Untuk mempertegas regulasi terkait industri minuman beralkohol sehubungan dengan produksi, impor atau distribusi minuman beralkohol di Indonesia, Kementerian Industri baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan 17/2019: Kendali dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
Peraturan 17/2019 menggantikan peraturan sebelumnya: Peraturan Menteri No. 63/M-IND/PER/7/2014 dan versi revisi Peraturan No. 62/M-IND/PER/8/2015. Peraturan 17/2019 membahas isu terkait kelas minuman beralkohol, persyaratan bisnis, seperti izin usaha, untuk perusahaan minuman beralkohol dan larangan untuk bisnis ini di Indonesia.
Kelas Minuman Beralkohol di Indonesia
Sesuai Peraturan 17/2019, minuman beralkohol di Indonesia dapat dibedakan ke dalam tiga kelas:
Kelas A: ≤ 5% ethyl-alcohol atau ethanol
Kelas B: 5% – 20% ethyl-alcohol atau ethanol
Kelas C: 20% – 55% ethyl-alcohol atau ethanol
Izin Produksi Minuman Beralkohol: Persyaratan Bisnis dan Izin Usaha
Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi pemilik bisnis agar dapat memperoleh izin produksi minuman beralkohol di Indonesia.
Perusahaan minuman beralkohol harus memenuhi standar kualitas minuman beralkohol.
Penerbitan Izin Usaha Industri
Kementerian bertanggung jawab menerbitkan IUI dengan mempertimbangkan aspek-aspek utama berikut:
Daftar Negatif Investasi (DNI) di bawah Peraturan 44/2016: Sektor Bisnis yang Tertutup dan Terbuka Sebagian untuk Investasi
Penerbitan IUI dilakukan melalui sistem OSS sesuai Peraturan 24/2018: Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi secara Elektronik
Perubahan Izin Usaha Industri
Perubahan IUI dapat dilakukan dengan menyampaikan aplikasi perubahan. Isu terkait IUI yang dapat disampaikan untuk perubahan adalah sebagai berikut, termasuk kriterianya:
Kepemilikan, nama perusahaan, orang yang bertanggung jawab
Termasuk informasi di Akta Pendirian
Alamat pabrik
Termasuk perubahan alamat saat lokasi pabrik belum berubah
Kelas minuman beralkohol
Penurunan kelas minuman beralkohol
Kenaikan kapasitas produksi tidak diizinkan
Metode pemrosesan kelas baru harus menggunakan teknologi penyulingan atau fermentasi
Perubahan lokasi
Pendirian pabrik baru
Tidak ada kenaikan kapasitas produksi
Perusahaan bergabung menjadi satu lokasi
Lokasi baru termasuk lokasi satu pabrik
Kapasitas built-in tidak diizinkan
Kepatuhan dengan kapasitas built-in gabungan
Kenaikan kapasitas produksi
Perusahaan telah mengetahui kapasitas produksi di bawah IUI yang ada
Menteri menunjuk pengawas untuk melakukan audit kapabilitas produksi
Harus menyelesaikan cukai sebelumnya yang berlaku
Prosedur sebelum Perubahan IUI
Sebelum menyerahkan aplikasi perubahan IUI, perusahaan yang menjalankan bisnis minuman beralkohol harus memperoleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro.
Prosedur memperoleh rekomendasi adalah sebagai berikut:
Menyerahkan aplikasi online via Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan NIB, IUI, dan NPPBKC
Melalui ulasan administratif oleh Kementerian Industri. Aplikasi rekomendasi akan diserahkan ke Direktorat Jenderal begitu ulasan berhasil.
Melanjutkan dengan ulasan substantif oleh Direktorat Jenderal dalam 5 hari kerja. Begitu disetujui, Direktorat Jenderal akan menerbitkan rekomendasi.
Izin Produksi Minuman Beralkohol: Pencabutan Izin Usaha Industri
Perusahaan akan kehilangan IUI jika melakukan perbuatan berikut:
Volume yang dihasilkan lebih besar dari kapasitas produksi built-in yang dinyatakan dalam IUI
Kelas minuman beralkohol yang diproduksi tidak ada dalam IUI
Tak ada kegiatan produksi dalam tiga tahun berturut-turut
Standar Kualitas Minuman Beralkohol
Wajib bagi bisnis minuman beralkohol untuk memenuhi standar kualitas produk mereka:
Produksi
Kepatuhan akan kelas yang tercantum dalam IUI
Hanya alkohol food-grade dengan isi menthanol kurang dari 0,01% yang diizinkan
Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
Kepatuhan akan ketentuan teknis seperti jenis dan kelas produk
Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jenis minuman beralkohol tertentu
Metode pemrosesan
Utilisasi proses fermentasi untuk semua kelas
Utilisasi proses penyulingan hanya untuk Kelas C
Izin Produksi Minuman Beralkohol: Larangan
Perusahaan yang menjalankan bisnis minuman beralkohol dilarang untuk:
Menggabungkan produk dengan alkohol non-food-grade atau zat berbahaya lainnya
Menghasilkan produk dengan lebih dari 55% ethanol atau ethyl-alcohol
Menghasilkan produk dengan volume pengepakan kurang dari 180ml
Menggunakan dan menyimpan alkohol non-food-grade
Mengemas ulang produk
Aplikasi Izin Usaha di Indonesia melalui Cekindo
Jika Anda tidak yakin bagimana mengajukan izin usaha industri, hubungi kami. Kami akan mewakili Anda mengajukan izin usaha di Indonesia.
Isi form di bawah ini atau kunjungi kantor kami di Jakarta, Bali dan Semarang.
