendiri. Jika LPH tidak memiliki laboratoriumnya sendiri, LPH dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki laboratorium.
Penting bagi bisnis untuk mengetahui bahwa semua produk halal yang belum didaftarkan akan dianggap tidak halal tahun ini (2019) dengan pemberlakuannya hukum halal baru.
Selain itu, melakukan sertifikasi produk halal Anda di Indonesia sangat masuk akal. Label halal di produk terlihat lebih menarik bagi kaum Muslim yang mencoba menghindari kemungkinan mengonsumsi atau menyentuh produk haram.
Meski proses sertifikasi halal di Indonesia mungkin terasa meletihkan karena persiapan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi segala persyaratan, prosedurnya dapat menjadi cukup sederhana dengan bantuan registrasi yang ditawarkan Cekindo:
Keseluruhan proses membutuhkan kurang lebih 60 hari. Masa berlaku sertifikat halal di bawah BPJPH adalah empat tahun. Masa berlaku ini tidak sah jika komposisi produk telah dimodifikasi.
Walaupun sekarang belum terlambat untuk melakukan registrasi halal di Indonesia, ingatlah bahwa ada ribuan produk yang belum disertifikasi. Ingat juga bahwa PJPH memperkirakan dapat menerbitkan 7.000 sertifikat halal setiap tahun, sehingga penundaan mungkin terjadi dan gagal memenuhi syarat sesuai tenggat waktu Oktober 2019 bukan hanya berakibat Anda terkena sanksi tetapi juga penurunan penjualan.
Sanksi tindak kriminal diperkenalkan di dalam Hukum Halal yang baru dan mungkin dikenakan kepada bisnis dengan produk halal serta LPH. Bagi perusahaan dengan sertifikat halal yang gagal mempertahankan kualitas halal produk mereka akan terkena denda hingga IDR 2 miliar atau kurungan hingga 5 tahun penjara.
Selain itu, LPH yang gagal untuk melindungi rahasia dagang seperti formula produk halal yang mereka evaluasi akan terkena denda hingga IDR 2 miliar atau kurungan hingga 2 tahun penjara. Ini adalah kali pertama sanksi tindak kriminal akan diberlakukan terhadap ketidakpatuhan halal.
Menurut hukum halal Indonesia, produk atau bahan dengan sertifikasi halal dari luar Indonesia harus diregistrasi di BPJPH. Hanya setelah itu produk dapat didistribusikan dan dijual di Indonesia dengan status halal yang sah.
Namun, sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi asing yang tidak terdaftar di dalam regulasi harus melalui penilaian BPJPH.
Sejumlah besar produk di Indonesia masih harus diregistrasi walaupun tanggal efektif berlakunya hukum baru ini sudah semakin dekat. Oleh karena itu, penundaan mungkin terjadi karena banykanya registrasi yang ditangani pada saat bersamaan, terutama jika sudah mendekati Oktober 2019.
Sekali lagi, kami mendesak Anda untuk segera melakukan registrasi secepat mungkin untuk mencegah penundaan dalam distribusi produk halal Anda di pasar yang menguntungkan ini. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk sertifikasi halal di Indonesia, Cekindo selalu siap membantu. Hubungi kami sekarang juga.
Seorang profesional selama lebih dari 10 tahun, Pandu Biasramadhan, memiliki latar belakang yang luas dalam memberikan solusi bisnis berkualitas tinggi dan komprehensif untuk perusahaan di Indonesia dan mengelola saluran kemitraan regional di seluruh Asia Tenggara.
Ya. Tanpa dokumen tersebut bisnis anda tidak diperkenankan untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja asing. Izin usaha permanen ini juga merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan berbagai jenis izin usaha dan izin impor lainnya.
Secara umum ada dua jenis, yakni izin usaha utama, dan izin utama non-utama. Izin usaha utama biasanya berlaku untuk berbagai macam industri, seperti izin usaha umum dan izin usaha industrial. Sementara izin usaha non utama bersifat tambahan dan sangat tergantung dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Izin usaha untuk operasional dan komersial adalah salah satu jenis dari izin usaha non-utama.
Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.
Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.