sertifikasi sni indonesia

Sertifikasi SNI dan Registrasi Produk di Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 11 Februari 2023
  • 4 minute reading time

Bagi manufaktur dan pedagang yang ingin mengimpor produk ke Indonesia, kabar baiknya adalah kebanyakan produk dapat diimpor ke Indonesia hanya dengan memperoleh izin impor umum. Namun, untuk produk-produk tertentu, Anda perlu mendapatkan izin tambahan seperti SNI.

Pada kenyataannya, sebagai perusahaan atau pengusaha asing yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia, Anda harus selalu siap untuk memiliki sertifikasi SNI. Dengan sertifikasi SNI, Anda akan menikmati proses bisnis yang lebih lancar dan produktif sekarang dan pada masa mendatang. Selain itu, sertifikasi ini akan membuka peluang bisnis dan menembus pasar yang lebih besar lagi di Indonesia.

Artikel ini membahas segala yang Anda perlu tahu mengenai sertifikasi SNI dan registrasi produk di Indonesia.

Apa Itu SNI?

SNI adalah singkatan dari Standar Nasional Indonesia. Standar ini disusun dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Teknis untuk barang, jasa, sistem, proses dan personil di teritori Indonesia.

SNI merupakan satu-satunya standar yang diterapkan terhadap produk dan jasa secara nasional di Indonesia dan digunakan untuk menentukan konformitas kualitas standar suatu produk. SNI didapatkan melalui sistem sertifikasi produk pihak ketiga dengan syarat tertentu. Persyaratannya termasuk uji coba sampel produk, asesmen sistek kualitas dan pengawasan selama proses berlangsung.

Selain itu, SNI merupakan salah satu dari beberapa batasan impor non-tarif yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Saat Anda melihat tanda SNI di suatu produk di Indonesia, ini berarti produk tersebut memenuhi syarat SNI. Ini juga berarti bahwa produk tersebut terbukti aman bagi pembeli; dan diizinkan untuk dijual di mana saja di Indonesia.

Mengapa Anda Perlu Sertifikasi SNI di Indonesia?

Menurut Kementerian Perindustrian, produk-produk tertentu wajib mendapatkan sertifikasi SNI sebelum bisa diimpor, didistribusikan dan dijual di Indonesia.

Tujuan bisnis memperoleh sertifikasi SNI, seperti yang telah disampaikan, adalah menyediakan produk berkualitas bagus dan melindungi pembeli dari segi keamanan di bawah standar nasional. Ada dua jenis sertifikasi SNI: wajib dan opsional.

Agar sertifikasi SNI dapat diterima dan digunakan oleh bisnis-bisnis di Indonesia, pemerintah Indonesia meyusun persyaratan SNI dengan penerapan Kode Praktik yang Baik dari World Trade Organization (WTO), yang berupa:

1.Transparansi
Sistem yang transparan memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk mengikuti proses sertifikasi SNI dari awal hingga akhir (dari impor, audit hingga penerbitan sertifikasi). Informasi juga dapat dengan mudah diperoleh dari pihak berwenang yang bertanggung jawab.

2.Keterbukaan
Sertifikasi SNI terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang tertarik berpartisipasi dan melihat keseluruhan perkembangan SNI.

3.Koherensi
Sertifikasi SNI bersifat koheren dengan standar internasional dan diperbarui serta direvisi berdasarkan persyaratan terbaru dari waktu ke waktu. Koherensi memungkinkan perkembangan terus-menerus dari pasar di Indonesia agar tidak terisolasi dari perkembangan pasar dunia. Selain itu, kode ini memudahkan perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.

4.Konsensus dan Keadilan
Sertifikasi SNI disusun berdasarkan konsensus dan keadilan. Semua pemangku kepentingan akan diperlakukan secara adil tanpa prasangka.

5.Efektivitas dan Relevansi
Kode ini memudahkan perdagangan lokal dan internasional dengan memperhatikan kebutuhan dan permintaan pasar. Ini tidak akan bertentangan dengan regulasi dan hukum yang berlaku.

6.Dimensi Perkembangan 
Dimensi perkembangan fokus terhadap kepentingan nasional dan umum. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat persaingan keseluruhan ekonomi Indonesia serta ekonomi dunia.

Daftar Produk yang Wajib Sertifikasi SNI

Secara umum, produk yang membutuhkan sertifikasi SNI adalah produk yang masuk dalam kategori berikut:

  • Makanan dan minuman
  • Sepeda
  • Mainan anak-anak
  • AC dan kipas angin
  • Helm dan ban
  • Kopi instan dan bubuk cokelat
  • Air mineral
  • Mesin cuci dan kulkas
  • Produk besi dan baja
  • Kabel listrik dan lampu
  • Penerangan dan bahan penerangan
  • Pipa atau tabung LPG
  • Bahan konstruksi
  • Minyak sawit, gula, kue kering dan biskuit
  • Pupuk
  • Korek api, pemantik api, baterai dan kaca
  • Pompa air dan toilet
  • Bahan gelas untuk bangunan, keramik dan semen

Namun, tidak semua produk yang termasuk dalam kategori di atas diwajibkan memperoleh sertifikasi SNI. Anda direkomendasikan untuk menghubungi Cekindo jika tidak yakin apakah produk Anda wajib sertifikasi SNI. Kami memiliki daftar lengkap produk yang membutuhkan sertifikasi SNI.

Cara Mengajukan Sertifikasi SNI

Secara singkat, prosedur aplikasi Sertifikasi SNI adalah sebagai berikut:

  1. Serahkan aplikasi dan dokumen wajib ke institusi SNI
  2. Institusi SNI akan memverifikasi dokumen
  3. Perusahaan dan pabrik di negara asal Anda akan melalui proses audit dan pengambilan sampel
  4. Sampel akan diuji coba
  5. Sertifikasi SNI akan diterbitkan

Agar produk Anda dapat didistribusikan dan dijual dengan berhasil di Indonesia, pengenalan akan kualitas dan keamanan produk melalui sertifikasi SNI dan produk registrasi sangatlah penting. Pembeli harus terlebih dahulu memercayai produk Anda sebelum membuat keputusan untuk membeli.

Proses sertifikasi SNI mungkin terasa panjang dan meletihkan. Namun, Anda tidak perlu khawatir dengan proses aplikasinya karena tim profesional di Cekindo dapat membantu Anda mulai dari awal hingga akhir proses saat sertifikasi SNI diterbitkan. Hubungi Cekindo sekarang.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

  • Kategori A (Risiko rendah): Jika salah digunakan, alat kesehatan tidak menyebabkan bahaya kepada manusia.
  • Ketegori B (resiko rendah ke sedang): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin saja menyebabkan dampak serius, namun tak dianggap sebagai kecelakaan berat.
  • Ketegori C (risiko sedang): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin saja menyebabkan dampak yang sangat serius, namun tetap belum dianggap sebagai kecelakaan berat.
  • Kategori D (risiko tinggi): Jika salah digunakan, alat kesehatan mungkin menyebabkan dampak yang berbahaya, dan dianggap sebagai kecelakaan fatal terhadap manusia.

Bisa. Anda dapat mengimpor produk melalui layanan Importer of Record yang memungkinkan perusahaan mengimpor barang melalui perantara mitra importir.

Sebelum didistribusikan, Anda harus mendaftarkan produk tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hanya badan hukum di Indonesia saja yang dapat mendaftarkan produk ke BPOM. Jika Anda memutuskan untuk mendistribusikan produk melalui distributor lokal, mereka akan mendaftarkan produk Anda dengan nama mereka, dan menjadi pemegang izin produk. InCorp bisa menjadi mitra distributor lokal dan mendaftarkan produk Anda.

Ya. Tanpa dokumen tersebut bisnis anda tidak diperkenankan untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja asing. Izin usaha permanen ini juga merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan berbagai jenis izin usaha dan izin impor lainnya.

Secara umum ada dua jenis, yakni izin usaha utama, dan izin utama non-utama. Izin usaha utama biasanya berlaku untuk berbagai macam industri, seperti izin usaha umum dan izin usaha industrial. Sementara izin usaha non utama bersifat tambahan dan sangat tergantung dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Izin usaha untuk operasional dan komersial adalah salah satu jenis dari izin usaha non-utama.