Ekspansi Internasional ke Indonesia: Pendirian Perusahaan

Indonesia merupakan raksasa ekonomi di Asia Tenggara dan tidak diragukan lagi menawarkan peluang bisnis luar biasa bagi investor asing maupun penduduk lokal. Melakukan ekspansi bisnis dan mendirikan perusahaan internasional di Indonesia adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah selama Anda memahami prosesnya, dan mencari bantuan pihak ketiga saat diperlukan.

Ada banyak urusan hukum yang harus Anda hadapi saat mendirikan perusahaan internasional di Indonesia, namun semuanya tidak akan sia-sia.

Melalui artikel ini, kami akan menjelaskan bagaimana Anda dapat mendirikan perusahaan internasional di Indonesia dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing dan kantor perwakilan.

Mendaftarkan Perusahaan Internasional di Indonesia

Bagi banyak investor asing, Indonesia mewakili perekonomian yang dinamis yang terbuka terhadap pasar internasional berkat populasi kaum mudanya yang besar, kelas menengah yang tumbuh drastis dan sumber daya alam yang kaya.

Menurut PwC, Indonesia diprediksi meraih PDB sebesar US$5.42 triliun pada 2030.

Perusahaan Penanaman Modal Asing

Ada beberapa jenis badan hukum di Indonesia. Investor asing sering bertana-tanya jenis badan hukum mana yang paling kompatibel untuk sektor dan kegiatan bisnis mereka. Meskipun setiap jenis badan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan, perusahaan asing merupakan jenis paling umum bagi kegiatan bisnis perusahaan internasional di Indonesia.

Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) menjadi satu-satunya badan hukum yang mengizinkan entitas atau individu asing untuk mendaftar sebagai pemegang saham untuk memperoleh penghasilan.

READ MORE:

• Bagaimana Mendirikan PT PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia
• Modal Dasar PT PMA: Pengenalan terhadap Investasi Modal Minimum di Indonesia

Pertimbangan Penting Saat Ekspansi Bisnis di Indonesia

Beberapa faktor yang wajib diketahui dan dipertimbangkan oleh pebisnis sebelum melakukan ekspansi usaha ke Indonesia, antara lain:

Pendirian Perusahaan

Sebelum memulai bisnis di Indonesia, pilih bentuk badan hukum yang sesuai, seperti PT PMA, kantor perwakilan, atau BUMN. Selain itu, tentukan apakah bisnis Anda memerlukan kantor fisik atau cukup dengan kantor virtual. Lokasi usaha juga harus mematuhi aturan zonasi yang berlaku.

Regulasi Ketenagakerjaan

Sistem ketenagakerjaan di Indonesia memiliki peraturan yang berbeda untuk tenaga kerja lokal dan asing. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi, seperti standar gaji, tunjangan, cuti, jam kerja, serta kompensasi lainnya. Untuk karyawan asing, diperlukan izin kerja yang sah. Selain itu, semua karyawan wajib melaporkan pajak penghasilan tepat waktu agar terhindar dari sanksi.

Lisensi Bisnis

Setiap bisnis di Indonesia wajib memiliki izin usaha agar dapat beroperasi secara legal. Nomor Induk Berusaha (NIB) diperlukan untuk bisnis dengan risiko rendah, sementara usaha berisiko menengah hingga tinggi memerlukan izin tambahan seperti Izin Usaha Industri (IUI) atau izin lainnya sesuai dengan sektor bisnisnya.

Bagaimana Mendirikan PT PMA

Anda perlu melewati proses tiga tahap untuk melakukan inkorporasi PT PMA. Prosesnya termasuk persiapan, sebelum kegiatan operasional dan kegiatan operasional komersial. Setiap tahapan proses terdiri dari beberapa langkah, melibatkan berbagai pihak berwenang dan agensi seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Cek Daftar Negatif Investasi

Sebelum inkorporasi perusahaan internasional, investor diwajibkan meninjau versi terbaru Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk memastikan sektor bisnis mereka terbuka terhadap investasi asing.

Begitu Anda tahu sektor bisnis terbuka bagi kepemilikan asing, Anda perlu bantuan notaris publik untuk mendirikan PT PMA Anda melalui Kementerian Hukum di Indonesia.

Mendapatkan Izin dan Lisensi

Begitu Akta Pendirian telah ditandatangani, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut untuk mendapatkan izin dan lisensi yang diperlukan untuk kegiatan operasional komersial bisnis.

• Jika Anda menjalankan perusahaan manukatur, nomor identifikasi impor diperlukan dan bisa diperoleh dari BKPM
• Penyampaian laporan kegiatan investasi setiap 3 bulan ke BKPM
• Dapatkan izin dan lisensi seperti surat domisili, izin bangunan, izin pabrik, dll. dari pemerintah lokal dan kementerian sektoral
• Melalui Kementerian Keuangan, ajukan persetujuan fasilitas pajak dan pembebasan pajak impor mesin.

Menjalankan Bisnis

Sebelum Anda dapat menjalankan bisnis, Anda harus mendapatkan izin usaha untuk kegiatan operasional komersial. Selain izin usaha, Anda juga harus mendapatkan pembebasan pajak impor dan nomor identifikasi impor umum melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Saat menjalankan kegiatan operasional perusahaan, Anda juga harus menyerahkan laporan kegiatan investasi dua kali dalam setahun kepada BKPM. Begitu bisnis Anda beroperasi penuh, Anda juga mungkin perlu memperoleh izin periodikal seperti izin layanan konstruksi.

Mendirikan Kantor Perwakilan

Berbeda dari perusahaan asing, kantor perwakilan di Indonesia tidak diizinkan menjalankan aktivitas yang menghasilkan uang.

Walau demikian, perusahaan internasional yang memilih mendirikan kantor perwakilan dapat melakukan riset pasar dan kegiatan-kegiatan yang mendukung kehadiran mereka di Indonesia.

READ MORE:

• Mendirikan Perusahaan bagi Investor Asing di Semarang: PT PMA, Perusahaan Lokal atau Kantor Perwakilan?
• Bagaimana Pengusaha Singapura dapat Mendirikan PT PMA di Indonesia?

Bagaimana Mendirikan Kantor Perwakilan

Proses inkorporasi kantor perwakilan biasanya lebih sederhana daripada perusahaan asing.

Walaupun prosedur dan izin didasarkan pada jenis kantor perwakilan, proses umumnya melibatkan permintaan persetujuan dari BKPM, memperoleh surat domisili, tanda tangan pengacara dan izin yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Saat ini, investor dapat memilih salah satu dari empat jenis kantor perwakilan yang tersedia:

1. KPPA: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
2. KP3A/K3PA: Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
3. BUJKA: Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
4. KPPA MIGAS: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Minyak dan Gas

Perbedaan Kantor Perwakilan dan PT PMA

Tidak seperti PT PMA, inkorporasi kantor perwakilan mensyaratkan beban minimum karena tidak ada investasi wajib. Struktur perusahaan sederhana (pemegang saham dan direktur tidak diperlukan) membatasi kegiatan bisnis yang dapat Anda jalankan, yaitu terbatas pada riset pasar dan membangun posisi Anda di pasar.

Namun, kedua jenis badan hukum di Indonesia ini berhak mengeluarkan izin kerja dan KITAS bagi eksekutif mereka yang merupakan orang asing.

Anda punya lebih banyak pertanyaan sehubungan dengan pendirian perusahaan internasional di Indonesia? Biarkan InCorp memandu Anda melalui proses ekspansi. Hubungi kami sekarang untuk menerima penawaran gratis. Anda juga dapat menghubungi tim kami dengan mengunjungi kantor kami yang terletak di Jakarta, Semarang atau Bali.