Membangun Masa Depan Berkelanjutan: Peran Pajak Karbon dalam Penggunaan Batu Bara oleh Bisnis

Batu bara sebagai sumber energi telah lama menjadi perhatian karena kontribusinya yang besar terhadap polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, banyak negara mulai menerapkan kebijakan pajak karbon sebagai upaya untuk membatasi penggunaan batu bara.

Kebijakan pajak karbon bertujuan untuk memberikan harga pada emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara. Kebijakan ini mendorong perusahaan dan individu untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Penggunaan Batu Bara Mencapai Puncaknya pada Tahun 2022

Laporan tahunan mengenai proyeksi konsumsi batu bara menunjukkan bahwa penggunaan batu bara secara global diperkirakan akan meningkat sebesar 1,2% pada tahun 2023.

Meskipun upaya pengurangan konsumsi batu bara meningkat di negara-negara maju, permintaannya tetap tinggi di negara-negara berkembang di Asia. Karena situasi ini, diperkirakan bahwa penggunaan batu bara tidak akan berubah hingga tahun 2025.

Karena harga gas yang lebih tinggi dan kelangkaan gas Rusia di Eropa, banyak perusahaan yang beralih ke batu bara. Akibatnya, Tiongkok, India, dan Indonesia sebagai tiga produsen batu bara terbesar di dunia akan mencetak rekor produksi baru tahun ini.

Namun, meskipun harga batu bara tinggi dan margin keuntungan bagi para penambang cukup besar, belum terlihat adanya lonjakan investasi dalam proyek batu bara yang ditujukan untuk ekspor.

Hal ini menunjukkan bahwa batu bara akan terus menjadi sumber tunggal terbesar emisi karbon dioksida di sektor energi global.

Pajak Karbon: Denda atas Emisi Karbon Berlebih oleh Perusahaan

Pajak karbon adalah bentuk denda atau sanksi yang dikenakan kepada perusahaan atas emisi karbon berlebih yang dihasilkan dari aktivitasnya. Pemerintah Indonesia secara khusus merilis Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022.

Peraturan tentang perpajakan batu bara dikeluarkan untuk memastikan kepastian hukum terkait kewajiban pajak.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah secara jelas mengatur bagaimana pajak karbon harus dibayar, baik oleh perusahaan atau individu itu sendiri maupun dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Perusahaan atau individu diwajibkan mencatat kegiatan yang menghasilkan emisi karbon serta penjualan barang yang mengandung karbon sebagai dasar perhitungan pajak karbon yang harus dibayar. Peraturan ini diterbitkan pada 12 Desember 2022 dan telah berlaku.

Tujuan Implementasi Pajak Karbon

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, perusahaan dan masyarakat umum memiliki pertanyaan terhadap tujuan utama dari penerapan pajak karbon.

Tujuan pertama dan paling penting adalah untuk mengurangi emisi karbon dan aktivitas terkait karbon yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, pajak karbon juga berfungsi sebagai alat fiskal yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini juga menandakan pergeseran menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Terakhir, penerapan pajak ini juga menjadi sinyal bagi komunitas internasional bahwa Pemerintah Indonesia tengah melakukan perubahan besar dan menunjukkan kesadaran lingkungan.

Pajak karbon dirancang untuk menegakkan akuntabilitas, namun ditentukan dengan pertimbangan yang matang agar tidak menghambat aktivitas bisnis.

Jika pajak karbon dikenakan terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan pelaku usaha hengkang dari suatu negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kelebihan dan Kekurangan Pajak Karbon

Seperti kebijakan lainnya, penerapan pajak karbon memiliki kelebihan dan kekurangan. Kebijakan ini memberikan tekanan besar kepada industri padat karbon untuk mematuhi batas emisi yang ketat.

Kebijakan ini dapat mengurangi insentif perusahaan untuk meningkatkan produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Risiko lain yang mungkin timbul adalah terganggunya hubungan dagang antarnegara.

Kekhawatiran umum dari para investor adalah cepatnya industrialisasi sektor manufaktur, yang merupakan tulang punggung perekonomian, khususnya di Indonesia.

Namun, kelebihannya juga jelas. Kebijakan ini memberikan kontribusi besar dalam upaya mengatasi perubahan iklim dengan biaya yang lebih rendah.

Manfaat lingkungan yang berdampak seperti peningkatan kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian, dan penghematan biaya dari berkurangnya upaya mitigasi polusi dapat dirasakan dengan diberlakukannya pajak karbon.

Skema Pajak Karbon di Indonesia

Peraturan pemerintah baru terkait pajak karbon diterbitkan di bawah hukum yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perusahaan atau individu yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon maupun pemungut pajak karbon diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batas waktu penyampaian SPT adalah SPT Tahunan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun kalender, atau SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

Apabila perusahaan atau Individu tidak melaksanakan kewajiban ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pemungut pajak karbon serta kriteria tertentu akan diatur dalam peraturan menteri.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, urusan perpajakan merupakan hal yang kompleks dan diatur secara ketat. Sistem ini terus berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Untuk meringankan beban bisnis, InCorp Indonesia menyediakan layanan perizinan usaha dan pendaftaran perusahaan. Dengan mempercayakan InCorp Indonesia (perusahaan Anscetium), bisnis dapat lebih fokus menjalankan kegiatan inti mereka.