• en

Bagaimana cara mendaftarkan perusahaan asing sebagai PT PMA di Indonesia?

Bagaimana cara mendaftarkan perusahaan asing sebagai PT PMA di Indonesia? Review by Michal Wasserbauer on 30. 11. 2016 Company Registration in Indonesia, Market Research in Indonesia, Work Permit in Indonesia, Product Registration in Indonesia, Local Partner Selection in Indonesia, Trade Mission in Indonesia, Company Formation in Indonesia, Company Establishment in Indonesia, Company Set Up in Indonesia, Payroll Outsourcing in Indonesia, Tax Reporting in Indonesia, Medical Product Registration in Indonesia, Medical Device Registration in Indonesia, Cosmetic Registration in Indonesia, Food Supplement Registration in Indonesia.
Rated
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/cekindob/public_html/cekindo.com/wp-content/themes/cekindo_2016/single.php on line 30

Tidak diragukan lagi, bahwa Indonesia menawarkan peluang bisnis yang besar. Untuk melakukan dan memulai bisnis yang menguntungkan di Indonesia, pebisnis asing harus membentuk PT. PMA.

Kewajiban perusahaan terbatas ini diatur oleh perusahaan hukum No.40 Tahun 2007 (Law Regulation). Sekali anda memutuskan untuk memperluas bisnis dan mengambil keuntungan di pasar yang berkembang ini, maka anda membutuhkan bantuan orang yang ahli untuk menginformasikan aturan dan cara mendaftar perusahaan di Indonesia.

Keuntungan PT PMA

Sebagian besar perusahaan milik asing membangun di Indonesia dengan Perseroan Terbatas (LLC), yang dikenal sebagai PMA-Penanaman Modal Asing -di Indonesia, karena dapat mengambil bentuk milik asing perseroan 100% terbatas atau bisa didirikan sebagai perseroan terbatas melalui usaha patungan dengan mitra Indonesia. Keuntungan dari jenis perusahaan ini adalah bahwa hal itu memberikan investor asing kontrol penuh terhadap arah perusahaan, tidak ada pembatasan di mana PMA dapat beroperasi di Indonesia, dan mengurangi risiko dalam mencari mitra lokal yang cocok.

Sejumlah bidang usaha tertentu mewajibkan sebuah perusahaan asing untuk membangun perusahaan dengan mitra lokal dan diperbolehkan untuk persentase tertentu kepemilikan tergantung pada sektor ini. Spesifikasi ini tercakup dalam Daftar Negatif Investasi. Namun, ada beberapa kegiatan usaha yang tertutup bagi kepemilikan asing berdasarkan Daftar Negatif Investasi, oleh karena itu harus ditetapkan sebagai perusahaan lokal Indonesia (mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.39 / 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup untuk bidang usaha investasi dan yang kondisional terbuka untuk investasi). Dalam hal ini untuk investor asing masih memiliki pilihan alternatif dengan mendirikan perusahaan nominee lokal dalam bentuk perseroan terbatas lokal (yaitu Perseroan Terbatas) dengan 100% pemegang saham lokal tapi tetap di bawah kendali investor asing.

Rencana Investasi PT PMA

BKPM telah menerbitkan Peraturan BKPM (Baca: Regulasi Baru Mengenai Bukti Pengajuan Modal) Nomor 5 tahun 2013 memperkenalkan persyaratan baru untuk prosedur pendaftaran penanaman modal. Berdasarkan peraturan tersebut, investor harus berinvestasi di atas USD 1 juta atau mengacu Rp 10 miliar sebagai rencana investasi mereka dengan minimum modal disetor di atas USD 250.000 atau mengacu Rp 2,5 miliar. rencana investasi dapat berupa uang tunai atau aset tetap seperti mesin namun dikecualikan Tanah dan bangunan.(Read: Bagaimana untuk Memiliki Tanah dan Properti di Indonesia).

Modal yang disetor harus dibayar setelah perusahaan didirikan dan memiliki rekening bank (dinyatakan dengan surat notaris). Perusahaan perlu untuk mencapai realisasi investasi di atas Rp 1 juta untuk mendapatkan lisensi Bisnis sebagai lisensi mereka permanen, izin impor, dan izin lainnya yang berhubungan dengan sektor perusahaan.

Langkah-langkah pendirian PT PMA di Indonesia

ProcedureInstitutionExpected Duration
Approval of company name (should consist 3 words)The Ministry of Law and Human Rights2 days
Review, Revision, and Approval of Principle License as their temporary licenseBKPM14 days
Article of Association (AKTA)Notary4 days
Legalized of Legal Entity (Deed of Establishment/ SK Kehakiman)The Ministry of Law and Human Rights3 days
Certificate of DomicileLandlord of the office building and Local Council3 days
Tax Payer Registration Number (NPWP) and VAT payer (PKP)Tax Office3 days
Company Registration Certificate (TDP)Provnicial Government10 days

 

  1. Persetujuan Nama perusahaan
    Permohonan untuk nama perusahaan dilakukan melalui sistem online, yang dapat diakses oleh notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak nama untuk berbagai alasan, termasuk jika sudah ada atau mirip dengan nama perusahaan lain. Berdasarkan peraturan Indonesia terbaru, nama perusahaan harus terdiri tiga kata. Tidak memuat kata-kata yang dianggap sebagai vulgar atau cabul di Indonesia.
  2. Izin Pokok (BKPM Persetujuan)
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) adalah badan resmi pusat untuk menerima, mengkaji dan menyetujui aplikasi investasi asing serta pemantauan disetujui dan menjalankan proyek-proyek. investor harus mengajukan permohonan dan Investasi yang ditanamkan rencana mereka yang menggambarkan realisasi investasi mereka di atas USD 1.000.000. Rencana investasi willl ditinjau dan direvisi oleh BKPM. Setelah itu telah disetujui, BKPM akan mengeluarkan Izin Prinsip sebagai Izin Investasi Sementara. Izin Prinsip akan berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun. Maka perusahaan perlu untuk mengajukan permohonan Izin Usaha dalam waktu tiga tahun.
  3. Anggaran Dasar (Akta Perusahaan)
    Setelah mendapatkan Izin Pokok dari BKPM, investor diperbolehkan untuk membangun Asing Milik Perseroan Terbatas (PT. PMA) dengan mengatur untuk Anggaran Dasar melalui notaris, yang berlaku sebagai Anggaran Dasar bagi perusahaan.
  4. Pengesahan Badan Hukum (SK Kehakiman)
    Anggaran Dasar disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk disahkan.
  5. Surat keterangan Domisili
    Langkah berikutnya adalah untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dari pemilik gedung kantor dan dari Kecamatan, yang menyatakan alamat perusahaan.
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    Perusahaan harus memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan jika mendaftar diperlukan sebagai pembayar PPN (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak yang terletak di kecamatan yang sama. NPWP berlaku sebagai ID pajak perusahaan dan bermanfaat untuk mengusulkan pinjaman bank, memperoleh dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan lainnya serta untuk pembayaran pajak perusahaan.
  7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    Untuk menyelesaikan PT PMA pendaftaran perusahaan, perusahaan harus mengatur Tanda Daftar Perusahaan dari Pemerintah Provinsi untuk secara resmi mendaftarkan perusahaan di wilayah tersebut

 

PMA proses pendaftaran perusahaan di Indonesia adalah sangat tepat dan dapat menuntut. Selain itu, sebagai negara ASEAN memperbarui dan mengubah peraturan bisnis, memiliki mitra ahli di tanah di Indonesia bisa menjadi penting untuk keberhasilan. bantuan profesional menarik membantu perusahaan menavigasi peraturan lokal dan memahami budaya bisnis di Indonesia.

Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendaftarkan perusahaan asing di Indonesia