Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Ada banyak, tetapi beberapa yang paling penting adalah pengurangan biaya (tidak perlu membangun tim internal), kepatuhan (Indonesia terkenal dengan peraturan penggajian yang terus berubah) dan fokus bisnis terhadap inti (penggajian adalah operasi bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan).

Banyak, di antaranya Neraca Saldo, Neraca dan Laporan Laba Rugi.

Ya. Pelaporan pajak bulanan dan tahunan tetap wajib dilakukan. Jika badan usaha anda tak melakukan aktivitas bisnis apapun, maka nilai pajak tertanggung sama dengan nol.

Ya, akan tetapi penghitungannya berbeda. Pegawai lokal yang memiliki NPWP harus membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif setelah dikurangi pajak penghasilan tidak kena pajak. Pegawai asing dengan NPWP harus membayar pajak penghasilan berdasarkan perhitungan antara masa kerja dalam satu tahun (setelah 183 hari).

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS) di mana sebagian akan ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lain oleh karyawan. Kewajiban lainnya adalah terkait pemotongan pajak yang mana persentase dan jenisnya bervariasi.

Resolusi Sengketa Pajak di Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 26 Juni 2024
  • 2 minute reading time
Accounting Services Indonesia

Mengapa Resolusi Sengketa Pajak di Indonesia Penting?

Di Indonesia, sengketa pajak perlu diselesaikan melalui pengadilan di Indonesia. Keputusan tersebut berada di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur tentang hukum Pengadilan Pajak. Di Indonesia, ada jenis litigasi pajak yang dapat dibawa ke pengadilan.

Ligitasi pajak berfungsi sebagai langkah banding melalui pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan pajak meliputi tuntutan perpajakan antara pihak wajib pajak dengan pejabat yang berwenang. Kasus tersebut biasanya mencakup tuntutan terhadap pemungutan pajak yang dilakukan dengan surat perintah paksa.

Kasus pengadilan pajak mungkin dapat menjadi masalah bagi sebagian pengusaha dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, memilih layanan dalam menyelesaikan sengketa pajak di Indonesia penting untuk menjaga perusahaan tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam masalah pajak dan keuangan.

Tawarkan Layanan Resolusi Sengketa Pajak

InCorp Indonesia berdedikasi untuk memberikan layanan konsultasi pajak di Indonesia. Konsultan berpengalaman kami dengan senang hati membantu dalam situasi litigasi pajak dan merancang layanan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kami memastikan ekpansi perusahaan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Accounting Services in Indonesia

Kapan Anda Membutuhkan Resolusi Sengketa Pajak

Ada banyak kasus sengketa pajak yang dapat dibawa ke pengadilan pajak. Oleh karena itu, perusahaan bisa menggunakan layanan litigasi pajak atau pengacara litigasi pajak eksternal di Indonesia untuk memastikan bahwa kasus tersebut berjalan melalui hukum yang berlaku.

Dalam memastikan kewajiban pajak, pemeriksaan pajak perlu dilakukan. Namun, pemeriksaan hanya dapat dilakukan secara sah dalam batas waktu 5 tahun menurut Undang Undang setelah tanggal terutang pajak berakhir.

Selama periode audit, perselisihan mungkin timbul. Salah satu kasus, Direktorat Jenderal Pajak bisa menemukan bahwa pajak yang diungkapkan dalam SPT tidak sesuai. Perusahaan dapat menyewa layanan litigasi pajak untuk membuktikan klaim yang benar atau memilih banding pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya keputusan pemeriksaan DJP. Namun, sebelum mengajukan banding, pihak Wajib Pajak membayar paling sedikit 50% dari jumlah pajak yang terutang yang dipersyaratkan oleh hukum Pengadilan Pajak.

Untuk memastikan keadilan proses banding pajak, diperlukan layanan litigasi pajak atau pengacara litigasi pajak untuk mewakili.

Alasan Memilih InCorp?

1
LAYANAN BERKUALITAS

Kami menawarkan layanan berkualitas dan selalu berusaha memahami masalah sekaligus kebutuhan Bisnis. Kami mempersonalisasi solusi untuk setiap kebutuhan.

2
SOLUSI MENYELURUH

Kami melayani dengan sepenuh hati. Untuk memastikan kepuasan klien, kami menawarkan layanan secara menyeluruh.

3
EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA

Fokus dalam mengembangkan bisnis di Indonesia dengan mempercayakan layanan perpajakan kepada kami.

Are you ready to make your
mark in Indonesia?

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.