Peluncuran Versi Baru Sistem OSS pada 4 November 2019: Yang Perlu Diketahui Posted on 1 Desember 201911 Februari 2023 by Deny Setiyadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Indonesia mengeluarkan Surat BKPM 5743 tentang Rencana Implementasi Versi Baru Sistem Online Single Submission (OSS) pada 17 Oktober 2019. Surat 5743 berisi peluncuran OSS Versi 1.1 pada 4 November 2019. Semua proses perizinan usaha dihentikan antara 1 dan 3 November 2019 terkait dengan adanya peluncuran OSS. Menurut Surat 5743, Pemerintah Daerah dihimbau oleh BKPM untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem perizinan yang sudah ada sehingga sistem akan terintegrasi dengan OSS baru. Integrasi OSS baru ini penting untuk memastikan kepatuhan perizinan usaha sektor bisnis. Di dalam artikel ini Cekindo akan memperkenalkan beberapa perbedaan utama antara OSS versi lama dan OSS versi 1.1. Perbedaan OSS Versi Lama dan Versi 1.1 1. Registrasi Akun Tak seperti OSS versi lama di mana pelaku bisnis tak diberikan penjelasan, OSS versi 1.1 memberikan definisi kepada semua pelaku bisnis seperti individu, non-individu dan perwakilan. 2. Tahapan Perizinan Usaha Tahapan perizinan usaha di OSS versi 1.1 dibedakan menjadi legalitas data, nomor identifikasi usaha, izin usaha dan izin operasional atau komersial; sementara di versi sebelumnya tahapan berada dalam sebuah siklus yang terdiri dari lima langkah: akta notaris, kelengkapan data, izin usaha, komitmen izin usaha dan komersial dan output. 3. Legalitas Format Data Entry Legalitas format data entry di OSS versi 1.1 tersedia bagi badan usaha dan badan hukum. Di OSS sebelumnya, hanya tersedia satu format yakni perusahaan perseroan terbatas. 4. Izin Lokasi Selain izin lokasi lahan, izin lokasi hutan dan air juga dimasukkan ke dalam OSS versi 1.1. 5. Izin Operasional/Komersial (IOK) OSS Versi 1.1 yang lebih canggih memberikan surat saat pelaku bisnis memenuhi komitmen. Surat ini menjadi konfirmasi bahwa pelaku bisnis diizinkan mengajukan IOK. OSS versi sebelumnya hanya menyediakan daftar prasyarat komitmen IOK. 6. Izin Usaha OSS versi 1.1 memiliki daftar persyaratan izin usaha terkait yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, daftar ini akan diperbarui secara otomatis saat dokumen yang diperlukan diunggah. OSS sebelumnya hanya menunjukkan status efektif atau tidak efektif. Sudahkah Anda tahu? Sejak September 2019, 45 sektor bisnis tambahan tak lagi perlu mengajukan izin tambahan. 7. Total Nilai Investasi Sistem OSS sebelumnya hanya mengizinkan total nilai investasi dengan kombinasi investasi di lebih dari satu sektor usaha, jika mereka memiliki dua digit utama yang sama di kode KBLI. OSS versi 1.1 memperhitungkan total nilai investasi berdasarkan lima digit di kode KBLI. 8. Kantor Cabang dan Perwakilan Selain Kantor Perwakilan Perdagangan Perusahaan Asing (KP3A), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTWN), dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) yang telah termasuk dalam OSS versi lama, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) juga dimasukkan ke dalam OSS versi 1.1 sebagai salah satu kantor perwakilan asing. Bisnis-bisnis diizinkan mendaftarkan kantor cabang mereka di Indonesia di bawah OSS versi 1.1. Bagaimana Cekindo dapat Membantu Cekindo menyediakan kombinasi antara wawasan bisnis dan praktik hukum bisnis untuk membantu Anda menavigasikan perubahan prosedur bisnis dan undang-undang kepatuhan di Indonesia. Dari registrasi bisnis dengan OSS hingga kepatuhan hukum dan mitigasi risiko hingga riset pasar, kami bekerja sama dengan Anda untuk menciptakan solusi yang mengoptimalisasi kinerja bisnis Anda di Indonesia. Kami memiliki ahli hukum dan konsultan bisnis dengan spesialisasi areanya masing-masing yang dapat membantu Anda terkait kepatuhan dan upaya bisnis. Ingin meningkatkan kesuksesan bisnis jangka panjang? Bicaralah dengan salah satu konsultan Cekindo dengan mengisi form di bawah ini.
Kabar Super: 45 Sektor Bisnis Tambahan tak Lagi Perlu Mengajukan Izin Tambahan Posted on 20 September 201911 Februari 2023 by Deny Setiyadi Seperti di negara-negara lain, saat menyangkut memulai bisnis di Indonesia, Anda akan berhadapan dengan sejumlah instansi pemerintahan di tingkat provinsi dan lokal untuk mengajukan izin usaha. Masing-masing kawasan di Indonesia mungkin mewajibkan jenis-jenis izin yang berbeda sebelum pengusaha dapat mulai berbisnis. Kabar baik bagi investor lokal dan asing, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai cara efektif untuk mendorong masuknya investasi. Sebelumnya, upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara yang ramah bisnis telah dilakukan melalui penyederhanaan proses aplikasi izin usaha melalui implementasi sistem Online Single Submission (OSS). Sekarang, pemerintah menambahkan 45 sektor bisnis (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI) yang dapat segera mulai beroperasi begitu memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS tanpa harus mengajukan izin tambahan seperti izin pariwisata. OSS Menjamin Proses Aplikasi Izin Usaha yang Lebih Cepat dan Nyaman OSS adalah aplikasi izin usaha berbasis situs terintegrasi di Indonesia yang memungkinan proses aplikasi dalam waktu dua jam, sehingga menjadikan OSS contoh ideal dari model layanan yang cepat, pasti dan terjangkau. Pemilik bisnis dan investor dari berbagai belahan dunia sekarang dapat mengakses sistem OSS online kapan pun dan di mana pun. Seperti yang telah disampaikan secara singkat di atas, izin usaha dibutuhkan untuk kegiatan bisnis dan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk juga perusahaan asing (PT PMA). Dengan adanya implementasi OSS yang telah berlaku efektif sejak Juli 2018, semua badan usaha harus melakukan registrasi online. Setelah melengkapi registrasi di OSS, setiap bisnis akan secara otomatis memperoleh NIB satu hari setelah registrasi, jika semua dokumen wajib telah lengkap. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan – SIUP) juga akan diberikan bersamaan dengan NIB jika bisnis Anda tak membutuhkan izin lain, tergantung pada sektor bisnis pilihan Anda. Update tentang Izin Usaha di Indonesia: 45 Sektor Bisnis Tambahan tak Lagi Wajib Mengajukan Izin Tambahan Jika Anda bertujuan menjalankan bisnis di salah satu sektor bisnis berikut ini, Anda tak lagi perlu mengajukan izin tambahan. Sesudah memperoleh NIB dan SIUP, Anda dapat segera mulai menjalankan bisnis. Kode KBLI Sektor Bisnis (Indonesia) Sektor Bisnis (Inggris) 52240 Penanganan kargo (Bongkar muat barang) Cargo & logistics (Loading & Discharging) 56103 Kedai Makanan Eatery 56304 Kedai Minuman Drink stall (coffee shop, juice counter,etc) 56305 Rumah/kedai obat tradisional Traditional and/or herbal medicine 71204 Jasa inspeksi teknik instalasi Technical installation 74201 Aktivitas fotografi Photography 80200 Aktivitas jasa sistem keamanan Security system 85500 Aktivitas penunjang pendidikan Education and/or training 36001 Penampungan,penjernihan dan penyaluran air minum Water tank, purifier and distribution of drinking water 36003 Aktivitas penunjang pengelolaan air Water management system 56104 Penyediaan makanan keliling / tempat tidak tetap Food huckster 56109 Restoran dan penyediaan makanan keliling Food merchant (i.e food truck) 56306 Penyediaan minuman keliling Drinks huckster 59201 Aktivitas perekaman suara Recording studio 59202 Aktivitas penerbitan musik dan buku musik Music publisher 79112 Agen perjalanan bukan wisata Travel agency (i.e ticketing) 81100 Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas Service provider for supporting facilities 81290 Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya Cleaning service 82110 Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor Supporting activities for office administration 82200 Aktivitas call center Call center 82302 Event organizer Event organizer 82910 Aktivitas debt collection dan biro kredit Debt collection 82990 Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL Other supporting activities undefined in other categories 90003 Aktivitas penunjang hiburan Entertainer (i.e. photographer, make-up artist) 91025 Taman budaya Cultural park management 91029 Wisata budaya lainnya Others cultural tourism activities 92000 Aktivitas perjudian dan pertaruhan Gambling (online and offline) 96910 Aktivitas pemakanan dan kegiatan YBDI Funeral 93299 Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL Other amusement and recreation activities 35104 Aktivitas penunjang kelistrikan Others supporting electrical system 70100 Aktivitas kantor pusat Headquarters / office management 70202 Aktivitas konsultasi transportasi Consulting related to transportation 70203 Aktivitas kehumasan Public relations 73100 Periklanan Advertising 74901 Aktivitas penerjemah Interpreter/Translation 74902 Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis Business consultancy and brokerage 77210 Sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga Lease for sport equipment & outdoor activities without option rights 77291 Aktivitas sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta Lease for party equipment without option rights 77292 Aktivitas sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi Lease for household equipment without option rights 77293 Sewa guna usaha tanpa hak opsi barang hasil pencetakan dan penerbitan Lease for publishing goods without option rights 77294 Sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias Lease for flower and plants without option rights 77295 Sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik Lease for music instrument without option rights 77299 Aktivitas sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya Lease for others household equipment without option rights 77303 Aktivitas sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air Lease for water transportation vehicle without option rights 77400 Aktivitas sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan hak cipta Lease for non-financial assets without option rights Untuk informasi lebih lengkap tentang KBLI, jelajahi E-Library Cekindo. Catatan untuk PT PMA Jika perusahaan Anda adalah PT PMA, Anda masih wajib memenuhi persyaratan pendirian PT PMA, seperti batasan kepemilikan asing di bawah Daftar Negatif Investasi (DNI), modal disetor awal minimum dan rencana investasi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang PT PMA dan keuntungan yang ditawarkan untuk pengusaha asing, baca Registrasi PT PMA di Indonesia. Konsultasi dengan Ahli sebelum Melakukan Inkorporasi Bisnis di Indonesia Untuk memastikan kelancaran inkorporasi bisnis di Indonesia, hal terbaik untuk dilakukan adalah berkonsultasi dengan para ahli. Terdiri dari tim yang berisikan konsultan profesional dan spesialis hukum, Cekindo telah membantu ribuan klien yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia. Mulailah dengan menghubungi salah satu spesialis kami, gratis. Isi form di bawah ini atau kunjungi salah satu kantor kami di Jakarta, Bali dan Semarang.
Izin Produksi Minuman Beralkohol: Memperoleh Izin Usaha Industri via OSS Posted on 12 Agustus 201913 Desember 2023 by Deny Setiyadi Untuk mempertegas regulasi terkait perizinan minuman beralkohol di Indonesia sehubungan dengan produksi, impor atau distribusi minuman beralkohol di Indonesia, Kementerian Industri baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan 17/2019: Kendali dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol terkait izin produksi minuman beralkohol. Peraturan 17/2019 menggantikan peraturan sebelumnya: Peraturan Menteri No. 63/M-IND/PER/7/2014 dan versi revisi Peraturan No. 62/M-IND/PER/8/2015. Peraturan 17/2019 membahas isu terkait kelas minuman beralkohol, persyaratan bisnis, seperti izin usaha, untuk perusahaan minuman beralkohol dan larangan untuk bisnis ini di Indonesia. Kelas Minuman Beralkohol di Indonesia Sesuai Peraturan 17/2019, minuman beralkohol di Indonesia dapat dibedakan ke dalam tiga kelas: Kelas A: ≤ 5% ethyl-alcohol atau ethanol Kelas B: 5% – 20% ethyl-alcohol atau ethanol Kelas C: 20% – 55% ethyl-alcohol atau ethanol Izin Produksi Minuman Beralkohol: Persyaratan Bisnis dan Izin Usaha Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi pemilik bisnis agar dapat memperoleh izin produksi minuman beralkohol di Indonesia. Perusahaan minuman beralkohol harus mengajukan Izin Usaha Industri (IUI) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Perusahaan minuman beralkohol harus memenuhi standar kualitas minuman beralkohol. Penerbitan Izin Usaha Industri Kementerian bertanggung jawab menerbitkan IUI dengan mempertimbangkan aspek-aspek utama berikut: Daftar Negatif Investasi (DNI) di bawah Peraturan 44/2016: Sektor Bisnis yang Tertutup dan Terbuka Sebagian untuk Investasi Penerbitan IUI dilakukan melalui sistem OSS sesuai Peraturan 24/2018: Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi secara Elektronik READ MORE:Mudah Urus Izin Usaha di Indonesia dengan OSSCara Mendapatkan Izin Impor di IndonesiaBagaimana Memperoleh Nomor Pendaftaran Perusahaan Perubahan Izin Usaha Industri Perubahan IUI dapat dilakukan dengan menyampaikan aplikasi perubahan. Isu terkait IUI yang dapat disampaikan untuk perubahan adalah sebagai berikut, termasuk kriterianya: Kepemilikan, nama perusahaan, orang yang bertanggung jawab Termasuk informasi di Akta Pendirian Alamat pabrik Termasuk perubahan alamat saat lokasi pabrik belum berubah Kelas minuman beralkohol Penurunan kelas minuman beralkohol Kenaikan kapasitas produksi tidak diizinkan Metode pemrosesan kelas baru harus menggunakan teknologi penyulingan atau fermentasi Perubahan lokasi Pendirian pabrik baru Tidak ada kenaikan kapasitas produksi Perusahaan bergabung menjadi satu lokasi Lokasi baru termasuk lokasi satu pabrik Kapasitas built-in tidak diizinkan Kepatuhan dengan kapasitas built-in gabungan Kenaikan kapasitas produksi Perusahaan telah mengetahui kapasitas produksi di bawah IUI yang ada Menteri menunjuk pengawas untuk melakukan audit kapabilitas produksi Harus menyelesaikan cukai sebelumnya yang berlaku Prosedur sebelum Perubahan IUI Sebelum menyerahkan aplikasi perubahan IUI, perusahaan yang menjalankan bisnis minuman beralkohol harus memperoleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro. Prosedur memperoleh rekomendasi adalah sebagai berikut: Menyerahkan aplikasi online via Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan NIB, IUI, dan NPPBKC Melalui ulasan administratif oleh Kementerian Industri. Aplikasi rekomendasi akan diserahkan ke Direktorat Jenderal begitu ulasan berhasil. Melanjutkan dengan ulasan substantif oleh Direktorat Jenderal dalam 5 hari kerja. Begitu disetujui, Direktorat Jenderal akan menerbitkan rekomendasi. READ MORE:Cara Melakukan Pendaftaran PerusahaanBagaimana Mendirikan Perusahaan Patungan di Indonesia?Bagaimana Cara Mendaftarkan Usaha ke DPMPTSP? Izin Produksi Minuman Beralkohol: Pencabutan Izin Usaha Industri Perusahaan akan kehilangan IUI jika melakukan perbuatan berikut: Volume yang dihasilkan lebih besar dari kapasitas produksi built-in yang dinyatakan dalam IUI Kelas minuman beralkohol yang diproduksi tidak ada dalam IUI Tak ada kegiatan produksi dalam tiga tahun berturut-turut Standar Kualitas Minuman Beralkohol Wajib bagi bisnis minuman beralkohol untuk memenuhi standar kualitas produk mereka: Produksi Kepatuhan akan kelas yang tercantum dalam IUI Hanya alkohol food-grade dengan isi menthanol kurang dari 0,01% yang diizinkan Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Kepatuhan akan ketentuan teknis seperti jenis dan kelas produk Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jenis minuman beralkohol tertentu Metode pemrosesan Utilisasi proses fermentasi untuk semua kelas Utilisasi proses penyulingan hanya untuk Kelas C Izin Produksi Minuman Beralkohol: Larangan Perusahaan yang menjalankan bisnis minuman beralkohol dilarang untuk: Menggabungkan produk dengan alkohol non-food-grade atau zat berbahaya lainnya Menghasilkan produk dengan lebih dari 55% ethanol atau ethyl-alcohol Menghasilkan produk dengan volume pengepakan kurang dari 180ml Menggunakan dan menyimpan alkohol non-food-grade Mengemas ulang produk Aplikasi Izin Usaha di Indonesia melalui InCorp Memulai perjalanan untuk mendapatkan lisensi alkohol bisnis Anda bisa menjadi tugas yang menakutkan. Biarkan InCorp mengurangi kompleksitas untuk Anda. Tim kami yang berdedikasi di sini untuk menyederhanakan proses aplikasi, memastikan pengalaman tanpa kerumitan untuk Anda. Siap untuk melangkah? Isi formulir di bawah ini untuk memulai perjalanan aplikasi Anda.
Memahami Sistem Online Single Submission & Nomor Induk Berusaha di Indonesia Posted on 4 April 201911 Februari 2023 by Deny Setiyadi Seperti di hampir setiap negara, memulai bisnis baru di Indonesia berarti berhadapan dengan banyak petugas pemerintahan dan mengunjungi kantor-kantor pemerintah baik di tingkat lokal maupun provinsi. Setiap kawasan di Indonesia mungkin mewajibkan izin yang berbeda berdasarkan kegiatan bisnis, dan banyak aplikasi serta form yang harus dilengkapi. Selain itu, jangan lupakan berbagai biaya yang harus dikeluarkan selama proses. Meskipun memulai bisnis Anda sendiri bisa jadi sangat menggairahkan, namun beberapa langkah yang harus Anda tempuh sebelum dapat mulai menjalankan bisnis di Indonesia bisa mematahkan semangat Anda. Tapi, tidak perlu khawatir karena pemerintah Indonesia telah memiliki solusi yang jauh lebih baik untuk membantu investor lokal dan asing memulai bisnis melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Tunggal, menjadikan Indonesia negara yang sungguh-sungguh ramah bisnis. Tinjauan OSS and NIB Menurut Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017, Indonesia telah menerapkan OSS untuk menyesuaikan dengan tren ekonomi digital melalui digitalisasi aplikasi perizinan bagi bisnis-bisnis di Indonesia. OSS mulai berlaku sejak Juli 2018, menjadikan menjalankan bisnis di Indonesia lebih mudah, terutama bagi investor asing. Sebelum implementasi sistem OSS, konsep terintegrasi tanpa kertas ini telah diuji coba di beberapa lokasi di Indonesia. Sistem ini saat ini telah terintegrasi dengan beberapa sistem pemerintahan dan akan terus terintegrasi dengan lebih banyak sistem pada masa mendatang. Fungsi NIB Tidak seperti proses aplikasi izin usaha bisnis sebelumnya yang membutuhkan tinjauan mendalam dan lama dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), OSS menjadikan registrasi izin online mungkin dalam satu tempat dengan NIB. Menggantikan Izin dan Lisensi Lain Nomor Induk Berusaha (NIB) digunakan sebagai nomor registrasi tunggal baru untuk berbagai tujuan bisnis. Sejak diterapkannya OSS, NIB telah menggantikan banyak izin lain dan dokumen, seperti TDP, izin impor (API-U/API-P) dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Prosedur untuk memperoleh SIUP dan izin usaha lainnya juga telah disederhanakan. Perusahaan yang telah melengkapi registrasi bisnis melalui OSS juga berpotensi didaftarkan untuk asuransi jaminan sosial nasional (BPJS) secara otomatis. Dengan demikian, registrasi bisnis yang diproses melalui OSS membuat perusahaan asing PT PMA melewati izin prinsip, dan menggunakan NIB untuk memroses izin operasional dan komersial. Proses Lebih Cepat dan Tidak Terjadi Duplikasi Jika proses registrasi terdahulu membutuhkan berminggu-minggu, sistem OSS memperkenalkan solusi perizinan terpadu dengan NIB yang hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Anda mungkin akan mendapatkan NIB dalam 30 menit. Selain itu, melalui penerbitan NIB, duplikasi lisensi atau izin dapat dihindari. Bagaimana Jika Registrasi NIB Anda Ditolak? AHU online adalah sistem administratif yang bertanggung jawab akan registrasi badan hukum dan perubahan data perusahaan sementara OSS menjadi agensi yang memiliki kewenangan dan menerbitkan izin komersial serta operasional bagi perusahaan yang terdaftar di AHU online. Saat ini hanya ada beberapa sektor yang diizinkan untuk registrasi NIB melalui OSS mesikpun mereka terdaftar di AHU online. Dalam kasus ini, perusahaan harus menyesuaikan jenis bisnis, tujuan dan kegunaan sesuai dengan standar OSS dalam satu tahun untuk memperoleh NIB. Untuk konsultasi profesional terkait dengan memperoleh NIB melalui OSS, jenis badan usaha dan sektor yang memenuhi syarat registrasi NIB, hubungi Cekindo dengan mengisi form di bawah ini.
Cara Mengurus Izin Impor di Indonesia [Update 2023] Posted on 12 Maret 201925 Oktober 2023 by Deny Setiyadi Pengusaha yang ingin memulai perusahaan importir perlu mengetahui cara mengurus izin di Indonesia. Pengetahuan dasar tersebut adalah salah satu prosedur impor penting yang perlu Anda pahami sebelum memiliki izin impor barang di Indonesia secara resmi dan sah. Sebagai pengusaha, Anda tentu paham jika Indonesia merupakan kawasan perdagangan penting di Asia Tenggara untuk aktivitas ekspor dan impor. Selain itu, Aktivitas perdagangan internasional memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekspor dan impor sendiri berhasil memberi kontribusi sebesar 37% untuk PDB Indonesia. Pada 2016, Indonesia mengimpor barang senilai USD 132 milyar, terutama dari Tiongkok (USD32 milyar), Singapura (USD 26 milyar), Jepang (USD 11 milyar), Malaysia (USD 6.7 milyar) dan Korea Selatan (USD 6.6 milyar). Di tahun 2022, nilai ekspor dan impor Indonesia meraih angka yang signifikan. Untuk aktivitas ekspor, Indonesia meraih pendapatan sebesar USD 291.97 milyar. Sedangkan untuk impor, nilainya meningkat, USD 237.52 milyar. Read more: Tarif Impor Terbaru di Indonesia Perbedaan API-U dan API-P sebelum OSS Dalam memahami cara mengurus izin, pengusaha dan investor perlu mengetahui tentang dua izin khusus dalam menjalankan aktivitas bisnis impor-ekspor tersebut. Kedua jenis izin khusus tersebut adalah API-U dan API-P. Perbedaan di antar kedua jenis izin khusus tersebut bisa terlihat melalui Peraturan Kementerian Perdagangan No. 70/2015 yang berlaku pada 1 Januari 2016. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia dilarang memiliki dua jenis izin impor dalam kurun waktu yang sama. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) API-U merupakan izin impor yang mengatur perusahaan dagang untuk mengimpor barang dari perdangangan umum dan komersial di Indonesia. Dengan peraturan terbaru, individu maupun perusahaan importir kini dapat mengimpor produk lebih dari satu grup dengan kode HS. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Berbeda izin impor sebelumnya, API-P adalah izin yang digunakan untuk mengimpor barang khusus penggunaan pribadi atau perusahaan secara internal. API-P juga dapat digunakan untuk mengimpor bahan mentah untuk proses produksi dalam negeri. Perlu Anda pahami, sebagai Importir dengan API-P Anda perlu memerhatikan bahwa barang hasil impor tidak dapat dijual secara langsung kepada pihak ketiga. Syarat Mengurus API-U API-U adalah Angka Pengenal Impor yang diberikan kepada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan impor umum di Indonesia. Untuk mengurus API-U, berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi: Perusahaan harus memiliki status hukum yang jelas di Indonesia. Memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan modal asing sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terdaftar di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau instansi terkait. Memiliki dokumen-dokumen perusahaan yang lengkap, seperti akte pendirian, NPWP, dan lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan harus memiliki alamat usaha yang jelas dan dapat diverifikasi. Syarat Mengurus API-P bagi Perusahaan Lokal API-P adalah Angka Pengenal Impor yang diberikan kepada perusahaan lokal di Indonesia yang ingin melakukan impor untuk keperluan produksi. Syarat yang diperlukan saat mengurus API-P bagi perusahaan lokal juga identik dengan syarat mengurus API-U di atas. Syarat Mengurus Izin Impor Sebelum Masa OSS? Cara mengurus izin untuk impor sebelum berlakunya OSS melewati proses yang cukup panjang. Importir perlu melakukan registrasi dan pelaporan aktivitas bisnis melalu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kementerian Pertanian selaku regulator aktivitas bisnis impor. Proses tersebut cukup memakan waktu hingga 5 bulan. Di luar itu, cara mengurus izin impor sebelum OSS berlaku juga tergolong rumit. Berikut adalah persyaratan untuk bisa mendapatkannya: Pendirian PT PMA atau PT di Indonesia Memiliki Izin Usaha Tetap untuk pengajuan API-U Penerbitan izin impor Mendapatkan Nomor Induk Kepabeanan Mengajukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk impor makanan dan barang anak-anak Memiliki persetujuan dari badan terkait. BPOM untuk impor makanan Mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Indonesia Read more: Prosedur Perizinan untuk Impor dan Ekspor Minyak, Gas dan Bahan Bakar Lain di Indonesia Bagaimana Cara Mengurus Izin Impor Menggunakan OSS? Efektif sejak bulan Juli 2018, OSS telah jadi sistem terpadu untuk pengajuan izin dan lisensi bisnis di Indonesia. Sistem ini juga memberi kemudahan dalam cara mengurus izin impor bagi para importir. Melalui OSS, importir tidak perlu lagi mendaftarkan diri untuk memiliki API dan Nomor Induk Kepabeanan dalam mengajukan izin dasar untuk impor. NIB sebagai Izin Impor Dasar Semua badan usaha yang beroperasi di Indonesia perlu menggunakan sistem OSS terkait proses registrasi. Hal tersebut juga berlaku dalam cara mengurus izin impor. Proses registrasi OSS membantu para pengusaha untuk lebih mudah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB sebagai izin usaha memiliki masa berlaku tanpa batas selama perusahaan tetap beroperasi. NIB merupakan izin dan lisensi pengganti dari kebutuhan tentang Sertifikat Registrasi Perusahaan, Nomor Identifikasi Importir, dan Nomor Induk Kepabeanan untuk pelepasan bea cukai impor. Kehadiran NIB membuat cara mengurus izin impor jadi lebih mudah. OSS memastikan agar perusahaan impor atau perusahaan yang bergerak dalam kegiatan ekspor tidak perlu melewati proses pengajuan API dan NIK. Meskipun begitu, perusahaan importir perlu memastikan bahwa Namun, importir harus memastikan mereka masih memenuhi persyaratan impor teknis melalui persetujuan otoritas terkait. Apa Perbedaan NIB dan API/NIK? Kehadiran NIB membuat proses cara mengurus izin impor jadi lebih singkat. Berikut adalah beberapa informasi terkait perbedaan NIB dan API/NIK. Masa Berlaku dan Perubahan Data Salah satu keunggulan NIB adalah tidak adanya masa berlaku. Sebelumnya, API harus diperbarui setiap lima tahun. Dengan kata lain, setiap masa berlaku habis, perusahaan perlu kembali mengulang proses pengajuan dan memastikan tidak ada perubahan data signifikan. Namun melalui NIB, kini perusahaan importir tidak perlu lagi melewati proses panjang. Bahkan untuk sekadar mengubah data usaha. Prosesnya pun terkesan lebih mudah. Perusahaan hanya perlu kembali mengakses akun OSS untuk mengubah data perusahaan. Informasi NIB pun secara otomatis akan mengikuti data terkini. Integrasi Sistem Bea dan Cukai di OSS Menggunakan NIB sebagai izin untuk impor umum membantu pengusaha untuk melengkapi kebutuhan administrasi dan regulasi impor lainnya. OSS juga kini telah mendapatkan integrasi dengan sistem bea dan cukai. Sehingga, perusahaan importir dapat memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi dalam satu pintu. Penanggung Jawab Resmi Melalui OSS, cara mengurus izin impor jadi lebih terpusat. Tidak hanya sistem, tapi juga bagi para pengusaha importir. Pasalnya, direktur yang terdaftar di dalam OSS jadi satu-satunya orang yang berhak untuk melakukan penandatanganan dokumen impor. OSS juga menganulir ketentuan sebelumnya dari API. Melalui API, perusahaan boleh memiliki beberapa pihak, seperti kuasa hukum, direktur perusahaan, dan perwakilan lain untuk menandatangani dokumen impor. Read more: Syarat Menjadi Importir: Lisensi Bisnis Impor di Indonesia Bagaimana Cara Mendirikan Perusahaan Dagang di Indonesia? Melakukan ekspansi perusahaan dagang di Indonesia merupakan cara terbaik untuk menawarkan produk atau layanan baru, membuka pasar domestik baru, hingga mengurangi beban biaya manufaktur. Jenis perusahaan dagang paling umum di Indonesia untuk orang asing adalah perusahaan penanaman modal asing (PT PMA). Berikut beberapa persyaratan umum untuk Anda ketahui. Untuk memudahkan proses pendirian perusahaan, Anda bisa menghubungi Cekindo untuk memahami regulasi dan hukum indonesia. Pastikan sektor dan lokasi bisnis Anda masuk ke dalam Daftar Investasi Positif Lakukan pemeriksaan nama perusahaan melalui AHU Online dan melengkapi proses Inkorporasi di Kementerian Hukum dan HAM Registrasi di OSS InCorp Indonesia dapat membantu Anda mengurus izin impor di Indonesia via OSS. Konsultan kami juga siap memberi dukukngan kepada Anda dalam memahami regulasi terbaru agar memastikan proses pendirian perusahaan berjalan lancar.
Layanan Sistem Online Single Submission Mulai Beroperasi di BKPM Posted on 31 Desember 201811 Februari 2023 by Satriyo Untoro Menjelang akhir tahun 2018, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), juga lebih dikenal sebagai sistem Online Single Submission (OSS), akan ditransfer dari Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai 2 Januari 2019. Jadwalnya adalah sebagai berikut: Layanan izin operasional yang membantu dan menjalankan sistem OSS dimulai pada 2 Januari 2019. Isu-isu seputar transfer akan ditangani bersama oleh Tim Teknis dari Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi. Penyediaan infrastruktur sistem OSS oleh BKPM akan dimulai 1 Maret 2019. Sekretaris Utama BKPM Andi Maulana menyatakan bahwa ia siap menerima transfer layanan izin bisnis dan manajemen sistem OSS dari Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi. Sistem OSS merupakan sistem berbasis web yang saat ini berjalan di infrastruktur cloud dan oleh karenanya tidak membutuhkan transfer aplikasi apapun. Menteri Koordinasi untuk Ekonomi Darmin Nasution telah menekankan bahwa OSS hanya akan berjalan sementara di Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi. Ini hanya menjadi periode transisi sebelum implementasi permanen oleh BKPM. OSS dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Layanan Izin Usaha Terintegrasi Elektronik. Dibentuk pada 9 Juli 2018, sistem OSS bertujuan menyederhanakan perizinan usaha dan menciptakan model layanan izin terintegrasi yang cepat, tidak mahal dan menyediakan kepastian bagi aplikan bisnis. Apa yang Diharapkan? Sistem ini saat ini menerima aplikasi seperti biasa karena prosesnya dilakukan online. Berita terbaru selanjutnya akan terlihat tahun 2019 setelah jadwal berjalan. Untuk informasi lebih jauh, Anda dapat menghubungi tim kami di Jakarta, Semarang dan Bali. Cekindo adalah perusahaan terkemuka yang menyediakan layanan market-entry terintegrasi yang bukan hanya menyediakan layanan untuk menembus pasar tetapi juga memberikan kabar hukum terbaru agar klien tetap mendapat informasi terkini dan terus mematuhi hukum yang berlaku.
Sistem Online Single Submission dan Pengaruhnya terhadap Pendaftaran Perusahaan Posted on 1 November 201811 Februari 2023 by Deny Setiyadi Baru-baru ini pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan yang memihak pebisnis sehingga lebih mudah bagi investor asing untuk memulai bisnis di negara kepulauan ini. Namun, hasilnya masih patut dipertanyakan. Artikel ini memperkenalkan sistem yang baru diimplementasikan untuk registrasi perusahaan di Indonesia bernama Sistem Online Single Submission dan memberikan tinjauan umum tentang fakta-fakta terpenting pada saat peluncurannya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang persyaratan spesifik serta prosedur inkorporasi perusahaan untuk bisnis Anda, hubungi Cekindo dan dapatkan penawaran gratis. Sistem Online Single Submission Pengusaha yang ingin membuka atau melakukan ekspansi bisnis sekarang diwajibkan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Walaupun sistemnya sudah mulai berjalan sejak Juni 2018, implementasi penuhnya akan dimulai pada bulan-bulan atau tahun-tahun mendatang. Potensi OSS bagi pengusaha asing sangatlah besar. Begitu dilaksanakan, investor akan mengajukan dan menerima izin usaha mereka online tanpa perlu mengunjungi beberapa kantor pemerintahan seperti sebelumnya. Namun, untuk implementasinya, saat ini masih terasa seperti mimpi yang masih lama terwujud. Saat ini, orang asing tidak dapat memulai bisnis tanpa bantuan hukum. Mengapa? Walaupun sistem ini mungkin memudahkan proses aplikasi izin usaha, orang asing masih harus memahami jenis izin apa yang mereka perlukan beserta persyaratannya. Inilah kekurangan dari sistem ini saat ini. Proses Registrasi Perusahaan dengan OSS Saat ini, registrasi perusahaan untuk kebanyakan sektor dilakukan melalui tahap-tahap berikut: Persetujuan nama perusahaan Terdiri dari tiga kata dan tidak boleh bersifat vulgar Anggaran Dasar dengan Akta Pendirian Notaris harus menjadi saksi pendirian Persetujuan Badan Hukum Disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Domisili Registrasi Badan Hukum ke OSS Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin Usaha dan Izin Lokasi Izin komersial atau operasional lainnya Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan berfungsi sebagai beberapa izin lain Angka Pengenal Importir (API) – termasuk API-U untuk mengimpor barang dengan tujuan dagang dan API-P untuk mengimpor barang untuk tujuan internal saja Nomor Induk Kepabeanan (NIK) Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai registrasi di bawah Sistem Kesehatan dan Jaminan Sosial yang dikenal sebagai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Izin Komersial dan Operasional Bisnis yang beroperasi dalam bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, produksi dan distribusi perangkat medis serta kosmetik diwajibkan mengajukan izin tambahan sebelum mulai beroperasi di Indonesia. Untuk memulai proses pengajuan, bisnis diwajibkan mengikuti standar, izin, sertifikasi dan registrasi wajib lainnya yang sesuai dengan bidang bisnis masing-masing. Kabar Hukum Terbaru Lainnya Struktur Organisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Untuk memulai perusahaan penanaman modal asing, setidaknya dibutuhkan dua pemegang saham yang dapat berupa individu atau korporasi, orang asing atau orang Indonesia atau kombinasi keduanya. Jumlah saham minimum adalah IDR 10 juta per satu pemegang saham. Berdasarkan kabar terbaru, pemerintah Indonesia sekarang mewajibkan setidaknya satu warga lokal untuk menjadi Direktur Lokal atau Komisaris Lokal. Daftar Negatif Investasi Daftar Negatif Investasi membatasi porsi asing untuk perusahaan milik asing di Indonesia. Persentase terbatas, yang baru-baru ini diperbarui, didasarkan pada sektor bisnis di mana perusahaan menjalankan bisnisnya. Investor yang ingin memulai bisnis di sektor yang terbuka penuh seperti restoran, konsultasi manajemen atau perusahaan dagang memiliki keuntungan besar dibandingkan mereka yang memilih menjalankan bisnis di sektor yang terbuka sebagian atau tertutup penuh. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang registrasi perusahaan di Indonesia. Tim kami yang terdiri dari pengacara dan konsultan hukum siap membantu dan memandu Anda melewati keseluruhan prosesnya.