Segala untuk Diketahui tentang Transaksi Estat di Indonesia Posted on 16 Maret 202011 Februari 2023 by Deny Setiyadi Beli properti atau estat di Indonesia dapat menjadi tantangan tersendiri karena melibatkan beberapa aspek hukum. Misalnya, hukum perpajakan, hukum properti, hukum keluarga, hukum warisan dan lainnya. Beli dan jual estat atau properti menjadi salah satu transaksi paling umum di industri ini di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Agraria menyatakan bahwa transaksi jual beli menjadi bukti pemindahan hak dari penjual ke pembeli. Undang-undang lebih jauh mengatur bahwa transaksi harus memenuhi dua kriteria: transparan dan besaran transaksi harus dibayar penuh. Selain itu, transaksi harus dilakukan di bawah pengawasan petugas yang berwenang. Di dalam artikel ini, Anda akan membaca beberapa hal penting untuk diketahui terkait transaksi properti atau estat di Indonesia. Uji Tuntas untuk Transaksi Beli Properti / Estat di Indonesia Anda sebaiknya tidak melakukan transaksi membeli properti atau estat tanpa uji tuntas yang layak. Proses uji tuntas termasuk mengetahui stastus hukum properti melalui penyediaan sertifikat kepemilikan asli. Dapatkan Informasi Penjual Jika Anda adalah pembeli properti di Indonesia, Anda perlu peroleh informasi berikut dari penjual: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika penjual memiliki pasangan, Anda perlu memperoleh KTP pasangannya. Pasangan mungkin harus menandatangani perjanjian jual beli juga jika pasangan yang menikah tersebut tak memiliki perjanjian pranikah. Dalm kasus ini, transaksi dianggap ilegal jika tidak memperoleh persetujuan pasangan. Kartu Keluarga (KK) Akta Pernikahan Sertifikat kepemilikan tanah asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Siapkan Dokumen Pembeli Sebagai pembeli, wajib untuk mempersiapkan dokumen dan informasi berikut untuk menjalankan transaksi estat yang sah di Indonesia: Fotokopi KTP. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Ada perlu menyediakan KTP pasangan jika telah menikah KK dengan Nomor Daftar Tempat Tinggal Akta Pernikahan NPWP Perjanjian Jual Beli Properti / Estat di Indonesia Tentu saja, transaksi jual beli antar pembeli dan penjual hanya akan menjadi sah jika memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian ini sering disebut Perjanjian Jual Beli atau PJB. Wajib hukumnya bagi pembeli dan penjual untuk hadir bersama saat menandatangani PJB. Pasangan pembeli dan penjual juga harus menandatangani perjanjian. Selain itu, Anda harus menunjukkan perjanjian nikah jika Anda dan pasangan memiliki properti terpisah. Dalam kasus ini, dokumen perjanjian pranikah atau pasca nikah dapat digunakan, dan pasangan tak perlu hadir saat prosedur penandatanganan. Bagaimana Cekindo dapat Membantu Cekindo merupakan salah satu penyedia layanan pemeriksaan latar belakang dan uji tuntas ternama di Indonesia. Dengan tim kami yang beranggotakan pemeriksa latar belakang profesional, kami memiliki kapabilitas memberikan hasil optimal dengan respon yang cepat. Basis klien kami menjangkau perusahaan lokal dan multinasional; individu dan pemerintah, bagi siapa Cekindo menyediakan layanan pemeriksaan latar belakang menyeluruh. Di pasar properti atau estat, Cekindo melindungi pembeli properti dengan mengumpulkan informasi yang membantu Anda mengambil keputusan tepat melalui pencegahan pelanggaran hukum, kerusakan reputasi dan kerugian secara finansial. Layanan profesional kami juga dapat diaplikasikan di beragam sektor usaha jika menyangkut kerja sama dengan calon mitra atau vendor. Melalui layanan uji tuntas, Cekindo dapat menyediakan informasi terkait, penting dan faktual yang penting untuk pertumbuhan bisnis Anda. Jika ingin berdiskusi lebih jauh tentang layanan kami, hubungi kami lewat form berikut ini.
Cara memiliki Properti di Indonesia Posted on 16 Oktober 201611 Februari 2023 by Satriyo Untoro Investasi properti di Indonesia masih menarik bagi banyak investor. Namun, masih ada masalah yang membuat investor khawatir: Aturan sekarang di kedua pihak dan kepemilikan membuat Indonesia kurang menarik bagi pemodal asing. Bagaimana cara memiliki properti di Indonesia? Indonesia menggunakan sistem hak dan kepemilikan untuk jangka waktu 25 tahun, yang dapat diperpanjang 20 tahun dan kemudian 25 tahun lagi (UU No. 40 1996). Ini adalah hal yang rumit bagi investor asing. Melalui Kementerian Perumahan (Kemenpera), pemerintah mendukung penyediaan usulan ruang ditambahkan ke kepemilikan properti oleh orang asing. Kebijakan saat ini telah mencegah sektor properti di Indonesia dari memaksimalkan potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan devisa. Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut melalui Departemen situs resmi Perumahan dan situs badan pertanahan nasional, yang disebut BPN. Jika pemerintah ingin menjalankan program investasi tanah di Indonesia terbuka untuk investor asing, harus memiliki rencana induk yang jelas. Beberapa hal yang perlu ditentukan adalah lokasi investasi, investasi minimum, dan batas lahan minimal. Beberapa alternatif kebijakan kepada pemerintah membuka program kepemilikan properti bagi investor asing adalah sebagai berikut: • Lokasi terbatas ke Jakarta, Bali dan Batam • Kepemilikan tanah Minimum setidaknya 150 m2 • Harga jual properti ini setidaknya US $ 250.000 • Waktu kepemilikan sampai dengan 70 tahun Apa manfaat untuk pemerintah melaksanakan sebuah program kepemilikan properti di Indonesia bagi investor asing? Beberapa manfaat yang diperoleh oleh program pemerintah meliputi: • Kepemilikan properti oleh pemodal asing telah berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp. 24 triliun. Nilai penerimaan pajak yang berasal dari hasil perkalian harga rumah minimal untuk orang asing sebesar US $ 500.000. Lebih dari 10.000 unit yang dijual per tahun dengan 40 persen komponen pajak properti. Komponen pajak ini terdiri dari 10 persen PPN, PPH 5 persen (semua penghasilan yang diperoleh dari orang pribadi atau badan atas akuisisi tanah dan / atau bangunan, dikenakan pajak dalam jumlah 5% untuk harga penjualan tanah), 5 persen BPHTB (BPHTB dikenakan pada pembelian tanah dan bangunan atau jumlah 5% untuk harga tanah setelah perolehan nilai dikurangi objek pajak. Anda dapat menghubungi notaris setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci.) Pajak Penjualan atas Barang Mewah 20 persen (barang-barang mewah adalah barang yang tidak barang kebutuhan pokok secara umum dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Properti disertakan.) • Ada banyak jenis pekerjaan yang bisa tumbuh jika properti dalam negeri dapat dimiliki oleh orang asing, seperti teknik, arsitektur, bisnis transportasi dan bangunan pemasok bahan baku. Sektor pariwisata juga akan tumbuh karena pengaruh peningkatan asing yang datang ke Indonesia dan memiliki tempat tinggal. Bagaimana proses bergabung dengan program kepemilikan tanah dan properti di Indonesia bagi investor asing? Berikut adalah beberapa aturan untuk membeli properti di Indonesia bagi orang asing: • Ketika orang asing membeli properti di Indonesia, sertifikat adalah sertifikat hak digunakan dengan jangka waktu 25 tahun. Ini dapat diperpanjang dengan maksimal 20 tahun, dan perpanjangan akhir untuk 25 tahun (Total 70 tahun). • Menggunakan sertifikat tepat untuk pemodal asing membutuhkan persyaratan sebagai berikut: PASPOR KITAS • Jika pemodal asing berinvestasi di Indonesia di bawah perusahaan terbatas lokal, sertifikat adalah sertifikat hak atas tanah (disebut HGB) yang memiliki jangka waktu maksimal 30 tahun, yang dapat diperpanjang untuk maksimal 20 tahun. Untuk semua properti yang dibeli oleh investor asing, nama sertifikat adalah sertifikat hak atas tanah (HGB) yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional. Hal ini berlaku berdasarkan periode waktu yang dijelaskan di atas. Cekindo dapat membantu Anda untuk mendapatkan sertifikat setelah pembelian dan memberikan bantuan ahli dalam menentukan rencana kepemilikan paling cocok.