Mengenal Dokumen AMDAL: Pengertian, Jenis, Manfaat, Hingga Cara Mendapatkan Dokumen AMDAL

Mengenal Dokumen AMDAL: Pengertian, Jenis, Manfaat, Hingga Cara Mendapatkan Dokumen AMDAL

  • InCorp Editorial Team
  • 8 Maret 2024
  • 6 minutes reading time

Indonesia memiliki regulasi yang mengutamakan keselarasan lingkungan dalam operasional bisnis. Hal tersebut dibuktikan dengan penetapan peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Pelaku usaha sendiri wajib memiliki dokumen AMDAL agar dapat menjalankan bisnisnya secara legal. 

Artikel ini akan membahas perihal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL yang akan menjadi dasar perilaku bisnis yang lebih mengedepankan lingkungan.  Pemahamanan mengenai apa itu dokumen AMDAL dan penerapannnya secara mendalam dapat membantu Anda untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan lancar.

Apa itu AMDAL

AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha terhadap lingkungan hidup dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL diatur berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009

Read More:

Apa Saja Jenis-jenis AMDAL?

Jenis AMDAL terbagi menjadi dua, yaitu AMDAL tunggal dan AMDAL terpadu.

1. AMDAL Tunggal 

Jenis dokumen AMDAL ini merupakan suatu proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada satu jenis usaha atau kegiatan tertentu. Dokumen AMDAL ini perlu dimiliki oleh satu perusahaan yang khusus membidangi usaha tersebut.

2. AMDAL Terpadu 

Jenis AMDAL ini bersifat multisektor dan memiliki fokus akan dampak penting dari beberapa usaha atau kegiatan terpadu dalam satu hamparan ekosistem. Jenis AMDAL ini melibatkan lebih dari satu instansi yang memiliki kewenangan atas kegiatan tersebut.

Manfaat AMDAL

Regulasi AMDAL tidak hanya mengkaji dampak usaha terhadap lingkungan hidup, tetapi juga memiliki beberapa manfaat yang memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, seperti:

1. Meningkatkan Efisiensi Investasi

AMDAL membantu perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan rencana usaha yang ramah lingkungan guna menghindari biaya yang tidak terduga akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan Daya Saing

AMDAL dapat memberikan keunggulan dan meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan peluang pasar bagi produk dan jasa bisnis.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia

Manfaat penting dari AMDAL juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam hingga jangka waktu yang panjang

Apa Itu Dokumen AMDAL?

Dokumen AMDAL adalah sebuah dokumen yang berisi analisis mengenai dampak suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL berikut dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak lingkungan atau terpengaruh atas keputusan dalam proses AMDAL.

Apa Saja Komponen Dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL memiliki tiga komponen, antara lain: 

  • Kerangka Acuan: dokumen yang memuat panduan dan petunjuk teknis penyusunan AMDAL.
  • Andal: hasil studi kelayakan lingkungan.
  • RKL-RPL: RKL adalah dokumen yang memuat rencana pengelolaan dan pengendalian dampak negatif kegiatan usaha, sedangkan RPL adalah dokumen yang memuat program pemantauan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan.

Berikut merupakan komponen-komponen yang termasuk dalam Dokumen AMDAL:

  1. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
  2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
  3. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
  4. Prakiraan besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan
  5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
  6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Read More:

Siapa yang Dapat Melaksanakan Penyusunan Dokumen AMDAL

Pemrakarsa atau pihak lain yang wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL adalah pihak yang memilliki hak dalam menyusun dokumen AMDAL. Beberapa kriteria untuk memperoleh sertifikasi tersebut, yaitu:

  1. Penguasaan metodologi penyusunan AMDAL
  2. Kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan
  3. Kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

Lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL akan menerbitkan sertifikan berikut, sesuai dengan ketetapan Menteri berdasarkan undang-undang. Akan lebih mudah dan praktis bagi Anda jika dapat menggunakan bantuan langsung dari ahli yang sudah memiliki sertifikasi ini.

Masa Berlaku Dokumen AMDAL

Dokumen-dokumen AMDAL memiliki masa berlaku sekitar 5 – 10 tahun, sesuai dengan tingkat dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan. Anda dapat mengajukan perpanjangan Dokumen AMDALsebelum akhir masa berlakunya.

Jenis Usaha Apa Saja yang Membutuhkan Dokumen AMDAL

Berikut merupakan daftar jenis rencana ataupun kegiatan usaha yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL:

Bidang Contoh Usaha
MultisektorReklamasi wilayah pesisir dan pulauPemotongan bukit dan pengurugan lahan volume besarPengambilan air bersih kapasitas besar
PertahananPembangunan pangkalan TNI AL/AUPembangunan pusat latihan tempur
PertanianBudidaya tanaman panganBudidaya hortikulturaBudidaya tanaman perkebunan dengan luas tertentu
Perikanan dan Kelautan Usaha budidaya perikanan tambakUsaha budidaya perikanan terapung
KehutananUsaha Hasil Pemanfaatan Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) dan Hutan Tanaman
Perhubungan Pembangunan jalur kereta api, terminal, pelabuhan, dan bandar udara
Teknologi SatelitPembangunan dan pengoperasian bandar antariksaPembangunan fasilitas peluncuran roketPembangunan fasilitas uji
PerindustrianIndustri semen, pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan TanamanIndustri petrokimia huluKawasan industri
Pekerjaan UmumPembangunan bendungan/wadukPembangunan daerah irigasiPembangunan jalan tol
Perumahan dan Kawasan PermukimanPembangunan perumahan dan awasan permukiman dengan pengelola tertentu
Energi dan Sumber Daya MineralEksploitasi mineral dan batu baraPenambangan di lautEksploitasi minyak dan gas
PariwisataTaman Rekreasi atau kawasan wisataLapangan golf
KetenaganukliranPembangunan dan pengoperasian reaktor nuklirPembangunan dan pengoperasian instalasi pengelolaan limbah radioaktifProduksi radioisotop
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)Pemanfaatan limbah B3Pengelolaan limbah B3Penimbunan limbah B3 dengan landfill

Jenis-jenis usaha di atas memiliki skala tertentu sehingga memerlukan AMDAL dalam pelaksanaan kegiatannya. Permen LH No. 5 tahun 2012 mengatur jenis usaha lainnya yang lebih rinci.

Prosedur Perolehan AMDAL

1. Proses Penapisan

Proses ini menentukan apakah suatu kegiatan usaha wajib menyusun AMDAL atau tidak dengan menggunakan sistem penapisan satu langkah.

2. Proses Pengumuman

Instansi yang berwenang atau pemrakarsa kegiatan memiliki kewajiban untuk melakukan proses pengumuman. Keputusan Kepala Bapedal No 8 Tahun 2000 mengatur secara rinci mengenai proses pengumuman berikut.

3. Proses Pelingkupan

Proses ini menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan untuk menghasilkan KA-Andal (Analisis Dampak Lingkungan).

4. Proses Penyusunan KA-Andal

Pemrakarsa mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk proses penilaian dengan lama waktu pengerjaan selama 75 hari di luar waktu untuk revisi. 

5. Proses Penyusunan dan Penilaian Andal, TKL, dan RPL

Komisi AMDAL akan melakukan penyusunan Andal, RKL, dan RPL setelah terjadinya kesepakatan atas KA-Andal, dengan mengacu kepada hasil penilaian Komisi AMDAL.

6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan 

Badan atau instansi yang memiliki hak untuk menerbitkan kelayakan lingkungan hidup suatu kegiatan usaha adalah:

  • Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat
  • Gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi
  • Bupati/walikota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota

Penerbitan keputusan wajib mencantum beberapa hal berikut:

  • Dasar pertimbangan keputusan
  • Pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat

Dokumen Persyaratan untuk Pengajuan AMDAL

Proses pengajuan AMDAL memerlukan beberapa dokumen persyaratan, antara lain:

Dokumen Persyaratan untuk Pengajuan AMDAL

Konsultasikan dan Ajukan AMDAL Bisnis Anda Bersama Incorp Indonesia

AMDAL dan kegiatan usaha merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Harapannya, AMDAL dapat memastikan bahwa sebuah usaha tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Percayakan urusan AMDAL Anda kepada InCorp Indonesia. Tim kami yang berpengalaman siap membantu Anda untuk menentukan jenis AMDAL yang sesuai, menyusun dokumen AMDAL yang lengkap dan akurat, serta mendampingi Anda dalam setiap proses pengajuan AMDAL sampai tuntas.

Daris Salam

COO Indonesia at InCorp Indonesia

With more than 10 years of expertise in accounting and finance, Daris Salam dedicates his knowledge to consistently improving the performance of InCorp Indonesia and maintaining clients and partnerships.

Get in touch with us.

Lead Form

Frequent Asked Questions

Ya. Tanpa dokumen tersebut bisnis anda tidak diperkenankan untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja asing. Izin usaha permanen ini juga merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan berbagai jenis izin usaha dan izin impor lainnya.

Secara umum ada dua jenis, yakni izin usaha utama, dan izin utama non-utama. Izin usaha utama biasanya berlaku untuk berbagai macam industri, seperti izin usaha umum dan izin usaha industrial. Sementara izin usaha non utama bersifat tambahan dan sangat tergantung dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Izin usaha untuk operasional dan komersial adalah salah satu jenis dari izin usaha non-utama.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.