PPh Pasal 29: Tarif, Cara Hitung, dan Batas Pembayarannya

PPh Pasal 29 adalah kekurangan pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak saat pajak terutang setahun lebih besar daripada kredit pajak yang sudah dibayar atau dipotong. Kondisi ini muncul di SPT Tahunan dengan status “kurang bayar”.

Rumusnya sederhana: PPh 29 = PPh terutang setahun − kredit pajak (PPh 21, 22, 23, 24, dan angsuran PPh 25). PPh 29 wajib dilunasi sebelum SPT Tahunan dilaporkan, paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT.

Poin Penting

• PPh 29 bukan denda. PPh 29 adalah sisa pajak tahunan yang belum terbayar melalui pemotongan dan angsuran.
• Tarif PPh badan adalah 22%. Badan dengan omzet hingga Rp50 miliar dapat memakai fasilitas Pasal 31E (pengurangan tarif 50% atas sebagian PKP).
• Tarif PPh orang pribadi mengikuti UU HPP: 5% hingga Rp60 juta sampai 35% di atas Rp5 miliar, setelah dikurangi PTKP.
• Pembayaran tahun pajak 2025 dan seterusnya dilakukan melalui kode billing Coretax dengan KAP-KJS 411126-200 (badan) atau 411125-200 (orang pribadi).
• Telat bayar dikenai bunga Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sesuai tarif KMK bulanan, yaitu 1,02% per bulan untuk November 2026.

PPh 29 Sekilas

Aspek	Wajib pajak badan	Wajib pajak orang pribadi
Tarif dasar	22% (Pasal 31E bila omzet ≤ Rp50 miliar)	Progresif 5%–35%
Batas bayar & lapor	4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April)	3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret)
KAP-KJS	411126-200	411125-200
Saluran	Coretax DJP	Coretax DJP
Sanksi telat bayar	Bunga Pasal 9(2b) UU KUP (tarif KMK bulanan)	Sama
Denda telat lapor SPT	Rp1.000.000	Rp100.000

Apa Itu PPh Pasal 29?

PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan. Kekurangan ini terjadi karena pemotongan dan angsuran selama tahun berjalan belum menutup pajak yang sebenarnya terutang.

PPh 29 sering tertukar dengan PPh 25. Bedanya terletak pada waktu dan fungsinya.

BACA JUGA:

• Pajak Perusahaan dan Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia
• Laporan Keuangan Perusahaan: Tujuan, Jenis, dan Aturan Terbarunya
• PT PMA Guide to Indonesia’s Coretax Reporting System

Perbedaan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29

Masih ada beberapa orang yang menyamakan PPh Pasal 25 dan 29. Padahal, ada perbedaan yang sangat signifikan antar tujuan kenapa keduanya dihadirkan. Berikut adalah penjelasan singkatnya.

PPh 29 dan PPh Kurang Bayar

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang wajib dibayar setiap bulan oleh setiap wajib pajak. Perhitungannya didasarkan atas perkiraan penghasilan selama tahun berjalan. Jenis pajak ini dihadirkan untuk mengurangi beban pembayaran pajak tahunan.

Di sisi lain, PPh 29 adalah jenis pajak yang harus dibayar apabila ditemukan adanya kekurangan setelah menghitung total kewajiban pajak tahunan. Pajak ini muncul saat jumlah pajak yang telah dibayar melalui PPh Pasal 25 tidak mencukupi kewajiban pajak yang sebenarnya.

Subjek Pajak PPh 29

Baik individu maupun badan usaha, keduanya dapat menjadi subjek pajak yang dikenakan PPh 29. Wajib pajak individu mencakup pekerja atau pengusaha yang memiliki penghasilan kena pajak.

Sementara itu, pihak badan usaha meliputi berbagai jenis perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kriteria subjek pajak ini umumnya ditentukan oleh peraturan perpajakan, termasuk penghasilan di atas ambang batas tertentu.

	PPh 25	PPh 29	PPh 28A
Arti	Angsuran pajak bulanan tahun berjalan	Kurang bayar di SPT Tahunan	Lebih bayar di SPT Tahunan
Kapan	Setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya	Sekali setahun, sebelum SPT dilaporkan	Setelah SPT diproses
Arah	Wajib pajak membayar	Wajib pajak membayar	Negara mengembalikan atau dikompensasikan

Siapa yang Wajib Membayar PPh 29?

Setiap wajib pajak dalam negeri yang SPT Tahunannya menunjukkan kurang bayar wajib membayar PPh 29. Ini mencakup:

• Wajib pajak badan, termasuk PT, PT PMA, CV, dan bentuk usaha tetap (BUT).
• Wajib pajak orang pribadi, misalnya karyawan dengan lebih dari satu pemberi kerja, profesional, atau pengusaha.

Karyawan dengan satu pemberi kerja biasanya tidak kurang bayar karena PPh 21 sudah dipotong sesuai tarif. Kurang bayar sering muncul jika ada penghasilan lain, misalnya sewa, honor, atau gaji dari dua kantor.

Tarif PPh 29 dan Cara Perhitungannya

PPh 29 dihitung dari tarif PPh yang berlaku untuk jenis wajib pajak.

Tarif PPh Badan dan Fasilitas Pasal 31E

Tarif umum PPh badan adalah 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perusahaan terbuka dengan minimal 40% saham beredar di bursa dapat memakai tarif 19%.

Badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp50 miliar mendapat pengurangan tarif 50% berdasarkan Pasal 31E UU PPh. Pengurangan ini berlaku atas bagian PKP dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar, sehingga tarif efektifnya 11%. Sisa PKP dikenai 22%.

Tarif PPh Orang Pribadi (UU HPP)

Penghasilan Kena Pajak setahun	Tarif
Sampai Rp60 juta	5%
Di atas Rp60 juta – Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta – Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
Di atas Rp5 miliar	35%

PKP orang pribadi dihitung setelah penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan adalah Rp54 juta setahun.

Bagaimana dengan PPh Final 0,5%?

Penghasilan yang sudah dikenai PPh final 0,5% tidak dihitung lagi dalam PPh 29. Sejak PP 20/2026 berlaku pada 22 April 2026, tarif ini hanya terbuka bagi orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi tertentu.

PT, CV, dan firma yang sudah memakai tarif 0,5% sebelum tanggal itu tetap dapat memakainya hingga jangka waktu PP 55/2022 berakhir. Setelah itu, perusahaan beralih ke tarif umum dan dapat memakai Pasal 31E. Pada saat peralihan inilah PPh 29 sering muncul untuk pertama kali.

BACA JUGA:

• Pajak Perusahaan dan Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia
• Membuat NPWP Pribadi Online: Persyaratan dan Cara Cek NPWP
• Panduan Lengkap Tentang Aturan Pajak Minimum Global di Indonesia

Cara Menghitung PPh 29

Hitung PPh terutang setahun, lalu kurangi seluruh kredit pajak.

Contoh 1: PT PMA dengan fasilitas Pasal 31E

PT ABC memiliki peredaran bruto Rp30 miliar dan PKP Rp6 miliar.

Komponen	Perhitungan	Jumlah (Rp)
PKP yang mendapat fasilitas	(4,8 M ÷ 30 M) × 6 M	960.000.000
PPh atas PKP berfasilitas	50% × 22% × 960 juta	105.600.000
PPh atas sisa PKP	22% × 5,04 M	1.108.800.000
PPh terutang		1.214.400.000
Kredit: PPh 25	Rp80 juta × 12 bulan	(960.000.000)
Kredit: PPh 23 dipotong pelanggan		(50.000.000)
Kredit: PPh 22 impor		(100.000.000)
PPh 29 kurang bayar		104.400.000

Contoh 2: Orang pribadi

Budi (TK/0) memiliki penghasilan neto Rp300 juta setahun dari dua pemberi kerja. PPh 21 yang sudah dipotong Rp24 juta.

Komponen	Perhitungan	Jumlah (Rp)
PKP	300 juta − PTKP 54 juta	246.000.000
Lapisan 5%	5% × 60 juta	3.000.000
Lapisan 15%	15% × 186 juta	27.900.000
PPh terutang		30.900.000
Kredit: PPh 21		(24.000.000)
PPh 29 kurang bayar		6.900.000

Hasil PPh terutang tahun ini juga menjadi dasar angsuran PPh 25 tahun berikutnya. PPh 29 yang besar biasanya berarti PPh 25 bulanan perlu naik.

Pembayaran dan Pelaporannya

Wajib pajak harus melunasi PPh Pasal 29 sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindari sanksi yang tidak diinginkan, Anda harus memahami jadwal dan tenggat waktu pembayaran PPh pasal 29 tersebut. 

Objek Pajak PPh 29

Objek dari PPh Pasal 29 mencakup semua jenis penghasilan kena pajak yang diterima oleh individu maupun badan usaha selama satu tahun fiskal.

Penghasilan Kena Pajak yang Menjadi Objek Pajak

Beberapa bentuk penghasilan yang menjadi objek PPh pasal ini antara lain sebagai berikut:

• Gaji dan upah
• Dividen
• Bunga
• Royalti
• Keuntungan dari penjualan aset tetap
• Pendapatan sewa
• Penghasilan dari usaha dagang atau jasa

Setiap jenis penghasilan ini memiliki ketentuannya tersendiri terkait pemotongan atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, Anda perlu memahami jenis pendapatan yang diterima untuk perhitungan pajak yang akurat.

Jadwal Pembayaran dan Tenggat Waktu Pembayaran Pajak

Setiap wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan SPT tahunan. Tanggal ini dibedakan menjadi dua jenis, menyesuaikan jenis wajib pajak orang pribadi serta badan.

• 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi
• 30 April untuk wajib pajak badan

Jika terjadi keterlambatan, Anda akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan tenggat waktu agar tidak terlambat memenuhi kewajiban pajak.

Langkah Pembayaran PPh

Pembayaran PPh Pasal 29 dapat dilakukan melalui bank yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau melalui platform pembayaran pajak online yang disediakan oleh pemerintah. Berikut adalah panduan melakukan pembayaran PPh Pasal 29 dengan mudah:

1. Akses DJP Online: Pertama, bukalah situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kata sandi, serta kode keamanan untuk login.
2. Pilih Menu Bayar dan E-Billing: Di halaman utama DJP Online, pilihlah menu Bayar dan klik E-Billing. Sistem akan mengarahkanmu ke formulir pengisian surat setoran elektronik.
3. Isi Data-Data Yang Diminta:  Masukkan kode 411126 sebagai jenis pajak jika Anda adalah Badan atau 411125 jika Anda adalah orang pribadi.  Selanjutnya, isilah jenis setoran (200 – Tahunan) dan tanggal masa pajak. Jangan lupa untuk menyertakan jumlah pajak yang harus dibayar dengan detail, termasuk kolom terbilang dan uraiannya.
4. Pastikan Data Benar dan Buat Kode Billing:  Periksa ulang semua informasi yang sudah diinput untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jika sudah yakin, klik tombol Buat Kode Billing. Setelah itu, ketikkan kode keamanan (captcha) dan pilih tombol submit.
5. Unduh Ringkasan Pembayaran dan Lakukan Pembayaran:  Sistem akan menampilkan ringkasan surat setoran elektronik. Periksalah kembali detail transaksi. Jika sudah dirasa sesuai, klik tombol Cetak untuk mengunduh kode billing elektronik dan lakukan pembayaran melalui bank, ATM, internet banking, atau kantor pos terdekat.

Kurang bayar lebih besar dari perkiraan? Selisih besar sering berasal dari koreksi fiskal atau kredit pajak yang belum diakui. Minta tinjauan SPT Badan sebelum kode billing dibuat.

Kapan Batas Waktu Pembayaran PPh 29?

PPh 29 wajib dibayar sebelum SPT Tahunan dilaporkan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT.

• Orang pribadi: paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret).
• Badan: paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April untuk tahun buku kalender).

Wajib pajak badan dapat memperpanjang pelaporan SPT hingga 2 bulan. Namun, perpanjangan pelaporan tidak otomatis memperpanjang tenggat pembayaran. Perusahaan yang memperpanjang SPT perlu menyetor perkiraan kekurangan pajak bersama pemberitahuan perpanjangan.

Cara Membayar PPh 29 di Coretax

Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, PPh 29 dibayar melalui Coretax DJP sesuai PMK 81/2024.

1. Login ke Coretax dan buat konsep SPT Tahunan.
2. Isi SPT hingga sistem menghitung status kurang bayar.
3. Buat kode billing dari konsep SPT. Sistem otomatis memakai KAP-KJS 411126-200 (badan) atau 411125-200 (orang pribadi).
4. Bayar melalui bank, pos, atau kanal persepsi lain. Kode billing berlaku 14 × 24 jam (PER-8/PJ/2026).
5. Kirim SPT. Setelah pembayaran tercatat, status SPT berubah dari “Menunggu Pembayaran” dan SPT dapat dikirim.

Untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya, pembayaran SPT Tahunan masih menggunakan e-Billing DJP Online.

Apa Sanksinya Jika Terlambat?

PPh 29 yang dibayar setelah jatuh tempo dikenai sanksi bunga berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP. Tarifnya ditetapkan setiap bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan, yaitu suku bunga acuan ditambah 5% lalu dibagi 12.

Untuk periode 1–30 November 2026, tarifnya 1,02% per bulan (KMK 52/MK/EF.2/2026). Bunga dihitung paling lama 24 bulan, dan bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Contoh: PPh 29 PT ABC sebesar Rp104.400.000 dibayar terlambat 2 bulan. Dengan tarif 1,02%, bunganya Rp104.400.000 × 1,02% × 2 = Rp2.129.760.

Jika SPT juga terlambat dilaporkan, ada denda tambahan Pasal 7 UU KUP: Rp1.000.000 untuk badan dan Rp100.000 untuk orang pribadi.

Bisakah PPh 29 Diangsur atau Ditunda?

Bisa, dalam kondisi tertentu. Berdasarkan PMK 81/2024, wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar dapat mengajukan surat permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh 29.

PMK 81/2024 menambah dua syarat baru: SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir sudah dilaporkan, dan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir sudah dilaporkan. Angsuran atau penundaan yang disetujui tetap dikenai bunga Pasal 19 UU KUP.

Cara Mengurangi Risiko PPh 29 Besar di Akhir Tahun

PPh 29 yang besar biasanya menandakan angsuran PPh 25 terlalu rendah atau pembukuan terlambat ditutup.

• Pantau laba kuartalan. Jika laba naik tajam, ajukan penyesuaian PPh 25.
• Rekonsiliasi kredit pajak. Pastikan bukti potong PPh 23 dan PPh 22 dari pelanggan muncul di Coretax.
• Lakukan koreksi fiskal lebih awal. Biaya yang tidak dapat dikurangkan menaikkan PKP.
• Cek status Pasal 31E dan PPh final. Peralihan dari tarif 0,5% sering membuat PPh 29 melonjak.

Pastikan PPh 29 Perusahaan Anda Tepat

PPh 29 yang dihitung dengan benar mencegah bunga, denda, dan SP2DK di kemudian hari. Perusahaan yang menutup buku lebih awal punya waktu untuk memeriksa koreksi fiskal dan kredit pajak sebelum tenggat.

Ascentium Indonesia (sebelumnya InCorp Indonesia) membantu perusahaan lokal dan PT PMA menghitung PPh badan, menerapkan Pasal 31E, dan melaporkan SPT Tahunan melalui Coretax. Konsultasikan SPT Badan dan PPh 29 perusahaan Anda sebelum musim pelaporan dimulai.

Pertanyaan Paling Sering Diajukan