Segala yang Perlu Anda Tahu tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa di area bea cukai Indonesia. Dengan kata lain, PPN adalah pajak konsumsi yang diberlakukan untuk setiap tahap produksi hingga penjualan produk akhir. Oleh karena itu PPN di Indonesia berpengaruh terhadap konsumen dan bisnis.

Cekindo menyajikan panduan dasar dengan poin-poin utama terkait PPN yang harus diketahui setiap pemilik bisnis karena akan memengaruhi bisnis dan pelanggan Anda di Indonesia.

Tarif PPN di Indonesia

Tarif PPN di Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

• 10% untuk kebanyakan kasus
• 5% atau 15% tergantung peraturan pemerintah
• 0% untuk ekspor barang kasat mata dan tak kasat mata kena pajak
• 0% untuk ekspor jasa atau layanan

Perhitungan PPN dilakukan melalui implementasi tarif PPN terhadap dasar pajaknya. Dasar pajak disetujui antar pihak terkait yang melakukan transaksi. Beberapa kasus harus digunakan sebagai dasar pajak dan yang dimaksud adalah:

• Nilai pasar untuk transaksi antar pihak
• Biaya penjualan barang kena pajak untuk penggunaan internal atau sebagai hadiah
• Harga lelang untuk pengiriman barang kena pajak
• Harga yang telah disepakati untuk pengiriman barang kena pajak
• Film impor senilai IDR 12 juta per film
• 20% dari total harga tanah
• Harga jual ritel untuk impor atau pengiriman produk tembakau
• Layanan pengiriman paket (10% dari billing sesungguhnya)
• Layanan biro perjalanan dan wisata – pengiriman bukan berdasarkan komisi (10% dari billing sesungguhnya)
• Pengiriman perhiasan emas (20% dari harga jual)
• Pengiriman freight forwarding (10% dari billing sesungguhnya)

Produk dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN di Indonesia

Berikut barang yang tak kena PPN di Indonesia:

• Pengeboran atau pertambangan dari ekstraksi langsung dari sumbernya. Yang termasuk adalah gas alam, minyak mentah, batu bara, energi geotermal, kerikil dan pasir, bijih besi, bijih tembaga, bijih emas, timah, bijik perak, dll.
• Layanan makanan dan minuman di hotel dan restoran untuk dine-in dan take away
• Batangan emas, sekuritas dan kas
• Komoditas dasar seperti garam, beras, kacang kedelai, jagung dan sagu

Berikut jasa atau layanan yang tak kena PPN di Indonesia:

• Layanan medis dan kesehatan
• Layanan surat
• Layanan sosial seperti pemakaman
• Layanan keagamaan
• Layanan asuransi
• Layanan seni dan hiburan
• Layanan edukasi
• Layanan transportasi umum
• Layanan hotel
• Layanan ketenagakerjaan
• Layanan makanan dan katering
• Layanan telepon umum
• Layanan penyiaran yang tak terkait iklan

Melaporkan PPN di Indonesia

Perusahaan yang adalah Pengusaha Kena Pajak atau PKP harus melaporkan PPN dan kegiatan bisnis terkait setiap bulan. Perusahaan dengan beberapa cabang harus mendaftarkan setiap cabang ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Kewajiban PPN diselesaikan dengan mekanisme input-output (input pajak dan output pajak).

Refund PPN di Indonesia

Refund PPN berlaku di Indonesia. Perusahaan dapat mengajukan aplikasi refund pada akhir tahun buku. Keputusan refund PPN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sangat bergantung pada audit PPN yang dilakukan dalam 12 bulan setelah penerimaan aplikasi refund.

Aplikasi dianggap disetujui jika tidak ada keputusan. Perusahaan lalu diwajibkan menyerahkan dokumen pendukung ke Direktorat Jenderal Pajak dalam satu bulan.

Bagaimana Cekindo dapat Membantu

Di Cekindo, kami memberikan layanan pajak berkualitas dan profesional untuk klien, termasuk pelaporan PPN dan refund PPN. Spesialis pajak kami memiliki pengetahuan mendalam akan hukum perpajakan di Indonesia dan siap membantu nda menangani semua situasi terkait dengan pajak.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Cekindo dapat membantu perusahaan Anda berhadapan dengan sistem perpajakan yang kompleks di Indonesia, hubungi kami dengan mengisi form di bawah ini.