• en

Merombak Insentif Pajak yang Tidak Menarik di Indonesia

Merombak Insentif Pajak yang Tidak Menarik di Indonesia Review by tenissa.tjahjono on 12. 4. 2018 Company Registration in Indonesia, Market Research in Indonesia, Work Permit in Indonesia, Product Registration in Indonesia, Local Partner Selection in Indonesia, Trade Mission in Indonesia, Company Formation in Indonesia, Company Establishment in Indonesia, Company Set Up in Indonesia, Payroll Outsourcing in Indonesia, Tax Reporting in Indonesia, Medical Product Registration in Indonesia, Medical Device Registration in Indonesia, Cosmetic Registration in Indonesia, Food Supplement Registration in Indonesia.
Rated
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/cekindob/public_html/cekindo.com/wp-content/themes/cekindo_2016/single.php on line 30

Insentif pajak diberlakukan untuk memberi manfaat langsung kepada wajib pajak dan investor untuk mengambil tindakan tertentu. Ini adalah tindakan pemerintah yang mendukung perusahaan untuk berinvestasi dan membangun infrastruktur di Indonesia.

Insentif pajak sangat penting di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo karena pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian Indonesia melalui investasi.

Selain itu, insentif pajak sudah lama menjadi salah satu cara bagi negara-negara di dunia untuk meningkatkan produktivitas dan menumbuhkan perekonomian dengan cepat. Insentif pajak termasuk memotong pajak sebagai ganti untuk operasi dan implementasi yang akan menguntungkan perekonomian negara.

Negara-negara seperti Malaysia, Irlandia, Taiwan, Singapura dan Korea adalah negara-negara yang populer dalam mengimplementasikan insentif pajak

Alasan Tidak Menariknya Insentif Pajak di Indonesia

Pada tahun 2017, beragam insentif pajak, seperti tax allowance dan tax holiday, ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada investor.

Di antara banyak industri di Indonesia, investasi dalam industri-industri utama seperti sektor minyak dan gas, produksi logam, telekomunikasi, pertanian, industri manufaktur dalam zona ekonomi khusus dan transportasi laut sangat didukung oleh pemerintah melalui insentif pajak.

Sayangnya, tanggapannya tidak antusias karena tidak banyak investor yang tertarik dengan upaya pemerintah, hampir tidak ada satu pun yang mengajukan insentif pajak tahun lalu.

Mengapa insentif pajak di Indonesia tidak menarik?

Wakil Menteri Keuangan Indonesia Mardiasmo menyatakan bahwa prosedur yang membingungkan dan regulasi birokrasi adalah yang menyebabkan tidak menariknya insentif pajak di Indonesia.

Selain itu, rendahnya tingkat kepastian hukum dari pemerintah juga menjadi penyebab banyak investor yang merasa ragu. Insentif pajak yang ada sekarang bisa saja menjadi tidak berlaku lagi nanti, terutama setelah pemilihan presiden, sehingga sulit bagi Indonesia untuk mendukung terciptanya investasi ekonomi sesuai harapan.

Empat Rencana Insentif Pajak

Penghasilan pajak adalah dasar pemasukan bagi Indonesia, dengan total kontribusi sebesar 85,4 persen. Oleh karena itu, insentif pajak yang kompetitif harus menjadi bagian besar dari upaya perubahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa untuk menarik lebih banyak investasi, sejumlah regulasi harus dirombak untuk memberikan paket insentif yang lebih menarik bagi mereka yang tertarik untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia.

Saat ini, ada empat rencana investif pajak dalam bentuk tax holiday, tax allowance, deduksi pajak untuk perusahaan berskala kecil dan menengah serta insentif pajak untuk perusahaan yang bergerak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Tax Allowance

Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah akan meningkatkan jumlah sektor yang memenuhi syarat untuk insentif, termasuk deduksi pajak. Bersama dengan rekomendasi-rekomendasi dari banyak kementerian, ekspansi sektor bisnis ini berdasarkan perintah dari Presiden.

Sektor bisnis yang akan mendapatkan tax allowance akan diberitahukan setelah perombakan.

Tax Holiday

Pemerintah Indonesia akan menawarkan deduksi pajak penghasilan sebesar 10 hingga 100 persen.

Deduksi Pajak untuk Perusahaan Berskala Kecil dan Menengah

Menindaklanjuti Peraturan Kementerian Keuangan No. 250/1995, perusahaan berskala kecil dan menengah memenuhi syarat untuk deduksi pajak.

Deduksi Pajak Penghasilan

Terakhir, bisnis yang bergerak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan memenuhi syarat untuk mengajukan deduksi pajak sebesar maksimum 200 persen.

Kesimpulan

Menurut Sri Mulyani, masih terdapat banyak masalah sehingga investor menjadi sangat waspada saat ingin menginvestasikan uangnya di Indonesia. Masalah-masalah yang dimaksud adalah langkanya bahan mentah dan tenaga kerja atau buruh.

Lebih lanjut Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah Indonesia perlu meninjau dan membuat beberapa penyesuaian terhadap struktur insentif pajak yang ada saat ini untuk memperbaiki kondisi investasi di Indonesia. Prosedur yang lebih sederhana tanpa proses yang panjang bagi investor untuk mendapatkan insentif pajak juga merupakan bagian dari perubahan untuk meningkatkan keyakinan investor.

Anda memiliki pertanyaan sehubungan dengan insentif pajak dan investasi di Indonesia atau Anda ingin berbagi masukan? Hubungi para ahli di Cekindo sekarang juga.