Transfer Pricing di Indonesia secara Singkat
Apa Itu Transfer Pricing?
Apa Itu Transfer Pricing?Transfer pricing adalah metode yang menentukan harga transaksi dan transfer antar pihak terkait, yang bisa berupa antar perusahaan dan perusahaan atau perusahaan dan individu. Prinsip arm’s length wajib diimplementasikan sebagai standar dari metode transfer pricing.
Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia
Indonesia berkomitmen menerapkan Action Plan 13, yang merupakan bagian dari Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plans. Menurut PMK-2132016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia, setiap transaksi terafiliasi, baik lokal maupun internasional, diwajibkan menyediakan dokumentasi yang dikenal sebagai TP Doc.
Merupakan hal yang wajib bagi wajib pajak untuk memiliki dokumentasi 3 lapis, yaitu Master File, Local File (keduanya harus tersedia dalam 4 bulan setelah tahun pajak berakhir) dan Country-by-Country Report (CbCR). Semuanya harus dilaporkan dalam Bahasa Indonesia.
Wajib pajak juga diwajibkan mempersiapkan ‘Surat Pernyataan’ yang ditandatangani oleh orang yang mempersiapkan Dokumentasi Transfer Pricing untuk mendeklarasikan saat Laporan Transfer Pricing tersedia. Surat Pernyataan tidak diwajibkan untuk diisi bersamaan dengan SPT, namun harus dilampirkan bersama Master File and Local File untuk diserahkan ke Otoritas Pajak.
Secara umum, transaksi yang masuk dalam salah satu kriteria berikut diwajibkan mempersiapkan TP Doc:
- Penghasilan Kotor (penghasilan dari kegiatan bisnis utama sebelum dikurangi dengan diskon penjualan, dll.) tahun sebelumnya: melebihi IDR 50 miliar
- Layaan, Bunga Royalti atau transaksi lain tahun sebelumnya: melebihi IDR 5 miliar
- Transaksi barang kasat mata tahun sebelumnya: melebihi IDR 20 miliar
- Transaksi pihak terkait dengan entitas terafiliasi yang terletak di wilayah jurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia (tarif pajak di Amerika Serikat sekarang lebih rendah dari Indonesia – tak ada ambang batas tersedia sekarang): tak ada ambang batas
- Wajib pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai Perusahaan Induk dari suatu Grup Bisnis (Perusahaan induk adalah perusahaan yang secara langsung maupun tak langsung mengendalikan Grup Bisnis dan diwajibkan mempersiapkan laporan keuangan terkonsolidasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia): penghasilan kotor konsolidasi setidaknya IDR 11 triliun
Ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur transfer pricing serta gagal menyediakan dokumentasi yang diwajibkan dapat berakibat pada audit transfer pricing berbiaya tinggi, belum lagi denda pajak serta penalti tambahan yang jumlahnya signifikan.
Kepatuhan Pelaporan SPT
Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan ikhtisar di form yang telah ditentukan bersamaan dengan SPT Tahunan perusahaan:
- Entah Master File dan Local File mengandung informasi yang diwajibkan oleh peraturan; dan
- Tanggal saat Master File dan Local File tersedia (seperti dinyatakan dalam Surat Pernyataan).
Dokumen di atas adalah tambahan dari Form Lampiran Khusus (Form 3A/3A-1 dan Form 3B/3B-1) yang diisi bersamaan dengan SPT Tahunan perusahaan.
Satu hal untuk diketahui adalah bahwa PMK-2132016 tidak menggantikan peraturan Transfer Pricing yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak di bawah Peraturan No. PER-43/PJ/2010 (diperbaiki dengan Peraturan No. PER-32/PJ/2011). Oleh karena itu, persyaratan dokumentasi di bawah Peraturan No. PER-32/PJ/2011 juga harus dipatuhi selain PMK-2132016.
Laporan Country-by-Country
Selain yang di atas, penting bagi Anda juga untuk mempelajari lebih dalam tentang persiapan laporan country-by-country.
Persyaratan pengisian utama untuk laporan country-by-country
- Perusahaan Induk dari Grup Bisnis: tax resident di Indonesia
- Penghasilan kotor konsolidasi: setidaknya IDR 11 triliun
- Transaksi dengan anak perusahaan asing: ya
Jangka waktu persiapan laporan country-by-country
12 bulan setelah akhir tahun pajak (tahun pajak 2016 adalah yang pertama)
Persyaratan pengisian kedua untuk laporan country-by-country
- Perusahaan Induk dari Grup Bisnis: tax resident asing
- Salah satu kriteria ini terpenuhi: Negara Perusahaan Induk tidak diwajibkan menyerahkan laporan country-by-country; atau Negara Perusahaan Induk tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia terkait pertukaran informasi; atau Negara Perusahaan Induk memiliki pertukaran informasi tetapi laporan country-by-country tidak dapat diperoleh oleh Pemerintah Indonesia.
Poin Penting Lainnya
Definisi Pihak Terkait
Sesuai pasal 18(4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, definisi pihak terkait adalah sebagai berikut:
- Wajib pajak secara langsung atau tidak langsung memiliki setidaknya 25% ekuitas wajib pajak lain, atau dua atau lebih wajib pajak lain;
- Wajib pajak ‘mengendalikan‘ wajib pajak lain atau dua atau lebih wajib pajak lain, secara langsung atau tidak langsung (hubungan khusus mungkin akibat dari partisipasi dalam manajemen atau teknologi meskipun tidak ada kepmilikan); atau
- Hubungan keluarga karena hubungan darah atau pernikahan, dalam satu tingkat garis keturunan langsung atau tidak langsung
a. hubungan karena darah dalam satu tingkat garis keturunan langsung horisontal: kerabat
b. hubungan karena pernikahan dalam satu tingkat garis keturunan langsung vertikal: mertua, menantu
c. hubungan karena pernikahan dalam satu garis keturunan langsung secara horisontal: ipar
Isi Local File secara Umum
- Detail tentang badan usaha lokal seperti struktur organisasi
- Deskripsi bisnis badan usaha
- Detail tentang transaksi pihak terkait – nama pihak terkait, jumlah transaksi, deskripsi tentang hubungan antar badan usaha lokal dan badan usaha yang melakukan transaksi
- Profil fungsional, aset dan risiko dari transaksi pihak terkait
- Analisis perbandingan dan informasi keuangan badan usaha lokal
Isi Master File secara Umum
- Struktur kepemilikan dan jurisdiksi Perusahaan-Perusahaan Grup
- Kegiatan bisnis setiap badan usaha dari Grup
- Deskripsi rantai pasok untuk produk-produk terbesar
- Detail tak kasat mata dari Grup
- Aktivitas finansial intra-perusahaan dari Grup
- Laporan keuangan konsolidasi dari Grup
Transfer Pricing di Indonesia dengan Cekindo
Layanan transfer pricing Cekindo di Indonesia dirancang untuk memenuhi persyaratan wajib Indonesia serta sesuai dengan praktik internasional dan pada saat bersamaan memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
Nipun Arora
Direktur, Praktik Transfer Pricing
Nipun adalah seorang Akuntan dari India dan memimpin praktik Transfer Pricing di In.Corp Global Pte Ltd di Singapura. Nipun telah bekerja dengan firma akuntansi Big Four selama kariernya dan telah memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman dalam memberikan layanan konsultasi Transfer Pricing kepada korporasi multinasional berukuran menengah dan besar dalam sektor Otomotif, FMCG, Ritel, Telekomunikasi dan Barang Mewah. Nipun pernah terlibat dalam beberapa kasus litigasi terkait dengan isu TP yang kompleks dan membantu Konsul Seniur di India di pengadilan. Nipun juga pernah membantu banyak klien mempersiapkan dokumentasi Transfer Pricing akhir Tahun, memastikan bahwa kebijakan Transfer Pricing sesuai dengan prinsip arm’s length dan BEPS Action Plans. Nipun juga pernah menangani Due Diligence TP.
Isi form di bawah ini untuk mengetahui lebih jauh tentang layanan transfer pricing Cekindo.
Konsultan kami juga tersedia offline. Kunjungi kami di salah satu kantor kami di Jakarta, Bali dan Semarang dan kami akan senang menjawab pertanyaan Anda.
