• en

Pengenalan terhadap Izin Lingkungan di Indonesia

Pengenalan terhadap Izin Lingkungan di Indonesia Review by tenissa.tjahjono on 8. 1. 2019 Company Registration in Indonesia, Market Research in Indonesia, Work Permit in Indonesia, Product Registration in Indonesia, Local Partner Selection in Indonesia, Trade Mission in Indonesia, Company Formation in Indonesia, Company Establishment in Indonesia, Company Set Up in Indonesia, Payroll Outsourcing in Indonesia, Tax Reporting in Indonesia, Medical Product Registration in Indonesia, Medical Device Registration in Indonesia, Cosmetic Registration in Indonesia, Food Supplement Registration in Indonesia.
Rated
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/cekindob/public_html/cekindo.com/wp-content/themes/cekindo_2016/single.php on line 30

Izin lingkungan diwajibkan bagi beberapa jenis bisnis yang kegiatan operasionalnya berdampak pada lingkungan di Indonesia. Izin lingkungan terutama penting bagi bisnis atau sektor yang aktivitasnya berhubungan dengan lingkungan, seperti menghasilkan limbah atau bahan dan membuangnya ke air atau udara.

Izin lingkungan bukan hanya mewajibkan perusahaan untuk memiliki rencana yang menyatakan cara menangani emisi limbah dan polutan, tetapi juga mewajibkan Anda memiliki petugas kendali polusi yang terlatih dan berada di tempat.

Di Indonesia, jika orang asing ingin memulai bisnis di sektor seperti bangunan dan konstruksi, agrikultur serta pertambangan, mereka perlu melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Menurut Hukum Lingkungan di Indonesia, AMDAL diperlukan untuk aktivitas-aktivitas bisnis berikut:

  • Eksploitasi sumber daya alam (baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan)
  • Perubahan bentuk lingkungan
  • Polusi lingkungan dan kerusakan/degradasi sumber daya alam
  • Dampak keberlangsungan sumber daya alam dan warisan budaya
  • Utilisasi dan produksi bahan mentah (baik alami maupun tidak alami)
  • Pengenalan mikroorganisme dan spesies binatang dan tumbuhan baru
  • Implementasi teknologi baru yang berdampak terhadap lingkungan

 

Untuk mengajukan AMDAL, perusahaan harus memiliki dokumen yang terdiri dari istilah referensi, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

Konsultan AMDAL profesional diwajibkan menyusun dan mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Silakan hubungi Cekindo untuk persiapan dokumen AMDAL.

Rencana Kegiatan untuk AMDAL

Rencana kegiatan harus dipersiapkan dan diumumkan ke publik, sebagai bagian dari persiapan dan aplikasi AMDA. 10 hari kerja diberikan kepada publik agar mereka dapat memberikan komentar atau umpan balik untuk rencana terkait.

Komisi Penilai AMDAL merupakan badan yang mengevaluasi aplikasi AMDAL. Lalu, komisi ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah di Indonesia sehubungan dengan aplikasi AMDAL.

Evaluasi oleh komisi memerlukan waktu kurang lebih 125 hari kerja, termasuk waktu yang diperlukan untuk umpan balik dari publik. Pada kenyataannya, keseluruhan proses akan memakan waktu lebih lama jika pengusaha tidak berkonsultasi dengan penasihat profesional dan melakukan ini tanpa saran dan informasi yang tepat.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Sektor atau aktivitas bisnis yang tidak diwajibkan untuk memperoleh AMDAL tetapi masih berdampak terhadap lingkungan harus memperoleh UKL-UPL sesuai Hukum Lingkungan di Indonesia.

Dokumen UKL-UPL mengikutsertakan rencana, dampak lingkungan dari aktivitas, serta manajemen lingkungan dan program pemantauan.

Aplikasi UKL-UPL lalu diserahkan ke otoritas terkait, dan prosesnya memakan waktu sekitar 14 hari kerja. Namun, masanya beragam dan terkadang memakan waktu lebih lama.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Sektor atau aktivitas bisnis tertentu bahkan tidak membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL. Yang mereka perlukan adalah menyerahkan SPPL kepada otoritas terkait di Indonesia. Jangka waktu aplikasi SPPL tidak dijelaskan lebih detail, bisa lama atau cepat.

Proses Persetujuan Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengatur jenis kegiatan bisnis yang membutuhkan izin lingkungan. Proses persetujuan untuk izin lingkungan ini akan melewati empat tahapan:

  1. Persiapkan AMDAL atau UKL-UPL.
  2. Evaluasi AMDAL dan UKL-UPL, lalu kemudian memperoleh persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL.
  3. Pengajuan izin lingkungan.
  4. Penyerahan aplikasi ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Indonesia, atau gubernur/otoritas provinsi/kota.

Cekindo adalah konsultan bisnis terkemuka di Indonesia yang melayani klien dari berbagai belahan dunia. Hubungi kami untuk informasi lebih jauh tentang izin lingkungan di Indonesia, dan kami akan memberikan Anda penawaran gratis.