Panduan Lengkap tentang Kantor Perwakilan di Indonesia Posted on 26 April 201811 Februari 2023 by Deny Setiyadi Untuk memudahkan investasi bagi orang asing di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengumumkan implementasi dua kelompok regulasi baru sehubungan dengan investasi. Continue reading “Panduan Lengkap tentang Kantor Perwakilan di Indonesia”
Berita Terbaru untuk Registrasi Perusahaan: Pembaruan Lisensi Tahunan Tak Lagi Perlu Posted on 7 Maret 201711 Februari 2023 by Satriyo Untoro Pemerintah Indonesia terus menunjukkan konsistensinya dalam mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kondusif dan tepercaya untuk investasi asing. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya, termasuk mengeluarkan kebijakan yang membuat investasi asing menjadi lebih mungkin. Kebijakan-kebijakan baru tersebut adalah Peraturan No. 07/M-DAG/PER/2/2017 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai SIUP, yang merupakan Amandemen Ketiga untuk Peraturan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 serta Peraturan No. 08/M-DAG/PER/2/2017 untuk Sertifikat Registrasi Perusahaan, yang merupakan Amandemen Kedua untuk Peraturan No. 37/M-DAG/PER/9/2007. Peraturan-peraturan ini mulai berlaku dari 22 Februari 2017 untuk semua perusahaan dagang yang telah memiliki SIUP dan TDP (baca: Registrasi Perusahaan di Indonesia). Tinjauan Regulasi Baru Dalam regulasi terbaru ini, perusahaan dagang tidak perlu lagi memperbarui SIUP mereka, yang sebelumnya perlu dilakukan setiap tahun. Regulasi ini berlaku hanya jika bisnis perusahaan tetap aktif. Selain itu, amandemennya juga menyatakan bahwa prosedur mendapatkan TDP akan disederhanakan dan biaya administrasi untuk memperbarui TDP akan dihilangkan. Ini berarti perusahaan dagang perlu memperbarui TDP mereka setelah 5 tahun dengan menyampaikan surat pemberitahuan. Prosedur ini bisa dilakukan secara manual atau online sebelum TDP kadaluarsa. Perusahaan bisa menyampaikan dokumen dalam bentuk hardcopy atau softcopy dan mengisi formulir yang dilampirkan dalam regulasi. Perusahaan lalu akan menerima TDP. Jika dalam waktu 3 hari kerja PTSP tidak menerbitkan TDP baru, maka TDP yang ada secara otomatis dianggap sebagai TDP yang telah diperbarui dan dapat terus berlaku. Poin penting lainnya dalam amandemen baru ini adalah bahwa registrasi SIUP baru, penggantian SIUP yang rusak atau hilang, dan perubahan-perubahan item dalam SIUP tidak perlu retribusi seperti dalam peraturan lama No. 36/2017. Regulasi terbaru lainnya: Yang Harus Anda Ketahui Mengenai Peraturan Pajak Tanah dan Bangunan Layanan Perizinan Tiga Jam untuk Sektor Energi Implikasi Regulasi Baru Menteri Perdagangan menyatakan dalam siaran pers yang dipersiapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bahwa pemerintah Indonesia ingin memperbaiki kualitas layanannya sehingga semua praktisi bisnis merasa mudah dan senang memulai dan menjalankan bisnis di Indonesia. Pemerintah berharap akan ada semakin banyak perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dan menikmati birokrasi yang lebih mudah, yang tadinya menyulitkan banyak investor asing sebelumnya. Ini bukan hanya dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Juga akan ada peraturan baru karena pemerintah berniat menjaga iklim bisnis yang lebih sehat dan transparan di Indonesia. Baca juga: Izin Usaha dan Impor di Indonesia Bagaimana Memulai Sebuah Bisnis di Indonesia Panduan Memulai Bisnis di Indonesia Pendirian Perusahaan di Indonesia: Garis Besar Bagaimana Cekindo Dapat Membantu Karena salah satu komitmen kami adalah untuk membantu klien menemukan solusi terbaik untuk bisnis mereka di Indonesia, kami dengan senang hati membantu entitas dan perusahaan asing untuk berurusan dengan proses registrasi perusahaan secara sah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini. Kami juga memberikan saran dan masukan yang komprehensif, praktis dan bermanfaat bagai perusahaan asing yang ingin berbisnis di Indonesia dengan mudah dan lancar. Pengalaman kami dalam berbagai bidang usaha akan memberikan Anda pelajaran-pelajaran berharga yang akan sangat bermanfaat untuk perusahaan dan bisnis Anda. Silakan hubungi kami untuk mengetahui lebih banyak. Referensi: kemendag.go.id hukumonline.com cnnindonesia.com
PT. PMA di Indonesia : Sejumlah Izin Bisnis Untuk Satu Badan Usaha Posted on 6 Februari 201711 Februari 2023 by Satriyo Untoro Investor asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia harus memahami peraturan investasi asing, seperti persyaratan memperoleh izin usaha. Spesifikasi jenis izin usaha tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dijalankan.Beberapa badan usaha mungkin memerlukan lebih dari satu izin usaha, jadi anda harus tahu apa jenis ijin usaha yang anda butuhkan. Izin Usaha Berdasarkan Kegiatan Usaha Khusus Termasuk Berikut: 1. Perdagangan Izin Usaha / Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sebuah Izin Usaha Perdagangan, yang dikenal sebagai SIUP, diperlukan hanya untuk perusahaan yang bergerak dalam setiap jenis usaha perdagangan. Lisensi ini dianggap izin operasional dan diperlukan untuk memperoleh pinjaman bank dan berpartisipasi dalam tender pemerintah. Dalam prakteknya, SIUP yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan memakan waktu 3 sampai 7 hari. SIUP yang akan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. 2. Izin Usaha Industri / Izin Usaha Industri (IUI) Setiap perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri harus mendapatkan Izin Usaha Industri disebut IUI. Lisensi ini juga menjadi izin operasional dan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. IUI tidak akan berlaku dalam hal pemegang IUI berhenti operasi industri. 3. Jasa Konstruksi Lisensi / Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Sebuah Lisensi Jasa Konstruksi (IUJK) diperlukan untuk perusahaan yang bergerak dalam bisnis konstruksi atau berpartisipasi dalam tender di Indonesia. Berdasarkan update terbaru dari Daftar Negatif Investasi, sebuah jasa konsultasi perusahaan konstruksi hanya diperbolehkan 67% kepemilikan asing. Jasa Konstruksi Izin diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dapat diperpanjang setelah masa awal 3 tahun. 4. Izin Usaha Pertambangan / (IUP) Izin Usaha Pertambangan / IUP adalah untuk perusahaan yang bergerak di pertambangan kegiatan / tender dan membutuhkan satu lisensi (IUP) per jenis batubara atau mineral per perusahaan. IUP diatur oleh Departemen Energi dan Mineral. Umumnya, periode IUP eksplorasi batubara dibatasi sampai 7 tahun dan produksi untuk 20 tahun, tetapi dapat diperpanjang dua kali untuk maksimal 10 tahun. Untuk mineral logam, masa eksplorasi IUP adalah maksimum 8 tahun, maka produksi selama 20 tahun. Hal ini dapat diperpanjang seperti IUP batubara. 5. Mining Business License/ (IUP) Izin Usaha Pertambangan/IUP diperuntukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk aktivitas/tender yang membutuhkan satu surat izin (IUP) untuk setiap jenis batubara atau logam untuk setiap perusahaan. Izin IUP diatur oleh Menteri Energi dan Mineral. Umumnya, IUP memiliki masa eksplorasi selama 7 tahun dan produksi selama 20 tahun. Namun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk janga waktu maksimum hingga 10 tahun. Untuk Logam mineral, lama eksplorasi IUP adalah maksimum 8 tahun, kemudian proses produksi selama 20 tahun. Iup logam mineral dapat diperpanjang seperti IUP batu bara. Persyaratan umum untuk lisensi atas yang harus diserahkan adalah Surat Keterangan Domisili, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sekali lagi, satu entitas bisnis tidak berarti hanya satu lisensi: Banyak izin lainnya yang diperlukan. Demikian juga, entitas bisnis yang berbeda mungkin memiliki satu lisensi atau izin. Selain dari lisensi yang tercantum di atas, ada beberapa lisensi tambahan khusus yang akan diperoleh, seperti: Izin impor Lisensi impor terdiri dari Angka Pengenal Importir / Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identifikasi Kepabeanan. Tapi kami secara khusus akan perhatikan API yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 59 / M-DAG / PER / 9/2012 dan perubahannya Nomor 27 / M-DAG / PER / 5/2012. Lisensi ini mungkin hanya dimiliki oleh perusahaan / badan usaha tertentu. Satu entitas bisnis juga diizinkan untuk hanya memiliki satu jenis izin impor: API-U atau API-P: Lisensi Impor Umum (API-U) – diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk tujuan perdagangan atau distribusi. Di bawah MoTR 27/2012, pemegang API-U diperbolehkan untuk mengimpor lebih dari satu jenis baik tetapi diperlukan untuk memiliki hubungan khusus dengan perusahaan atau distributor di luar negeri. Lisensi ini akan berlaku selama 5 tahun dan kemudian dapat diperpanjang. Produser Impor License (API-P) – diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk proses produksi, seperti bahan baku Registrasi Produk Jika Anda tertarik dengan membawa produk-produk seperti makanan, kosmetik, obat-obatan dan peralatan medis ke pasar Indonesia, Anda harus mendaftarkan produk. Peraturan untuk pendaftaran makanan, kosmetik dan produk medis diperoleh di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, pendaftaran untuk peralatan medis diperoleh melalui Kementerian Kesehatan. Proses pendaftaran berlangsung sekitar 1 sampai 2 bulan untuk menyelesaikan, tergantung pada jenis produk. Anda harus mendaftar untuk registrasi produk di bawah nama perusahaan lokal, sehingga Anda harus menemukan sebuah perusahaan lokal yang siap untuk mendaftarkan produk Anda atau Anda harus langsung mendirikan perusahaan Anda di Indonesia sehingga Anda bisa mendaftarkan produk Anda di bawah nama perusahaan Anda. Pilihan lain adalah untuk melibatkan kami untuk mendaftarkan produk Anda. Ketika mempersiapkan untuk mendirikan perusahaan Anda di Indonesia, Anda juga harus memperhatikan dampak lingkungan dari bisnis Anda. kegiatan usaha tertentu seperti industri, manufaktur atau eksplorasi memerlukan analisis dampak lingkungan dari Kementerian Kesehatan. Jika Anda masih bingung mengenai sejumlah izin yang Anda butuhkan, kami akan sangat senang untuk membantu Anda dalam mendapatkan aplikasi permohonan yang tepat. Hubungi kami sekarang untuk berkonsultasi secara gratis.
Izin Usaha di Indonesia Posted on 15 Desember 201511 Februari 2023 by Satriyo Untoro Mendapatkan izin usaha di Indonesia Apa yang dimaksud dengan izin usaha? Izin usaha merupakan hal penting untuk setiap sektor bisnis untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan hukum di hampir wilayah di seluruh dunia. Di Indonesia, ada lisensi atau izin yang harus diperoleh untuk melakukan kegiatan usaha secara hukum. Entah mendirikan sebuah perusahaan, pasar produk Anda, atau melakukan kegiatan perdagangan. Pemerintah akan mengeluarkan izin setelah bisnis telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan. Alasan memperoleh izin usaha? Memperoleh izin usaha adalah wajib bagi setiap entitas bisnis di Indonesia, entah mereka usaha kecil dan menengah atau perusahaan skala besar. Lisensi menjadi penting untuk perusahaan karena ini akan melegalkan kegiatan bisnis mereka di Indonesia. Tanpa izin kegiatan usaha Anda berpotensi ditutup oleh pemerintah. Bagaimana regulasinya? Berdasarkan 2015 peraturan, semua perusahaan asing yang baru terbentuk harus mengajukan permohonan izin usaha dengan menyediakan audit keuangan mereka agar dapat menerapkan untuk izin usaha tetap dan izin lain yang diperlukan seperti izin impor, dll Melalui peraturan baru ini, pemerintah berniat untuk memastikan bahwa setiap investor asing akan merealisasikan rencana investasi mereka bukan hanya menyampaikan rencana investasi mereka ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di atas kertas. Oleh karena itu investasi asing di Indonesia dapat membuktikan bahwa perusahaan mereka berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Klasifikasi izin usaha bagi PT PMA di Indonesia, sebagai berikut: Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, barang, atau jasa lainnya harus memiliki izin usaha Sebuah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur di luar minyak, gas, dan panas bumi, harus memiliki izin usaha industri; Sebuah perusahaan yang bergerak di industri lain, seperti konstruksi, harus memiliki izin usaha konstruksi; dan Lisensi lainnya berdasarkan kegiatan bisnis perusahaan Peraturan terbaru: 45 Sektor Bisnis Tambahan tak Lagi Perlu Mengajukan Izin Tambahan Bagaimana prosedur dan persyaratan? Persyaratan izin usaha: Sebuah izin usaha tetap akan diberikan kepada Perusahaan PMA setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Telah di tahap produksi Telah melampaui waktu yang ditentukan (3 tahun) Prosedur permohonan: Sebuah Perusahaan PMA dapat mengajukan permohonan izin permanen untuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Mengenai penerbit, itu tergantung pada lisensi investasi asing, kegiatan usaha, dan juga domisili perusahaan; pemohon harus melengkapi dan menandatangani formulir permohonan izin usaha di BKPM atau kantor BKPMD dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan; dan BKPM atau BKPMD petugas akan memeriksa semua file dan kelayakan dan kelengkapan aplikasi, dan kemudian mengeluarkan sertifikat lisensi permanen Dokumen yang dibutuhkan: Copy persetujuan izin untuk investasi; Copy Akta pendirian dan perubahannya; Copy domisili perusahaan, NPWP, dan TDP; Salinan kontrak / sewa tempat usaha dan sertifikat dari pemilik bangunan; Copy KTP dan paspor dari KITAS untuk orang asing; Izin Gangguan Act dan Izin Lokasi (SITU); Daftar peralatan kantor dan peralatan industri; dan Struktur organisasi perusahaan Bagaimana cara mendapatkan izin usaha? Setelah memenuhi semua persyaratan dokumentasi, waktu pemrosesan untuk aplikasi izin usaha membutuhkan waktu 14 hari kerja. Sebuah izin usaha umumnya berlaku selama 30 tahun. Informasi rinci tentang cara untuk mendapatkan izin usaha, kontak Cekindo melalui form di bawah ini.