Prosedur Audit Pajak Terbaru yang Anda Wajib Tahu

Audit pajak memiliki peran penting untuk menjaga kepatuhan dan tanggung jawab fiskal. Pemerintah Indonesia kini memperbarui proses tersebut melalui PMK No. 15 Tahun 2025, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pemahaman perusahaan terhadap kewajiban pajaknya. 

Apa Saja Pembaruan dalam Proses Audit Pajak di Indonesia? 

Melalui aturan baru ini, audit pajak sekarang dibagi menjadi tiga jenis: komprehensif, terfokus, dan spesifik. Masing-masing jenis memiliki batas waktu yang jelas, sehingga perusahaan dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan. 

Perubahan lainnya adalah waktu pelaksanaan audit yang kini lebih cepat. Batas waktu pengujian dan pelaporan dipersingkat, serta jumlah perpanjangan yang diizinkan juga dibatasi. 

Selain itu, wajib pajak dan petugas pajak diwajibkan melakukan pertemuan sebelum audit diselesaikan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merespons temuan sejak awal, mencegah kesalahpahaman, dan menyelesaikan potensi sengketa secara efisien. 

Sebagian proses audit kini juga dilakukan secara online melalui sistem Coretax. Hal ini membuat proses menjadi lebih efisien, di sisi lain juga menuntut kesiapan digital dari perusahaan. 

BACA JUGA:

• Kenali Profesi Konsultan Pajak: Definisi, Fungsi & Tugasnya 
• Prosedur Resmi Pemeriksaan Pajak di Indonesia dan Syaratnya 
• Permudah Proses Pendaftaran NPWP Online: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak 

Jenis Audit Pajak Terbaru dan Waktu Pelaksanaannya 

Aturan baru PMK No. 15 Tahun 2025 menggantikan sistem audit lapangan dan kantor dengan struktur yang lebih sederhana. Sekarang, audit pajak dibagi menjadi tiga jenis utama, masing-masing dengan ruang lingkup dan batas waktu yang berbeda: 

Jenis Audit Pajak	Ruang Lingkup	Batas Waktu
Komprehensif	Seluruh SPT atau SPOP	5 bulan pemeriksaan + 30 hari kerja pelaporan
Terfokus	Pemeriksaan mendalam pada item tertentu	3 bulan pemeriksaan + 30 hari kerja pelaporan
Spesifik	Pemeriksaan item tertentu secara sederhana	1 bulan + 30 hari kerja  10 + 10 hari kerja (untuk data konkret)*

*Audit data konkret dilakukan jika ada bukti kuat, seperti faktur atau bukti potong yang tidak dilaporkan. 

Perubahan Lain dalam Aturan Audit Pajak 

• Audit transfer pricing atau antar perusahaan dalam satu grup dapat diperpanjang maksimal 4 bulan (sebelumnya 6 bulan). 
• Audit untuk tujuan ketidakpatuhan memiliki batas total 4 bulan, termasuk pemeriksaan dan pelaporan. 
• Audit untuk sektor migas tetap mengikuti aturan khusus (PMK No. 34/2018 dan 94/2023). 
• Istilah audit lapangan, kantor, dan konkret tidak lagi digunakan dalam sistem baru ini. 

Struktur baru ini membantu perusahaan lebih siap dan memahami proses audit secara lebih transparan. 

Persyaratan Dokumen untuk Audit Pajak 

PMK No. 15 Tahun 2025 juga mengatur aturan baru tentang pengumpulan dokumen dalam proses audit pajak. Perusahaan perlu mematuhi ketentuan ini agar audit berjalan lancar dan terhindar dari sanksi. 

Batas Waktu Pengumpulan Dokumen 

• Semua dokumen yang diminta harus diserahkan dalam waktu 1 bulan sejak pemberitahuan audit diterima. Jika lewat dari itu, dokumen dianggap tidak disampaikan, kecuali ada alasan khusus. 

Dokumen Khusus dan Tambahan 

• Jika dokumen belum tersedia dari pihak ketiga, wajib pajak dapat menyerahkannya sebelum rapat penutupan audit (PAHP). 
• Dokumen tambahan yang belum diminta sejak awal juga dapat diserahkan, selama belum ada penandatanganan berita acara PAHP. 

Risiko Jika Dokumen Tidak Lengkap 

Jika dokumen penting tidak diserahkan tepat waktu, maka: 

• Petugas hanya akan melakukan audit terbatas berdasarkan data yang ada, atau 
• Petugas dapat membuat penilaian pajak secara sepihak (ex-officio), 
• Jika ada dugaan penggelapan pajak, akan dilakukan audit bukti permulaan (Bukper). 

Cara Menyerahkan Dokumen 

• Dokumen dapat diserahkan melalui sistem elektronik Coretax, 
• Atau dikirim langsung ke kantor pajak, 
• Atau melalui pos dengan bukti pengiriman. 

Namun, dokumen SPHP (temuan awal) dan tanggapannya harus dikirim secara elektronik, langsung, atau melalui faks. Pengiriman lewat pos tidak lagi diterima. 

Menjaga dokumen tetap rapi dan menyerahkan semuanya tepat waktu adalah kunci utama agar audit pajak berjalan lancar. Jika Anda butuh bantuan profesional, layanan pajak dari InCorp Indonesia (bagian dari Ascentium) dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendampingi proses audit Anda. 

Apa Arti Perubahan Audit Pajak bagi Perusahaan Anda? 

Dengan aturan baru ini, semua perusahaan, besar maupun kecil, perlu lebih siap menghadapi audit pajak. Tenggat waktu yang lebih ketat, proses yang lebih jelas, dan penggunaan sistem digital membuat perusahaan harus lebih cepat beradaptasi. Berikut langkah-langkah praktis agar perusahaan Anda siap: 

• Perbaiki Proses Internal: Pastikan pelaporan pajak dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Lakukan pengecekan rutin terhadap laporan keuangan dan pajak Anda. 
• Gunakan Sistem Digital: Mulailah memakai sistem yang terhubung dengan Coretax. Simpan semua dokumen dalam bentuk digital agar mudah dicari saat audit pajak dilakukan. 
• Siapkan Semua Dokumen Sejak Awal: Siapkan semua dokumen pendukung, termasuk yang belum diminta, agar siap jika ada permintaan mendadak selama audit pajak berlangsung. 
• Periksa Risiko Pajak Anda: Lakukan audit internal atau analisis kepatuhan untuk mendeteksi potensi masalah sebelum audit resmi dilakukan. 
• Konsultasi dengan Ahli Pajak: Aturan yang makin kompleks dan waktu yang terbatas membuat peran konsultan pajak sangat penting. Mereka dapat membantu Anda menghindari kesalahan yang bisa berakibat sanksi. 

Audit pajak kini bukan sekadar kewajiban, tapi bagian penting dari strategi perusahaan yang sehat. Dapatkan bantuan profesional dari InCorp Indonesia (bagian dari Ascentium) dengan layanan konsultasi pajak untuk memastikan Anda selalu siap dan patuh terhadap aturan pajak terbaru. 

Isi formulir di bawah ini untuk panduan dan solusi pajak yang terpercaya. 

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan