7 Fakta untuk Anda Ketahui sebelum Melakukan Ekspansi Bisnis ke Indonesia

Hutan-hutan subur, pantai-pantai tropis, pulau-pulau memesona, makanan lezat serta biaya hidup yang murah, ditambah dengan menjadi salah satu anggota G20 dengan banyak peluang bisnis dan investasi, siapa yang tak ingin melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia? Namun, ekspansi bisnis melibatkan kerja keras serta dedikasi, dan tentunya beberapa rintangan.

Meskipun ada banyak insentif menarik yang dapat Anda nikmati dari melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia, Anda harus terlebih dulu mempertimbangkan apakah Anda mengenal Indonesia dan benar-benar memahami fakta-faktanya sebelum merealisasikan rencana Anda.

Artikel ini membahas fakta-fakta penting mengenai Indonesia yang wajib Anda ketahui. Fakta-fakta tersebut akan membantu Anda membuat keputusan yang mendukung kesuksesan ekspansi bisnis ke Indonesia, baik bisnis besar maupun kecil.

1. Demografi Indonesia

Memiliki populasi terpadat ke-4 di dunia, Indonesia telah meningkatkan pertumbuhan populasi rata-ratanya hampir 3 juta penduduk setiap tahunnya, dan ini tidak mengejutkan sama sekali. Pada 2020, Indonesia diperkirakan memiliki populasi 272 juta jiwa.

Tak perlu disebutkan bahwa populasi besar menyediakan banyak kesempatan bisnis dan peluang investasi untuk orang lokal maupun asing, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

2. Inovasi Bisnis

Saat ini ada beberapa inovasi bisnis, melalui paket reformasi, yang sedang berjalan, menjadikan Indonesia tempat yang jauh lebih disukai orang asing untuk ekspansi bisnis. Sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia serta investasi langsung asing, salah satu inovasi signifikan yang dilakukan adalah sistem Online Single Submission (OSS) yang mulai berlaku efektif Juli 2018.

OSS mengubah banyak aspek dalam berbisnis dan berinvestasi di Indonesia, termasuk penyederhanaan proses perizinan dan perubahan proses menjadi tanpa kertas.

Baca bagaimana Memperoleh Izin Impor melalui OSS

3. Batasan bagi Orang Asing

Sebelumnya, orang asing hanya berhak atas kepemilikan bisnis yang sangat terbatas di bawah Daftar Negatif Investasi, serta akses terbatas ke properti. Namun, pemerintah telah menerbitkan regulasi baru untuk membuka lebih banyak sektor bisnis dan kepemilikan properti bagi orang asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menarik lebih banyak investor asing.

Daftar Negatif Investasi terbaru (tahun 2018) membuka 54 sektor bagi orang asing

4. Pertumbuhan Kelas Menengah dan Populasi tanpa Bank

Sudah sangat jelas bahwa kelas menengah Indonesia tumbuh dengan cepat. Namun, mayoritas kelompok ini masih belum memanfaatkan penuh sektor digital dan keuangan. Oleh karenanya, ada kesempatan terbuka lebar di sektor telekomunikasi serta layanan keuangan untuk melayani 180 juta penduduk Indonesia tanpa bank.

5. Perkembangan Industri Perhotelan

Tak perlu diragukan bahwa industri perhotelan dan pariwisata terus menjadi salah satu pasar paling menguntungkan di Indonesia untuk pertumbuhan PDB-nya. Industri ini telah menunjukkan pesatnya perkembangan dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Banyak strategi telah dicanangkan pihak berwenang untuk mempercepat perkembangan dan pemerintah menargetkan 20 juta turis pada akhir 2019.

6. Penurunan Korupsi dan Birokrasi

Transparansi keuangan nasional Indonesia telah mengalami peningkatan. Upaya pemerintah dalam memerangi korupsi serta suap melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengurangi risiko bagi banyak investor dan pemilik bisnis. Pada 2017, Indonesia naik 18 peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi hanya dalam waktu 4 tahun.

7. Kebijakan Tax Holiday

Pemerintah Indonesia belum lama ini mengumumkan kebijakan tax holiday yang telah direvisi dan akan tersedia untuk mencakup 18 sektor. Selain itu, skema tax holiday menawarkan ambang batas lebih rendah yakni IDR 100 miliar (USD 7.2 juta).

Cekindo telah membantu banyak perusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia selama bertahun-tahun. Hubungi kami sekarang dan dapatkan informasi terkini tentang pasar Indonesia, regulasi pajak, dll. 

Modal Dasar PT PMA: Pengenalan terhadap Investasi Modal Minimum di Indonesia

Jumlah investasi modal dasar PT PMA atau modal minimum yang menjadi syarat mendirikan badan hukum di Indonesia mungkin terlihat jelas dan mudah dimengerti, namun seringnya bukan ini yang terjadi.

Hal ini mungkin sederhana bagi penduduk lokal yang akan mendirikan perusahaan lokal (PT), namun masalahnya menjadi rumit bagi orang asing yang akan mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA).

Isu modal inti PT PMA juga terkait erat dengan jenis izin usaha, yang mungkin memperumit masalahnya lebih jauh.

Apa Itu Modal Disetor di Indonesia

Modal disetor di Indonesia berarti jumlah dana sesungguhnya yang disuntikkan ke perusahaan oleh pemegang saham. Dana investasi PT PMA ini lalu ditukar dengan saham dan dikeluarkan untuk pemegang saham perusahaan.

Modal disetor ini lalu akan digunakan untuk kegiatan operasional awal sehari-hari perusahaan seperti utang, penggajian dan beban lainnya.

Apa yang Dimaksud Modal Dasar PT PMA

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merincikan persyaratan modal dasar PT PMA adalah IDR 10 miliar tergantung industri yang diinvestasikan orang asing.

Pada kenyataannya, jumlah modal minimum ini hanyalah rencana kasar dan akan diinvetasikan sesuai dengan rencana investasi yang diajukan perusahaan – dalam jangka waktu 3 tahun.

Secara umum, modal minimum disyaratkan bagi semua industri untuk menopang perusahaan lokal dan kecil-menengah serta mengupayakan investasi asing di perusahaan berskala besar.

Perbedaan Modal dan Nilai Investasi Pendirian PT PMA

Faktor Apa Saja yang Memengaruhi Penanaman Modal Asing?

Penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. PMA dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing.

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi PMA, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor politik yang dapat mempengaruhi PMA antara lain stabilitas politik, keamanan, dan kepastian hukum. 

Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi PMA antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga. Faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi PMA antara lain tingkat pendidikan, tenaga kerja, dan budaya.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi PMA, antara lain kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian negara asal investor, dan kebijakan pemerintah negara asal investor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi PMA di Indonesia:

1. Stabilitas Politik dan Keamanan

Stabilitas politik dan keamanan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi PMA. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki stabilitas politik dan keamanan yang baik.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi PMA. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki kepastian hukum yang baik.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan faktor yang dapat menarik investor asing. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

4. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi yang rendah merupakan faktor yang dapat menarik investor asing. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki tingkat inflasi yang rendah.

5. Suku Bunga

Suku bunga yang rendah merupakan faktor yang dapat menarik investor asing. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki suku bunga yang rendah.

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang tinggi merupakan faktor yang dapat menarik investor asing. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terampil merupakan faktor yang dapat menarik investor asing. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki tenaga kerja yang terampil.

8. Budaya

Budaya yang terbuka merupakan faktor yang dapat menarik investor asing. Investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki budaya yang terbuka.

Apa Dasar Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia?

Dasar hukum PMA di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait PMA, antara lain:

  • Pengertian PMA
  • Jenis-jenis PMA
  • Prosedur PMA
  • Hak dan kewajiban investor
  • Kebijakan pemerintah terkait PMA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, termasuk PMA. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

  • Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan
  • Memperkuat kepastian hukum
  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  • Menurunkan tingkat inflasi
  • Menurunkan suku bunga
  • Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kerja
  • Menciptakan budaya yang terbuka
  • Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Modal Dasar PT PMA: Skala Kecil hingga Besar

Saat ini, modal disetor untuk mendirikan PT PMA di Indonesia adalah IDR 10 miliar. Namun, terdapat beberapa pengecualian.

Bagi industri yang membutuhkan modal lebih besar, seperti layanan keuangan dan perbankan, ekstraksi sumber daya alam, manufaktur, dll., modal minimum lebih tinggi adalah wajar dan harus dimasukkan dalam rencana investasi.

Poin penting, sejak implementasi OSS, tidak ada lagi izin usaha sementara dan permanen kecuali untuk beberapa izin usaha yang masih dikeluarkan oleh BKPM seperti sumber daya energi, properti dan sektor keuangan.

Modal untuk Memulai Perusahaan Lokal PT

Sementara untuk perusahaan lokal, atau PT, jumlah investasi modal memengaruhi ukuran perusahaan serta jika apakah perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja asing. Saat ini, ada empat ukuran perusahaan:

  • Mikro: kurang dari IDR 50 juta
  • Kecil: antara IDR 50 dan 500 juta
  • Medium: antara IDR 500 juta dan 10 miliar
  • Besar: lebih dari IDR 10 miliar

Secara umum, hanya perusahaan menengah dan besar yang dapat mempekerjakan orang asing karena investasi modal minimum yang disyaratkan adalah di atas IDR 1.1 miliar.

Jenis Suntikan Modal Disetor Minimum

Modal disetor minimum dapat berupa uang tunai yang dimasukkan ke dalam rekening bank perusahaan atau dalam bentuk aset lainnya. Jika modal disetor disuntikkan dalam bentuk aset dan bukannya uang tunai, nilai aset ini ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini.

Namun, nilai bangunan dan tanah tidak dimasukkan ke dalam modal kecuali itu adalah kegiatan bisnis utama perusahaan di lapangan.

Detail pembayaran dalam aset juga harus dicatat di Akta Pendirian, dan batas waktu penyerahan surat pernyataan modal adalah 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan Akta Pendirian. Penyelesaiannya dapat dilakukan online.

Mengapa Memilih Incorp Indonesia sebagai Perwakilan Hukum untuk Mendirikan PT PMA?

Incorp Indonesia adalah perusahaan yang berpengalaman dalam menyediakan layanan profesional untuk pendirian PT PMA di Indonesia. Inilah alasan mengapa Anda Incorp Indonesia sebagai perwakilan hukum Anda:

  1. Pengalaman dan keahlian kami luas dan mendalam sehingga mampu menangani dan menaati regulasi di Indonesia dengan sangat baik
  2. Layanan kami yang luas dan tidak terhenti hanya pada pendirian PT PMA saja, kami juga dapat mendampingi Anda pasca pendirian perusahaan Anda
  3. Kami menghargai waktu anda dan teliti dalam keahlian kami, Incorp Indonesia dapat memenuhi kebutuhan Anda secara efektif dan efisien

Mendirikan Perusahaan Lebih Mudah dengan InCorp

Perwakilan hukum dari InCorp ahli dalam hukum korporat dan akan membantu Anda dalam melewati proses formasi perusahaan di Indonesia serta memahami investasi modal minimum.

Hubungi kami sekarang untuk informasi pasar berharga serta bantuan, terutama di area-area tempat kantor kami berada: Jakarta, Bali dan Semarang.

Pentingnya Due Diligence di Indonesia

Jasa konsultan bisnis menawarkan solusi lengkap bagi kebutuhan pebisnis, termasuk jasa Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), yang merupakan elemen penting dari manajemen risiko pelanggan bagi perusahaan, terutama institusi keuangan di Indonesia. Ini dapat dilihat dari semakin banyaknya permintaan investigasi melalui due diligence.

CDD dan EDD juga dikenal sebagai pemeriksaan latar belakang atau laporan latar belakang untuk perorangan atau perusahaan. CDD dan EDD memudahkan perusahaan untuk secara cepat dan nyaman memperoleh informasi yang diperlukan, dan untuk secara efektif menentukan risiko yang ditimbukan oleh pelanggan atau suatu badan terhadap bisnis Anda.

Dalam artikel ini Cekindo akan membandingkan perbedaan antara Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence.

Jasa Konsultan Bisnis – Customer Due Diligence (CDD)

CDD adalah proses mengumpulkan profil dan informasi pelanggan yang relevan. Lalu, data akan dievaluasi untuk mencari tahu apakah ada risiko potensial pendanaan teroris atau pencucian uang.

Begitu CDD selesai dan tingkat risiko ditentukan, perusahaan diberikan tingkat risiko pelanggan tersebut. Tingkat risiko biasanya membantu perusahaan memutuskan tindak lanjut yang akan mereka ambil dengan pemeriksaan yang tepat dan solusi yang sesuai.

CDD Wajib oleh Institusi Keuangan di Indonesia

Sesuai Peraturan No. 14/27/PBI/2012 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan Implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank, semua bank diwajibkan melakukan Customer Due Diligence. Peraturan ini berlaku efektif mulai 28 Desember 2012.

Prosedur CDD besar yang harus dilakukan bank termasuk:

  • Meminta informasi dari pelanggan atau badan
  • Mengidentifikasi pemilik penerima dari akun dan mengeksekusi CDD untuk pemilik penerima
  • Memverifikasi dokumen yang diserahkan pelanggan
  • Melakukan pengkinian data dan observasi data yang didapat dari pelanggan secara konstan

 

CDD adalah due diligence paling dasar yang dilakukan terhadap kebanyakan pelanggan, baik pelanggan yang langsung datang maupun prospektif. Selain itu, CDD diwajibkan saat ada transaksi keuangan mencurigakan atau informasi meragukan yang disampaikan pelanggan.

Sesuai Peraturan no. 14/27/PBI/2012, due diligence yang selangkah lebih jauh dari CDD harus dilakukan oleh bank jika pelanggan dianggap berisiko tinggi.

Due diligence mendetail dinamakan Enhanced Due Diligence yang akan kami bahas di bagian selanjutnya.

Jasa Konsultan Bisnis – Enhanced Due Diligence (EDD)

Enhanced Due Diligence adalah proses di mana pelanggan telah dinilai dan ditentukan memiliki risiko tinggi terhadap perusahaan.

Seringkali proses utama EDD adalah memperoleh persetujuan dari manajemen senior sebelum menjalin hubungan dengan pelanggan. Perusahaan juga sebaiknya melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi sumber kekayaan dan dana.

Berikut adalah beberapa contoh pelanggan atau transaksi berisiko tinggi yang menjadikan EDD sebagai proses wajib:

  • Orang yang terekspos secara politis (PEP) atau diklasifikasi “berisiko tinggi”
  • Teroris
  • Transaksi dengan pihak lain yang berisiko tinggi, seperti negara berisiko tinggi
  • Rekening yang dibuka secara virtual bukan melalui tatap muka
  • Transaksi yang menyimpang dari profil transaksi pelanggan
  • Pelanggan di lokasi negara atau kawasan berisiko tinggi
  • Rekening koresponden
  • Pelanggan terkait dengan PEP

EDD Wajib di Indonesia

Jika pelanggan atau transaksi memenuhi salah satu kriteria di atas, institusi keuangan harus melakukan analisis terhadap pelanggan, tujuan transaksi, sumber dana dan seluruh hubungan bisnis antar semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Observasi mendalam terhadap pelanggan berisiko tinggi juga mungkin harus diterapkan.

Kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan menghadapi PEP, institusi keuangan atau bank sebaiknya menugaskan manajer hubungan senior yang memiliki wewenang untuk menolak transaksi atau mengakhiri hubungan dengan pelanggan.

Lindungi Bisnis Anda Sekarang

Sebagai salah satu penyedia jasa konsultan bisnis terkemuka di Indonesia, Cekindo dapat membantu Anda melindungi reputasi perusahaan dan mencegah kerusakan dan kejahatan finansial dengan layanan due diligence atau pemeriksaan latar belakang. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran gratis.

Sertifikasi Halal di Indonesia: Apa Sudah Terlambat untuk Mendapatkannya?

Efektif dari Oktober 2019, pemerintah Indonesia memberlakukan sertifikasi halal wajib serta pelabelan untuk produk halal di Indonesia. Oleh karena itu, Cekindo mendesak bisnis dan pengusaha untuk bertindak segera agar tidak mendapatkan penalti yang tidak perlu.

Dengan lebih dari 260 juta penduduk dan 90% nya adalah Muslim, Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di dunia, menjadikannya salah satu pasar terbesar untuk produk dan layanan Halal. Seiring dengan meledaknya merek minuman dan non-makanan, memperkenalkan sertifikasi halal tentu menjadi strategi terbaik untuk memenangkan hati pasar Muslim yang begitu besar di Indonesia.

Saat ini, total nilai impor halal ke Indonesia adalah USD 163 miliar, menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang bagi investor dan manufaktur untuk menembus pasar.

Namun, Indonesia memberlakukan sertifikasi dan pelabelan halal sebagai hal yang wajib bagi produk halal di bawah Hukum Halal. Produk yang diatur di bawah hukum ini adalah barang dan jasa terkait dengan makanan, minuman, farmasi, kosmetik, kimia, produk biologi dan produk yang dimodifikasi secara genetik.

Hukum ini akan secara resmi diberlakukan pada Oktober 2019.

Jadi, apakah sudah terlambat untuk memperoleh sertifikasi halal di Indonesia sekarang? Belum, selama Anda terus membaca panduan ini dan mengetahui apa yang perlu Anda lakukan untuk segera memroses aplikasi.

Apa Itu Produk Halal dan Sertifikasi Halal?

Secara harafiah, “halal” merupakan istilah Arab yang berarti “sesuai hukum atau diizinkan“, dan halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman tetapi segalanya dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun penjelasan mengenai halal mungkin dapat menjadi sedikit lebih rumit, konsep dasar halal adalah: makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk-produk lain yang tidak mengandung bahan-bahan yang dianggap  ‘haram’.

“Halal” harus ditelusuri kembali ke sumber makanan atau sentuhan Muslim, mulai dari bahan mentah hingga penangangan produk, termasuk fasilitas pabrik, mesin manufaktur, pengepakan, penyimpanan, logistik dan bahkan toko ritel.

Haram adalah lawan dari halal, dan haram berarti “terlarang” oleh hukum Islam. Segala yang mengandung babi, darah binatang, alkohol, binatang mati dan binatang beracun dianggap haram. Selain itu, membunuh binatang tanpa mengikuti Hukum Islam juga dianggap haram.

Sertifikat halal adalah dokumen yang memastikan bahwa produk halal yang dijual kepada orang Muslim dan digunakan oleh populasi Muslim sesuai dengan Hukum Islam Syariah. Bagi bisnis, sertifikasi halal menjadi satu-satunya cara untuk melabeli produk mereka sebagai halal.

Badan Penerbit Sertifikasi Halal di Indonesia

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah otoritas tertinggi yang menerbitkan sertifikat halal bagi bisnis, mulai dari Oktober 2019. Selain itu, MUI sebagai salah satu otoritas tertinggi urusan Islam di Indonesia akan bertanggung jawab menerbitkan fatwa Halal dan menetapkan standar kepatuhan halal.

Ada dua otoritas besar di bawah MUI yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komite Fatwa MUI. Keduanya bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penilaian dan deklarasi halal.

Verifikasi Proses Halal

Walaupun BPJPH bertanggung jawab akan penerbitan sertifikat halal, proses verifikasi produk halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia. LPK akan melakukan pemeriksaan apakah proses produksi, bahan mentah dan penyimpanan semuanya halal, baik di dalam maupun di luar fasilitas manufaktur.

LPH biasanya dibentuk oleh pemerintah namun juga bisa dibentuk oleh institusi umum seperti universitas.

Untuk melakukan kegiatan verifikasi, LPH harus terlebih dahulu mendapat akreditasi dari BPJPH. Lalu, LPH yang telah disetujui harus mempekerjakan setidaknya 3 inspektor dan memiliki laboratorium sendiri. Jika LPH tidak memiliki laboratoriumnya sendiri, LPH dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki laboratorium.

Proses Sertifikasi Halal di Indonesia

Penting bagi bisnis untuk mengetahui bahwa semua produk halal yang belum didaftarkan akan dianggap tidak halal tahun ini (2019) dengan pemberlakuannya hukum halal baru.

Selain itu, melakukan sertifikasi produk halal Anda di Indonesia sangat masuk akal. Label halal di produk terlihat lebih menarik bagi kaum Muslim yang mencoba menghindari kemungkinan mengonsumsi atau menyentuh produk haram.

Meski proses sertifikasi halal di Indonesia mungkin terasa meletihkan karena persiapan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi segala persyaratan, prosedurnya dapat menjadi cukup sederhana dengan bantuan registrasi yang ditawarkan Cekindo:

  1. Memenuhi persyaratan halal MS23000 terkait dengan bahan mentah, produk dan proses manfuaktur, lalu implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH).
  2. Persiapkan semua dokumen yang menjadi syarat aplikasi untuk sertifikasi halal. Anda harus menyerahkan dokumen ke Cekindo, bersamaan dengan biaya kontrak sertifikasi halal dan biaya registrasi. Kami akan mengatur dokumen untuk Anda agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  3. Mengisi dokumen sesuai dengan persyaratan LLPOM-MUI saat proses registrasi, berdasarkan status sertifikasi Anda. Anda juga perlu menyerahkan dokumen ke Cekindo untuk diproses oleh LLPOM-MUI.
  4. Cekindo akan menyediakan panduan untuk asesmen pre-audit, audit dan post-audit, serta analisis laboratorium untuk memastikan kesesuaian.
  5. Produk memenuhi persyaratan SJH dan analisis laboratorium LLPOM-MUI.
  6. MUI menyetujui produk atau bahan dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Keseluruhan proses membutuhkan kurang lebih 60 hari. Masa berlaku sertifikat halal di bawah BPJPH adalah empat tahun. Masa berlaku ini tidak sah jika komposisi produk telah dimodifikasi.

Walaupun sekarang belum terlambat untuk melakukan registrasi halal di Indonesia, ingatlah bahwa ada ribuan produk yang belum disertifikasi. Ingat juga bahwa PJPH memperkirakan dapat menerbitkan 7.000 sertifikat halal setiap tahun, sehingga penundaan mungkin terjadi dan gagal memenuhi syarat sesuai tenggat waktu Oktober 2019 bukan hanya berakibat Anda terkena sanksi tetapi juga penurunan penjualan.

Sanksi Berat untuk Ketidakpatuhan

Sanksi tindak kriminal diperkenalkan di dalam Hukum Halal yang baru dan mungkin dikenakan kepada bisnis dengan produk halal serta LPH. Bagi perusahaan dengan sertifikat halal yang gagal mempertahankan kualitas halal produk mereka akan terkena denda hingga IDR 2 miliar atau kurungan hingga 5 tahun penjara.

Selain itu, LPH yang gagal untuk melindungi rahasia dagang seperti formula produk halal yang mereka evaluasi akan terkena denda hingga IDR 2 miliar atau kurungan hingga 2 tahun penjara. Ini adalah kali pertama sanksi tindak kriminal akan diberlakukan terhadap ketidakpatuhan halal.

Apakah Sertifikasi Halal Asing Diterima di Indonesia?

Menurut hukum halal Indonesia, produk atau bahan dengan sertifikasi halal dari luar Indonesia harus diregistrasi di BPJPH. Hanya setelah itu produk dapat didistribusikan dan dijual di Indonesia dengan status halal yang sah.

Namun, sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi asing yang tidak terdaftar di dalam regulasi harus melalui penilaian BPJPH.

Kesimpulan

Sejumlah besar produk di Indonesia masih harus diregistrasi walaupun tanggal efektif berlakunya hukum baru ini sudah semakin dekat. Oleh karena itu, penundaan mungkin terjadi karena banykanya registrasi yang ditangani pada saat bersamaan, terutama jika sudah mendekati Oktober 2019.

Sekali lagi, kami mendesak Anda untuk segera melakukan registrasi secepat mungkin untuk mencegah penundaan dalam distribusi produk halal Anda di pasar yang menguntungkan ini. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk sertifikasi halal di Indonesia, Cekindo selalu siap membantu. Hubungi kami sekarang juga.

Apakah Menjalankan Bisnis Menggunakan Visa Pasangan itu Resmi di Indonesia?

Untuk memenuhi syarat mendapatkan visa pasangan, atau izin tinggal tetap (KITAP) di Indonesia, Anda harus secara resmi menikah dengan penduduk Indonesia. Pernikahan baru menjadi resmi saat disahkan oleh pemerintah di mana pun di Indonesia saat Anda menikah.

Tinggal bersama, di mana pasangan tidak mengesahkan hubungan tetapi telah hidup serumah, tidak memenuhi syarat untuk visa pasangan.

Orang asing yang telah menikah dengan pasangan Indonesia selama 10 tahun atau lebih berhak mendapatkan visa pasangan selamanya bahkan jika kemudian terjadi perceraian atau pasangan Indonesia mereka meninggal.

Begitu Anda telah mendapatkan visa pasangan, pertanyaan yang timbul adalah apakah Anda diizinkan bekerja atau memulai bisnis di Indonesia?

Artikel ini memberikan detail tentang orang asing yang menggunakan visa pasangan untuk bekerja di Indonesia.

Kemungkinan Menjalankan Bisnis Menggunakan Visa Pasangan

Di bawah hukum Indonesia, orang asing yang memiliki visa pasangan berhak menjalankan bisnis untuk mencari nafkah dan membiayai keluarga.

Namun, ada zona abu-abu yang dipertanyakan setiap orang: apa saja bisnis yang dapat dijalankan orang asing yang memiliki visa pasangan?

Zona abu-abu ini telah ada sejak lama dan masih harus diklarifikasi oleh Hukum Indonesia. Namun, pada November 2012 rapat umum pemerintah menyebutkan bahwa orang asing dengan visa pasangan diizinkan untuk bekerja selama mereka tidak mempekerjakan staf dan bekerja di sektor informal.

Dengan kata lain, orang asing hanya dapat bekerja secara mandiri tanpa mempekerjakan siapapun. Pekerjaan seperti artis, pelukis, guru pribadi atau pekerja lepas masuk dalam kategori ini.

Bagi orang asing yang membantu pasangan Indonesia dalam menjalankan bisnis mereka, hukumnya masih samar. Untuk kebanyakan kasus, izin sangat bergantung pada pertimbangan pejabat lokal.

Kapan Izin Kerja Diwajibkan

Bisnis-bisnis lain yang mewajibkan orang asing dengan visa pasangan untuk mempekerjakan karyawan, membutuhkan modal dari investor, dll. mewajibkan orang asing untuk mendirikan PT PMA dan mengajukan izin kerja mewakili perusahaan.

Namun, terdapat beberapa fase yang harus dilalui orang asing sebelum memperoleh izin kerja karena mendaftarkan bisnis di Indonesia merupakan proses yang panjang dan birokratis.

Selain itu, proses mempekerjakan orang asing berubah secara drastis tahun lalu sehingga membingungkan petugas lokal dan warga asing. Cekindo telah mempelajari implementasi peraturan terbaru secara cermat; informasi terbaru dapat kami sediakan berdasarkan permintaan.

Terminasi Visa Pasangan

Walaupun telah memiliki visa pasangan di Indonesia, orang asing tetap harus memerhatikan aktivitas yang mereka lakukan agar terhindar dari kehilangan visa tersebut. Melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini dapat menyebabkan terminasi pada visa Anda:

  1. Orang asing telah meninggalkan Indonesia selama lebih dari satu tahun.
  2. Pasangan orang asing menceraikan atau meninggal sebelum 10 tahun pernikahan.
  3. Orang asing tidak memperpanjang KITAP setelah 5 tahun.
  4. Orang asing pada akhirnya telah memperoleh keawarganegaraan Indonesia.
  5. Visa pasangan dibatalkan oleh pemerintah akibat kondisi tertentu.
  6. Orang asing telah meninggal atau dideportasi (dalam kasus bekerja tanpa izin kerja).

Denda Besar tanpa Izin Kerja

Hak untuk mulai bekerja menggunakan visa pasangan tetap terbatas karena hukum yang kurang jelas. Melanggar aturan karena tidak memiliki izin kerja dapat membuat Anda terkena denda maksimum sebesar IDR 500 juta dengan kemungkinan hukuman penjara hingga 5 tahun, dengan alternatif berupa deportasi.

Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang menjalankan bisnis menggunakan visa pasangan di Indonesia untuk membahas kasus Anda yang lebih spesifik. Penasihat kami di Jakarta, Semarang dan Bali akan segera menghubungi Anda kembali dalam waktu dua hari kerja.

Sistem Online Single Submission dan Pengaruhnya terhadap Pendaftaran Perusahaan

Baru-baru ini pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan yang memihak pebisnis sehingga lebih mudah bagi investor asing untuk memulai bisnis di negara kepulauan ini. Namun, hasilnya masih patut dipertanyakan.

Artikel ini memperkenalkan sistem yang baru diimplementasikan untuk registrasi perusahaan di Indonesia bernama Sistem Online Single Submission dan memberikan tinjauan umum tentang fakta-fakta terpenting pada saat peluncurannya.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang persyaratan spesifik serta prosedur inkorporasi perusahaan untuk bisnis Anda, hubungi Cekindo dan dapatkan penawaran gratis.

Sistem Online Single Submission

Pengusaha yang ingin membuka atau melakukan ekspansi bisnis sekarang diwajibkan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Walaupun sistemnya sudah mulai berjalan sejak Juni 2018, implementasi penuhnya akan dimulai pada bulan-bulan atau tahun-tahun mendatang.

Potensi OSS bagi pengusaha asing sangatlah besar. Begitu dilaksanakan, investor akan mengajukan dan menerima izin usaha mereka online tanpa perlu mengunjungi beberapa kantor pemerintahan seperti sebelumnya.

Namun, untuk implementasinya, saat ini masih terasa seperti mimpi yang masih lama terwujud.

Saat ini, orang asing tidak dapat memulai bisnis tanpa bantuan hukum.

Mengapa?

Walaupun sistem ini mungkin memudahkan proses aplikasi izin usaha, orang asing masih harus memahami jenis izin apa yang mereka perlukan beserta persyaratannya. Inilah kekurangan dari sistem ini saat ini.

Proses Registrasi Perusahaan dengan OSS

Saat ini, registrasi perusahaan untuk kebanyakan sektor dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

  1. Persetujuan nama perusahaan
    • Terdiri dari tiga kata dan tidak boleh bersifat vulgar
  2. Anggaran Dasar dengan Akta Pendirian
    • Notaris harus menjadi saksi pendirian
  3. Persetujuan Badan Hukum
    • Disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Surat Domisili
  6. Registrasi Badan Hukum ke OSS
    • Nomor Induk Berusaha (NIB)
    • Izin Usaha dan Izin Lokasi
    • Izin komersial atau operasional lainnya

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan berfungsi sebagai beberapa izin lain

  • Angka Pengenal Importir (API) – termasuk API-U untuk mengimpor barang dengan tujuan dagang dan API-P untuk mengimpor barang untuk tujuan internal saja
  • Nomor Induk Kepabeanan (NIK)

Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai registrasi di bawah Sistem Kesehatan dan Jaminan Sosial yang dikenal sebagai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Izin Komersial dan Operasional

Bisnis yang beroperasi dalam bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, produksi dan distribusi perangkat medis serta kosmetik diwajibkan mengajukan izin tambahan sebelum mulai beroperasi di Indonesia.

Untuk memulai proses pengajuan, bisnis diwajibkan mengikuti standar, izin, sertifikasi dan registrasi wajib lainnya yang sesuai dengan bidang bisnis masing-masing.

Kabar Hukum Terbaru Lainnya

Struktur Organisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Untuk memulai perusahaan penanaman modal asing, setidaknya dibutuhkan dua pemegang saham yang dapat berupa individu atau korporasi, orang asing atau orang Indonesia atau kombinasi keduanya.

Jumlah saham minimum adalah IDR 10 juta per satu pemegang saham.

Berdasarkan kabar terbaru, pemerintah Indonesia sekarang mewajibkan setidaknya satu warga lokal untuk menjadi Direktur Lokal atau Komisaris Lokal.

Daftar Negatif Investasi

Daftar Negatif Investasi membatasi porsi asing untuk perusahaan milik asing di Indonesia. Persentase terbatas, yang baru-baru ini diperbarui, didasarkan pada sektor bisnis di mana perusahaan menjalankan bisnisnya.

negative investment list

Investor yang ingin memulai bisnis di sektor yang terbuka penuh seperti restoran, konsultasi manajemen atau perusahaan dagang memiliki keuntungan besar dibandingkan mereka yang memilih menjalankan bisnis di sektor yang terbuka sebagian atau tertutup penuh.

Hubungi kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang registrasi perusahaan di Indonesia. Tim kami yang terdiri dari pengacara dan konsultan hukum siap membantu dan memandu Anda melewati keseluruhan prosesnya.

Investasi di Semarang: Memahami Peluang di Industri Perhotelan

Dari banyak sektor paling menjanjikan di Indonesia, perhotelan menjadi salah satu yang bintangnya bersinar terang di tengah perekonomian Indonesia yang terus membaik.
Continue reading “Investasi di Semarang: Memahami Peluang di Industri Perhotelan”