Mengenal Kategori AMDAL Untuk Bisnis di Indonesia

Pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa kategori AMDAL yang bisa diajukan pengusaha untuk meningkatkan bisnis

Mengenal kategori AMDAL adalah salah satu cara agar bisnis terhindar dari risiko  yang dapat menghampat perkembangan bisnis. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan 38/2019 tentang Jenis Rencana Bisnis dan/atau Kegiatan yang Diwajibkan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk meningkatkan iklim bisnis di Indonesia. 

Peraturan tersebut berlaku efektif pada 5 September 2019. Dalam peraturan tersebut, terdapat mengenai kategori AMDAL yang perlu dipahami dan dipatuhi oleh pengusaha. Peraturan 38/2019 membuat penyesuaian terhadap jenis usaha dan kegiatan yang wajib memperoleh kategori AMDAL yang sesuai dengan area utama.

Jenis Usaha dan Kegiatan Usaha yang Membutuhkan AMDAL Wajib di Indonesia

Usaha dan kegiatan yang memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan wajib memperoleh kategori AMDAL yang sesuai. Berikut adalah kgiatan usaha yang perlu memenuhi kriteria kepemilikan AMDAL.

  • Eksploitasi sumber daya alam (terbarukan dan tidak terbarukan)
  • Perubahan lanskap dan bentuk tanah
  • Kegiatan yang dapat menyebabkan polusi emisi dan/atau degradasi lingkungan
  • Kegiatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan alam, lingkungan sosial atau lingkungan buatan
  • Kegiatan yang dapat mengganggu preservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cadangan budaya

Dalam Peraturan 38/2019 terdapat spesifikasi sektor usaha yang wajib memperoleh kategori AMDAL yang sesuai

Tidak sekadar sektor usahanya saja. Peraturan tersebut juga menjabarkan spesifikasi mengenai kegiatan usaha apa saja yang wajib memperoleh AMDAL

  • Kegiatan yang dilakukan di area yang dekat area preservasi
  • Kegiatan yang memengaruhi fungsi area yang dilindungi berdasarkan bukti ilmiah

Usaha/Kegiatan yang Dibebaskan dari AMDAL di Indonesia

Mengenal kategori AMDAL, tidak semua jenis dan kegiatan usaha perlu memiliki AMDAL agar bisa beroperasi dengan baik. Berikut adalah beberapa jenis usaha dan kegiatan usaha dibebaskan dari AMDAL:

  • Riset dan pengembangan teknologi non komersial
  • Eksplorasi yang tak mengubah lanskap atau bentuk tanah; riset dan pengembangan non komersial yang tak mengganggu fungsi area yang dilindungi; aktivitas yang mendukung preservasi area yang dilindungi
  • Lokasi kegiatan yang termasuk dalam KLHS; lokasi kegiatan yang terkait penggunaan hutan kayu untuk perlindungan ekosistem lahan gambut; lokasi kegiatan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana alam
  • Usaha/kegiatan yang melibatkan zona ekonomi khusus, pelabuhan, area bebas dagang dan area industri
  • Kegiatan untuk restorasi lingkungan di area tak berlisensi
  • Bisnis-bisnis masih perlu mengajukan izin terkait meskipun dibebaskan dari AMDAL wajib. Izin penting yang dimaksud adalah UKL-UPL atau SPPL.

Kategori AMDAL

Semua sektor dan kegiatan usaha yang mewajibkan AMDAL dibedakan menjadi beberapa kategori AMDAL, tergantung pada tingkat dan kompleksitas dampak terhadap lingkungan:

  • Kategori A: sektor dan kegiatan usaha yang sangat sensitif dan kompleks dengan nilai kumulatif > 9
  • Kategori B: sektor dan kegiatan usaha yang cukup sensitif dan kompleks dengan nilai kumulatif 6-9
  • Kategori C: sektor dan kegiatan usaha yang tak sensitif atau kompleks dengan nilai kumulatif <6

Proses Screening untuk Menentukan jika Usaha/Kegiatan Membutuhkan AMDAL

Penting bagi sektor usaha atau usaha terkait yang memiliki kegiatan terkait untuk melakukan screening sendiri untuk memastikan jika Anda membutuhkan AMDAL:

  1. Isi informasi terkait sektor atau kegiatan usaha terkait di form berdasarkan Apendiks III dalam Peraturan 38/2019.
  2. Tentukan kecocokkan lokasi kegiatan sesuai dengan peraturan spasial dan lokal.
  3. Setelah melewati dua langkah pertama, Anda harus menentukan jika Anda membutuhkan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Lalu, lakukan riset terkait pendekatan terhadap kegiatan atau usaha yang membutuhkan AMDAL wajib. Dan akhirnya, Anda memerlukan asesmen AMDAL dari otoritas, serta melalui uji SPPL atau UKL-UPL.

Konsultasi dengan Cekindo

Cekindo merupakan salah satu firma konsultasi bisnis terkemuka di Indonesia yang menyediakan konsultasi bisnis dan hukum bagi bisnis apapun. Kami bekerja sama langsung dengan pemilik bisnis dan tim manajemen untuk mengetahui detail bisnis agar dapat memberikan saran dan solusi terideal.

Masih bingung dengan persyaratan AMDAL? Silakan menghubungi kami melalui form di bawah ini.

Kami yakin Anda akan menerima saran hukum dan bisnis yang dapat membantu Anda dengan mudah membuat keputusan matang dan terencana.

Kontak Konsultan Kami

Post Verificator

Diverifikasi oleh:​

Pandu Biasramadhan

Pandu adalah Manajer Consulting di Cekindo's. Dia memiliki pengalaman yang luas dalam bekerja dengan instansi pemerintah, khususnya, di bidang market-entry untuk perusahaan di Indonesia dan mengelola jaringan kemitraan regional di Asia Tenggara. Di Cekindo, Pandu bercita-cita untuk memimpin tim konsultan untuk menyediakan layanan market-entry berkualitas tinggi dan mempertahankan portofolio klien global. Ia memiliki spesialisasi sebagai penasihat market-entry dan business process outsourcing.