Perusahaan Minuman Beralkohol Wajib Memperoleh Izin Usaha Industri via OSS

Untuk mempertegas regulasi terkait industri minuman beralkohol sehubungan dengan produksi, impor atau distribusi minuman beralkohol di Indonesia, Kementerian Industri baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan 17/2019: Kendali dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Peraturan 17/2019 menggantikan peraturan sebelumnya: Peraturan Menteri No. 63/M-IND/PER/7/2014 dan versi revisi Peraturan No. 62/M-IND/PER/8/2015. Peraturan 17/2019 membahas isu terkait kelas minuman beralkohol, persyaratan bisnis, seperti izin usaha, untuk perusahaan minuman beralkohol dan larangan untuk bisnis ini di Indonesia.

Kelas Minuman Beralkohol di Indonesia

Sesuai Peraturan 17/2019, minuman beralkohol di Indonesia dapat dibedakan ke dalam tiga kelas:

• Kelas A: ≤ 5% ethyl-alcohol atau ethanol
• Kelas B: 5% – 20% ethyl-alcohol atau ethanol
• Kelas C: 20% – 55% ethyl-alcohol atau ethanol

Persyaratan Bisnis dan Izin Usaha di Indonesia untuk Perusahaan Minuman Beralkohol

Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi pemilik bisnis agar dapat menjalankan bisnis minuman beralkohol di Indonesia.

• Perusahaan minuman beralkohol harus mengajukan Izin Usaha Industri (IUI) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
• Perusahaan minuman beralkohol harus memenuhi standar kualitas minuman beralkohol.

Penerbitan Izin Usaha Industri

Kementerian bertanggung jawab menerbitkan IUI dengan mempertimbangkan aspek-aspek utama berikut:

• Daftar Negatif Investasi (DNI) di bawah Peraturan 44/2016: Sektor Bisnis yang Tertutup dan Terbuka Sebagian untuk Investasi
• Penerbitan IUI dilakukan melalui sistem OSS sesuai Peraturan 24/2018: Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi secara Elektronik

Perubahan Izin Usaha Industri

Perubahan IUI dapat dilakukan dengan menyampaikan aplikasi perubahan. Isu terkait IUI yang dapat disampaikan untuk perubahan adalah sebagai berikut, termasuk kriterianya:

Kepemilikan, nama perusahaan, orang yang bertanggung jawab 

• Termasuk informasi di Akta Pendirian

Alamat pabrik

• Termasuk perubahan alamat saat lokasi pabrik belum berubah

Kelas minuman beralkohol

• Penurunan kelas minuman beralkohol
• Kenaikan kapasitas produksi tidak diizinkan
• Metode pemrosesan kelas baru harus menggunakan teknologi penyulingan atau fermentasi

Perubahan lokasi

• Pendirian pabrik baru
• Tidak ada kenaikan kapasitas produksi

Perusahaan bergabung menjadi satu lokasi 

• Lokasi baru termasuk lokasi satu pabrik
• Kapasitas built-in tidak diizinkan
• Kepatuhan dengan kapasitas built-in gabungan

Kenaikan kapasitas produksi

• Perusahaan telah mengetahui kapasitas produksi di bawah IUI yang ada
• Menteri menunjuk pengawas untuk melakukan audit kapabilitas produksi
• Harus menyelesaikan cukai sebelumnya yang berlaku

Prosedur sebelum Perubahan IUI 

Sebelum menyerahkan aplikasi perubahan IUI, perusahaan yang menjalankan bisnis minuman beralkohol harus memperoleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro.

Prosedur memperoleh rekomendasi adalah sebagai berikut:

• Menyerahkan aplikasi online via Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan NIB, IUI, dan NPPBKC
• Melalui ulasan administratif oleh Kementerian Industri. Aplikasi rekomendasi akan diserahkan ke Direktorat Jenderal begitu ulasan berhasil.
• Melanjutkan dengan ulasan substantif oleh Direktorat Jenderal dalam 5 hari kerja. Begitu disetujui, Direktorat Jenderal akan menerbitkan rekomendasi.

Pencabutan Izin Usaha Industri

Perusahaan akan kehilangan IUI jika melakukan perbuatan berikut:

• Volume yang dihasilkan lebih besar dari kapasitas produksi built-in yang dinyatakan dalam IUI
• Kelas minuman beralkohol yang diproduksi tidak ada dalam IUI
• Tak ada kegiatan produksi dalam tiga tahun berturut-turut

Standar Kualitas Minuman Beralkohol

Wajib bagi bisnis minuman beralkohol untuk memenuhi standar kualitas produk mereka:

Produksi

• Kepatuhan akan kelas yang tercantum dalam IUI
• Hanya alkohol food-grade dengan isi menthanol kurang dari 0,01% yang diizinkan
• Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
• Kepatuhan akan ketentuan teknis seperti jenis dan kelas produk
• Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jenis minuman beralkohol tertentu

Metode pemrosesan

• Utilisasi proses fermentasi untuk semua kelas
• Utilisasi proses penyulingan hanya untuk Kelas C

Larangan

Perusahaan yang menjalankan bisnis minuman beralkohol dilarang untuk:

• Menggabungkan produk dengan alkohol non-food-grade atau zat berbahaya lainnya
• Menghasilkan produk dengan lebih dari 55% ethanol atau ethyl-alcohol
• Menghasilkan produk dengan volume pengepakan kurang dari 180ml
• Menggunakan dan menyimpan alkohol non-food-grade
• Mengemas ulang produk

Aplikasi Izin Usaha di Indonesia melalui Cekindo

Jika Anda tidak yakin bagimana mengajukan izin usaha industri, hubungi kami. Kami akan mewakili Anda mengajukan izin usaha di Indonesia.

Isi form di bawah ini atau kunjungi kantor kami di Jakarta, Bali dan Semarang.