Dalam beberapa kasus, menutup perusahaan atau pembubaran PT adalah langkah akhir dalam mengatasi situasi yang rumit terkait nasib bisnis. Namun sayang, banyak yang belum memahami prosedur dan menutup perusahaan di Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai lokasi yang cukup kondusif untuk melakukan investasi dan mendirikan perusahaan. Meskipun begitu, bisnis tetaplah menjadi aktivitas yang menantang. 

Di beberapa sektor seperti pemasaran, sumber daya, dan investasi bisnis, beberapa perusahaan bisa saja kurang beruntung dalam menghasilkan profit. Hal tersebut membuat sebuah para pengusaha sulit menjalankan bisnisnya dengan lancar di Indonesia.

Apa itu Pembubaran PT?

Pembubaran PT adalah sebuah prosedur agar pemberhentian operasional bisnis sah di mata hukum. Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi mengenai proses pembubaran perusahaan. Selain itu, kami juga akan memberi tahu beberapa alasan mengapa keputusan pembubaran PT diambil oleh para pengusaha.

Di Indonesia, proses pendirian hingga penutupan perusahaan perlu melewati proses hukum terlebih dahulu. Ketentuan tersebut tertera dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 bagian 142 tentang pengakhiran kegiatan, likuidasi dan berakhirnya status perusahaan sebagai badan hukum.

Di luar itu, ada juga peraturan khusus yang perlu Anda patuhi. Dalam kasus pembubaran PT PMA, Peraturan BKPM nomor 3 tahun 2012 tentang prosedur untuk kontrol investasi dan implementasi merupakan regulasi yang jadi acuan. Secara proses, pembubaran PT lokal dan PT PMA memiliki prosedur yang hampir sama. Namun, ada sedikit pengecualian, yaitu dari kewajiban seorang investor PMA untuk mencabut izin usaha dari BKPM.

6 Dasar Hukum Pembubaran PT

Keputusan membubarkan perusahaan tidak selalu datang dari kegagalan bisnis. Pembubaran perusahaan bisa saja dilakukan dengan latar belakang seperti kurangnya sumber daya, manajemen yang buruk, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Namun tidak jarang juga keputusan menutup perusahaan diambil di tengah pertumbuhan bisnis. Berdasarkan Undang Undang nomor 40 tahun 2007, ada beberapa alasan yang bisa jadi acuan sebagai penyebab pembubaran perusahaan.

  1. Pembubaran datang dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui konsensus bersama dengan setidaknya tiga perempat dari pemilik saham.
  2. Berakhirnya jangka waktu pendirian berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar
  3. Pencabutan izin usaha, terutama untuk perusahaan dengan lisensi tertentu
  4. Berdasarkan keputusan pengadilan akibat tidak memenuhi regulasi hukum, akta pendirian yang cacat, sertia pengoperasian perusahaan yang tidak aktif selama tiga tahun.
  5. Berdasarkan putusan pengadilan tentang kondisi perusahaan yang bangkrut dan tidak mampu membayar biaya pailit atau biaya pembubaran PT.
  6. Ketika izin usaha PT PMA dicabut dan telah melakukan likuidasi

Apa Syarat yang Diperlukan untuk Pembubaran PT?

Berdasarkan alasan yang tercantum di atas, salah satu syarat pembubaran PT adalah wajib untuk melakukan likuidasi. Likuidasi adalah proses kliring untuk menyelesaikan aset serta kewajiban perusahaan. Proses ini dilakukan oleh likuidator. Nantinya, likuidator berperan untuk melakukan pembayaran utang dari debitur kepada kreditur.

Likuidator yang terpilih dapat datang dari jajaran direksi, profesional, hingga konsultanyang ahli di bidangnya. Penunjukan likuidator perlu melewati persetujuan pengadilan atau RUPS. Berdasarkan Undang Undang nomor 40 tahun 2007, langkah-langkah proses likuidasi meliputi sebagai berikut.

  1. Pengumuman pembubaran oleh likuidator melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. 
  2. Mendaftarkan pembubaran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 30 hari setelah pembubaran itu secara efektif dilakukan.
  3. Likuidator mendaftarkan aset perusahaan dan kewajiban penyelesaian kepada kreditur.
  4. Melaporkan hasil akhir likuidasi kepada RUPS atau pengadilan untuk disahkan.
  5. Pelaporan likuidasi diratifikasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan dengan mengeluarkan pengumuman melalui surat kabar/media dalam waktu 30 hari dari tanggal ratifikasi.
  6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status hukum perusahaan dan menghapus nama perusahaan

Sesuai dengan nomor Peraturan BKPM 3 tahun 2012, untuk PMA wajib untuk menyelesaikan kewajiban agar BKPM dapat mencabut lisensi usaha. Perusahaan mencatat dan memiliki dokumen pembubaran PT yang resmi. 

Hal tersebut meliputi hasil akhir RUPS, catatan akta pendirian dan perubahannya, catatan terminasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk perseroan terbatas), catatan nomor identifikasi perpajakan, LKPM terbaru, dan Kuasa likuidator yang ditunjuk.

Berdasarkan pengajuan pembubaran perusahaan, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di BKPM akan mengeluarkan pernyataan pencabutan izin usaha dalam waktu 7 hari kerja.

Berapa Biaya Penutupan PT?

Berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat biaya yang harus dibayarkan untuk Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama sebesar Rp 250.000 per pemberitahuan. 

Namun untuk melakukan pembubaran PT sendiri Anda perlu mengikuti prosedur yang panjang serta persiapan dokumen-dokumen yang tidak sedikit. Bantuan dari tenaga ahli dibidang ini, seperti Incorp Indonesia, pastinya akan memperlancar jalannya proses pembubaran PT.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pembubaran PT

Sebelum memulai prosedur penutupan perusahaan, ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk penutupan perusahaan, sebagai berikut:

  • KTP Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham
  • NPWP Direktur Utama dan Komanditer
  • Akta Pendirian Perseroan dan perubahannya
  • Surat Keputusan Kemenkumham dan perubahannya
  • Notulen atau berita acara RUPS
  • SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  • SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)
  • Bukti laporan pajak
  • Dan dokumen terkait lainnya

Prosedur Penutupan Perusahaan

Prosedur Penutupan PT

Karena adanya prosedur yang rumit dalam menutup sebuah perusahaan di Indonesia, kami akan menunjukan kepada Anda waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh persyaratan dari penutupan perusahaan berdasarkan ayat 143 Undang Undang No. 40 Tahun 2007.

No.Langkah HukumDurasi (Hari Kerja)
1Akta pembubaran diterbitkan oleh notaris (langkah 1)5
2Publikasi koran (ke-1)3
3Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM60
4Pencabutan NIB dan SIUP di OSS30
5Pencabutan NPWP dan SKT180
6Pencabutan SPPKP180
7Akta pembubaran diterbitkan oleh notaris (langkah 2)5
8Publikasi koran (ke-2)3
9Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM30
10Publikasi koran (ke-3)3
TOTAL WAKTU(Hasil dapat beragam):1-1,5 tahun

Contoh Akta Pembubaran PT

contoh akta pembubaran PT

Apa dasar pembubaran PT?

Pembubaran PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia dapat dilakukan atas dasar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut adalah beberapa dasar pembubaran PT di Indonesia:

  • Keputusan RUPS: Keputusan pembubaran PT diambil dalam Rapat Pemegang Saham dengan suara setidaknya 3/4 saham.
  • Penyelesaian Kewajiban: PT harus menyelesaikan semua kewajiban terhadap kreditur, karyawan, dan pihak ketiga.
  • Proses Hukum: PT mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Niaga dan mengikuti proses hukum yang ditentukan.
  • Penunjukan Kurator: Kadang-kadang pengadilan menunjuk kurator untuk mengawasi proses pembubaran.
  • Pembagian Sisa Harta: Sisa harta dibagi sesuai peraturan, dimulai dengan membayar kewajiban kepada kreditur dan kemudian kepada pemegang saham.

Pembubaran PT adalah proses serius yang harus mematuhi hukum dan dapat berdampak pada masalah pajak. Konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan perusahaan berpengalaman untuk panduan yang tepat.

Apa itu Layanan Likuidasi dan Perannya?

InCorp dapat bertindak sebagai likuidator untuk membantu proses likuidasi perusahaan yang ingin melakukan penutupan di Inonesia. Proses dan peranan pelaku likuidasi sebagai berikut:

  • Pengumuman di media cetak dan berita mengenai penutupan perusahaan dan informasi proses likuidasi.
  • Memberikan notifikasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris.
  • Pencatatan aset perusahaan berdasarkan pernyataan keuangan perusahaan.
  • Jika terdapat klaim dari kreditor dalam jangka waktu 60 hari, maka likuidator akan mencatat dan mengakumulasikan utang dan harta perusahaan.
  • Dalam langkah penyelesaian aset, akan ada pengumuman di media cetak dan berita menyangkut rencana distribusi dalam proses likuidasi
  • Mengeluarkan artikel mengenai penutupan perusahaan dengan menyatakan mengenai hasil dan akuntabilitas dari proses likuidasi dalam ketetapan oleh pemegang saham, serta memberikan pembebasan dan pemberhentian kepada likuidator.
  • Jika tidak ada klaim dari kreditur selama 60 hari, maka proses akan dilanjutkan secara langsung untuk dikeluarkan hasilnya. Akuntabilitas dari proses likuidasi akan dikeluarkan oleh pada para pemegang saham terkait pembebasan dan pemberhentian tugas likuidator.

Lama Pengurusan Pembubaran PT: 5-6 Bulan.

Pahami Lebih Jauh Proses dan Syarat Pembubaran PT 

Setelah mematuhi proses likuidasi dan menerima pencabutan BKPM, perusahaan secara resmi dihentikan. Perusahaan secara resmi tidak lagi memiliki eksistensi hukum dan tidak perlu mematuhi kewajiban perpajakan.

Umumnya, proses pembubaran PT bisa berlangsung lebih lama dari waktu yang dihabiskan sebelumnya dalam mendaftarkan perusahaan. InCorp dapat memberikan bantuan lengkap dalam melakukan semua proses pembubaran dari pengumuman di media massa hingga penyelesaian. 

Konsultan kami siap mendampingi dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi bisnis Anda. Segera isi formulir di bawah untuk menyelesaikan permasalahan penutupan perusahaan bersama kami. 

Selesaikan pembubaran PT secara legal bersama InCorp Indonesia.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Di Indonesia, pembubaran badan usaha dapat dilakukan secara sukarela ataupin tidak. Pembubaran perusahaan secara sukarela biasanya terjadi karena pelaku usaha yang bersangkutan memang ingin membubarkan badan usahanya karena berbagai alasan, misalnya saja keuangan perusahaan yang tidak sehat akibat menanggung terlalu banyak beban yang diakibatkan kesalahan dalam mengelola operasi bisnis.

Sementara itu pembubaran badan usaha tak secara sukarela terjadi ketika; pengadilan memutuskan suatu badan usaha harus melikuidasi asetnya demi membayar biaya kebangkrutan, izin usaha yang telah dianulir, ataupun berdasarkan keputusan rapat pemegang saham, dan alasan-alasan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Badan Usaha.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.

Setiap negara memiliki peraturan dan budaya sendiri. Sebagai warga asing harus membangun perusahaan berbeda dengan sebuah pemahaman total mengenai hukum sangatlah diperlukan.

Ini tidak terkecuali bagi Indonesia. Untuk dapat mendirikan perusahaan secara hukum di Indonesia, orang asing harus memahami UU No. 40 Tahun 2007 tentang Hukum Perusahaan. Sebuah diskusi dengan konsultan lokal terkemuka dan terpercaya mengenai pengaturan dari PT PMA Anda, pembuatan lisensi, izin, dan visa benar-benar dianjurkan karena asing perlu bantuan seorang ahli yang paham betul dengan hukum setempat dan birokrasi. Namun, sebagai orang asing, Anda masih perlu memahami bagaimana seluruh proses adalah untuk menghindari penipuan dan kesalahan selama proses pendaftaran.

Artikel ini akan memberikan Anda ilustrasi dari beberapa kesalahan umum yang banyak orang asing yang dilakukan selama proses pendaftaran perusahaan mereka di Indonesia. Setelah membaca artikel ini, diharapkan bahwa Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Hukum Perusahaan Indonesia, sehingga Anda dapat menghindari 10 kesalahan-kesalahan ini paling umum.

1. Anda mendaftarkan PT PMA tanpa bantuan dari siapapun

Sebagai pengusaha asing, harus diakui bahwa Anda memiliki keterbatasan pemahaman tentang alam dan budaya Indonesia apalagi ketika berhadapan dengan bisnis dan masalah hukum. Hal ini tertulis dalam UUPT Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang rincian pendaftaran perusahaan di Indonesia, tetapi Anda mungkin masih memiliki banyak pertanyaan terkait untuk menangani birokrasi. Anda harus mempersiapkan banyak dokumen dan izin untuk mendaftarkan Anda perusahaan dan mempersiapakan semua hal tersebut tentu akan membuat Anda mengalmi kesulitan.

Jangan mengambil risiko sendiri jika aplikasi Anda ditolak atau ditunda karena kurangnya informasi dan pemahaman tentang Hukum Perusahaan Indonesia. Anda perlu berurusan dengan kantor lokal pemerintah (kantor kecamatan untuk mendapatkan izin tinggal Anda, surat domisili pribadi dan dokumen mungkin lainnya yang ditandatangani oleh bupati) ke kantor-kantor pemerintah tingkat tinggi seperti BKPM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hanya kesalahan kecil karena kurangnya pemahaman akan mengakibatkan waktu dan uang yang terbuang karena dokumen pendaftaran dikembalikan atau tertunda.

2. Anda memilih agen lokal yang tidak tepat untuk melakukan registrasi PT. PMA Anda

Anda harus memastikan bahwa konsultan lokal yang Anda pilih untuk mendaftarkan PT PMA Anda memiliki keahlian dalam melakukan pekerjaan mereka.
Berikut adalah cara untuk mengetahui apakah agen Anda cukup profesional atau tidak:

1. agen lokal harus berasal dari Indonesia. Hal ini merupakan kebijakan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) yang mengeluarkan peraturan baru bahwa hanya agen lokal atau setidaknya memiliki entitas lokal dapat membantu proses pendaftaran PT PMA.
2. Pastikan bahwa lembaga konsultan disertifikasi oleh BKPM. Hanya agen bersertifikat dapat membantu Anda dengan pendaftaran PT PMA Anda.
3. Mengamati melalui situs web mereka dan menemukan klien sebelumnya. Meminta lembaga konsultan lokal untuk menyediakan beberapa referensi. Memanggil mereka untuk memastikan apakah mereka puas dengan layanan agen. Jangan ragu untuk meminta lebih dari satu referensi, dan kemudian memanggil mereka semua.
4. Pastikan bahwa selama proses tersebut, agen Anda akan meminta Anda untuk menandatangani Surat Kuasa. Dokumen ini diperlukan terutama ketika Anda, sebagai pemilik PT PMA, tidak bisa mendaftarkan diri dan meminta pihak ketiga (agen) untuk melakukan pendaftaran. BERHATI-HATI-lah jika mereka tidak meminta tanda tangan Anda untuk dokumen ini, sebab mereka akan cenderung palsu tanda tangan Anda, membuat seluruh usaha ilegal. Dalam setiap usaha agen Anda membuat sehubungan dengan pendaftaran perusahaan Anda, instansi terkait (BKPM, Notaris, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Pajak, serta Departemen Perdagangan) akan benar-benar meminta dokumen ini. Ketika agen Anda memalsukan tanda tangan Anda, itu berarti bahwa Anda tidak memiliki kendali atas apa yang dilakukan agen Anda.
5. Agen akan melaporkan kemajuan proses pendaftaran bahkan tanpa diminta komunikasi. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, Anda harus waspada sebab sesuatu mungkin telah terjadi. Anda memiliki hak untuk selalu tahu tentang segala sesuatu.

3. Anda tidak yakin terhadap bidang usaha dan aktivitas bisnis

Bila Anda ingin mendirikan PMA PT di Indonesia, bidang Anda kegiatan industri dan bisnis harus jelas. Sebuah pendaftaran perusahaan sebenarnya adalah proses yang sederhana dan mudah asalkan setiap dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran diproses secara hukum dan kemudian diberikan sepenuhnya.

Di Indonesia, ada bidang-bidang tertentu dari industri yang dibatasi untuk PT PMA. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang daftar negatif investasi, Anda perlu berkonsultasi dengan lembaga lokal yang akan membantu Anda dengan proses pendaftaran.

 

4. Anda tidak yakin dengan lokasi perusahaan Anda

Salah satu dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan PT PMA Anda adalah surat domisili, yang menyatakan lokasi di mana PT PMA lokasi kantor pusat Anda berada. Dokumen ini kemudian digunakan untuk membuat Kartu Pajak (NPWP) di kantor pajak daerah.

Jika Anda tidak tahu soal lokasi tempat menjalankan bisnis Anda, Anda akan menemukan beberapa masalah di masa depan. Pertama, Anda perlu menghabiskan waktu ekstra dan uang karena Anda harus mengubah lokasi kantor Anda. Kedua, Anda juga perlu menutup NPWP Anda dari kantor sebelumnya dan membuat yang baru di tempat baru.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memutuskan di mana kantor pusat perusahaan Anda akan berada. Beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, memungkinkan PT PMA untuk memiliki kantor virtual. Namun, Anda harus berkonsultasi dengan agen konsultasi Anda.

 

5. Modal PT. PMA Anda lebih rendah dari yang tercantum dalam hukum perusahaan

Pemerintah Indonesia memiliki peraturan sangat ketat mengenai jumlah minimum modal PT PMA harus memiliki. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi bisnis lokal, dengan harapan bahwa investor asing tidak dapat dengan mudah mengatur PT PMA di Indonesia. Berdasarkan hukum Indonesia, dinyatakan bahwa PT PMA harus memiliki modal minimal Rp. 10 miliar. Terlepas nilai mata uang, pemerintah telah menetapkan jumlah dolar, yang tidak kurang dari US $ 1 juta.

Anda harus ingat bahwa ketika Anda ingin mendirikan sebuah perusahaan besar di Indonesia, minimal modal dari US $ 1 juta harus dipenuhi. Jika tidak, PT PMA tidak dapat dibangun, karena PT PMA dianggap sebagai perusahaan besar. Anda mungkin memulai sebuah perusahaan skala yang lebih rendah (bisnis menengah) dan meng-upgrade setelah Anda memiliki modal yang lebih tinggi, tetapi upgrade perusahaan Anda dan membuat perubahan pada modal perusahaan adalah hal yang rumit dan mahal. Jadi, kami sangat menyarankan Anda untuk memulai perusahaan Anda dengan modal yang lebih tinggi.

 

Setelah seluruh roses pendaftaran PT PMA dilakukan, agen terpercaya akan mengembalikan semua dokumen hukum untuk Anda (klien). Trik umum yang biasa dilakukan oleh agen lokal adalah dengan menyimpan semua dokumen dengan harapan bahwa Anda akan menggunakan agen yang sama untuk menangani masalah apapun terjadi di masa depan, misalnya ketika Anda ingin membuat perubahan modal atau melakukan beberapa perusahaan restrukturisasi.

Anda harus menyadari bahwa ini adalah praktek ilegal, karena sebagai klien, Anda tidak diwajibkan untuk tetap bekerja sama dengan agen yang sama setelah kontrak terpenuhi dan terpenuhi. Setelah menyimpan dokumen Anda dengan mereka, agen ‘bandel’ ini akhirnya akan meminta Anda untuk membayar sejumlah uang di waktu mendatang jika Anda ingin memiliki dokumen Anda kembali. Meskipun ini bukanlah praktek umum, tapi usaha ini tidak sehat dan terjadi di mana-mana di dunia ini. Sekali lagi, Anda belajar bagaimana pentingnya untuk menggunakan layanan dari agen terkemuka dan terpercaya.

7. Meremehkan masalah pajak

Undang-undang di setiap negara menjadi begitu ketat jika menyangkut pajak, terutama pajak yang dibayar oleh perusahaan asing yang menjalankan bisnis mereka di wilayah mereka. Di Indonesia, Anda diwajibkan untuk membayar pajak Anda dari tempat pertama setelah menerima Kartu Pajak (NPWP), terlepas perusahaan Anda telah memiliki kegiatan atau tidak.

Menyewa seorang akuntan profesional untuk menangani pelaporan dan pastikan bahwa Anda melaporkan dan membayar pajak secara teratur. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan kecurigaan dari kantor pajak. Bermain dengan birokrasi adalah sesuatu yang harus Anda hindari saat melakukan bisnis di negara asing.

 

8. Meremehkan hukum dan sistmen birokrasi di Indonesia 

Setiap negara memiliki hukum dan sistem dimana harus dihormati setiap pebisnis. Hanya karena Anda berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak diterapkan di negara Anda, itu tidak berarti bahwa itu tidak penting. Setiap detail dan informasi yang berkaitan dengan proses pendaftaran harus dipenuhi, tanpa terkecuali. Melanggar hukum dapat dianggap sebagai tindakan ilegal, dan setiap tindakan ilegal akan berdampak pada bisnis Anda di masa depan.

 

9. Meremehkan budaya bisnis lokal

Anda harus belajar budaya bisnis Indonesia jika Anda ingin menjalankan bisnis di Indonesia. Ini akan membantu Anda memahami banyak hal yang mungkin terjadi selama kegiatan bisnis Anda di Indonesia. Ini termasuk banyak libur nasional, birokrasi yang panjang dan membingungkan, proses pendaftaran yang sulit dan kompleks, persiapan dokumen yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak lagi. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda menguasai dalam satu malam, tetapi ketika Anda berpikir bahwa itu sangat berharga untuk membangun PMA PT di Indonesia, Anda akan berpikir bahwa pemahaman bisnis lokal dan budaya kerja merupakan aset besar Anda perlu menguasai. Pada akhirnya, Anda akan merasa penting, terutama ketika Anda ingin memperluas bisnis Anda secara lokal dan mempekerjakan lebih banyak orang lokal untuk bekerja di perusahaan Anda di masa depan.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Are you ready to make your
mark in Indonesia?

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Memulai Perusahaan Perdagangan di Indonesia

Memulai perdagangan dan / atau perusahaan impor di Indonesia adalah proses yang mudah asalkan Anda tahu cara yang tepat untuk melakukannya dan berurusan dengan pihak yang tepat untuk membantu Anda. Pada artikel ini, kami akan membahas tentang pembentukan sebuah perusahaan perdagangan di Indonesia, cara mengatur impor, apa peraturan mengenai kegiatan ekspor-impor, serta bagaimana membangun kantor perwakilan di Indonesia.

Untuk memulainya, kami akan memberikan gambaran singkat tentang apa yang dibutuhkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan perdagangan di Indonesia. Untuk menghargai setiap aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, setiap orang asing yang ingin mendirikan sebuah perusahaan di negara ini harus mengikuti dan mempersiapkan dokumen.

Meskipun tampaknya ada begitu banyak hal hukum yang asing harus mematuhi untuk dapat menjalankan bisnis di Indonesia, akan selalu ada pihak terpercaya dan hukum ketiga yang dapat membantu Anda menyadari hal itu. Pihak ketiga ini akan bertindak atas nama Anda untuk mengurus segala sesuatu secara hukum sehingga Anda akhirnya bisa menjalankan bisnis Anda dengan baik di masa depan dan mengambil keuntungan besar dari investasi Anda di Indonesia.

Langkah-langkah Memulai Perusahaan Perdagangan di Indonesia

Ada beberapa langkah yang anda perlu ketahui ketika anda ingin membangun perusahaan anda (pt. Pma), terutama ketika anda ingin memiliki perusahaan trading yang berfokus pada kegiatan ekspor impor di indonesia:

Pertama-tama, sebagai investor prospektus, Anda perlu melakukan penelitian yang cukup pada Hukum Perusahaan Indonesia. Pada tahap awal ini, Anda tidak perlu tahu tentang segala sesuatu, tapi setidaknya, Anda harus memastikan apakah perusahaan Anda dan daerah Anda menjalankan bertemu hukum setempat. cek ini dapat lakukan untuk Anda serta beberapa lembaga konsultan masuk pasar.

Setelah Anda memastikan bahwa bisnis masa depan Anda di Indonesia tidak melanggar hukum dan peraturan berlaku di negara ini, Anda dapat mulai untuk mencari lembaga konsultan yang akan membantu Anda untuk mendaftarkan perusahaan Anda.
Dalam proses pendaftaran, Anda perlu untuk mendapatkan hal-hal berikut:

  1. Sebuah lisensi dari Badan Koordinasi Prinsip Investasi, yang menyetujui investasi Anda di Indonesia;
  2. Anggaran Dasar dikeluarkan oleh Notaris;
  3. Ratifikasi dari Menteri Kehakiman;
  4. Surat Domisili dari pemerintah daerah (ditandatangani dan dicap oleh kabupaten, kecamatan, dan desa / pemerintah masyarakat setempat di mana kantor perusahaan Anda akan berada)
  5. Registry Nomor Pajak (NPWP) dan Kartu pajak; dan
  6. TDP (registry bisnis untuk departemen perdagangan lokal).
  7. Setelah itu, Anda juga perlu mendapatkan izin usaha tetap. Penerapan izin ini hanya dapat dilakukan sekali perusahaan Anda siap untuk beroperasi. Izin ini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Anda perlu mempersiapkan beberapa dokumen, termasuk:
    – Akta Notaris Pendirian
    – Badan Koordinasi Penanaman Modal Pokok License
    – Salinan kantor dan gudang kesepakatan
    – Sebuah dokumen yang menyatakan lokasi kantor Anda
    – Jika opsi “d” tidak tersedia, Anda dapat menggunakan kantor virtual. Dalam hal ini, konsultasikan dengan konsultan Anda.

BEBERAPA PERTIMBANGAN PENTING UNTUK PERUSAHAAN PERDAGANGAN:

1. Daftar Negatif Investasi

Sangat penting untuk memahami tentang Daftar Negatif Investasi ini. Beberapa core bisnis di Indonesia dilarang untuk investasi asing, seperti bisnis kasino, industri kimia tertentu, dll Ada juga beberapa bidang usaha lainnya yang terbuka untuk investasi asing, tetapi dengan pembatasan, seperti beberapa pertanian, tanaman negara dan bisnis kehutanan, industri energi dan sumber daya alam, dll Konsultasikan kegiatan bisnis Anda secara terbuka dengan agen konsultasi Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak melanggar aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

2. Satu lisensi untuk seksi satu produk

bisnis Anda hanya harus memiliki satu bagian produk dan Anda tidak dapat menjalankan beberapa bagian produk di bawah satu kesatuan usaha. Ketika Anda, misalnya, ingin perdagangan produk pertanian tertentu Anda tidak dapat memiliki bisnis sampingan dari perdagangan hasil laut di bawah badan hukum yang sama. Anda harus memiliki dua izin untuk dua kegiatan tersebut.

3. Satu API-P atau API-U hanya dapat berlaku untuk satu jenis produk tertentu

Ini berarti bahwa untuk produk impor yang berbeda, Anda harus mendaftar berbeda API-U atau API-P.

4. Perusahaan impor juga harus memiliki Customs Identification Number

Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ini adalah bagian dari peraturan adat di Indonesia. Jumlah ini berlaku selama perusahaan tersebut masih aktif dalam melakukan bisnis selama 12 bulan terakhir dan tidak melanggar peraturan adat.

BEBERAPA MASALAH ANDA PERLU PERHATIKAN DENGAN SEKSAMA

  1. Pastikan bahwa Anda mengikuti setiap prosedur saat pengiriman kargo ke Indonesia. Jika tidak, Anda akan mendapatkan biaya penyimpanan, atau lebih buruk, denda untuk setiap kargo yang tidak dapat diimpor ke negara ini.
  2. Bila Anda menggunakan layanan dari importir undername, berurusan dengan salah satu yang benar-benar memiliki izin impor untuk produk yang anda mengimpor. Cara terbaik adalah untuk meminta pelanggan Anda di Indonesia mengenai tentang hal ini, karena mereka mungkin memiliki solusi yang baik jika Anda ingin mengimpor beberapa barang tetapi Anda tidak punya lisensi, namun. Anda juga dapat berkonsultasi Anda konsultan untuk masalah ini.

Membangun Kantor Perwakilan – Perusahaan Perdagangan Asing (K3pa):

Ini mungkin adalah solusi terbaik bagi setiap investor yang ingin melakukan beberapa kegiatan perdagangan di Indonesia, namun belum mendapat kesempatan untuk mendirikan sebuah perusahaan di sini. K3PA didedikasikan untuk perusahaan asing yang ingin membuka perwakilan di Indonesia. Berikut beberapa catatan:

  1. K3PA hanya dapat diterapkan oleh perusahaan induk dari produk. Oleh karena itu, perusahaan broker tidak diperbolehkan untuk mendirikan K3PA sebuah
  2. K3PA hanya dapat dikeluarkan selama 3 tahun dan harus didaftarkan kembali atau diperluas setiap 3 tahun.

Bila Anda ingin membuka K3PA di Indonesia, Anda perlu menetapkan lokal atau asing untuk duduk sebagai Kepala Perwakilan Officer. Khusus untuk petugas asing, surat domisili dan ijin kerja yang dibutuhkan.

Beberapa dokumen lain yang diperlukan untuk mengajukan K3PA adalah:

  • Surat perjanjian
  • Nota kesepakatan
  • Surat Pernyataan
  • Membangun Dokumen Perjanjian Sewa
  • Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani dan dicap oleh pemerintah daerah.
    Dari penjelasan tersebut, ada dua cara untuk melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Yang pertama adalah untuk mendirikan sebuah perusahaan perdagangan, yang membutuhkan proses yang lebih kompleks, dokumen, serta anggaran. Yang kedua adalah untuk membuka K3PA atau Kantor Perwakilan di Indonesia, yang sederhana dan relatif rendah biaya. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Konsultasi segalanya untuk agen Anda adalah cara terbaik untuk dapat memenuhi persyaratan hukum seluruh di Indonesia.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Sesuai namanya, perbedaan paling mencolok dari ketiga jenis badan usaha tersebut adalah sifat bisnis dan tujuannya.

Perusahaan lokal harus lah dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan orang asing sama sekali tidak diperkenankan memiliki sedikitpun saham dalam perusahaan lokal. Perusahaan lokal tidak dibatasi untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia.

Di sisi lain, PT PMA terbuka untuk dimiliki oleh pemilik modal asing, namun persentasi kepemilikan sahamnya dapat berbeda-beda tergantung sektor bisnisnya -- Hubungi InCorp Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Daftar Positif Investasi.

Pengusaha asing cenderung memilih membuka kantor perwakilan terlebih dahulu sebelum mendirikan PT PMA sebagai langkah awal untuk memasuki pasar Indonesia. Perusahaan perwakilan hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran dan promosi dan tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan langsung dan menerima pendapatan.

Proses pendirian badan usaha biasanya memakan waktu 1-1,5 bulan, dengan catatan semua persyaratan sudah lengkap.

Bisa, terutama bagi para pelaku usaha di bidang ekspor-impor. Untuk dapat melakukan kegiatan impor, pelaku usaha dapat menggunakan jasa undername import, atau yang biasa disebut importer of record.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.

Modal Saham dan Penjualan-Pembelian Saham pada PT PMA di Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 11 Februari 2023
  • 3 minute reading time

Modal Saham PT PMA

Semua uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham di sebuah perusahaan disebut sebagai modal saham. Akibatnya, para pemegang saham akan menerima beberapa imbalan untuk investasi mereka dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan. Di Indonesia, modal saham untuk PT lokal dan PT PMA diatur di bawah Lam No. 40 Tahun 2007 tentang Hukum Perusahaan, yang mencakup semua peraturan tentang minimum modal dasar dan modal disetor, serta pembelian dan penjualan saham.

Minimum jumlah total modal saham untuk perusahaan lokal tunggal (PT) adalah 50 juta rupiah dan untuk sebuah perusahaan investasi asing tunggal (PT PMA) adalah 1 milyar rupiah. Jumlah total modal saham harus ditentukan selama proses pendaftaran perusahaan Anda. Namun, jumlah tersebut dapat dinaikkan dengan mengubah artikel perusahaan asosiasi ditambah mendapatkan izin pemerintah baru seperti izin prinsip perusahaan (ijin Prinsip).

Berdasarkan Undang-undang Perusahaan, minimal 25% dari modal saham total dikeluarkan dan disetor penuh, sedangkan sisanya dapat digunakan untuk mendapatkan modal tambahan bagi perusahaan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Perseroan, peningkatan lebih lanjut dari modal kemudian harus dibayar penuh
.

Penjualan dan pembelian saham: metode pembayaran

Saham perusahaan hanya dapat dikeluarkan di bawah nama pemilik. Pembayaran dilakukan di saham jual dan beli harus dibuat dalam bentuk uang. Nilai saham HARUS dinyatakan dalam rupiah. Namun, pembayaran nyata dapat dibuat dalam mata uang lainnya (lihat juga peraturan baru tentang penggunaan wajib rupiah di wilayah Indonesia).

Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa pembayaran saham dilakukan dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud aset / barang. Satu hal yang pasti adalah bahwa barang digunakan sebagai metode pembayaran harus memiliki nilai moneter, yang dibuktikan dengan dokumen otentik. Karena Hukum Indonesia tidak mengakui tanah dan bangunan untuk dimasukkan dalam modal saham, mereka tidak dapat digunakan sebagai metode pembayaran dalam menjual dan membeli saham.

Penjualan dan pembelian kembali saham

Untuk memenuhi kebutuhan divestasi tercantum dalam izin prinsip perusahaan, perusahaan biasanya menggunakan strategi penjualan dan pembelian kembali. Dalam strategi ini, saham-saham tersebut temporal dijual kepada pihak Indonesia dipercaya dan setelah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah telah terpenuhi, saham dibawa kembali oleh perusahaan. Jumlah minimum saham divestasi perusahaan biasanya 10 juta rupiah untuk satu pemegang saham.

Dalam rangka untuk mengubah struktur pemegang saham atau jumlah kepemilikan saham yang terjadi karena pengalihan saham, beberapa dokumen yang harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diperlukan, termasuk:

  • Sebuah akta pemegang saham perubahan struktur yang berisi nama pemegang saham dan jumlah saham ia memiliki.
  • Sebuah akta pengalihan saham.

Jika perusahaan membuat perubahan dalam: (1) nama pemegang saham; (2) jumlah modal dan berbagi pemegang saham memiliki; dan / atau (3) kewarganegaraan dari pemegang saham, perusahaan harus mengajukan permohonan ke BKPM untuk mengubah izin prinsip perusahaan (Izin Prinsip Perubahan).

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Are you ready to make your
mark in Indonesia?

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, setiap pendirian PT PMA harus memiliki setidaknya satu direktur, satu orang komisaris, dan dua pemegang saham. Peran pemegang saham, direktur, dan komisaris datang dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

Memahami Peran Pejabat di PT PMA 

Para direktur umumnya bertanggung jawab untuk peran manajemen harian dari PT PMA. direktur berperan dalam menentukan tujuan dan kebijakan strategis untuk perusahaan. Selanjutnya, direktur juga bertanggung jawab dalam memantau upaya untuk mencapainya tujuan tersebut.  

Direktur juga secara tidak langsung menduduki posisi posisi manajerial senior. Tanggung jawab di dalamnya meliputi pelaporan kegiatan perusahaan kepada para pemegang saham, menjadi perwakilan perusahaan , mengelola kemitraan dan jaringan dengan perusahaan lain, serta melakukan peran pengambil keputusan dalam aktivitas perusahaan. 

Di sisi lain, dewan komisaris berperan dalam pemantauan, pengawasan, dan memeriksa semua kegiatan perusahaan sehingga segala sesuatu telah dilakukan di koherensi dengan tujuan perusahaan yang sudah dijabarkan oleh dewan direksi. 

Terkait pejabat perusahaan, Indonesia memiliki aturan yang cukup ketat. Terlebih untuk pembentukan PT PMA. Namun, warga negara asing berhak mendapatk kesempatan untuk menjadi pemegang saham, komisaris, atau direktur sebuah perusahaan. 

Meskipun begitu, WNA tersebut perlu terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku terkini.

Tugas dan Kewajiban Pemegang Saham PT PMA

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, jelas tertulis bahwa PT PMA harus memiliki minimal 2 pemegang saham selama beroperasi. Pemegang saham dalam perusahaan bisa berupa badan hukum dan/atau individu. 

Setiap pemegang saham harus memiliki saham dengan nominal minimal Rp 10 juta saham (sekitar USD 750 sampai USD 1.000 tergantung pada nilai tukar yang berlaku).

Jika perusahaan memperoleh status badan hukum dengan jumlah pemegang saham  kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, pemegang saham yang sudah tidak terdaftar wajib untuk mentransfer bagian dari saham mereka kepada orang lain atau perusahaan untuk menerbitkan pemegang saham baru.

Namun, jika waktu telah melebihi (lebih dari 6 bulan) dan jumlah pemegang saham yang masih kurang dari 2, pemegang saham yang tersisa akan bertanggung jawab secara pribadi untuk membuat  perjanjian hukum terkait kerugian perusahaan. 

Berdasarkan permintaan yang dikirim ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, jaksa penuntut umum, kreditur, serta karyawan, perusahaan dapat dihentikan.

Berbeda dari negara lain, semua pemegang saham perusahaan di PT PMA Indonesia harus memiliki anggaran dasar, yang disetujui oleh notaris. Sebuah PT PMA tidak diperlukan untuk memiliki pemegang saham lokal jika usaha yang berjalan masuk ke dalam daftar positif investasi. 

Jenis usaha tersebut mengacu pada skema modal 100% PT PMA dapat dimiliki oleh warga negara asing. Jika bidang bisnis tidak masuk ke dalam daftar positif investasi, akan ada aturan khusus menyatakan bahwa PT PMA harus ditentukan persentase pemegang saham lokal Indonesia.

Tugas dan Kewajiban Komisaris PT PMA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tugas utama komisaris adalah mengawasi dan memantau pekerjaan manajemen, terutama direksi. Selain itu komisaris juga perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan selaras dengan tujuan pengembangan usaha. 

Untuk PT PMA, setidaknya satu komisaris menjabat dalam perusahaan. Bisa WNI atau WNA. Jika PT PMA memutuskan untuk memiliki lebih dari satu komisaris, salah satu dari mereka harus ditunjuk sebagai presiden komisaris, yang bertugas untuk memimpin dewan komisaris.

Selain itu, terutama untuk komisaris asing, mereka berhak untuk mengajukan permohonan izin tinggal. Hal ini penting bagi setiap WNA yang berencana untuk bekerja secara penuh waktu di Indonesia. 

Izin tinggal biasanya perlu memiliki dukungan izin kerja. Keduanya dapat memberikan manfaat bagi para WNA untuk beraktivitas. Dengan izin tinggal, WNA dapat membuka rekening bank lokal, yang memenuhi syarat untuk bekerja secara legal dan menerima pembayaran dari PT PMA di Indonesia. 

Komisaris di PT PMA tidak diwajibkan untuk memiliki sebagian saham perusahaan. Namun, mereka masih dapat melakukan transaksi kepemilikan saham bila mereka menginginkannya.

Tugas dan Kewajiban Direktur PT PMA

Direktur dari PT PMA diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas utama direktur adalah untuk menangani manajemen sehari-hari perusahaan serta untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pihak ketiga. 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, setiap PT PMA harus memiliki setidaknya satu direktur. Bila ada lebih dari 1 direktur, salah satunya akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur yang memimpin Dewan Direksi. 

Para direktur dapat diisi oleh WNA. Namun, jika ada pemegang saham lokal di PT PMA, disarankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Indonesia (BKPM) bahwa perusahaan juga harus memiliki minimal satu direktur WNI.

Jika hanya ada satu direktur, orang tersebut harus memiliki Kartu Pajak (NPWP). Namun, jika ada lebih dari satu direktur, setidaknya salah satu dari mereka harus memiliki Kartu Pajak (NPWP). 

Semua direksi yang berasal dari negara asing wajib memiliki izin tinggal (KITAS) atau surat domisili pribadi bersama dengan izin kerja. Satu-satunya masalah yang hadir ketika mempekerjakan tenaga kerja asing adalah pengesahan izin kerja. 

Untuk mempekerjakan WNA, izin kerja akan terbit secara resmi setelah proses pendirian PT PMA selesai. Cara lain dalam memperoleh KITAS adalah dengan pengajuan bersama pasangan warga negara Indonesia.

Di sisi lain, surat domisili pribadi dapat diperoleh WNA melalui manajemen residensial, seperti apartemen yang WNA tempati. Jika ada tenaga kerja asing yang menyewa sebuah rumah, surat dari pemilik rumah disertai dengan surat yang ditandatangani oleh pemerintah kabupaten kerap kali menjadi penting untuk menunjukkan bahwa orang WNA secara legal bermukim di kawasan tersebut.

 

Pendirian PT PMA Lebih Mudah dengan InCorp Indonesia

Sebagai firma konsultan bisnis market-entry terkemuka di Indonesia, InCorp Indonesia dapat membantu Anda mempermudah proses pendirian PT PMA. Konsultan kami akan mendampingi Anda dalam memenuhi semua persyaratan yang diperlukan serta memastikan proses pendirian perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Isi formulir di bawah untuk terhubung dengan konsultan kami sekarang juga.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Sesuai namanya, perbedaan paling mencolok dari ketiga jenis badan usaha tersebut adalah sifat bisnis dan tujuannya.

Perusahaan lokal harus lah dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan orang asing sama sekali tidak diperkenankan memiliki sedikitpun saham dalam perusahaan lokal. Perusahaan lokal tidak dibatasi untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia.

Di sisi lain, PT PMA terbuka untuk dimiliki oleh pemilik modal asing, namun persentasi kepemilikan sahamnya dapat berbeda-beda tergantung sektor bisnisnya -- Hubungi InCorp Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Daftar Positif Investasi.

Pengusaha asing cenderung memilih membuka kantor perwakilan terlebih dahulu sebelum mendirikan PT PMA sebagai langkah awal untuk memasuki pasar Indonesia. Perusahaan perwakilan hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran dan promosi dan tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan langsung dan menerima pendapatan.

Proses pendirian badan usaha biasanya memakan waktu 1-1,5 bulan, dengan catatan semua persyaratan sudah lengkap.

Bisa, terutama bagi para pelaku usaha di bidang ekspor-impor. Untuk dapat melakukan kegiatan impor, pelaku usaha dapat menggunakan jasa undername import, atau yang biasa disebut importer of record.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.

Tinjauan Umum Restrukturisasi Perusahaan di Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 11 Februari 2023
  • 5 minute reading time

Ada banyak alasan mengapa banyak perusahaan ingin melakukan restrukturisasi di Indonesia. Karena kondisi dinamis pasar serta industri, ditambah kemajuan teknologi informasi.

perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk setiap perusahaan. Alasan bervariasi dari niat perusahaan untuk mengubah sifat bisnisnya, produk perbaikan atau bahkan perubahan, restrukturisasi manajemen, untuk masalah keuangan. Di antara alasan tersebut, beberapa dipicu oleh niat dalam dan beberapa orang lain adalah driver luar. Selain itu, semua perusahaan restrukturisasi usaha dimaksudkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi perusahaan. Namun, melakukan restrukturisasi perusahaan tidak semudah kedengarannya. Setiap negara memiliki hukum sendiri untuk mengatur cara semua perusahaan di yurisdiksinya menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, setiap kecil dan ringan hal yang berubah.

Di Indonesia, ada aturan khusus mengenai restrukturisasi perusahaan, terutama yang terkait dengan urusan hukum. Berikut adalah beberapa contoh dari restrukturisasi perusahaan yang melibatkan PMA/Penanaman Modal Asing  yang umumnya terjadi di Indonesia.

Restrukturisasi perusahaan: Revisi atas atribut perusahaan

Revisi Pemegang Saham

Ketika berbicara tentang perubahan pemegang saham, aturan dasar untuk ini adalah membahas masalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pertemuan ini, semua pemegang saham harus diundang karena mereka memiliki otoritas terbesar untuk menjadi pengambil keputusan di perusahaan. Suara mereka setidaknya 51% dari saham total perusahaan. Mengingat bahwa persentase tersebut tidak terpenuhi, pertemuan lain harus diadakan dengan mengundang semua pemegang saham sekali lagi dan memastikan bahwa 1/3 dari mereka datang sehingga setiap masalah tentang perubahan pemegang saham dapat diselesaikan dan diputuskan.

Revisi nama perusahaan dan alamat

Registrasi perusahaan meliputi nama dan domisili perusahaan. Mereka adalah subyek untuk berubah. Khusus untuk nama perusahaan, sebuah PT PMA harus mengikuti saran berikutnya.

  • Nama baru tidak boleh terdengar mirip dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri, lembaga pemerintah Indonesia, serta organisasi internasional.
  • Nama tidak bisa semata-mata menjadi bidang industri perusahaan Anda berjalan. Anda harus setidaknya menambahkan satu kata terlebih dahulu.
  • Nama harus dalam huruf abjad Latin. Hindari angka atau jenis lain dari surat untuk membuat proses mendaftar lebih mudah.
  • Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam hukum, menggunakan kata-kata Indonesia sebagai nama perusahaan baru Anda disarankan untuk proses lebih halus dan lebih mudah.

Selain itu, ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana semua perusahaan harus dinamai dengan setidaknya 3 kata. Tidak hanya nama baru harus disetujui oleh Menteri, tetapi juga harus diakui oleh Badan Koordinasi Penanaman Indonesia (BKPM) dan kantor pajak.

Di sisi lain, ketika perusahaan Anda ingin mengubah lokasi, Anda perlu tahu persis apakah alamat perusahaan baru Anda berada di kawasan yang sama karena aturan yang berbeda berlaku. Ketika alamat baru berada di kawasan yang sama dengan yang lama, yang harus Anda lakukan adalah untuk melaporkan alamat baru Anda ke kantor pajak setempat sehingga mereka dapat mengubah data yang perpajakan Anda. Namun, ketika lokasi baru di daerah yang berbeda, akun perpajakan lama Anda pertama-tama harus ditutup sehingga Anda dapat membuka yang baru di alamat baru. Sebelum itu, beberapa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diperlukan, seperti izin lokasi ditandatangani oleh bupati dan kecamatan mana kantor baru Anda berada.

Revisi Modal

Dalam hal revisi modal, perusahaan dapat mengurangi atau menambah modal berdasarkan aturan yang telah dinyatakan dalam persyaratan modal minimum. Pada dasarnya, semua PT PMA wajib memiliki minimal Rp. 10 miliar (~ USD1 juta) modal, dan jumlahnya bisa lebih tinggi tergantung dari bidang industri. Ketika perusahaan Anda ingin merevisi ibukota, Anda tidak diharuskan untuk memberikan bukti saldo bank perusahaan seperti apa yang diminta ketika Anda pertama kali mendaftarkan perusahaan Anda. Sebaliknya, Anda harus menunjukkan bukti modal disetor, yang setidaknya mencapai Rp10 miliar. Hal ini karena sebagai perusahaan yang beroperasi, itu telah memiliki rekening bank perusahaan seperti perusahaan yang ada di progres pendaftaran.

Setelah itu, Anda akan perlu dokumen ini bersama dengan salinan Pasal perusahaan Pendirian dan dokumen lainnya yang akan dikirim ke BKPM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan surat persetujuan mereka.

Revisi Manajemen

Kebanyakan PT PMA di Indonesia menunjuk direktur lokal untuk memperlancar proses pendaftaran perusahaan. Sementara itu, perusahaan dapat memiliki waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk “nyata” pemilik dan / atau sutradara untuk memiliki izin kerja hukum.

Ketika izin kerja direktur baru asing siap untuk mengambil alih PT PMA, perusahaan, melalui pertemuan RUPS, membuat keputusan nya / pengangkatannya. Seorang notaris kemudian akan mengeluarkan amandemen Anggaran Dasar. Proses berikutnya adalah untuk mendapatkan NPWP Nomor Kode (NPWP) untuk direktur ditunjuk baru atau komisaris. Salinan NPWP ini dan salinan amandemen diajukan sebagai prasyarat untuk memberitahu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Restrukturisasi perusahaan:
CATATAN PENTING UNTUK PROSES LEGAL

Sebelum PT PMA memutuskan untuk melakukan beberapa restrukturisasi, perusahaan harus diingat bahwa peraturan ketat dari Hukum Indonesia harus diikuti:

  • Kepemilikan investor asing tidak melanggar salah satu yang telah ditentukan oleh Daftar Negatif Investasi (lokal dikenal sebagai DNI / PT Negatif Investasi).
  • Karena pihak asing yang terlibat dalam hal ini, semua perubahan harus dilaporkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (lokal dikenal sebagai BKPM / Badan Koordinasi Penanaman Modal).
  • Langkah berikutnya adalah untuk mengirimkan proposal restrukturisasi perusahaan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dikenal sebagai Kemenkumham / Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapatkan persetujuan hukum akhir.
  • Setelah kementerian mengeluarkan persetujuan, notaris ditugaskan oleh perusahaan harus mengeluarkan amandemen Anggaran Dasar perusahaan PMA), dan seluruh proses telah selesai.

Dokumen-dokumen umum yang diperlukan untuk menyelesaikan proses restrukturisasi pada dasarnya semua dokumen perusahaan dan izin, termasuk salinan Kode Pendaftaran Pajak Nomor (NPWP), salinan Akta Pendirian, salinan Anggaran Dasar, dan salinan paspor yang masih berlaku.

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Are you ready to make your
mark in Indonesia?

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.